Jakarta(SegmenNews.com)– PT PLN (Persero) terus mengakselerasi pembangunan infrastruktur kendaraan listrik guna memberikan kenyamanan bagi pengguna _electric vehicle_ (EV) di seluruh Indonesia. Sepanjang tahun 2024, PLN berhasil meningkatkan jumlah Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) hingga 299% atau dari 1.081 unit di 2023 menjadi 3.233 unit di 2024.

Bukan hanya itu, jumlah fasilitas Home Charging Services (HCS) juga melonjak 302%, dari 9.393 unit di 2023 menjadi total 28.356 unit di 2024. Kemudian, PLN juga meningkatkan jumlah Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) yang naik menjadi 9.956 unit di 2024 untuk memastikan ekosistem EV semakin kokoh.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo mengatakan bahwa PLN berkomitmen mengembangkan ekosistem kendaraan listrik yang kokoh di Indonesia melalui pembangunan infrastruktur pendukung EV secara masif. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pengurangan emisi karbon menuju _Net Zero Emission_ (NZE) di tahun 2060.

“Sebagai BUMN yang bergerak di sektor ketenagalistrikan, PLN berkomitmen penuh untuk mendukung Pemerintah dalam memastikan percepatan adopsi kendaraan listrik di Indonesia. Pembangunan infrastruktur EV secara merata penting untuk memfasilitasi penggunaan EV di Tanah Air yang semakin masif,” ujar Darmawan.

Selain peningkatan jumlah infrastruktur, Darmawan mengungkapkan bahwa jumlah transaksi dan konsumsi listrik dari EV juga mengalami pertumbuhan yang signifikan sepanjang 2024. Hal ini terlihat dari peningkatan jumlah transaksi di SPKLU yang melonjak hingga 337% menjadi 402.509 kali transaksi dibandingkan di 2023 yang sebesar 119.600 kali transaksi.

Selain itu, dari total SPKLU yang ada, tercatat konsumsi listrik yang diserap oleh EV juga meningkat pesat sebesar 370%, dari 2,4 juta kilowatt hour (kWh) di 2023 menjadi 9,1 juta kWh di 2024. Kemudian dari SPLU tumbuh 176%, dari 7,3 juta kWh di 2023 menjadi 12,8 juta kWh di 2024, sedangkan dari HCS melonjak hingga 403%, dari 2,9 juta kWh di 2023 menjadi 11,8 juta kWh di 2024.

“Hadirnya ekosistem EV yang semakin kokoh melalui ketersediaan infrastruktur pengisian kendaraan listrik di seluruh Indonesia, tentunya akan memberikan kenyamanan bagi para pengguna. Peningkatan ini menunjukkan adanya respon positif dari masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik yang lebih ramah lingkungan,” ucap Darmawan.

Darmawan melanjutkan, selama tahun 2024 PLN terus menggenjot pembangunan infrastruktur pendukung charging EV dan mendorong penggunaan kendaraan listrik secara masif. Hal ini diwujudkan lewat dukungan fasilitas pengisian daya kendaraan listrik di berbagai titik-titik strategis, seperti pusat perbelanjaan, pusat bisnis dan perkantoran, di lokasi destinasi wisata, hingga di sepanjang ruas jalur mudik. Dirinya memastikan bahwa PLN akan terus meningkatkan jumlah SPKLU yang kini telah tersebar di 2.306 lokasi di seluruh Indonesia.

Peningkatan jumlah SPKLU paling signifikan terjadi di sepanjang ruas jalur Trans Jawa dan Trans Sumatra. Guna memenuhi kebutuhan pengendara EV di jalur-jalur utama, tercatat PLN telah menyediakan 500 unit SPKLU di 297 lokasi di sepanjang ruas jalur Trans Jawa dan Trans Sumatra.

“PLN ingin memastikan masyarakat pengguna EV di Indonesia dapat melakukan perjalanan senyaman mungkin. Dalam hal ini, kami telah menganalisis pola konsumsi pengguna SPKLU dan kami petakan dari tahun sebelumnya, termasuk penggunaan SPKLU yang terus meningkat di sepanjang jalur Trans Jawa dan Trans Sumatra,” ungkap Darmawan.

Darmawan mengungkapkan, berbagai kebijakan dan strategi yang dijalankan untuk mendukung ekosistem kendaraan listrik di Tanah Air semakin lengkap dengan hadirnya PLN Mobile. Melalui PLN Mobile, pengguna EV dapat memanfaatkan berbagai fitur yang ada untuk membantu perjalanan dan kenyamanan saat menggunakan kendaraan listrik.

Salah satu inovasi terbaru adalah fitur Trip Planner. Fitur ini memberikan informasi lengkap di mana lokasi SPKLU, jarak tempuh, dan kebutuhan pengisian daya, sehingga pengguna dapat dengan mudah dan nyaman menikmati perjalanan tanpa perlu khawatir kehabisan daya kendaraan listrik.

“Dengan pemerataan ketersediaan SPKLU dan infrastruktur pendukung EV lainnya, kami harapkan pengguna EV akan semakin nyaman. Kami juga telah menyediakan semua layanan terkait kebutuhan EV dalam aplikasi PLN Mobile dan masyarakat dapat mengaksesnya secara mudah,” tutup Darmawan.***(rl/pln)

Pekanbaru(SegmenNews.com)– Perpres No. 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan menuai banyak kritik. Dasar hukum ini dikhawatirkan memberi dampak buruk dan berdampak jangka panjang. Salah satunya, terhadap industri kelapa sawit nasional dan usaha-usaha yang terkait dengan penggunaan lahan.

