PSPS Pekanbaru Pertahankan Rekor Tak Terkalahkan di Kandang
Pekanbaru(SegmenNews.com) – PSPS Pekanbaru tetap menjaga tekad untuk tidak terkalahkan di kandang sendiri, Stadion Kaharuddin Nasution Rumbai, dalam ajang Liga 2 musim 2024-2025.
Sabtu (11/1) sore nanti, PSPS akan menjamu pemuncak klasemen sementara Grup 1 Liga 2, Persiraja Banda Aceh, dalam laga pamungkas putaran kedua. Kick-off pertandingan dijadwalkan pukul 15.00 WIB.
Meskipun hasil laga ini tidak akan memengaruhi langkah PSPS ke babak delapan besar, tim tetap menargetkan kemenangan demi menjaga rekor tak terkalahkan di kandang. Dalam empat laga kandang sebelumnya pada putaran kedua, PSPS selalu berhasil menghindari kekalahan.
Sekretaris PSPS Pekanbaru, M Teza Taufik, menegaskan pentingnya laga terakhir ini, baik untuk menjaga posisi di klasemen maupun mempertahankan rekor positif.
“Meskipun sudah dipastikan lolos ke delapan besar, kita ingin mempertahankan rekor tidak pernah kalah di kandang. Ini menjadi motivasi besar bagi tim,” ujar Teza, Jumat (10/1).
Persiraja, yang saat ini memimpin klasemen dengan 33 poin, bukanlah lawan yang mudah. PSPS, yang berada di posisi ketiga dengan 26 poin, harus tampil maksimal untuk menghadapi tekanan dari tim tamu yang sedang dalam performa terbaik.
“Persiraja tim yang kuat, tetapi kami juga punya tekad besar untuk menjaga harga diri di kandang. Ini adalah pertandingan yang penting bagi kami,” tambah Teza.
PSPS kini hanya terpaut satu poin dari PSKC Cimahi yang berada di peringkat kedua dengan 27 poin. Hasil pertandingan ini akan menentukan posisi akhir PSPS di klasemen sebelum memasuki babak delapan besar.**(mc)
Pekanbaru(SegmenNews.com) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD) memastikan bahwa beasiswa untuk jenjang D4, S1, S2, dan S3 tahun 2024 akan mulai dicairkan pekan depan.
Hal ini disampaikan oleh Kepala BPKAD Provinsi Riau, Indra SE, saat dikonfirmasi terkait keluhan mahasiswa mengenai keterlambatan pencairan beasiswa tahun ini.
“Pemprov Riau segera bayarkan beasiswa 2024. InsyaAllah pekan depan kita salurkan,” ujar Indra, Kamis (9/1/2025).
Indra menjelaskan bahwa pihaknya telah memberikan penjelasan kepada perwakilan mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi terkait kendala yang terjadi. Ia juga memahami kekhawatiran para mahasiswa yang membutuhkan dana beasiswa untuk membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada Januari ini.
“Kami sangat memaklumi kekhawatiran adik-adik mahasiswa. Namun, keterlambatan ini bukan disengaja. Pembayaran beasiswa harus melalui proses administrasi, termasuk review dari Inspektorat,” jelasnya.
Indra menambahkan bahwa pencairan beasiswa tahun ini sempat tertunda karena Peraturan Daerah (Perda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau 2025 baru diterbitkan pada 3 Januari. Saat ini, pihaknya sedang menyiapkan dokumen administrasi yang diperlukan agar pencairan dapat segera dilakukan.
“Untuk anggaran, sudah kita siapkan sekitar Rp38 miliar. InsyaAllah pekan depan semuanya selesai,” tutupnya.
Dengan kepastian ini, diharapkan para mahasiswa penerima beasiswa dapat segera memanfaatkan dana tersebut untuk menunjang kebutuhan pendidikan mereka.***(mc)
Kejari Rohil Diminta Tetapkan Kepala BPBD Rohil Tersangka Korupsi SPPD
Pekanbaru(SegmenNews.com) – Suroto SH dan Jhoni Saputra SH, pengacara Edo Rendra, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) BPBD Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2022, meminta Kejaksaan Negeri Rokan Hilir menetetapkan Hari Dharma, Kepala BPBD Rohil sebagai tersangka korupsi dana Bimtek dan SPPD TA 2022, bersama Edo Rendra dan Samsinar.
