Beranda blog Halaman 19

Permudah Mobilitas Kendaraan Listrik, PLN Operasikan 4.655 SPKLU Sepanjang 2025

Permudah Mobilitas Kendaraan Listrik, PLN Operasikan 4.655 SPKLU Sepanjang 2025

Jakarta(SegmenNews.com)– Pengguna kendaraan listrik (Electric Vehicle/EV) kini dapat menikmati pengalaman perjalanan yang semakin nyaman dan bebas khawatir kehabisan daya. Sepanjang 2025, PT PLN (Persero) bersama mitra menghadirkan 4.655 mesin SPKLU di berbagai wilayah Indonesia, meningkat sekitar 44% dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 3.223 unit.

Pertumbuhan jumlah SPKLU dibarengi dengan sebaran lokasi yang semakin luas. Pada 2025, jangkauan SPKLU tercatat telah beroperasi di 3.007 titik lokasi, naik signifikan dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 2.192 lokasi.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menjelaskan bahwa peningkatan jumlah SPKLU ini merupakan komitmen perseroan dalam mendukung instruksi pemerintah dalam mempercepat ekosistem EV di tanah air. Hal ini selaras dengan agenda transisi energi dalam menekan emisi karbon di sektor transportasi.

“Sejalan dengan instruksi pemerintah untuk mendorong adopsi EV di tanah air, PLN berkomitmen penuh menjadi garda terdepan dalam menyediakan infrastruktur _charging station_ yang andal. Dengan ketersediaan SPKLU yang semakin masif dan merata, kami ingin memberikan rasa aman serta kenyamanan bagi masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik,” ujar Darmawan.

Sementara itu, Direktur Retail dan Niaga PLN, Adi Priyanto menyampaikan bahwa upaya pemutakhiran teknologi pada SPKLU juga terus dilakukan. Tercatat, saat ini telah tersedia 633 unit _Ultra Fast Charging_, 482 unit _Fast Charging_, 2.681 unit _Medium Charging_, serta 859 unit _Standard Charging_.

“Kami tidak hanya fokus di kuantitas, tapi juga kualitas layanan. Hadirnya teknologi pengisian daya yang lebih cepat diharapkan dapat mengurangi _range anxiety_ para pengguna EV,” jelas Adi.

Di sisi lain, minat masyarakat terhadap layanan _Home Charging Services_ (HCS) PLN juga melonjak tajam. Hingga akhir 2025, tercatat 70.250 pelanggan telah menggunakan layanan HCS, meningkat pesat dibandingkan tahun 2024 yang berjumlah 32.215 pelanggan.

Pertumbuhan HCS ini didorong oleh berbagai program stimulus yang ditawarkan PLN, seperti promo diskon 50% untuk biaya pasang baru maupun tambah daya serta diskon tarif tenaga listrik sebesar 30% bagi pengisian daya pada pukul 22.00–05.00 WIB, yang berlaku sejak 1 Juli 2025 hingga 30 Juni 2026.

Selain memperkuat infrastruktur fisik, PLN juga mengoptimalkan layanan digital _Electric Vehicle Digital Services_ (EVDS) pada aplikasi PLN Mobile sebagai pendukung operasional pengguna. Melalui fitur Trip Planner, pengguna kendaraan listrik dapat merencanakan rute perjalanan dengan mempertimbangkan jarak tempuh dan lokasi SPKLU, sementara fitur AntreEV membantu mengatur antrean pengisian daya agar layanan tetap tertib di tengah lonjakan mobilitas.

“Seiring dengan ekosistem EV yang terus bertumbuh, kami akan terus meningkatkan kesiapan layanan pengisian kendaraan listrik melalui penguatan infrastruktur di berbagai wilayah dan layanan digital yang semakin solid,” tutup Adi.***(rl)

BRK Syariah Grebek Pasar Cahaya Garden Batam, Jemput Calon Nasabah Baru

Batam(SegmenNews.com)- PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) terus memperkuat strategi perluasan basis nasabah dengan turun langsung ke lapangan. Kali ini, BRK Syariah menggelar kegiatan grebek pasar di Pasar Cahaya Garden, Kota Batam, pada Minggu (08/02/2026).

Kegiatan tersebut melibatkan Team Leader, Funding Officer, dan Customer Service BRK Syariah yang secara aktif menyasar para pedagang dan pengunjung pasar guna memprospek calon nasabah baru. Melalui pendekatan langsung, peserta memperkenalkan berbagai produk dan layanan perbankan syariah yang dimiliki BRK Syariah, sekaligus menggali kebutuhan keuangan para pedagang.

Tidak hanya melakukan sosialisasi produk, tim BRK Syariah juga memberikan solusi keuangan yang sesuai dengan kebutuhan usaha para pedagang, mulai dari pengelolaan dana, kemudahan transaksi, hingga layanan perbankan digital yang aman dan mudah diakses.