Karena peraturan itu, operasional di perkebunan kelapa sawit bisa terganggu, beban finansial membengkak, dan terjadi PHK massal. Bahkan yang lebih mengerikan lagi, “Program pemerintah untuk Indonesia Emas 2045 tidak akan jalan,” ujar pakar hukum kehutanan, Dr. Sadino, SH., MH.

Kritik terhadap Perpres No.5 tahun 2025 tersebut disampaikan dosen pascasarjana Universitas Al-Azhar ini pada acara Fokus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan dalam rangkaian Hari Pers Nasional (HPN) di Pekanbaru, Sabtu (8/2).

Sadino menilai, kebijakan penetapan kawasan hutan kontraproduktif. Saat ini kawasan hutan yang tidak menjadi hutan atau tanah terlantar dan semak belukar luasnya mencapai 31,84 juta ha. Sementara, yang menjadi dispute (permasalahan) antara kawasan hutan dan perkebunan hanya seluas 4,27 juta hektar, termasuk di dalamnya perkebunan sawit seluas 3,37 juta ha.

“Dengan proporsi antara lahan hutan yang terlantar dan lahan produktif perkebunan sawit yang tampak kecil itu (3,37 juta ha), mengapa yang menjadi fokus perhatian para penyusun peraturan justru lahan yang berkaitan dengan perkebunan kelapa sawit saja,” tegas Dr. Sadino.

Padahal, menurut Sadino, jika seluruh luasan tersebut akan dihutankan, program pemerintah untuk Indonesia Emas 2045 terancam tidak akan jalan. Ditengah pemberhentian pemberian izin baru unthk kelapa sawit (moratorium) dan stagnasi produksi yang sudah terjadi beberapa tahun ini tidak akan bisa memenuhi kebutuhan untuk program mandatori biodiesel dan hilirisasi lainnya.

“Dengan penetapan kawasan hutan ini potensi berkurangnya luasan lahan perkebunan kelapa sawit dan berimpas pada produksi nasional. Sedangkan untuk mewujudkan visi Indonesia emas sawit menjadi salah satu tulang punggung pertumbuhan perekonomian.” Tegas Sadino.

Agus Suryoko, narasumber FGD yang mewakili Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau sekaligus Ketua Tim Substansi Penegakan Hukum Provinsi Riau, menguatkan informasi bahwa perubahan-perubahan status kawasan itu memang terjadi.

Di Provinsi Riau, misalnya, ada 1,83 juta ha lahan yang sudah terbangun kemudian ditetapkan sebagai kawasan yang masuk ke dalam kawasan hutan. Di atas lahan tersebut sudah terbangun perkebunan, pertambangan dan usaha lainnya seperti tambak, pertanian bahkan permukiman penduduk.

Kritik terhadap perpres tentang penertiban kawasan hutan juga disampaikan Ketua Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Riau, Muller Tampubolon. Menurutnya, aturan penertiban kawasan hutan harus didukung, namun perlu perbaikan ekstra agar pelaksanaan di lapangan bisa efektif.

“Harus ada langkah-langkah konkrit yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan hutan sekaligus penyelesaian lahan hutan yang terpakai untuk kebun, tambang dan lainnya tanpa menimbulkan dampak ekonomi yang luas,” tegas Muller.

*Sanksi tak hanya mengancam pengusaha namun juga masyarakat*

Menurut Dr. Sadino, peraturan ini juga bertentangan dengan jiwa dan semangat UU No.6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan PP No. 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Terutama, karena perpres menggunakan sanksi pidana dalam penertiban kawasan hutan, sementara ketentuan dua landasan hukum di atasnya itu menekankan prinsip ultimum remedium, yaitu mengedepankan sanksi administratif sebelum pidana.

Pembentukan kelembagaan satuan tugas (Satgas) dalam perpres ini juga perlu dikritisi. Menurut Sadino, satgas melampaui tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dan kewenangannya. Misalnya, dengan menempatkan Kejaksaan Agung sebagai leading sector dalam penertiban kawasan hutan, padahal kewenangan ini seharusnya berada di bawah Kementerian Kehutanan.

“Ini menambah daftar instansi yang terlalu offside kewenangan terkait penyelesaian keterlanjuran kawasan hutan,” ujar Dr. Sadino.

Tak hanya itu, dengan ditugaskannya Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) dalam penegakan hukum penertiban kawasan hutan, menimbulkan asumsi bahwa pemanggilan ataupun proses klarifikasi atas dugaan tumpang tindih lahan ini seakan-akan merupakan sebuah kasus korupsi.

Isu atau tuduhan korupsi tentu dapat mengganggu reputasi para pelaku industri. Secara operasional juga bisa menimbulkan ketidaknyamanan berinvestasi.

Kekhawatiran serupa juga bisa saja menghantui masyarakat petani sawit. “Saya tidak terima kalau masyarakat dipidana gara-gara penetapan kawasan hutan, padahal statusnya baru ditunjuk menjadi kawasan hutan,” tegas Sadino.

Sadino juga menilai konsep “Penguasaan Kembali dan Pemulihan Aset di Kawasan Hutan” yang diatur dalam Perpres No. 5 Tahun 2025 ini tidak memiliki definisi dan mekanisme yang jelas, berpotensi multitafsir dan menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha sawit.(rl)