Hal ini karena berdasarkan bukti – bukti yang ada, Hari Dharma selaku Pengguna Anggaran kegiatan tersebut diduga mengetahui bahwa kegiatan Bimtek ke Medan tersebut harusnya dilaksanakan pada tahun 2022 bukan di tahun 2023. Hari dharma juga diduga mengetahui bahwa surat pertanggungjawaban ( SPJ ) kegiatan Bimtek tersebut dibuat tanggal mundur, dimana Bimteknya dilaksanakan tahun 2023 tetapi SPJ nya dibuat tertanggal 2022.
Hal ini ditegaskan Suroto SH dan Jhoni Saputra SH, Kamis 9 Januari 2025. Selain itu lanjut Suroto SH, Hari Dharma juga diduga mengetahui bahwa SPJ – SPJ yang ditandatanganinya tersebut adalah fiktif. “Hal ini sesuai dengan pengakuanya di dalam berita acara pemeriksaan (BAP) yang menerangkan bahwa berdasarkan laporan Kasubag Keuangan, Delly Mursanty, yang dipergunakan untuk keberangkatan Bimtek ke Medan, jumlahnya cuma 1 unit, tetapi di dalam SPJ yang ditandatanganinya jumlahnya tetap dibuat 2 unit. Begitu juga dengan SPJ – SPJ fiktif lainya diduga juga diketahui dan ditandatangani oleh Hari Dharma seperti SPJ pembayaran sewa gedung pertemuan dll,” ujar Suroto SH.
Lebih lanjut diungkapkan Suroto, bukti dugaan keterlibatan Hari Dharma dalam perkara korupsi tersebut juga dapat dilihat dari Hari Dharma yang juga ikut iuran sejumlah Rp100.000.000, untuk mengembalikan kerugian keuangan Negara ke Kas Daerah.
“Pada saat Kejaksaan Negeri Rokan Hilir menetapkan tersangka dalam perkara tersebut, klien kami, Edo Rendra, terkejut karena yang ditetapkan sebagai Tersangka oleh Penyidik Kejaksaan hanya 2 orang, yakni klien kami dan Samsinar. Sedangkan Hari Dharma tidak.
ditetapkan sebagai Tersangka. Terhadap kondisi tersebut kemudian kami sebagai Kuasa Hukum menyampaikan keberatan secara lisan dan tertulis kepada Kepala Kejaksaan Negeri Rokan Hilir dan meminta agar Hari Dharma juga ditetapkan sebagai Tersangka akan tetapi sampai saat ini, Hari dharma juga tidak kunjung ditetapkan sebagai Tersangka,” ujarnya.
Menyikapi hal tersebut, rencananya dalam minggu ini kuasa hukum Edo Rendra akan menyurati Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK ) R.I untuk meminta KPK RI melakukan
supervisi kepada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir dalam penanganan perkara dugaan korupsi dana
Bimtek dan SPPD TA 2022 di BPBD Rokan Hilir sebagaimana hal ini diatur dalam Perpres Nomor 102/2020 tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
“Kami kuasa hukum juga akan menyurati Jaksa Agung dan Kepala Kejaksaan Tinggi Riau agar memberikan rekomendasi kepada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir untuk memeriksa dan menetapkan Hari Dharma sebagai Tersangka, sehingga asas equality before the law atau persamaan dihadapan hukum benar – benar diterapkan dan kepada siapapun yang diduga terlibat dalam perkara korupsi Bimtek dan SPPD TA 2022 di BPBD Rokan Hilir dapat diproses sesuai hukum yang berlaku,” ujarnya.***(rls/ar)
KPU Riau Tetapkan Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Hari Ini
Pekanbaru(SegmenNews.com) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau akan menggelar pleno penetapan gubernur dan wakil gubernur terpilih hasil Pemilihan Gubernur Riau 2024, pada Kamis (9/1/2025) pukul 13.30 WIB. Acara ini akan dilangsungkan di Hotel Grand Zuri, Jalan Teuku Umar, Pekanbaru, dengan menghadirkan seluruh pasangan calon.
