Dikawal TNI-Polri, Kotak Suara Pilgubri Disalurkan ke Desa di Bengkalis
Mandau(SegmenNews.com)- 326 unit kotak suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau tanggal 27 Juni mendatang mulai disalurkan ke sejumlah Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kabupaten Bengkalis. Penempatan Kotak Suara ini kawal langsung oleh pihak TNI dan Polri.
Ketua PPK Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Nasaruddin, Senin (25/6/18) mengatakan, saat ini kotak suara tersebut sedang transit ke PPS.
“Hari ini harus tuntas sampai ke 2 desa dan 9 kelurahan, langsung dilakukan serah terima dengan KPPS, sejauh ini belum ada masalah,” tutur Munir.
Ia menjelaskan, jumlah Daftar Pemilihan Tetap (DPT) sebanyak 91.326 terbagi dari laki-laki 46.584 dan perempuan 44.742.
Pemilih terbesar berada di Kelurahan Air Jamban dengan DPT 26.154 dengan TPS 99 titik, menyusul Kelurahan Pematang Pudu 10,998 dengan 51 TPS.
Kotak suara nantinya dibuka dan dicek pada hari H sesaat sebelum pelaksanaan. Bila ada yang rusak atau kurang baik kertas atau perlengkapan bilik, KPPS lapor ke PPK Kecamatan.
“Sudah disiapkan secara tehknis sudah ada jalur atau ketentuan dalam memenuhi kekurangan,” tuturnya.
Pelaksanaan pemilihan tanggal 27 Juni mendatang dimulai pukul 07.00 WIB dan usai tepat pukul 12 00 WIB siang.
“Kita menghimbau pada masyarakat agar besama menyukseskan Pilgub pada hari Rabu 27 Juli 2018, pada pelaksana agar bekerja sesuai aturan,” imbaunya.***(edi)
Meranti(SegmenNews.com)- Wakil Bupati Kepulauan Meranti H. Said Hasyim memimpin Rapat Koordinasi bersama Forkopimda, KPU, Panwaslu serta Dinas terkiat, kegiatan itu dalam rangka memastikan Pilkada serentak pemilihan Gubernur Riau, Rabu 27 Juni 2018 mendatang berjalan dengan aman dan lancar, bertempat di Aula Kantor Bupati, Senin (25/6/2018).
Hadir dalam kegiatan itu, Kajari Meranti, Ketua DPRD Meranti H. Fauzy Hasan, Kajari Meranti Budi Raharjo SH, Kapolres Meranti AKBP. La Ode Proyek, Kadisduk Capil Meranti, Dandim 0303 Bengkalis, Ketua KPU Meranti, Ketua Panwaslu Meranti, Kabag Tapem Sekda Meranti, Para Camat dan Kepala Desa se-Kabupaten Meranti dan lainnya.
Pada kesempatan itu, Wakil Bupati Kepulauan Meranti berharap kepada seluruh aparatur khususnya Kepala Desa, Lurah dan Camat untuk memastikan prosesi pelaksanaan Pilkada diwilayahnya berjalan akan dan lancar.
Mulai dari jumlah masyarakat yang terdaftar di DPT, pendistribusian surat suara dari KPU ke Kecamatan dan Desa, pemilihan di TPS, hingga pengiriman kembali surat suara hasil pemilihan ke KPU.
Untuk itu ia berharap seluruh aparatur Pemerintahan yang terlibat serta panitia penyelenggara mengetahu benar tugas dan fungsinya, tujuanya agar dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya saat proses pemilihan berlangsung di TPS yang sangat berpotensi menimbulkan kerusuhan.
Hal senada juga disampaikan oleh Kapolres Meranti AKPP. La Ode Proyek, selaku pihak yang bertanggungjawab dalam hal pengamanan, meminta kepada pihak terkait untuk mensukseskan Pilkada serentak Pilgubri 2018 yang nota bene merupakan agenda Nasional, jika tidak ingin Meranti menjadi sorotan Nasional saat terjadi kerawanan Kamtibmas.
