Beranda blog Halaman 2425

Dinilai Pemborosan, Pembangunan Gedung Baru DPRD Riau Ditolak

Pekanbaru(SegmenNews.com)- Anggota Komisi E DPRD Riau, menolak pembangunan gedung baru DPRD Riau, sesuai dengan perencanaan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau sebelumnya. Karena gedung sekarang masih kokoh dan layak dipergunakan.

“Saya menentang pembangunan gedung baru. Karena gedung ini masih layak dipergunakan. Sebaiknya anggaran pembangunan gedung baru itu dialihkan kepada kepentingan masyarakat lain, karena masih banyak program masyarakat yang belum terpenuhi dan butuh perharian semua pihak,” kata Adil dari Fraksi Gabungan Hanura Nasdem, Jumat (20/2).

Pemprov Riau telah menganggarkan sebesar Rp 40 miliar untuk pembangunan gedung baru DPRD Riau setinggi 10 lantai di APBD tahun 2015. Namun perencanaan itu tidak mendapat dukungan dari 65 orang anggota DPRD Periode 2014-2019.

Menurut Adil, rencana pendirian Kantor baru pembangunan gedung tersebut sama halnya dengan pemborosan, bahkan pembuangan anggaran. Karena gedung DPRD Riau yang ada saat ini masih kokoh dan layak digunakan sebagai kantor DPRD Riau.

Hasil kunjungan komisi E ke sejumlah kabupaten/kota di Riau, yang paling dibutuhkan masyarakat saat ini adalah sarana pendidikan dan kesehatan. Infrastruktur pendidikan yang ada saat ini bisa dibilang tidak layak.

“Saat kami (Komisi E) turun, masih banyak sekolah yang tidak layak dan daerah yang belum memiliki rumah sakt. Jika ini diprioritaskan, maka akan terjadi keadilan dan pemerataan pembangunan untuk mensejahterakan rakyat,” ujar Adil.

Ditahun lalu perencanaan pembangunan gedung DPRD sempat menjadi kontroversi, namun Pemprov Riau akhirnya tetap menanggarkan pembangunan kantor baru DPRD Riau pada Anggaran tahun 2015 ini. Padahal kondisi gedung yang ada saat ini dinilai masih sangat layak untuk digunakan. Meski perlu diubah, dinilai hanya sedikit renovasi saja yang diperlukan.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman (Andi Rachman), mengaku dirinya menanggapi wajar terhadap rencana pembangunan gedung baru tersebut. Karena dengan terjadinya penambahan jumlah legislator Riau periode baru ini dari 55 orang menjadi 65 orang.

“Saya setuju saja, gedung DPRD dari 3 tingkat menjadi 10 tingkat. Selain jumlahnya sudah bertambah, dewan juga butuh rapat, butuh ruangan pertamuan dan lain lain. kata Arsyadjuliandi.

Kepala Dinas Cipta Karya dan Sumberdaya Air Provinsi Riau, Muhammad mengatakan, sejauh ini pihaknya baru dalam tahap persiapan Detail Engineering Design (DED) untuk kantor tersebut. Kemudian dirinya mengaku bahwa pihaknya di Dinas Cipta Karya hanya menjalankan saja apa yang diusulkan oleh Dewan. Sebab dinas ini memiliki Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) sebagai pekerja pembangunan, berdasarkan usulan semua Satuan Kerja (Satker) dilingkungan Pemprov Riau.

“Kalau kami di Dinas Cipta Karya hanya sifatnya menjalankan saja, sesuai amanat perda. Kan pembangunan ini juga baru perencanaan,” jelas Muhammad.***(alind)

Perputaran Uang Pekanbaru Peringkat 5 di Indonesia

Walikota Pekanbaru, H. Firdaus, ST.MT melakukan penanda tanganan Prasasti gedung Bank Riau Kepri cabang Tangkerang.
Walikota Pekanbaru, H. Firdaus, ST.MT melakukan penanda tanganan Prasasti gedung Bank Riau Kepri cabang Tangkerang.