Kegiatan grebek pasar ini turut ditinjau langsung oleh Pemimpin Divisi Dana & Digital Banking BRK Syariah, Edi Wardana. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Branch Manager BRK Syariah Batam, Arifan Dinata, beserta para Pemimpin Cabang Pembantu dan Pemimpin Kedai BRK Syariah di wilayah Batam.

Dalam kesempatan tersebut, Plt. Direktur Utama BRK Syariah, Helwin Yunus, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan BRK Syariah untuk semakin dekat dengan masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro dan pedagang pasar.

“Pasar tradisional merupakan salah satu penggerak utama perekonomian masyarakat. Melalui kegiatan grebek pasar ini, BRK Syariah ingin hadir lebih dekat, memberikan edukasi, serta menawarkan solusi keuangan syariah yang sesuai dengan kebutuhan para pedagang,” ujar Helwin Yunus.

Ia menambahkan, BRK Syariah tidak hanya berfokus pada peningkatan jumlah nasabah, tetapi juga mendorong inklusi keuangan syariah yang berkelanjutan dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

Sebagai bentuk kemudahan layanan, dalam kegiatan tersebut BRK Syariah juga langsung menyediakan layanan Oto Banking, sehingga calon nasabah dapat memperoleh informasi, melakukan pembukaan rekening, serta mengakses layanan perbankan dengan lebih praktis di lokasi kegiatan.

Melalui kegiatan ini, BRK Syariah berharap dapat memperluas jangkauan layanan, meningkatkan literasi keuangan syariah, serta memperkuat hubungan kemitraan dengan para pelaku usaha di Kota Batam.***(rl)

BRK Syariah Perkuat Kapabilitas Lini Depan Lewat Training Leading Sales Team & Fundamental Funding Officer

BRK Syariah Perkuat Kapabilitas Lini Depan Lewat Training Leading Sales Team & Fundamental Funding Officer

Batam(SegmenNews.com)- PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) terus memperkuat kualitas sumber daya manusia, khususnya pada lini layanan dan penghimpunan dana. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Training Leading Sales Team & Fundamental Funding Officer Batch 2 bagi Supervisor Layanan/Operasional dan Customer Service.

Kegiatan pelatihan ini digelar di salah satu hotel di Kota Batam pada Sabtu (07/02/2026) dan diikuti oleh 104 peserta yang terdiri dari Supervisor Layanan dan Operasional, Team Leader Dana dan Bisnis, Customer Service, serta Funding Officer dari berbagai unit kerja BRK Syariah.

Training ini dirancang untuk meningkatkan kemampuan kepemimpinan tim penjualan, penguatan fundamental funding, serta penyelarasan peran layanan dan bisnis agar mampu beradaptasi dengan dinamika industri perbankan syariah yang semakin kompetitif. Tidak hanya menghadirkan pemateri internal, BRK Syariah juga mengundang narasumber eksternal dari Dinamika Orienta Amanah, guna memberikan perspektif praktis dan pengayaan kompetensi berbasis pengalaman industri.

Dalam kesempatan tersebut, Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Utama BRK Syariah, Helwin Yunus, memberikan motivasi kepada seluruh peserta agar mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan bisnis bank melalui peran masing-masing. Ia menekankan pentingnya kepemimpinan yang kuat, semangat kolaborasi, serta orientasi pelayanan yang berlandaskan nilai-nilai syariah.

“Setiap insan BRK Syariah, khususnya yang berada di garda terdepan layanan dan bisnis, harus memiliki mental pemimpin, semangat pantang menyerah, serta pemahaman yang kuat terhadap produk dan nilai syariah. Dari tangan Bapak dan Ibu sekalian, kepercayaan nasabah dibangun dan pertumbuhan bank diwujudkan,” ujar Helwin Yunus.

Melalui pelatihan ini, BRK Syariah berharap seluruh peserta mampu mengimplementasikan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh secara optimal di unit kerja masing-masing, sehingga dapat mendorong peningkatan kinerja, kualitas layanan, serta pertumbuhan dana pihak ketiga secara berkelanjutan.***(rl)

Inovasi Baru, JCH Nasabah BRK Syariah Tanjungpinang Ikuti Praktik Manasik Haji

Inovasi Baru, JCH Nasabah BRK Syariah Tanjungpinang Ikuti Praktik Manasik Haji

Tanjungpinang(SegmenNews.com)- Sebagai bentuk pelayan kepada para tamu-tamu Allah SWT yang akan melaksanakan ibadah haji tahun ini. Bank Riau Kepri (BRK) Syariah melaksanakan kegiatan Manasik Haji dan Bimbingan Jemaah Calon Haji (JCH) Kota Tanjungpinang bertempat di Aula Asrama Haji Kota Tanjungpinang, Sabtu (7/2/2026).

Pelaksana tugas (Plt) Direktur Utama BRK Syariah Helwin Yunus mengatakan, jika sebelumnya kegiatan bimbingan kepada para jemaah calon haji dilaksanakan didalam ruangan. Untuk tahun ini kegiatan dilaksanakan dengan praktik langsung.