Iapun meminta kepada penyelenggara jika terbentur masalah segera melakukan koordinasi kepada KPU dan Panwaslu.
“Jangan sampai terjadi kendala dilapangan, jika ada masalah segera konsultasi ke KPU dan Panwaslu,” ujar Kapolres.
Penyelenggara Pilkada diharapkan mengerti dengan tugas dan fungsinya sehingga ketika masyarakat membutuhkan informasi dapat menjelaskannya secara jelas. Terutama untuk masyarakat yang tinggal dipelosok.
“Saat ini masih banyak masyarakat yang tidak mengerti apalagi yang berada di pelosok desa,” aku Kapolres.
Selain itu Kapolres Meranti AKBP. La Ode Proyek juga mengingatkan kepada penyelenggaran untuk menyelesaikan konflik Pilkada secara persuasif dan menjauhi sifat arogansi.
“Jika ada masalah selesaikan dengan baik, jangan pakai cara arogan dilapangan agar pihak bersengketa tidak tersangkut kasus pidana,” ucapnya mengingatkan.
Ketua KPU Meranti Abdul Hamid, menjelaskan, setiap masyarakat yang tidak mengantongi surat undangan masih dapat melaksanakan hak pilihnya di TPS dengan syarat terdaftar di DPT.
“Jika sudah terdaftar di DPT tapi tidak membawa C6 atau mengantongi surat undangan masih bisa memilih dengan cara menunjukan KTP-E, SIM, Pasport, KK,sebagai identitas mutlak melaksanakan hak pilih, kecuali tidak terdaftar di DPT dan tidak membawa surat keterangan maka yang bersangkutan otomatis tidak bisa memilih,” jelas Hamid.
Sejauh ini dari identifkasi yang dilakukan berdasarkan laporan pihak Kecamatan dan Desa ada beberapa hal yang berpotensi menimbulkan kerawanan Kamtibmas untuk itu Wakil Bupati meminta kepada Dinas terkait dan Aparatur Kecamatan untuk segera menuntaskannya, salah satunya masih banyak masyarakat yang belum merekam E-KTP seperti yang terjadi di Kecamatan Merbau yakni 6300-an orang dan Kecamatan Rangsang Barat sebanyak 2250 orang.
Otomatis penduduk yang tidak merekam ini tidak terdaftar dalam DPT. Meski begitu masih ada waktu 1 hari lagi jelang pemilihan kepada penduduk yang bersangkutan untuk melakukan perekaman.
Setelah menerima instruksi dari Wakil Bupati Kepulauan Meranti H. Said Hasyim, seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaran Pilkada baik Dinas terkait, KPU, Panwaslu dan lainya berjanji akan berupaya menyelesaikan, dan siap mengawal Pilkada serentak di Meranti tanggal 27 Juni 2018 mendatang agar berjalan aman, lancar dan sukses.***(Dham)
Meranti(SegmenNews.com)- Jajaran Polres Kepulauan Meranti gelar apel Pergeseran Pasukan Pengamanan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pilkada Serentak / Pemilihan Gubernur Riau 2018, Senin tanggal 25 Juni 2018 sekira pukul 08.00 Wib, bertempat di Halaman Mapolres Kepulauan Meranti, Jalan Pembangunan II Selatpanjang.
Kegiatan tersebut dihadiri, Kapolres Kep. Meranti, AKBP La Ode Proyek SH, MH, Ketua KPUD Kab. Kep. Meranti Sdr. Abu Hamid, Ketua MUI Kab. Kep. Meranti Sdr. Mustafa S.ag, Pabung Koramil 02 Tebing Tinggi Kapten P. Girsang, Wakapolres Kep. Meranti Kompol Irmadison SH, Para Kabag, Para Kasar Serta Kapolsek Jajaran Polres Kep. Meranti, 1 Pleton Perwira menengah Polres Kep. Meranti, 1 Pleton Gabungan Sat Sabhara dan pol Air Res Kep. Meranti, 1 Pleton Sat Lantas Res Kep. Meranti, 1 Pleton Gabungan Sat Binmas San Staff Res Kep. Meranti,1 Pleton Pers Polsek Tebing Tinggi,1 Pleton Pers Polsek Tebing Tinggi Barat,
Serta, 1 Pleton Pers Polsek Rangsang Barat,1 Pleton Gabungan Pers Sat Intelkam, Sat Reskrim dan Sat Narkoba Res Kep. Meranti,1 Pleton Pol PP Kab. Kepulauan Meranti dan 1 Peton Linmas.