Pekanbaru(SegmenNews.com)- Berdasarkan data terakhir Bank Indonesia (BI) jumlah Bank yang ada di Pekanbaru terdiri dari 1 kantor pusat, 2 kantor Wailayah, 50 kantor cabang, 127 kantor cabang pembantu, 29 kas dan 43 kantor unit lainnya, karena di perkirakan kedepannya perluasan jaringan kantor Bank umum di kota Pekanbaru masih akan terus berkembang karena pelaksanaan otonomi yang semakin baik dan sempurna.

Demikian di sampaikan Walikota Pekanbaru pada pidatonya sekaligus meresmikan Kantor cabang pembantu Tangkerang, Senin ( 23/02/15) di jalan H. Imam Munandar / Harapan Raya Kecamatan Bukit Raya.

Firdaus, juga mengatakan, bahwa dewasa kota Pekanbaru masuk dalam kategori perputaran uang terbanyak sehinnga pada kategori peringkat ke-5 di Indonesia ini artinya kota Pekanbaru termasuk kota yang berkembang pesat. walaupun memang kota Pekanbaru tidak memiliki sumber daya alam namun demikian ada beberapa hal yang di unggulkan Kota Pekanbaru yakni, kota jasa, Industri dan perdagangan dan lain sebagainya.

Untuk itu Wako berharap kepada Bank Riau Kepri untuk sekirannya dapat berperan di kota pekanbaru ini sehingga dapat membantu percepatan pembangunan kota Pekanbaru serta menumbuh kembangkan dalam usaha perkonomian masyarakat terutama bidang ekonomi kreatif. di katakannya lagi kepada masyarakat kota pekanbaru untuk selalu membudayakan dan cinta kepada Perbankkan oleh karenannya dalam menyimpan uang hendaknya ke Bank karena tingkat keamanannya lebih tinggi daripada menyimpan di rumah, imbau wako

Sementara itu Direktur dana dan jasa Bank Riau Kepri, Nizam Putih, SE. MMAK pada pegarahan sebelumnya’ sesuia dengan moto Bank Riau Kepri yakni, menumbuh kembangkan usaha tentunya dengan di resmikannya kantor cabang pembantu agar hendaknya kepada masyarakat yang mau berurusan ke Bank akan mudah, di samping posisi nya di pinggir jalan tambah lagi di tengah kota. Nizam juga berharap dengan kantor baru ini masyarakat merasa puas dengan pelayanan kami. ‘ungkapnya.

Pada acara ini hadir, Kepala Kantor BI Riau, Komisaris PT. Bank Riau Kepri, Asisten III Bidang ADM, Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Camat dan Lurah lingkup Kecamatan Bukit Raya, Pegawai Bank Riau, turut hadir juga unsur nasabah bank Riau Kepri,

Pada kesempatan ini walikota berkesempatan, menanda tangani prasasti kantor Bank Riau serta pengguntingan pita tanda di resmikannya kantor ini selanjutnya di tutup sesi fhoto bersama.***(chir/hms)

Anggota DPRD Riau Ngaku Ditahan Kejari Rohil

Pekanbaru(SegmenNews.com)- Anggota DPRD Riau dari Fraksi Gerindra, Siswaja Mulyadi alias Aseng mengaku ditahan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) baru baru ini. Penahanannya terkait perambahan Hutan Produksi Tetap (HPT) sekitar 183 hektar dan hutan konversi sekitar 270 hektar.

“Saya memang ditahan Kejari baru baru ini, terkait perambahan hutan yang menurut penyidik Kejari telah merambah hutan lindung di Kecamatan Bangko Pusako. Sekarang, kasusnya masih berjalan. Nanti bersalah atau tidak saya maka pengadilan lah yang akan menentukan,” kata Aseng, saat datang ke DPRD Riau, Jumat (20/2) sore.