“Alhamdulillah kita dapat berkumpul hari ini untuk dapat melaksanakan praktik pelaksanaan rangkaian ibadah haji. Biasanya ditahun sebelumnya hanya dilakukan bimbingan didalam ruangan. Untuk ditahun ini kita mengadakan dalam bentuk praktik di lapangan,” katanya.

Dilanjutkannya, kegiatan ini merupakan bagian penting dalam mempersiapkan para jemaah calon haji, tidak hanya dari sisi pengetahuan dan teknis pelaksanaan ibadah. Tapi juga dalam membangun kesiapan mental, spiritual serta kebersamaan selama menjalankan ibadah haji.

“Ibadah haji merupakan ibadah yang memiliki dimensi ibadah ritual, sosial, dan spiritual yang sangat mendalam. Bukan hanya perjalan fisik menuju ke tanah suci, melainkan perjalanan jiwa untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT,” sebutnya.

Oleh karena itu, pihaknya sadar betul bahwa pelaksanaan ibadah haji ini membutuhkan pemahaman yang besar. Kesabaran yang tinggi serta kesiapan mental dan fisik yang matang. Kegiatan manasik dan bimbingan haji ini menjadi sangat penting, karena disinilah calon jemaah haji dibekali pengetahuan mengenai rukun, wajib dan sunnah haji. Serta tata cara pelaksanaan ibadah dan nilai kebersamaan, kedisiplinan selama berada di tanah suci.

“Kami berharap seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah haji dengan lebih terarah, tertib dan penuh kekhusyukan,” ujarnya.

Pihaknya juga menginformasikan, ditahun 2026 ini jumlah calon jemaah haji yang telah melunasi biaya haji di BRK Syariah di wilayah Kepri sebanyak 183 orang, dengan 29 orang diantaranya berasal dari Kota Tanjungpinang. Sementara itu secara keseluruhan jemaah calon haji yang melunasi melalui BRK Syariah untuk wilayah Riau dan Kepri mencapai 1.381 orang.

“Kami menyadari sepenuhnya bahwa niat menunaikan ibadah haji adalah niat suci yang membutuhkan persiapan jangka panjang. Oleh karena itu BRK Syariah terus berinovasi dan meningkatkan kualitas layanan mulai dari kemudahan membuka tabungan, integrasi dengan sistem haji nasional hingga pendampingan berkelanjutan,” sebutnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Tanjungpinang H.M. Zikriansyah, S.H.I dalam sambutannya menyampaikan ucapan terimakasih kepada BRK Syariah yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Pihaknya juga berharap antara BRK Syariah dan Kantor Kementerian Haji dan Umrah bisa terus berkolaborasi.

“Terimakasih kami ucapkan kepada direksi BRK Syariah yang telah memfasilitasi kegiatan bimbingan jemaah calon haji ini. Kegiatan ini sangat penting untuk menambah pengetahuan para jemaah saat melaksanakan ibadah haji,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, pihaknya juga berpesan kepada para jemaah calon haji untuk dapat meluruskan niat dalam berangkat haji, dan juga menjaga kesehatan. Mengingat ibadah haji ini memerlukan fisik yang kuat.

“Kemudian juga selalu kompak dan sabar dalam melaksanakan kegiatan, tolong menolong dengan sesama jemaah dan bersabar dalam setiap proses,” pesannya.

Zikriansyah juga meminta kepada para jemaah calon haji untuk menyampaikan pesan kepada keluarga dan tetangga, bahwa pelayanan di BRK Syariah itu sangat bagus terutama bagi jemaah haji dan umrah.

“Saya berharap juga kepada jemaah kita bukan hanya sebagai nasabah. Tapi juga sebagai marketing perpanjangan tangan untuk menyampaikan informasi bahwa BRK Syariah itu sangat memperhatikan jemaah, siapa lagi yang mau memajukan dan mempromosikan bank daerah kebanggaan kita kalau bukan warga kita sendiri. Kalau bank-bank lain mohon maaf, jadi untuk memajukan bank kita ini kita lah marketing nya masing-masing,” ajaknya.

Pada kegiatan manasik haji dan bimbingan kepada jemaah calon haji tersebut, turut menghadirkan narasumber ustad H. Sunardi S.Pd.I dan Ustad H muhammad syarif, LC. Kegiatan juga berlangsung interaktif karena banyak pengetahuan yang didapat para calon jemaah haji

Turut hadir pada kesempatan tersebut Pemimpin Divisi Dana dan Digital Banking Edi Wardana, Branch Manager BRKS Tanjungpinang Pamedan Abdul Rohim, Branch Manager BRKS Tanjungpinang Tengku Umar Baharudin, Branch Manager BRKS Bintan Imam Hadi Suryono dan Pincapem Bintan Center Desrian. ***(rl)

Pansus DPRD Riau Serap Aspirasi Keterbukaan Informasi Publik di Inhu

Pansus DPRD Riau Serap Aspirasi Keterbukaan Informasi Publik di Inhu

Inhu(SegmenNews.com)- Pansus DPRD Provinsi Riau pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), guna menyerap masukan serta melihat secara langsung implementasi keterbukaan informasi publik di tingkat kabupaten, Jumat (6 2 2026).

