Pekanbaru(SegmenNews.com)- PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) ikut berkontribusi dalam Program Jelajah Ekonomi dan Keuangan Syariah (EKSyar) Riau 2024 yang digagas oleh Bisnis Indonesia. Perkembangan ekonomi syariah menjadi salah satu sektor yang ikut mendorong tumbuhnya aktivitas perekonomian di Provinsi Riau.

Dikatakan Kepala Kantor Perwakilan Bisnis Indonesia Pekanbaru, Aang Ananda Suherman pada acara pelepasan program Jelajah EKSyar Riau 2024 sejak konversi Bank Riau Kepri menjadi Bank Riau Kepri Syariah (BRKS), dukungan terhadap industri halal di Riau semakin kuat, hingga mampu menciptakan ekosistem ekonomi syariah yang solid.

“Ekonomi syariah adalah tentang bagaimana kita dapat menciptakan kemaslahatan dan dampak positif bagi semua orang. Dengan fondasi yang sudah terbentuk, kita optimis ekonomi syariah di Riau akan terus berkembang dan memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian daerah,” ujarnya dalam sambutan, Senin (7/10/2024).

Dia juga menekankan pentingnya ekonomi syariah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Riau, dengan fokus tidak hanya pada aspek religius tetapi juga pada dampak positif yang signifikan bagi masyarakat. Bank Indonesia misalnya telah memberikan perhatian lebih dalam pengembangan ekonomi syariah di daerah, khususnya UMKM, kemandirian pesantren, dan manfaat sosialnya.

“Menurut kami, ekonomi syariah memiliki potensi besar untuk memberikan kemaslahatan dan kesejahteraan yang lebih luas. Ekonomi syariah bukan sekadar tentang agama, tapi juga sumber keadilan bagi ekonomi masyarakat. Selain itu, bagaimana dampaknya terhadap ekonomi Riau dan seberapa besar pengaruhnya bagi UMKM, kemandirian pesantren dan manfaat sosial yang lebih luas,” ujar lagi menambahkan.

Pada acara tersebut turut hadir juga Direksi BRK Syariah yang diwakilkan oleh Pemimpin Divisi Sekretariat Perusahaan, Edi Wardana, Kepala Biro Perekonomian Provinsi Riau, Alzuhra Dini Alinoni mewakili Pj Gubernur Riau, Kepala KPwBI Riau, Panji Achmad, Ketua Baznas Provinsi Riau Masriadi Hasan, Ketua Badan Wakaf Indonesia Provinsi Riau, Abdul Rasyid, Perwakilan FKPP Provinsi Riau, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unilak serta perwakilan MUI Riau.

Masih dalam kesempatan yang sama Provinsi Riau menegaskan komitmennya dalam pengembangan ekonomi syariah di daerah dengan menyambut baik inisiatif kegiatan publikasi tematik Jelajah Ekonomi dan Keuangan Syariah di Provinsi Riau Tahun 2024, yang diinisiasi oleh Bank Indonesia, Bank Riau Kepri Syariah, Bisnis Indonesia, dan stakeholders lainnya.

Kepala Biro Perekonomian Provinsi Riau, Alzuhra Dini Alinoni menyebutkan dengan mayoritas penduduk muslim yang mencapai 87% dari total 6,7 juta jiwa, Riau memiliki potensi besar dalam mengembangkan ekonomi syariah yang berbasis pada karakteristik masyarakatnya.

“Sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 28 Tahun 2020 tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Pemprov Riau telah melakukan langkah nyata dengan membentuk Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi Riau pada tahun 2022,” ujarnya.

Selain itu, Pemprov Riau juga mendukung konversi Bank Riau Kepri menjadi Bank Riau Kepri Syariah pada 2022, yang diharapkan menjadi katalisator dalam mewujudkan program strategis ekonomi syariah di Riau.

Dirinya menegaskan pentingnya peran lembaga keuangan syariah seperti BRKS dalam mendukung pergerakan ekonomi di daerah, terutama dalam sektor perbankan yang menerapkan prinsip syariat Islam. Pemprov Riau berkolaborasi dengan Bank Indonesia dalam program-program seperti Riau Sharia Week dan kegiatan literasi ekonomi syariah lainnya. Dengan sinergi yang solid, ekonomi syariah diharapkan menjadi pilihan utama masyarakat, mengingat besarnya populasi dan potensi permintaan di Indonesia.

Pemprov Riau menyampaikan apresiasi kepada seluruh stakeholders yang mendukung pengembangan ekonomi syariah di Riau.

“Kami berharap kegiatan peliputan ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya halal lifestyle dan mendorong lebih banyak pihak untuk berpartisipasi dalam memajukan ekonomi syariah,” ungkapnya.

Kemudian, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Riau terus melanjutkan komitmen untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di Riau melalui berbagai program unggulan.

Kepala KPwBI Riau, Panji Achmad, menekankan pentingnya perhatian terhadap pengembangan sektor ini sebagai bagian dari upaya mendukung kemandirian ekonomi masyarakat Riau.

“Ada 4 program utama yang telah dijalankan dan diluncurkan KPwBI Riau guna mendukung perkembangan ekonomi dan keuangan syariah,” ujarnya.

Diantaranya yaitu pertama, pengembangan ekosistem halal value chain. KPwBI fokus pada sektor-sektor seperti pertanian terintegrasi, modest fashion, dan halal food, serta kemandirian ekonomi pesantren.