Aseng menjelaskan, lahan yang dimilikinya adalah dibeli tahun 2005 dari masyarakat setempat dengan luas sekitar 400-an hektar. Masyarakat menjual lahan berdasarkan surat SKT dan SGR. Sementara lahan dipermasalahkan itu, merupakan kebun sawit dan kebun karet milik masyarakat yang sudah dikelola secara turun temurun.

Sementara kondisi kebun sawit dan karet itu tidak baik, sehingga dirapikan dengan cara menanam ulang dilokasi kosong. Supaya nanti dapat menghasilkan buah yang banyak. Namun penyidik Kejari, mengatakan lahan itu merupakan hutan lindung.

Berdasarkan UU kehutanan, hutan lindung memiliki beberapa syarata. Yakni, ada penunjukkan lokasi, tapal batas, sosialisasi kepada masyarakat dan lain lain. Namun status lahan itu baru penunjukkan dan belum ada tapal batas dan sosialisasi.

Permasalahan yang dialaminya diakui Aseng banyak terjadi di Riau. Pasalnya, lahan yang ditanami pengusahan perkebunan banyak yang dikatakan kawasan hutan. Padahal pernyataan itu tidak memiliki dasar hukum kuat. Jadi hal ini harus diluruskan dengan baik.

“Selama ini orang kan mengatakan, itu kawasan hutan lindung, tapi pernyataan itu tidak memiliki dasar hukum kuat. Padahal kawasan yang ditunjuk merupakan perkebunan masyarakat yang sudah kita beli dan bukan lahan kosong yang kita tebang. Jadi perkataan seperti ini harus dilurukan dengan baik,” ujar Aseng.***(alind)

Pemkab Rohil Kerjasama BPKP Data Aset

kantor bupatiRokan Hilir(SegmenNews.com)- Bagian Perlengkapan Setdakab Rokan Hilir (Rohil) bekerjasama dengan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan (BPKP) Riau melakukan pendataan aset daerah milik Pemkab Rohil. Kerjasama itu baik inventarisasi maupun sinkronisasi data.

Dikatakan Kabag Perlengkapan Setda Rohil Jasmudin A Rauf, pendataan seluruh aset daerah membutuhkan waktu dan bimbingan dari BPKP Riau.

“Aset daerah yang sudah didata mulai tahun 2003-2014, baik aset bergerak seperti kenderaan bermotor roda dua dan empat, sedangkan aset tidak bergerak seperti meja, kursi, tanah dan lainya,” jelasnya.

Untuk memudahkan pendataan aset, lanjut Jasmudin, sekretariat melalui Bagian Perlengkapan menunjuk setiap SKPD melakukan pengurusan dan pendataan barang, kemudian hasilnya diserahkan ke Bupati melalui Perlengkapan.

“Setiap tahun Kita buat SK penunjukan baik di tingkat Satker, kecamatan, desa, UPTD, puskesmas. Sehingga, aset yang didata akurat dan lengkap. Jadi, nanti turun pengurus barang dan penyiman barang setiap SKPD untuk melihat data lapangan betul atau tidak,” ujarnya.

Dia menjelaskan, pihaknya sampai saat ini belum dapat melakukan pelelangan aset daerah mengingat masih berlanjutnya kegiatan pendataan tersebut.

“Baru selesai pendataan aset 2014, sekarang dilanjutkan pendataan aset 2015. Kalau mengenai lelang aset masih terkendala barang lama yang belum terdata, dan itu yang sedang diinventarisir, supaya data dapat sinkron,” imbuhnya.***(adv/hms)

Rohil Targetkan Swasembada Pangan tahun 2017

swasembadaRokan Hilir(SegmenNews.com)- Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) bertekad swasembada pangan 2017 mendatang. Keberhasilan itu dapat dicapai bekerjasama dengan Pemda, TNI dan kelompok tani.

Demikian diucapkan Bupati Rohil Suyatno saat membuka agenda konsolidasi pelaksanaan Upsus padi, jagung dan kedele dalam mendukung program swasembada pangan Nasional tahun 2015, aula Kantor Bupati Rohil, belum lama ini.