Pansus DPRD Riau Serap Aspirasi Keterbukaan Informasi Publik di Inhu

Ketua Pansus Ranperda Keterbukaan Informasi Publik DPRD Provinsi Riau, Ade Firmansyah, mengatakan bahwa masukan dari pemerintah daerah menjadi elemen penting dalam penyusunan regulasi yang efektif dan aplikatif. Menurutnya, praktik keterbukaan informasi publik tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan hak masyarakat, tetapi juga kesiapan sistem pendukung di internal pemerintahan.

Pansus DPRD Riau Serap Aspirasi Keterbukaan Informasi Publik di Inhu

“Kami ingin memperoleh gambaran riil tentang tata kelola keterbukaan informasi publik di daerah, termasuk kesiapan sarana dan prasarana, pengelolaan data, serta tantangan yang dihadapi pemerintah kabupaten dalam menerapkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik,” ujar Ade Firmansyah.

Pansus DPRD Riau Serap Aspirasi Keterbukaan Informasi Publik di Inhu

la menegaskan, hasil kunjungan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan utama Pansus pi” Provinsi Riau dalam merumuskan Ranperd ampu menjawab kebutuhan di lapangan.

“Ranperda ini harus menjadi pedoman yang jelas, adil, dan melindungi semua pihak,” tambahnya.

Pansus DPRD Riau Serap Aspirasi Keterbukaan Informasi Publik di Inhu

Dalam diskusi bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Inhu, anggota Pansus DPRD Provinsi Riau juga menyoroti mekanisme penanganan permintaan data yang bersifat rahasia serta perlunya pengaturan yang tegas mengenai klasifikasi dan pengecualian informasi. Pengaturan tersebut dinilai penting untuk mencegah potensi penyalahgunaan keterbukaan informasi, tanpa mengurangi prinsip transparansi pemerintahan.

Pansus DPRD Riau Serap Aspirasi Keterbukaan Informasi Publik di Inhu

Bupati Indragiri Hulu, Ade Agus Hartanto, menyambut baik kunjungan Pansus DPRD Provinsi Riau dan menyampaikan sejumlah persoalan yang kerap dihadapi pemerintah daerah. Ia mengungkapkan bahwa pihaknya sering menerima keluhan dari sekolah, pemerintah desa, hingga kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait adanya oknum yang memanfaatkan UndangUndang Keterbukaan Informasi Publik secara tidak bertanggung jawab.

“Pada praktiknya, ada permintaan informasi yang tidak sesuai dengan tujuan undang-undang dan justru berpotensi mengganggu kinerja aparatur. Kami berharap Ranperda ini dapat menjadi payung hukum yang jelas, sehingga keterbukaan inf. i tetap berjalan, namun tidak disalahgunakan Bed. Kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, ujarnya.

Pansus DPRD Riau Serap Aspirasi Keterbukaan Informasi Publik di Inhu

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Inhu, Ergusfian, menjelaskan bahwa sejak 2011 Pemerintah Kabupaten Inhu telah melaksanakan keterbukaan informasi publik melalui penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap OPD. Namun demikian, ia menegaskan bahwa tidak seluruh informasi dapat diberikan kepada publik.

“Ada klasifikasi dan batasan informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini yang perlu dipahami bersama agar keterbukaan informasi tetap berjalan seimbang dengan perlindungan data dan kepentingan negara,” jelasnya.

Untuk diketahui, kunjungan kerja tersebut dipimpin oleh Ketua Pansus Ranperda Keterbukaan Informasi Publik DPRD Provinsi Riau, Ade Firmansyah, didampingi anggota Pansus lainnya, yakni Sutan Sari Gunung, Dodi Nefeldi, Suyadi, Magdalisni, Zulaikhah, Hardianto, Ali Rahmad Harahap, dan M. Amal Fathullah.***(Galeri)

Perempuan Perajin Keripik Tempe di Bintan Menjadi Bukti Nyata Dampak Program CSR BRK Syariah bagi UMKM

Perempuan Perajin Keripik Tempe di Bintan Menjadi Bukti Nyata Dampak Program CSR BRK Syariah bagi UMKM.(foto:doc:brksyariah)

Bintan(SegmenNews.com)- Ketekunan dan kesabaran menjadi kunci perjalanan usaha Julianti (51), atau yang akrab disapa Yanti. Berawal dari kondisi ekonomi keluarga yang sempat goyah, perempuan asal Kecamatan Bintan Timur ini perlahan bangkit dan kini menggerakkan usaha bersama yang memberi penghasilan tambahan bagi warga sekitarnya.