Kapolres Kepulauan Meranti sekaligus menjadi inspektur upacara tersebut menjelaskan, Apel Pergeseran Pasukan Pengamanan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pilkada Serentak / Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Diselenggarakan secara serentak oleh seluruh jajaran Polri mulai dari tingkat Mabes Polri hingga Kesatuan – Kewilayahan.
Pilkada serentak merupakan Agenda Nasional dari perjalanan Demokrasi di Indonesia, sebagai proses yg harus disikapi dengan penuh kedewasaan dan kematangan berpikir serta bertindak, dalam menghadapi setiap tahapan yang berjalan.
“Mencermati hal tersebut diatas marilah kita mempersiapkan diri dalam melaksanakan pengamanan pemungutan suara dan pemghitungan suara Pemilihan Gubernur Riau tahun 2018, serta menjaga Sinergitas Dan Netralitas Selama Pelaksanaan seluruh tahapan Pilgunri 2018,” sampai AKBP La Ode Proyek SH dalam pidatonya.***(Dham)
Soal Muatan Lokal, Bupati Inhil Sampaikan Eksistensi Budaya Melayu
Tembilahan(SegmenNews.com)- Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), HM Wardan memimpin Upacara Pencanangan Penguatan Muatan Lokal Budaya Melayu di Provinsi Riau, Senin (25/6/2018) pagi.
Pasca cuti lebaran, HM Wardan kembali menjalani aktifitasnya selaku Bupati Aktif Kabupaten Inhil. Kegiatan perdana yang dilaksanakannya ialah memimpin Upacara yang bertujuan untuk memperkuat muatan lokal budaya melayu dalam suatu kebersamaan pada semua aktifitas Pemerintahan dan Kemasyarakatan.
Menurut Bupati Inhil, HM Wardan, wujud keberadaan budaya melayu telah memiliki dasar yang kuat sebagaimana termaktub dalam Undang – Undang Dasar 1945 dan dipertegas dalam berbagai Undang – undang yang berkaitan dengan kebudayaan.
“Keberadaan Budaya Melayu juga diperkuat dengan merujuk pada Undang – undang nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan,” jelas Bupati di lapangan Kantor Bupati Inhil, Tembilahan.
Lebih dalam lagi, dikatakan Bupati, bagi Provinsi Riau, eksistensi kebudayaan tempatan seperti budaya melayu, telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 36 tahun 2001.
“Dalam Peraturan tersebut disebutkan bahwa Visi daerah ini adalah menjadikan Riau sebagai pusat ekonomi dan kebudayaan melayu dalam masyarakat yang agamis di Asia Tenggara pada tahun 2020,” papar Bupati.
Visi Riau tahun 2020, dijelaskan Bupati, berdasarkan pada suatu kenyataan yang pernah wujud. Visi tersebut memperlihatkan suatu sikap optimis, percaya diri setelah melihat ke belakang dan menatap ke muka.
“Sikap itu sudah merupakan modal bedar untuk meraih masa depan yang gemilang dengan latar belakang berbagai kegemilangan pula,” kata Bupati.
Pencanangan penguatan, dituturkan Bupati, dapat dimaknai sebagai suatu konsensus bersama untuk melaksanakan kesepakatan yang telah dibangun itu.
“Kita telah awali dengan berbagai pengumuman dengan bahasa melayu riau di bandara Sultan Syarif Kasyim II (Dua). Kelak disusul dengan tempat – tempat umum lainnya, seperti Terminal, Mal, Hotel – Hotel. Tidak ketinggaln pula ruang – ruang iklan terbuka yang harus diisi dengan ungkapan – ungkapan Melayu Riau,” tutur Bupati.