Rapat juga dihadiri Wakil Ketua DPRD Rohil Jamiludin, Dandim 0303 Bengkalis Letkol Arh Wachyu Dwi Irianto, Kadistanak Rohil Ir Muslim, Kadis Pertanian dan Peternakan Riau drh Askodia Ribodana Patrianov, Staf ahli kementrian Pertanian RI/diwakili Kasubdit kawasan pangan direktorat Perluasan dan pengelolaan lahan Ir Ikhlas Bahar,

Pada kesempatan itu, bupati, menyampaikan bahwa dahulu ketika masih bergabung dengan Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hilir merupakan lumbung padi terbesar di provinsi Riau. Namun, kini produksi padi menurun lantara banyaknya alih fungsi lahan.

Untuk mengembalikan kejayaan masa lalu dalam program peningkatan ketahanan pangan Nasional, jelas bupati, pemerintah daerah bergandeng tangan bersama TNI-AD, kelompok tani, untuk mengatasi persoalan ini nantinya.

Hasilnya dapat dirasakan dalam tiga tahun kedepan, sektor pertanian di Kabupaten Rohil dapat meningkat pesat, dan berkembang sebagai salah satu daerah penghasil lumbung padi terbesar di provinsi Riau.

”Kejayaan itu Kita buka lagi tidak bisa sepenuhnya menjadi daerah penghasil padi maka separuhnyapun sudah baik. Kita sendiri sudah komit, sebagaimana yang diintruksikan Bapak Priseden RI Joko Widodo, bahwa Indonesia harus menjadi daerah swasembada pangan,” sebut bupati menirukan ucapan presiden RI.

Selain itu, pemerintah daerah bersama DPRD berupaya memajukan sektor pertanian, jagung dan kedelai dalam tiga tahun kedepan. Terpenting, menurut bupati, kabupaten Rohil harus menjadi yang terbaik dalam bidang pertanian dan palawija

”Untuk Riau, Kabupaten Rohil masih yang terbaik kedelainya. Dan, daerah Darusalam daerahnya sangat potensi untuk tanaman kedelai danjagung, saya berharap bisa tetap dipertahankan. Targetnya, Indonesia harus menjadi daerah swasemnda pangan 2017,” paparnya.

Selanjutnya, Dandim 0303 Bengkalis mengatakan, dalam mewujudkan kegiatan swasembada pangan, TNI selalu siap menjadi pendamping, sesuai UUD 45, UU TNI 34 thn 2004, MoU Kementrian Pertanian dan Perikanan bersama Panglima TNI.

Menurutnya, jika Indonesia tidak dapat melaksanakan program swasembada pangan, dipastikan dapat terjadi krisis pangan kedepanya. Karena, lanjutnya, sekarang ini sudah terjadi perang energi pangan dan air.

Masih katanya, bahwa sangat ironis jika negara Indonesia yang diberikan kekayaan energi alam yang besar tetapi tidak dapat dimanfaatkan dengan baik dan benar. Mudah-mudahan kehadiran TNI sebagai pendamping dapat menjadi pengugah penyuluh pertanian.

”Saya sudah intruksikan babinsa setempat untuk saling melengkapi, tugas Kita sangat berat sekali, dan ini harus dilaksanakan sesuai intruksi presiden RI. Inti kegiatan ini yakni mensinegrikan program swasembada pangan. Mudah-mudahan kehadiran TNI dapat menjadi motivasi ditengah masyarakat kelompok tani. Saya berharap kegiatan ini dapat sukses hingga tahun 2017, mendatang, dan Kita bis a swasembada pangan,” harapnya.

Senada Kadistanak Rohil Muslim, menyampaikan, Rokan Hilir sepuluh tahun lalu memiliki areal tanaman pertanian seluas 43 ribu hektar, seiring berjalanya waktu terjadi alih fungsi lahan, dan kini hanya tinggal 32 ribu hektar.

Menindaklanjuti rencana pengembangan areal pertanian, lanjutnya, Dinas Pertanian dan Peternakan melakukan pengukuran tahun 2013, hasilnya lahan pertanian hanya tinggal 12.709 hektar.