Ketua Divisi Teknis dan Penyelenggaraan KPU Riau, Nahrawi, memastikan persiapan acara berjalan lancar setelah koordinasi bersama pihak keamanan. “Alhamdulillah, tadi kami sudah menggelar rapat persiapan bersama Polda dan Polresta Pekanbaru untuk penetapan pasangan calon terpilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau 2024,” ujarnya pada Rabu (8/1/2025).
Dalam pleno ini, KPU Riau dijadwalkan menetapkan pasangan Abdul Wahid dan SF Hariyanto sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih. Pasangan yang diusung PKB, PDIP, dan NasDem ini meraih suara terbanyak dengan total 1.124.193 suara, unggul dari dua pasangan lainnya.
“Penetapan ini dilakukan berdasarkan hasil rekapitulasi suara tanpa adanya sengketa yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK),” jelas Nahrawi.
Informasi mengenai jadwal pleno ini juga tercantum dalam Surat Undangan KPU Riau Nomor 38/PL.02.7-SD/14/2025 tertanggal 7 Januari 2025, yang ditandatangani Ketua KPU Riau, Rusidi Rusdan.
Selain penetapan di tingkat provinsi, KPU kabupaten/kota di Riau juga akan menggelar pleno untuk menetapkan kepala daerah terpilih pada hari yang sama. Penetapan dilakukan di daerah tanpa sengketa hasil Pilkada, sesuai aturan yang berlaku.
KPU Riau berharap proses pleno dapat berjalan lancar tanpa kendala, sebagai bagian dari komitmen menyelenggarakan Pilkada yang transparan dan akuntabel.***(mc)
Lapas Pasir Pangaraian Berdayakan WBP dengan Ternak Ayam Petelur
Rohul(SegmenNews.com) – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Pasir Pangarayan kembali menegaskan komitmennya terhadap program ketahanan pangan nasional melalui pemberdayaan warga binaan pemasyarakatan (WBP). Salah satu langkah nyata yang dilakukan adalah pengelolaan ternak ayam petelur, Rabu (08/01/2025).
Program ini tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan pangan internal, tetapi juga memberikan pelatihan keterampilan bagi WBP. Mereka diajarkan cara budidaya ayam petelur, perawatan kandang, hingga pengelolaan hasil produksi telur untuk menciptakan peluang ekonomi setelah bebas dari lapas.
Kepala Lapas Pasir Pangarayan, Efendi Parlindungan Purba, bersama Kasi Binadik & Giatja Sunu Istiqomah Danu serta Kasubsi Bimker Andi Sarhairi, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari pembinaan produktif.
“Kami berharap program ini memberikan manfaat jangka panjang bagi WBP, tidak hanya sebagai sarana pembinaan, tetapi juga membekali mereka dengan keterampilan praktis yang dapat digunakan untuk mandiri setelah bebas. Dengan cara ini, kami mendukung ketahanan pangan sekaligus menciptakan masyarakat yang produktif dan berdaya saing,” ujar Efendi.
Hasil dari produksi telur ini direncanakan untuk dijual kepada vendor pihak ketiga, pemasok bahan makanan warga binaan. Langkah ini juga sejalan dengan Program Akselerasi dari Menteri Hukum dan HAM serta mendukung kebijakan ketahanan pangan yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.
Dengan pendekatan tersebut, Lapas Pasir Pangarayan tak hanya menjadi tempat pembinaan, tetapi juga agen perubahan untuk menciptakan masyarakat yang lebih produktif dan mandiri.***(rls/ar)
BMKG: Hujan Berpotensi Guyur Sebagian Riau Hari Ini
Pekanbaru(SegmenNews.com) – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Pekanbaru mengeluarkan peringatan terkait potensi hujan yang diperkirakan akan mengguyur sebagian besar wilayah Provinsi Riau, Kamis (9/1).