Pencangan penguatan Budaya Melayu Riau, diungkapkan Bupati akan berlanjut pula hingga ke seluruh jenjang pendidikan. Bagi sekolah, sudah dipersiapkan buku referensi pegangan guru budaya Melayu Riau sehingga bahan ajar tidak lagi susah diperoleh.
“Meskipun Guru, tetap harus mengembangkan kreatifitasnya dengan melihat kondisi masing – masing Kabupaten Kota. Jam mengajar guru budaya Melayu Riau, dapat diberlakukan sebagai jam kerja dan berdampak positif terhadap sertifikasi guru,” tegas Bupati.
Bupati menyadari bahwa masih terdapat banyak hal yang perlu disempurnakan untuk mewujudkan penguatan budaya lokal Melayu Riau, khususnya di Kabupaten Inhil. Tetapi, apa yang sudah dimiliki diharapkan dapat berjalan sebagaimana mestinya demi mencapai keinginan bersama untuk kebaikan daerah.
Tampak hadir dalam Upacara, Sekretaris Daerah Kabupaten Inhil, H Said Syarifuddin, pejabat eselon 2, 3 dan 4 serta para staf dan tenaga honorer lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Inhil.***(Diskominfops Inhil)
Pekanbaru(SegmenNews.com)- Bawaslu Provinsi Riau, Minggu (24/06/2018) melakukan Pemetaan TPS rawan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018 yang telah dilakukan dari tanggal 10 sampai dengan 21 Juni 2018.
Berdasarkan pengamatan, Bawaslu Provinsi Riau dan Panwaslu Kabupaten/Kota beserta jajarannya melakukan pengumpulan data untuk menentukan TPS rawan.
Berdasarkan data tersebut terdapat 5.298 TPS atau sebesar 44% TPS yang rawan, dan 6.750 TPS atau 56% TPS yang tidak rawan, dengan total 12.048 TPS yang ada se-Provinsi Riau.
Berdasarkan data TPS rawan per-Kabupaten, persentase tertinggi berada di Kabupaten Indragiri Hilir yakni sebesar 97% atau sebanyak 1.538 TPS dari 1.579 TPS yang ada di Kabupaten tersebut.
Posisi Kedua, berada di Kabupaten Indragiri Hulu yakni sebesar 93% atau sebanyak 787 TPS dari 846 TPS yang ada.
Kabupaten Indragiri Hilir dan Kota Pekanbaru menjadi Kabupaten/Kota yang terindikasi TPS rawan dengan jumlah sebanyak 1.538 TPS di Inhil, dan 1.161 TPS di Pekanbaru. Sedangkan TPS tidak rawan tertinggi berada pada Kabupaten Rokan Hilir sebanyak 1187 TPS, dan Kabupaten Bengkalis sebanyak 1.111 TPS.
Pada variabel kerawanan, indikator kerawanan tertinggi penggunaan hak pilih sebesar 1.769 TPS dan ketika pemungutan surat suara sebanyak 1.407 TPS.
Terdapat 6 indikator dan 15 variabel berdasarkan klasifikasi variabel TPS rawan yaitu indikator Akurasi Daftar Pemilih, indikator Penggunaan hak pilih, indikator politic uang, indikator netralitas KPPS, indikator pemungutan suara, dan indikator Kampanye.
Sedangkan untuk 15 variabelnya meliputi pemilih memenuhi syarat yang tidak masuk DPT, Pemilih Tidak memenuhi syarat masuk DPT, Pemilih disabilitas, DPTb lebih dari 20 per TPS, TPS wilayah Khusus, terdapat aktor bohing, cukong, atau broker, praktik pemberian uang/materi lainnya, relawan bayaran, KPPS mendukung paslon tertentu, C6 tidak didistribusikan kepada pemilih, TPS didekat posko paslon, KPPS tidak mengikuti bimtek, ketersediaan logistik, praktik mempengaruhi pemilih, dan menghasut dengan isu SARA.