Yanti mulai merintis usaha sejak 2016. Saat itu, suaminya baru saja selesai kontrak kerja dan belum memiliki pekerjaan tetap. Dari dapur rumah, Yanti mencoba berbagai usaha kecil demi menopang kebutuhan keluarga dan pendidikan kedua anaknya, yang kini satu telah bekerja dan satu lagi hampir menyelesaikan kuliah.

Usaha pertama yang ia jalani adalah kerajinan tangan. Atas ide anaknya, Yanti membuat sarung pulpen dengan berbagai karakter. Tak berhenti di situ, ia mencoba peruntungan dengan menjual kue olahan ubi menjadi bolu. Setiap hari, proses produksi dilakukan sejak pukul 21.00 malam, lalu hasilnya dititipkan ke warung-warung sekitar. Namun, usaha kue ubi itu hanya bertahan sekitar satu tahun karena keuntungan yang masih sangat terbatas.

Perjalanan Yanti berlanjut ketika ia berinsiatif menggerakan sepuluh ibu-ibu di lingkungan tempat tinggalnya untuk membuat Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Sebagian besar dari mereka adalah orangtua tunggal yang menjadi penopang hidup keluarga.

Dari berbagai pilihan produk, Yanti memilih mengembangkan keripik tempe. Prosesnya tidak mudah. Selama hampir satu tahun, ia dan anggota kelompok berulang kali gagal, terutama dalam mendapatkan irisan tempe yang tipis dan konsisten.

“Setelah satu tahun mencoba, barulah kami bisa mengiris tempe dengan baik,” ujar Yanti.
Upaya itu membuahkan hasil. Pada 2022, keripik tempe produksinya mulai masuk pasar dan telah mengantongi logo halal. Pemasaran dilakukan secara bertahap, mulai dari lingkungan terdekat seperti organisasi, PKK, hingga arisan. Yanti juga mengurus izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), sehingga produknya kini bisa dipasarkan di gerai D’Sayur dengan harga Rp14.000 per kemasan untuk rasa original.

Permintaan pasar pun terus meningkat. Bahkan, Yanti pernah menerima pesanan hingga 75 kilogram, meski belum dapat dipenuhi karena keterbatasan stok bahan baku. Menjelang Lebaran, kelompok usahanya telah membuka sistem pre-order sejak jauh hari.

Di sela proses produksi, Yanti memiliki kebiasaan yang tak biasa. “Saya sambil mengiris tempe selalu bershalawat,” katanya. Saat ini, seluruh anggota kelompok juga telah menggunakan sistem pembayaran digital QRIS.

Yanti juga Ketua Kelompok UP2K Seraiwangi di Kecamatan Bintan Timur. Bersama kelompoknya, ia memproduksi beragam makanan olahan, mulai dari aneka kue kering, kerupuk, rengginang, peyek, bolu, donat, keripik pisang pedas manis, kue semprong, hingga produk khas Kepri seperti gonggong rebus dan telur cumi asin.

Dorongan besar datang pada Desember 2025, ketika kelompok UP2K menerima bantuan alat produksi dari program CSR BRK Syariah senilai sekitar Rp42 juta. Bantuan tersebut mencakup oven, alat pengiris tempe yang juga bisa digunakan untuk singkong dan keladi, kukusan besar, penggiling daging, hingga mesin pengadon donat.

“Rasanya seperti dapat harta karun. Senang sekali, bahkan anggota-anggota saya itu sampai mau menangis karena terharu,” tutur Yanti.

Dengan bantuan tersebut, kapasitas produksi meningkat signifikan. Saat ini, produksi keripik tempe mencapai sekitar 2,7 kilogram per hari. Yanti juga telah memiliki dua anggota yang membantu proses produksi, seiring pengembangan usaha kue kering.

“Prinsip saya sejak awal, usaha ini harus bisa membawa orang lain ikut bekerja dan punya penghasilan tambahan untuk keluarganya,” kata Yanti, yang juga aktif dalam kegiatan PKK.

Menurutnya, bantuan dalam bentuk peralatan dari CSR BRK Syariah ini jauh lebih bermanfaat karena benar-benar sesuai kebutuhan kelompok. “Sebelumnya produksi kami terbatas, karena mengerjakannya secara manual. Sekarang jauh meningkat, apalagi saat momen hari besar dan acara besar,” ujarnya.

Bagi Yanti dan anggota UP2K lainnya, bantuan alat produksi tersebut bukan sekadar dukungan usaha, tetapi juga pengakuan atas perjuangan panjang yang dimulai dari dapur rumah, kesabaran, dan keyakinan untuk terus melangkah.

Branch Manager BRK Syariah Bintan Imam Hadi Suryono menegaskan bahwa pemberian alat bantu produksi seperti yang diterima oleh Yanti merupakan bagian dari komitmen jangka panjang BRK Syariah dalam memberdayakan UMKM. Program bantuan alat produksi untuk UMKM ini sudah berjalan sejak 2024, dan dilakukan berkolaborasi erat dengan pemerintah daerah setempat untuk menjangkau pelaku usaha yang benar-benar membutuhkan dukungan non-finansial dan finansial.