Forecaster On Duty, Yasri P, menjelaskan bahwa cuaca pagi hari di Riau diperkirakan cerah berawan. Namun, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang berpotensi terjadi di beberapa wilayah, seperti Rokan Hilir, Kampar, Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, dan Kota Dumai.
“Masyarakat di wilayah tersebut diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi hujan yang disertai petir dan angin kencang,” ujar Yasri saat dikonfirmasi.
Prediksi Cuaca Siang hingga Malam Hari
Pada siang hingga sore hari, cuaca di Riau umumnya cerah berawan dengan peluang hujan ringan di wilayah Bengkalis, Kampar, dan Pelalawan. Sementara malam hari, kondisi cuaca kembali berawan dengan potensi hujan di wilayah Kampar, Rokan Hulu, dan Indragiri Hulu.
“Kondisi cuaca yang tidak menentu ini perlu diwaspadai, terutama bagi masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan,” tambahnya.
Untuk dini hari, BMKG memprediksi cuaca berawan dengan peluang hujan ringan hingga sedang di wilayah Bengkalis dan Dumai. “Kondisi ini dapat meningkatkan kelembapan udara dan berpotensi menimbulkan kabut tipis di beberapa wilayah,” jelas Yasri.
Suhu Udara dan Kondisi Laut
BMKG mencatat, suhu udara di Riau hari ini diperkirakan berkisar antara 22,0 hingga 33,0 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan mencapai 60 hingga 99 persen. Angin diprediksi berhembus dari Tenggara ke Barat Daya dengan kecepatan 10 hingga 30 kilometer per jam.
Di wilayah perairan Riau, tinggi gelombang laut diperkirakan antara 0,50 hingga 1,25 meter, yang tergolong kategori tenang. Meski demikian, BMKG mengimbau para nelayan dan pengguna jasa transportasi laut untuk tetap waspada terhadap potensi perubahan cuaca secara tiba-tiba.
Dengan kondisi ini, masyarakat diimbau untuk selalu memantau informasi terbaru dari BMKG dan mempersiapkan diri menghadapi perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu.***(mc)
Tuntut HGU 20 Persen, Ribuan Masyarakat Kabun Demo di PT Padasa Enam Utama
Rohul(SegmenNews.com) – Ribuan masyarakat di Kecamatan Kabun yang tergabung forum Petani Bumi Makmur Sejahtera melakukan unjuk rasa di PT Padasa Enam Utama, masyarakat menuntut hak 20 persen Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan, Selasa 7 Januari 2025.
Aladin Kordinator Lapangan Forum Petani Bumi Makmur Sejahtera mengatakan ini merupakan puncak kemarahan warga desa Kabun yang merupakan anggota petani koperasi bumi makmur sejahtera kepada Manejemen PT Padasa Enam Utama yang dinilai telah ingkar janji dan mempermainkan masyarakat Kabun atas MOU kedua belah pihak ditahun 2021.
“Salah satu isi Mou PT Padasa Enam Utama akan merealisasikan 20 persen atau seluas 875 hektare lahan kebun pola KKPA kepada masyarakat Kabun dari HGU seluas 5000 hektare milik perusahaan tersebut demo menuntut hak 20 persen ini dilakukan masyarakat Kabun sebagai wujud protes,” ujarnya.
Ia mendesak Manajemen PT padasa enam utama agar merealisasikan pola kkpa untuk warga Kabun di lahan inti plasma perusahaan tersebut. “Warga juga membatalkan MOU terkait adanya pemberian uang masa tunggu untuk petani penerima lahan sebanyak 469 orang yang sudah berjalan 7 bulan dengan nominal uang yang diterima sekitar 500 juta lebih,” sambungnya.***(ar)
Plt Kajari SBB Bambang Heripurwanto dan Jajaran Vidcon Bersama Jamwas
Seram Bagian Barat(SegmenNews.com)- Plt Kepala Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat (SBB), Bambang Heripurwanto, S.H., M.H bersama jajaran mengikuti Video Conference bersama Jaksa Agung Muda Pengawasan (JAMWAS) Dr. Rudi Margono, SH., M.Hum, Rabu 08 Januari 2025.