Kedua, penguatan keuangan syariah. Bank Indonesia mendorong optimalisasi dana Ziswaf (Zakat, Infaq, Shodaqoh, dan Wakaf) sebagai sumber ekonomi produktif melalui program capacity building atau Training of Trainers (ToT) kepada nazhir wakaf. Ini juga termasuk perluasan muzakki dan wakif, business matching pembiayaan, serta kolaborasi dengan lembaga Ziswaf dan stakeholders terkait di Riau.

Ketiga, peningkatan literasi dan inklusi. Melalui berbagai kegiatan sosialisasi, forum diskusi, dan pelatihan, KPwBI bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Riau mengenai ekonomi dan keuangan syariah. Keempat, dukungan sarana dan prasarana. KPwBI juga memberikan bantuan untuk mendukung kemandirian ekonomi pondok pesantren.

Guna mendukung keberhasilan strategi penguatan Bank Indonesia dan mencapai target pengembangan indeks literasi ekonomi nasional, pihaknya melaksanakan Program Jelajah Ekonomi Syariah bekerja sama dengan Bisnis Indonesia. Program ini bertujuan untuk meningkatkan literasi masyarakat Riau, bahkan di tingkat nasional, terkait perkembangan ekonomi dan keuangan syariah.

“Ini merupakan upaya publikasi khusus untuk menunjukkan komitmen kami dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di Riau. Kami berharap, semua pihak dapat mengetahui dan berkontribusi dalam pengembangan halal lifestyle di Riau dan Indonesia,” ungkapnya.

Dirinya juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam kegiatan ini, termasuk Bisnis Indonesia, Bank Riau Kepri Syariah, pemerintah Provinsi Riau, dan stakeholders lainnya yang proaktif dalam mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Riau.

Dengan berbagai program dan dukungan ini, Bank Indonesia berharap dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan melalui prinsip-prinsip syariah yang sesuai dengan nilai-nilai masyarakat Riau.***(in)

Batam(SegmenNews.com)- PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) atau yang dikenal dengan BRK Syariah kembali melaksanakan pelatihan bacth II tentang hukum perbankan di Indonesia, setelah sukses dengan batch I sebelumnya.

Acara ini diadakan di Sky Ballroom, Nagoya Hills Hotel, Kamis (03/10/24), dengan mengundang Surach Winarni mediator tetap di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) sejak tahun 2023 sebagai narasumber utama dengan pengalaman yang luas dalam menyelesaikan berbagai sengketa di sektor perbankan.

Pelatihan Batch II ini diselenggarakan sebagai kelanjutan dari komitmen BRK Syariah untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi para pegawainya terkait regulasi dan aspek hukum perbankan syariah di Indonesia. Kegiatan ini dihadiri oleh para Pemimpin Divisi serta Pemimpin Cabang, Pemimpin Cabang Pembantu dan Pemimpin Kedai dari berbagai cabang BRK Syariah yang tersebar di wilayah Kepulauan Riau.

Dalam sambutannya, Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko BRK Syariah, Fajar Restu Febriyansyah menyampaikan bahwa pelatihan ini merupakan bagian dari rangkaian upaya pengembangan sumber daya manusia di lingkungan perbankan syariah.

“Pelatihan Batch II ini merupakan bukti nyata komitmen kami dalam mendukung peningkatan kapasitas dan keahlian pegawai, khususnya dalam memahami hukum perbankan yang berlaku di Indonesia. Kami percaya bahwa pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas akan mendukung tercapainya pelayanan yang optimal kepada nasabah,” jelas Restu dalam sambutannya.

Sementara itu Direktur Dana dan Jasa BRK Syariah, M.A. Suharto mengatakan insan BRK Syariah telah mendalami berbagai materi tentang hukum perbankan di Indonesia. Namun ilmu tersebut harus tetap ditingkatkan untuk lebih memahami lebih dalam mengenai regulasi dan kebijakan sektor perbankan.

“Melalui pelatihan ini, kita semua mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai regulasi dan kebijakan di sektor perbankan, baik dari sisi peraturan yang ada, tantangan yang dihadapi, hingga strategi-strategi ke depan dalam rangka memastikan bahwa hukum perbankan di Indonesia berjalan dengan baik dan sesuai dengan kepentingan semua pihak,” ujarnya.

Masih kata Suharto, dunia perbankan terus berkembang, baik dari aspek teknologi maupun regulasi. Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan hukum yang tepat menjadi kunci utama dalam menjaga kestabilan dan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan.

“Semoga ilmu yang kita peroleh selama pelatihan ini dapat bermanfaat dan diaplikasikan dalam pekerjaan dan kehidupan sehari-hari,” tutupnya.

Masih dalam kesempatan yang sama, Narasumber pelatihan, Surach Winarni, memaparkan berbagai aspek penting tentang hukum perbankan syariah, termasuk regulasi yang berlaku dan mekanisme penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan. Dengan pengalaman sebagai mediator tetap di LAPS SJK, Surach membagikan wawasan mendalam terkait berbagai kasus yang pernah ditangani, serta memberikan arahan praktis dalam menghadapi tantangan hukum di industri perbankan syariah.

Pelatihan ini berlangsung dengan interaktif, dimana para peserta aktif bertanya dan berdiskusi terkait studi kasus yang dibahas. Diskusi tersebut mencakup berbagai topik krusial seperti regulasi perbankan, penyelesaian sengketa, dan manajemen risiko hukum di industri perbankan.**(in)