“Kami melihat UMKM adalah tulang punggung perekonomian daerah. Melalui CSR dan sinergi dengan pemerintah, kami ingin menguatkan ekosistem usaha masyarakat sehingga bisa terus tumbuh dan berdaya saing,” ujar Imam.

Program CSR (Corporate Social Responsibility (CSR) yang dijalankan BRK Syariah bukan hanya sebuah bentuk kepedulian sosial, tetapi juga menjadi instrumen strategis untuk menunjang perekonomian masyarakat.***(rl)

Kemnaker Denda PT.BAP Rp2,17 M, Buntut Temuan 164 TKA Tanpa RPTKA

Kemnaker Denda PT.BAP Rp2,17 M, Buntut Temuan 164 Tenaga Kerja Asing Tanpa RPTKA(foto:Biro Humas Kemnaker untuk SegmenNews.com)

Jakarta(SegmenNews.com)- Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menjatuhkan sanksi administratif denda sebesar Rp2,17 miliar kepada PT BAP setelah pengawas ketenagakerjaan menemukan 164 tenaga kerja asing (TKA) beraktivitas di area kerja perusahaan tersebut tanpa pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA).

Temuan itu diperoleh dalam rangkaian inspeksi mendadak (sidak) pada 27 Oktober hingga 1 November 2025 di Kawasan Industri Ketapang. Denda tersebut telah dibayarkan ke kas negara pada 26 Januari 2026.

Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Dirjen Binwasnaker dan K3) Kemnaker, Ismail Pakaya, menegaskan bahwa penegakan aturan ini menyangkut rasa adil di pasar kerja.

“Ini bukan semata urusan administrasi. Kepatuhan RPTKA adalah cara kita menjaga keadilan dan memastikan prioritas kesempatan kerja bagi tenaga kerja Indonesia tetap terlindungi,” ujar Ismail dalam keterangan pers Biro Humas Kemnaker, Jakarta, Jumat (6/2/2026).

Ismail menjelaskan bahwa RPTKA merupakan dokumen wajib sebelum mempekerjakan TKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan TKA.

“Aturannya jelas. Pemberi kerja wajib memenuhi RPTKA sebelum TKA bekerja. Kalau tidak dipenuhi, konsekuensinya juga jelas,” katanya.

Berdasarkan pemeriksaan di lapangan, pengawas ketenagakerjaan Kemnaker mendapati 164 warga negara asing melakukan aktivitas kerja di area PT BAP tanpa pengesahan RPTKA. Menindaklanjuti temuan tersebut, Kemnaker menerbitkan Nota Pemeriksaan I sebagai peringatan sekaligus perintah perbaikan agar perusahaan segera mematuhi norma penggunaan TKA.

Ismail menyampaikan bahwa Kemnaker kemudian menerbitkan Surat Keputusan Dirjen Binwasnaker dan K3 Nomor 5/6/AS.00.01/I/2026 tanggal 21 Januari 2026 tentang pengenaan sanksi administratif denda kepada PT BAP. Total denda yang dibayarkan sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp2,17 miliar untuk 164 TKA tanpa pengesahan RPTKA, dengan masa kerja yang bervariasi antara 1 hingga 5 bulan.

“Sanksi ini adalah instrumen penegakan. Tujuannya memastikan kepatuhan dan memberi efek jera agar praktik serupa tidak berulang,” ujar Ismail.

Sementara itu, Direktur Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan, Rinaldi Umar mengatakan pelaksanaan pembayaran denda pada 26 Januari 2026 menjadi bentuk tindak lanjut yang nyata.

“Yang paling penting, temuan tidak berhenti di atas kertas. Kewajiban dijalankan dan denda masuk kas negara. Ini sinyal bahwa pengawasan ketenagakerjaan bekerja,” kata Rinaldi.

Rinaldi menekankan, penertiban ini berdampak langsung bagi publik. Jika aturan dipatuhi, peluang kerja tenaga kerja lokal lebih terlindungi, perusahaan yang patuh tidak dirugikan oleh praktik yang melanggar, dan kepastian hukum menjadi lebih kuat. Kemnaker, lanjut Rinaldi, akan terus memperkuat pengawasan melalui sidak dan pemeriksaan berkelanjutan.