Kegiatan ini dalam rangka sosialisasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 dan Pembekalan Penggunaan Anggaran Tahun 2025.
Jamwas, Rudi Margono menyampaikan penekanan tentang pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara akuntabel dan transparan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Adapun tujuan sosialisasi dan pembekalan ini antaralain adalah memberikan pemahaman terkait kebijakan dan aturan terbaru pengelolaan anggaran serta memastikan penggunaan anggaran sesuai prinsip Efektivitas, Efisiensi dan Akuntabilitas.
Selain itu, yang menjadi atensi berikutnya adalah pengaturan tanggung jawab pejabat keuangan serta penerapan metode Management by Exception (MBE) sebagai upaya efisiensi pengawasan.
Proses perencanaan hingga pelaporan keuangan harus didukung oleh dokumen yang memadai dan mekanisme pengendalian yang terintegrasi.
Pada kegiatan tersebut untuk memantapkan pembekalan, materi dilanjutkan oleh narasumber Andi Wira Alamsyah., S.Akt., M.Ak., CertIA., CertIPSAS., CertSF., CertDA., CLA., CIISA., dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) dengan inti pembahasan yaitu sebagai berikut:
1. Pengguna Anggaran dan Kuasa Penggunaan Anggaran.
2. Rencana Pengelolaan Keuangan Satker.
3. Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Anggaran Negara.
4. Pelaporan Keuangan dan Kinerja Intansi.
Diharapkan implementasi kebijakan yang konsisten dan berbasis data ini, semua pihak yang terlibat dapat menjalankan tugas dengan profesionalisme sehingga capaian kinerja keuangan dapat selaras dengan tujuan organisasi, meminimalkan risiko pelanggaran prosedur, serta mendorong tercapainya tata kelola yang baik dan kredibel dalam pengelolaan anggaran tahun 2025.
Dan selanjutnya paparan di lanjutkan oleh Narasumber, Sesjamwas, Febriyanto, SH., M.H memberikan paparan tentang Struktur Organisasi Jaksa Agung Muda Pengawasan untuk merefresh Tugas dan Fungsi dari masing-masing bagian di Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan.***(rl)
Ketua KPPU: Persaingan Usaha Sektor ESDM dan Konstruksi Masih Paling Rendah
Jakarta(SegmenNews.com)- Center for Economic Development Studies (CEDS) Universitas Padjadjaran mengeluarkan hasil Indeks Persaingan Usaha Tahun 2024 sebagai indikator kinerja persaingan usaha nasional hari ini 7 Januari 2025 di Bandung. Prof. Dr. Maman Setiawan, SE., MT, Ketua Tim Survey Indeks Persaingan Usaha CEDS mengungkapkan bahwa nilai Indeks Persaingan Usaha (IPU) mengalami kenaikan sebesar 0,04 menjadi 4,95 poin pada tahun 2024.
Artinya tingkat persaingan usaha di Indonesia masih di kategori menuju
tinggi dan hanya meningkat tipis dibandingkan tahun lalu, yakni dari angka 4,91 poin di tahun 2023.
Lebih lanjut Prof. Maman menjelaskan bahwa sektor penyediaan akomodasi/makanan/minuman, perdagangan besar/eceran, dan jasa keuangan/asuransi
ditemukan sebagai sektor-sektor dengan nilai IPU tertinggi. Indeks di beberapa sektor seperti energi, pertambangan, air dan pengelolaan sampah, serta konstruksi tidak berubah sebagai sektor dengan tingkat persaingan terendah.
Provinsi DK Jakarta disimpulkan memiliki IPU tertinggi, sementara dua provinsi terujung Indonesia, Aceh dan Papua Barat tercatat sebagai propinsi dengan IPU terendah. Berdasarkan hasil tersebut, CEDS merekomendasikan KPPU untuk konsisten melakukan kajian dan intervensi melalui saran dan pertimbangan kepada
Pemerintah di sektor-sektor yang memiliki IPU rendah.