Pada indikator akurasi daftar pemilih, pemilih MS tidak ada dalam DPT terbanyak di Kabupaten Inhil yakni sebanyak 259 TPS, untuk pemilih TMS sebanyak 146 TPS.
Dalam indikator penggunaan hak pilih, pemilih disabilitas terbanyak di Kabupaten Inhu sebanyak 223 TPS, dan untuk indikator DPTb lebih dari 20 per TPS terdapat di Kabupaten Kampar sebanyak 139 TPS.
Berkaitan dengan money politic, TPS Kabupaten/Kota yang terindikasi tertinggi ada di Kabupaten Inhil sebanyak 108 TPS bersumber dari sumbangan bohir/cukong, dan pemberian uang/barang tertinggi di Kota Pekanbaru sebanyak 93 TPS.
Kabupeten Indragiri Hilir menduduki peringkat pertama dalam indikator kampanye mempengaruhi pilihan pemilih berdasarkan SARA dengan besaran angka indikator sebesar 87 TPS. Sedangkan indikator KPPS mendukung salah satu paslon sebanyak 94 TPS.
Dalam indikator pemungutan suara, ketersediaan logistik menjadi indikasikan terbanyak yang berada di Kota Pekanbaru yakni sebanyak 393 TPS.
Contoh rekapitulasi Provinsi TPS rawan lebih dari 1 variabel sebanyak 360 TPS (30 TPS per Kabupaten), lebih dari 1 indikator sebanyak 480 TPS (40 TPS per-Kabupaten).
Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan antar Lembaga, Neil Antariksa A.Md SH, MH mengatakan, Bawaslu telah menyusun instrumen yang digunakan sebagai standar dalam menyusun peta TPS rawan, instrumen penyusunan peta TPS rawan ini dijadikan sebagai pedoman bagi jajaran pengawas pemilu dalam menentukan identifikasi TPS rawan pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Riau tahun 2018 ini.
“Dalam pengawasan tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara, pemetaan TPS rawan ini menjadi cara bagi pengawas pemilu untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan kecurangan di TPS.
Berangkat dari pemetaan TPS rawan ini pengawas pemilu dapat menyusun atau menyiapkan rencana dan langkah langkah taktis serta strategis dalam upaya pencegahan terjadinya pelanggaran di TPS yg telah diidentifikasi sejak awal.
Meski semua TPS memiliki potensi kerawanan masing masing namun penting untuk mendapatkan pemetaan TPS dengan kerawanan tinggi untuk menentukan fokus dan strategi pencegahan yg lebih kuat”, ujar Neil Antariksa.
“Pemetaan TPS rawan ini, mendasarkan pada hasil pengawasan dengan menjawab seluruh indikator dalam menentukan TPS rawan tersebut” tegasnya.***(rls/ran)
Duri(SegmenNews.com)- Perkebunan PT ADEI Plantation Distrik Kecamatan Pinggir, Bengkalis diduga memberhentikan 10 pekerjanya akibat tidak mematuhi jam kerja baru yang diterapkan sepihak oleh perusahaan. Jam kerja tersebut berbeda dengan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) sebelumnya.
Herwansyah (bagian Sortasi buah Sawit) dan M Sidik (bagian Woorshop) yang telah mengabdi selama 15 tahun di PT ADEI Plantation, Minggu (25/6/18) mengisahkan, pihak managemen melakukan perubahan jam kerja diluar KKB secara sepihak.
Jam kerja sebelumnya masuk pukul 07.00 -15.00 WIB, namun tanpa perundingan dirubah menjadi, jam kerja masuk pukul 11 – 21 WIB malam.
Perubahan tersebut dinilai melanggar KKB yang telah lama berjalan. Awalnya aturan baru tersebut ditolak seluruh buruh. Namun karena 10 orang buruh pengurus Serikat Buruh dipecat, buruh lainnya mundur dan memilih mengikuti aturan baru tersebut.