“Pengawasan penggunaan TKA dan norma ketenagakerjaan lainnya, termasuk norma keselamatan dan kesehatan kerja (K3), akan terus ditingkatkan sepanjang 2026. Negara harus hadir memastikan tempat kerja tertib, adil, dan aman,” kata Rinaldi.***(rl/Kemnaker)

BRK Syariah Perkuat Garda Terdepan Penghimpunan Dana Lewat Program Peningkatan Kompetensi

BRK Syariah Perkuat Garda Terdepan Penghimpunan Dana Lewat Program Peningkatan Kompetensi (doc:brks)

Batam(SegmenNews.com)- PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) terus memperkuat kualitas sumber daya insani sebagai bagian dari upaya mendorong kinerja bisnis yang berkelanjutan. Salah satunya melalui kegiatan Peningkatan Kompetensi dan Capability Tim Leader dan Funding Officer Tahun 2026 yang kembali digelar di wilayah Kepulauan Riau, Kamis (05/02/26)

Sebelumnya, kegiatan serupa telah dilaksanakan di Wilayah Riau Daratan dan berlangsung di Ballroom Menara Dang Merdu BRK Syariah pada minggu lalu. Program ini menjadi agenda berkelanjutan BRK Syariah dalam menyiapkan insan perbankan syariah yang profesional, adaptif, dan berintegritas.

Kegiatan yang berlangsung di Ballroom Edelweis Hotel Aston Nagoya City Hotel, Kota Batam. diikuti oleh 42 peserta yang terdiri dari Tim Leader dan Funding Officer, dan dilaksanakan selama empat hari, mulai 05 Februari 2026 hingga 08 Februari 2026.

Acara tersebut secara resmi dibuka oleh Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko BRK Syariah, Fajar Restu Febriansyah. Dalam sambutannya, Fajar menegaskan pentingnya penguatan kompetensi dan kapabilitas insan BRK Syariah, khususnya bagi garda terdepan penghimpunan dana, agar mampu menjawab tantangan industri perbankan yang semakin dinamis.

“Kami memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan kegiatan ini karena Tim Leader dan Funding Officer memiliki peran strategis dalam menjaga pertumbuhan dana pihak ketiga yang sehat, berkelanjutan, serta tetap berada dalam koridor prinsip kehati-hatian dan kepatuhan syariah,” ujar Restu.

Ia juga berharap kegiatan ini tidak hanya meningkatkan pemahaman teknis, tetapi turut membentuk pola pikir dan karakter kerja yang selaras dengan nilai-nilai perusahaan.

““Melalui peningkatan kompetensi ini, kami berharap para peserta mampu menjadi agen perubahan di unit kerja masing-masing, memperkuat kepercayaan nasabah, serta mendorong kinerja bisnis BRK Syariah secara berkelanjutan,” tambahnya.

Senada dengan hal tersebut, Pemimpin Divisi Dana & Digital Banking BRK Syariah, Edi Wardana, menyampaikan bahwa penguatan kompetensi Funding Officer dan Tim Leader merupakan kunci dalam menghadapi persaingan industri perbankan, khususnya di era digital.

“Penguasaan produk, pemahaman kebutuhan nasabah, serta kemampuan beradaptasi dengan digitalisasi layanan menjadi faktor penting saat ini. Kegiatan ini kami rancang agar para peserta memiliki bekal yang komprehensif, baik dari sisi bisnis, layanan, maupun kepatuhan,” jelas Edi.

Ia menambahkan bahwa melalui kegiatan ini diharapkan seluruh peserta mampu mengimplementasikan hasil pembelajaran secara nyata di lapangan, sehingga berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas layanan dan perolehan dana BRK Syariah.

Kegiatan peningkatan kompetensi ini menjadi bagian dari komitmen BRK Syariah untuk terus memperkuat kualitas SDI, sejalan dengan visi perusahaan mewujudkan Bank Syariah yang inklusif, resilient, dan modern. Pilihan utama masyarakat yang berkontribusi signifikan terhadap pembangunan daerah berkelanjutan.***(rl)

DPRD Riau Paripurna Penyampaian Hasil Reses Masa Sidang I

DPRD Riau Paripurna Penyampaian Hasil Reses Masa Sidang I

Pekanbaru(SegmenNews.com)- Daerah (DPRD) Riau sampaikan hasil reses masa sidang I (September-Desember) 2025 kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau.

DPRD Riau Paripurna Penyampaian Hasil Reses Masa Sidang I

Hasil reses itu diserahkan secara resmi dalam Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian laporan Hasil Reses Masa Persidangan I (September-Desember) tahun 2025, Kamis (5/2/2026).

DPRD Riau Paripurna Penyampaian Hasil Reses Masa Sidang I

Dalam rapat paripurna penyampaian hasil reses itu, dipimpin oleh Wakil Ketua II DRPD Riau Ahmad Tarmizi, dan dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau, Syahrial Abdi dan dihadiri oleh 34 Anggota DPRD Riau serta kepala OPD dan tamu undangan.

Penyampaian hasil reses diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya paripurna diambil alih oleh Wakil Ketua DPRD Riau Ahmad Tarmizi, untuk memulai agenda paripurna.