Menanggapi hasil tersebut, Ketua KPPU, M. Fanshurullah Asa menyampaikan bahwa sektor dengan nilai IPU paling rendah masih cenderung sama dari tahun ke tahun, yakni sektor energi (listrik/gas) dan sumber daya mineral, konstruksi, atau pengadaan air danpengolahan sampah/limbah. Untuk itu KPPU akan terus meningkatkan monitoring, pemberian
advokasi, dan jika diperlukan penegakan hukum atas sektor-sektor yang konsisten nilai IPUnya rendah, serta advokasi dan sosialisasi pada provinsi dengan nilai IPU rendah.
“Ini telah sejalan dengan prioritas KPPU sejak awal tahun lalu, dan kembali akan menjadi fokus kami di tahun ini. Jika perlu, kami juga akan masuk ke sektor pengolahan sampah atau limbah”, ungkap Ifan, sapaan Ketua KPPU.
Lebih lanjut, Ketua KPPU juga mencatat bahwa tekanan atas IPU 2024 berasal
dimensi kinerja dan penawaran.
Penyebabnya dapat berupa meningkatnya hambatan keluar masuk maupun potensi kartel dan persekongkolan. Artinya, perilaku pelaku usaha atau kebijakan pemerintah yang terlalu mengintervensi pasar perlu menjadi perhatian KPPU.
Di lain sisi, KPPU melihat bahwa indikator riset dan pengembangan dan produktivitas di tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2023.
Hal ini perlu diwaspadai karena menunjukkan bahwa tingkat inovasi Indonesia lebih rendah dibandingkan tahun.
sebelumnya. Inovasi yang rendah dapat menjadi penghambat bagi pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional 8% serta tercapainya Indonesia Emas 2045.
Sebelumnya Prof. Maman Setiawan juga telah melakukan penelitian dan
menyimpulkan bahwa dibutuhkan tingkat persaingan usaha atau nilai IPU 6,33 poin untuk bisa mencapai pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8%. KPPU menilai bahwa dibutuhkan lompatan tingkat persaingan usaha dibandingkan kondisi saat ini.
“Jadi dari angka indeks persaingan usaha tahun ini, masih dibutuhkan kenaikan 1,38 poin atau sekitar 28% untuk bisa mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional 8%. Untuk itu, Pemerintah wajib memandang penting persaingan usaha dan peran KPPU untuk mencapai
target pertumbuhan tersebut”, tegas Ifan.
Hadir dalam diskusi, Anggota KPPU Eugenia Mardanugraha mengungkapkan dengan angka IPU 4,95 poin, target tingkat persaingan usaha nasional dalam RPJMN sebesar 5 poin menjadi tidak tercapai. Angka tersebut bukan sepenuhnya dalam kontrol KPPU, karena merupakan upaya bersama lintas pemangku kepentingan.
Dijelaskan, dari indikator kelembagaan yang menjadi kontrol KPPU, angka indeks justru konsisten mengalami peningkatan hingga 5,18 poin dari sebelumnya 5,03 poin.
“Artinya ada kinerja positif KPPU dalam menunjukkan eksistensi lembaganya dihadapan publik”, ujar Eugenia.
Turut menanggapi hasil CEDS UNPAD tersebut, Direktur Perdagangan, Investasi dan Kerja Sama Ekonomi Internasional Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) P.N. Laksmi Kusumawati, secara umum mengkonfirmasi bahwa persaingan
usaha dapat meningkatkan produktivitas dan perlunya mendorong inovasi teknologi digital yang menyeluruh dan merata, sehingga market share perusahaan kecil dapat meningkat.
Selain itu, Direktur Analisis dan Pengembangan Statistik BPS Muchammad Romzi menanggapi IPU sebagai sebuah ukuran yang cukup robust/mature dan dapat tervalidasi oleh
indikator makro yang dihasilkan BPS, misalnya laju IPU 2024 dan PDB yang cukup selaras.
Diusulkan kedepan agar survei turut dapat mencakup empat provinsi yang baru ditetapkan Pemerintah.