Merasa dizolimi buruh tersebut mengadu ke Disnaker, namun hingga saat ini bergabung dengan buruh dari perusahaan lainnya di emperan Kantor Disnaker Bengkalis, Jalan Pipa Air Bersih Duri.
“Secara beruntun Perusahaan mengeluarkan SP1, SP2 dan PHK secara sepihak, tanpa ada tenggang waktu. Kami tidak terima di PHK. Kami menunggu ketegasan Disnaker terhadap tindakan semena mena dari PT ADEI,” kesal Herwansyah.
Menurutnya, aturan dalam Kesepakatan Kerja Bersama ( KKB ) telah berjalan sesuai aturan dan telah berjalan cukup lama. Jika memang ada perubahan jam kerja mereka siap mengikutinya, asalkan tertuang dalam KKB yang baru.
Hingga minggu kemarin para buruh masih bertahan di emperan kantor Disnaker Bengkalis sejak sebulan lalu.
Pihak LBH buruh, Bobson menyesalkan sikap Disnaker Bengkalis yang terkesan abai terhadap persoalan para buruh, yang hingga saat ini belum menemui titik terang terhadap nasib para buruh.
Saat ini ada sejumlah buruh dari tiga perusahaan yang masih menginap di kantor Disnaker Bengkalis, yakni buruh
perkebunan PT Murini Wood Indah Industri ( MWII ), Perkebunan PT .Sarana Inti Sawit ( SIS ) dan terakhir dari Perkebunan PT ADEI distrik Kecamatan Pinggir.
“Ke 3 perusahaan besar ini berada di Wilayah Kabupaten Bengkalis, tergambar betapa lemahnya pengawasan, ketegasan dalam menegakkan aturan dari pihak berwenang, apa sebenarnya yang terjadi antara Disnaker dengan pengusaha,” tanya Bobson, salah seorang Lembaga Bantuan Hukum yang ditunjuk Buruh bermasalah saat ini.
Lanjut Bobson, persoalan buruh di PT ADEI akibat pihak perusahaan mengubah sistem kerja yang menurut mereka ( pengusaha ) benar, padahal ada ketentuan UU yang mesti dipatuhi di NKRI ini.
Buruh di perusahaan ini dipaksa menerima aturan dengan dibawah tekanan diberhentikan,
“Pengubahan sistim/jam kerja, pemberhentian, skorsing, secara jelas telah diatur dalam UU Permenaker, jadi tidak bisa semena mena, kalau itu terjadi dapat digiring ke pidana” tegas aktivis buruh ini.***(edi).
Polres Pelalawan Kawal Pendistribusian Logistik KPU ke Kecamatan
Pangkalan Kerinci(SegmenNews.com) Memasuki H-2 menjelang Pemilihan Gubernur Riau (Pilgubri), suasana pemilihan yang di selenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi makin di rasakan oleh masyarakat Kabupaten Pelalawan. Hal ini di tandai dengan diantarnya Logistik KPU yang akan di gunakan untuk pemungutan suara pada Pilgubri (27/6/18) mendatang.
Di Kabupaten Pelalawan sendiri, semenjak hari Sabtu, tanggal (23/6/18) kemarin, Logistik KPU sudah diantar langsung ke Kecamatan Teluk Meranti dan Kuala Kampar. Untuk di ketahui kedua Kecamatan ini merupakan kecamatan paling ujung dari Kabupaten Pelalawan, bahkan perbatasan antara Provinsi Riau dan Kepulauan Riau (Kepri).
Berdasarkan press release Polres Pelalawan, untuk pendistribusian Logistik KPU tersebut lansung di kawal oleh empat orang personelnya guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan pada hari H nya nanti.
“Pendistribusian Logistik KPU Kabupaten Pelalawan untuk Pilgubri tahun 2018, menuju dua Kecamatan tersebut, dengan Pengawalan personel Polres Pelalawan sebanyak empat orang,” ujar Kapolres Pelalawan AKBP Kaswandi Irwan, S.Ik melalui paur Humas IPTU Maraden.