DPRD Riau Paripurna Penyampaian Hasil Reses Masa Sidang I

Hasil reses diserahkan oleh masing-masing juru bicara (jubir) per daerah pemilihan (Dapil). Untuk Dapil Pekanbaru diserahkan oleh Ginda Burnama, Dapil Kampar Edi Basri, Dapil Rokan Hulu Magdalisni, Dapil Rokan Hilir Sutan Sari Gunung.

DPRD Riau Paripurna Penyampaian Hasil Reses Masa Sidang I

Kemudian hasil reses anggota DPRD Riau Dapil Bengkalis, Dumai dan Meranti diserahkan oleh Abdul Kasim, Dapil Pelalawan dan Siak oleh Muhtarom, Dapil Indragiri Hilir oleh Andi Darma Taufik, dan Dapil Indragiri Hulu – dan Kuantan Singingi diserahkan oleh Jons Ade Nopendra.

DPRD Riau Paripurna Penyampaian Hasil Reses Masa Sidang I

Dengan diserahkannya hasil reses masa sidang I tersebut, Wakil Ketua DPD Riau, Ahmad Tarmizi, berharap dapat dijadikan acuan oleh Pemprov Riau dalam pembangunan jangka pendek.

DPRD Riau Paripurna Penyampaian Hasil Reses Masa Sidang I

“Kita berharap, hasil reses ini bisa diterima oleh Pemprov Riau untuk dijadikan acuan dalam pembangunan jangka pendek,” harap Tarmizi.

DPRD Riau Paripurna Penyampaian Hasil Reses Masa Sidang I

Seiring dengan penyerahan hasil reses masa sidang I tersebut, maka DPRD Riau juga mengumumkan jadwal reses masa Sidang II (Januari-April) 2026 pada bulan Februari. Sesuai jadwal yang ditetapkan Badan Musyawarah DPRD, jadwal reses dilaksanakan selama 8 hari yang dimulai pada tanggal 8 Februari 2026.***(Galeri)

DLH Rohil Segarkan Kinerja Lewat Rotasi dan Gotong Royong

Rokan Hilir(SegmenNews.com)- Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) mulai menerapkan strategi penyegaran organisasi dengan merotasi pengawas lapangan dan sopir angkutan sampah.

Langkah ini ditempuh untuk meningkatkan efektivitas pengawasan sekaligus merespons keluhan warga terkait pengangkutan sampah yang belakangan dinilai belum optimal.

Kepala DLH Rohil, Suwandi mengatakan, rotasi dilakukan agar pengawas tidak terlalu lama berada di satu lokasi kerja.

Menurutnya, pola kerja yang stagnan berpotensi menurunkan semangat dan ketajaman pengawasan di lapangan.

“Selama ini ada pengawas yang bertahun-tahun bertugas di tempat yang sama. Rotasi ini kami lakukan sebagai penyegaran agar semangat kerja tetap terjaga dan kinerja meningkat,” ujar Suwandi.

Untuk menjamin objektivitas dan rasa keadilan, DLH Rohil menetapkan mekanisme pencabutan undian dalam penentuan lokasi dan rute tugas baru bagi para pengawas.

Proses tersebut dipimpin langsung oleh Suwandi saat rapat evaluasi bersama puluhan sopir angkutan sampah dan pengawas, Rabu (5/2/2026) malam, di Bagansiapiapi.

Suwandi menambahkan, kebijakan serupa juga akan diterapkan kepada pengawas taman.

Pencabutan undian dijadwalkan berlangsung pada Senin mendatang sehingga seluruh pengawas DLH akan mengalami perputaran lokasi kerja secara menyeluruh.

“Dengan rotasi ini, semua pengawas mendapatkan tantangan dan tanggung jawab baru. Harapannya, pengangkutan sampah bisa lebih tertib dan terpantau,” katanya.

Evaluasi internal DLH Rohil menunjukkan, dalam beberapa pekan terakhir terdapat peningkatan laporan masyarakat mengenai sampah yang tidak terangkut tepat waktu.

Kondisi ini turut dipengaruhi keterbatasan armada, sehingga DLH melakukan penyesuaian dengan menggabungkan beberapa lokasi pengangkutan agar beban kerja lebih seimbang.

Sebagai langkah cepat di lapangan, DLH Rohil juga menyiapkan gotong royong massal (goro) yang akan digelar pada Jumat (6/2/2026) dan dipusatkan di Kota Bagansiapiapi.

Sekitar 500 petugas parit dan satuan tugas akan diterjunkan untuk membersihkan tumpukan sampah, terutama di saluran parit yang selama ini menjadi titik rawan.

Selain pembersihan, goro massal juga diisi dengan penanaman 20 batang pohon buah-buahan secara simbolis di Taman Kota Bagansiapiapi.

Bibit pohon tersebut selanjutnya akan dibagikan ke instansi pemerintah untuk ditanam di lingkungan kantor masing-masing.

Upaya ini sekaligus dimaksudkan untuk menghidupkan kembali budaya gotong royong dan menegaskan bahwa persoalan sampah, keindahan kota, hingga banjir merupakan tanggung jawab bersama.(Chan)