Sebagai informasi, IPU merupakan indikator yang menunjukkan tingkat persaingan usaha di berbagai sektor ekonomi di Indonesia. Indeks ini merupakan merupakan satusatunya indikator persaingan usaha yang mencakup hampir seluruh provinsi di Indonesia dan atas 15 (lima belas) sektor ekonomi.
Indeks diukur melalui survei terhadap 34 (tiga puluh empat) provinsi dengan responden yang mewakili berbagai institusi seperti Kamar Dagang
dan Industri, akademisi, Bank Indonesia, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi.
Survei dilakukan melalui wawancara mendalam (in-depth interview) pada responden. Dalam survei, responden akan memberikan nilai 1 hingga 7 dengan menggunakan skala semantik.
Kajian dilaksanakan dengan menggunakan konsep atau paradigma struktur, perilaku dan kinerja (SCP) industri. Faktor lingkungan bisnis seperti peraturan, kelembagaan, faktor permintaan dan penawaran juga menjadi dimensi pembentuk IPU.
Rilis IPU 2024 ini dilakukan CEDS UNPAD di Auditorium CEDS UNPAD secara hybrid
kepada para pemangku kepentingan. Kegiatan dihadiri Anggota KPPU Eugenia
Mardanugraha hadir secara luring, sementara Ketua KPPU M. Fanshurullah Asa dan Anggota KPPU Rhido Jusmadi hadir secara daring. Kegiatan juga dihadiri oleh Direktur Perdagangan, Investasi, dan Kerja Sama Ekonomi Internasional Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Direktur Analisis dan Pengembangan Statistik Badan Pusat Statistik, dan perwakilan LPEM FEB Universitas.***(rn/rl)
Bengkalis(SegmenNews.com)- Seluruh tenaga honorer Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kabupaten Bengkalis menerima Surat Keputusan (SK) perpanjangan kontrak kerja untuk tahun 2025.
Secara simbolis SK diserahkan langsung Kepala Diskominfotik, Dr H Suwarto didampingi Sekretaris H Adi Sutrisno dan sejumlah Kepala Bidang (kabid) di Hotel Surya, Selasa, 7 Januari 2025.
Hadir Kabid Statistik dan Persandian, Azmar, Kabid Sumber Daya Komunikasi dan Informasi Prarezeki Indra Muda dan Kabid Pengelolaan Berbasis Elektronik, Zulkifli.
Dalam sambutannya, Suwarto menekankan pentingnya disiplin kerja sebagai kunci keberhasilan dalam menjalan tugas.
“Hari ini kami lakukan penyerahan SK perpanjangan honorer sebagai rutinitas disetiap awal tahun, dengan diserahkan SK ini kami berharap disiplin kerja teman-teman honorer juga meningkat”, harapnya.
Suwarto menegaskan, saat ini banyak orang diluar sana yang ingin bekerja sebagai tenaga honorer, untuk itu sebagai wujud rasa syukur sudah sepatutnya para honorer khsususnya lingkup Diskominfotik lebih meningkatkan disiplin dan bertanggungjawab dalam menjalankan pekerjaan.
“Kita harus bersyukur dengan apa yang diperoleh selama ini, mari kita barengi hak teman-teman dengan melaksanakan kewajiban salah satunya disiplin dengan mengikuti apel pagi dan sore hari”, tegasnya.
Mantan Kadis Perpustakaan dan Kearsipan ini juga menekankan pentingnya peningkatan kinerja. Beliau menyampaikan bahwa kualitas pelayanan publik bergantung pada dedikasi dan profesionalisme setiap individu, termasuk para honorer.
Selain itu, Suwarto juga mengajak seluruh pegawai untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui kerja sama yang baik. Beliau meyakini bahwa dengan bekerja sama, akan tercipta sinergi yang positif dan berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan.***(imam/hm)
Bengkalis(SegmenNews.com)- Seluruh tenaga honorer Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kabupaten Bengkalis menerima Surat Keputusan (SK) perpanjangan kontrak kerja untuk tahun 2025.