Pada pelepasan pendistribusian Logistik KPU tersebut, Komisioner Panwaslu Kabupaten Pelalawan bidang organisasi dan SDM Bustami, M. Pdi yang ikut mengawal dari Panwaslu kepada SegmenNews.com mengatakan untuk rute dua Kecamatan tersebut, merupakan rute pertama dalam pendistribusian logistik KPU, karena posisi paling ujung dari Kabupaten Pelalawan.
“Di dua Kecamatan ini merupakan pendistribusian pertama yang kita dampingi dari Panwaslu, karena daerahnya paling ujung di Kabupaten Pelalawan dan juga perbatasan antara Riau dan Kepri, selanjutnya pada Ahad (24/6/18) kita juga mengawal pendistribusian logistik KPU ke sepuluh Kecamatan lainnya dengan masing-masing truck di dampingi dua orang Personel Polres,” terang Bustami.
Turut hadir dalam pelepasan Logistik KPU tersebut Ketua KPU Nasaruddin, SH, Wakapolres Pelalawan Kompol M. Agus Hidayat, SH, S.IK, Ba Tuud Koramil 0313/KPR PELDA Syawaher, Kasat Pol PP dan Damkar H. Abu Bakar, M.Ap, beberapa personel Polres dan Staff KPU Pelalawan.***(Ris)
Rohul(SegmenNews.com)- Jelang masa tenang Pilkada serentak 2018, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) sisir seluruh alat peraga kampanye (APK) yang belum sempat ditertibkan.
Diakui Komisioner KPU Rohul Divisi SDM, Nofriser, sejak Minggu (24/6/2018) kemarin, seluruh Komisioner KPU Rohul turun ke lapangan guna menyisir APK yang belum dilepas, baik baliho, umbul-umbul dan lainnya.
“Semua Komisioner KPU turun ke lapangan saat ini,” sebut Nofriser di Pasir Pangaraian.
Kemudian, mengenai mana saja APK yang belum ditertibkan, Nofriser menjelaskan, belum mengetahui pasti, karena mereka akan melakukan penyisiran sampai kecamatan.
Walaupun demikian jelas Nofriser, untuk di daerah Pasir Pangaraian dan sekitarnya, merupakan pusat Ibukota Kabupaten Rohul, APK sudah ditertibkan pihak KPU.
Tambah Nofriser, upaya penertiban APK di kabupaten/ kota, sudah harus bersih sampai Minggu tengah malam atau pukul 00.00 dinihari.
Pemkab Inhil Gelar Malam Resepsi Syukuran Milad ke-53
Inhil(SegmenNews.com)- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) menggelar malam resepsi dalam rangka Syukuran Milad ke-53 tahun 2018 di kediaman dinas Bupati Inhil, Jalan Kesehatan Nomor 1 Tembilahan, Jum’at (22/6/2018).
Hadir saat itu, Ketua DPRD Kabupaten Inhil, H Dani M Nursalam, Kapolres Inhil, Dandim 0314/Inhil, Kepala Kejaksaan Negeri Inhil, Ketua Pengadilan Negeri Inhil, Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Inhil dan beberapa pejabat eselon di lingkungan Pemkab Inhil.
Turut hadir pula H Muhammad Wardan, Bupati Inhil yang sedang cuti pilkada dan sejumlah tokoh masyarakat Inhil, seperti, H Syamsuddin Uti dan para tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda dan tokoh perempuan Kabupaten Inhil.
Pjs Bupati Inhil, Rudyanto yang berkesempatan menyampaikan sambutan dalam malam resepsi menuturkan, peringatan Milad Inhil ke-53 selain ditujukan untuk mengenang jasa para pendiri Kabupaten Inhil, juga difungsikan sebagai sarana meningkatkan semangat dan motivasi membangun negeri.
