Pekanbaru(SegmenNews.com)- Iklim usaha yang kondusif merupakan elemen penting dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan investasi. Kelengkapan infrastruktur yang memadai, kesiapan SDM yang berkualitas, pemberian layanan perizinan yang prima, jaminan stabilitas keamanan yang mantap serta peraturan-peraturan daerah berikut aturan pendukungnya termasuk dalam pengimplementasiannya, sudah tidak dapat ditawar lagi dalam mendorong pertumbuhan investasi di daerah.

Demikian dikatakan Wakil Ketua Komisi XI Achmad Hafisz Tohir (F-PAN) usai pertemuan Tim Kunker Komisi XI DPR dengan Gubernur Provinsi Riau Arsyadjuliandi Rachman, didampingi Asisten II Setda Provinis Riau Masperi, dan Kepala BPKAD Riau Syahrial Abdi beserta jajaran, di Pekanbaru, Riau, baru-baru ini.

“Pertumbuhan ekonomi di Kota Pekanbaru banyak ditopang oleh adanya aliran investasi masuk ke Kota Pekanbaru. Kalau investasi kan dari sisi pertumbuhan naik, tetapi memang permintaan dunia yang menurun dan juga jalan terhadap investasi lajunya perekonomian tidak terlalu signifikan. Ini juga terjadi di daerah Jawa, bahkan Papua dan Kalimantan,” jelas Hafisz.

Politisi asal Dapil Sumsel ini mengakui, permasalahan menurunnya permintaan ini yang berimbas pada laju perekonomian, juga terjadi di tingkat nasional. Sehingga diharapkan pihak-pihak terkait siap menghadapi dan memberikan solusi yang terbaik dan pemecahan permasalahannya.

Politiisi PAN ini juga menyoroti masalah yang timbul dari Dana Bagi Hasil. Pasalnya, diketahui banyak pelaku bisnis di Riau ini yang menjanjikan, sama yang terjadi di daerah-daerah lain seperti di Papua, Kalimantan, dan Sumatera Selatan khususnya, namun masih tingginya kesenjangan.

“Itu juga yang harus kami bicarakan dengan Kementerian Keuangan di pusat. Bagaimana mengatasi persoalan ini. Disini mereka beroperasi, tetapi hasilnya ditransfer ke pusat. Ini yang menimbulkan kesenjangan. Itu yang harus kita perbaiki,” tandas politisi Fraksi PAN.

Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman dalam kesempatan itu mengeluhkan tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Riau yang belum disahkan. Padahal, investasi yang akan masuk di Riau sangat besar, bahkan banyak yang antre.

Meski sudah dievaluasi oleh Mendagri terkait RTRW Riau, masih ada satu syarat yang harus diurus yakni kajian lingkungan hidup strategis. Untuk bisa mendapatkan pengesahan RTRW itu, pihaknya memang berharap bahwa Kementerian LHK dan jajarannya bisa mengeluarkan surat keputusan yang bisa mem-back up secara legal agar pembangunan bisa dilakukan.

“Kami punya kendala untuk itu, begitu ada investor mengurus izin pasti harus ada Amdal, dan UU juga menjelaskan harus ada RTRW terlebih dahulu,” jelasnya dengan mengharapkan, jika ada daerah yang tidak perlu diragukan izinnya agar bisa segera dibangun dan Amdal bisa diproses.

Menanggapi hal ini, Hafisz Tohir akan menjadikan catatan dan akan menyampaikan permasalahan ini ke Komisi IV DPR. Ia berharap Menteri PPN/Bappenas membuat Renstra dan pembangunan jangka pendek dan menengah. Harapannya, jangan sampai putusan ini menghambat pembangunan dan investasi di Riau pada khususnya.***(Advertorial/Pemprov)