“Dalam momen Milad ke-53, saya mengharapkan terciptanya persatuan dan kesatuan dalam heterogenitas daerah. Dengan begitu, solidaritas masyarakat Inhil yang terdiri dari berbagai suku, agama, ras dan golongan menjadi lebih erat dan kokoh,” ujarnya.
Seperti diketahui, Milad Ke-53 Tahun 2018 Kabupaten Inhil mengangkat tema ‘Kita Ciptakan Suasana Pilkada Yang Kondusif Menuju Inhil Yang Berjaya, Gemilang Dan Terbilang’.
Berkenaan dengan tema tersebut, Pjs Bupati juga menyampaikan harapannya agar Kabupaten Inhil senantiasa berada pada situasi yang kondusif dan aman.
“Lebih lagi, saat ini kita akan menyambut Pilkada, Saya mengharapkan segenap masyarakat Inhil dapat menjaga situasi tetap kondusif dan aman sehingga hasil dari Pilkada nantinya akan mampu melahirkan Pemimpin yang berkualitas,” kata Pjs Bupati.
Pada malam resepsi dilakukan juga Penyerahan Lencana Gemilang Award oleh Pemerintah Kabupaten Inhil terhadap beberapa orang yang dianggap berjasa dan memiliki dedikasi tinggi bagi daerah Kabupaten Inhil.***(Adv/kominfo)
Warung Pengawasan Bentuk Sosialisasi dan Edukasi untuk Masyarakat Pekanbaru
Pekanbaru(SegmenNews.com)- Dalam upaya melakukan sosialiasi sekaligus edukasi pengawasan masyarakat terhadap pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau tahun 2018, Panwaslu Kota Pekanbaru menyelenggarakan kegiatan Warung Pengawasan di seluruh kelurahan.
Menurut Komisioner Panwaslu Kota Pekanbaru, Rizqi Abadi, S.Ikom, Warung Pengawasan merupakan ide kreatif satu-satunya di Indonesia. Kegiatan minum-minum dan bincang pengawasan warga dan tokoh masyarakat ini berlangsung selama minggu tenang tanggal 23 sampai dengan 26 Juni 2018.
Warung Pengawasan Bentuk Sosialisasi dan Edukasi untuk Masyarakat Pekanbaru
“Ini sebagai bentuk sosialisasi kita, agar masyarakat turut mengawasi jalannya kegiatan pesta demokrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau 2018,” kata Rizqi, saat membuka kegiatan perdana Warung Pengawasan di Kelurahan Tirta Siak, Kecamatan Payung Sekaki, Sabtu (23/6) malam.
Rizqi menyebutkan, sasaran utama dari kegiatan ini adalah mengajak masyarakat untuk berpartisipasi menjaga dan menciptakan Pemilukada yang bersih dan jujur. Selain itu juga diharapkan melalui kegiatan ini mempersempit praktik culas seperti money politic dan serangan fajar oleh tim Paslon dalam upaya memenangkan dukungan dengan cara tidak sportif.
Rizqi juga berterima kasih semangat Panwaslu Kecamatan Payung Sekaki dan jajaran yang berencana mengaktifkan kegiatan Warung Pengawasan di setiap kelurahan. Jadwal Warung Pengawasan sendiri dibagi dua shift yakni dimulai pukul 16.30-23.30 Wib dan pukul 23.30-04.00 Wib pagi secara berpindah-pindah.
Ketua Panwaslu Kecamatan Payung Sekaki Fahrul Rozi pada sela kegiatan mengatakan, Warung Pengawasan dilakukan secara acak di tujuh kelurahan yang ada. Pihaknya akan selalu patroli terutama di wilayah dianggap rawan untuk memastikan tidak adanya kegiatan bertentangan dengan proses Pilgubri yang akan berlangsung 27 Juni 2018 besok.
“Selain sudah ada Satgas Money Politic dari Kepolisian Daerah Riau, kami sebagai pihak yang bertanggungjawab mengawasi pelaksanaan Pilgub ini akan selalu hadir dan siap untuk melakukan tindakan. Tidak ada cerita, apapun bentuknya akan kami tindak,” pungkasnya.***(rls)