Dan tahun 2014, sasaran tanam setahun 12 ribu hekatr namun realisasi 14 ribuktar. Rencana untuk pengembabgan jaringan jaringan tresier 3 ribu hektar, untuk tahun 2015,

Dirimbo melintang bisa tanam 3 kali setahun artinya Indeks Pertanaman 300. Kemudian, di Rimbo Melintang memiliki pompanisasi untuk mengatur irigasi air. Kabaupaten Rohil sendiri memiliki areal 141 hektar yang masih berstatus Quo, dan terkendala tidak bisa diolah menjadi tambahan areal pertanian. ”Kalau itu bisa diolah menjadi areal pertanian dipastikan dapat menambah luas pertanian padi nantinya,” sebutnya.

Kadis Pertanian dan Peternakan Riau, menyebutkan laju pertumbuhan dalam kurun waktu tahun 2009-2013 terjadi alih fungsi lahan. Persoalanya, sebanyak 9.458 hektar terjadi alih fugsi lahan dengan rata 47 ribu hektar.

Menurutnya, jumlah kerusakan infrastruktur saluran irigasi daerah sepanjang 1.983,15 kilometer dan daerah rawa 4 kilometerlebih. Dengan perhitungan 82 61 persen, dan daerah rawa 78,29 persen.***(adv/hms/karyadi)

Tahun ini, Warga Sabak Auh Bisa Nikmati Listrik Murah

IMG_20150220_150346Siak (SegmenNews.com)- Kabar gembira dibawa oleh rombongan Bupati Siak H. Syamsuar saat membuka Musrenbang Kecamatan Sabak Auh, Jum’at (20/2) di aula kantor Camat. Masyarakat Sabak Auh tahun ini dipastikan bisa menikmati listrik yang relatif murah dari PLN.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Siak yang bekerjasama dengan Kabupaten Pelalawan. Sumber listrik dengan daya 3 Mega Watt dari pembangkit listrik daerah Langgam siap disalurkan ke wilayah Kabupaten Siak. Direncanakan, daya 3 Mega Watt itu difokuskan untuk memerangi 3 kecamatan, yakni Kecamatan Dayun, Koto Gasib dan Sabak Auh.

Kerja sama dengan Kabupaten Pelalawan ini kepastiannya akan diputuskan hari Senin depan. Jika kesepakatan kerjasama itu terwujud, maka kecamatan Sabak Auh tahun ini akan teraliri listrik dari PLN.

Kepala Dinas Pertambangan dan Enegri (Distamben) Siak, Amin Budyadi menjelaskan secara teknis, jaringan listrik menuju Sabak Auh terdekat dari Pembangkit Listrik yang ada di Ibu Kota Kabupaten. “Saat ini sumber listrik di kecamatan Mempura dari Siak, jika sumber listrik dari Langgam sudah terhubung, mempura kita aliri listrik dari Langgam, jaringan dari Siak untuk Mempura kita putus dan kita alihkan untuk Kecamatan Sabak Auh,” terang Amin Budyadi.

Terkait ketersediaan Jaringan Listrik Tegangan Menengah dan Tegangan Rendah, Amin Budyadi menjelaskan bahwa tahun ini pemerintah Kabupaten Siak dengan dana APBD tahun anggaran 2015 akan membangun jaringan listrik di 3 desa/kampung yang ada di Kecamatan Sabak Auh, yakni di Desa Laksamana, Belading dan Bandar Pedada.

Sementara, untuk desa lainnya pembangunan jaringan akan dilakukan oleh PT. PLN atau dari bantuan APBD Kabupaten Siak di tahun berikutnya.

Dari 8 Desa/Kampung yang ada di Kecamatan Sabak Auh, saat ini baru dua desa yang telah menikmati listrik dari PLN, yakni desa Rempak dan Selat Guntung. Dua desa tersebut telah menikmati listrik semenjak Siak belum Mekar dari Kabupaten Bengkalis.

Sebelumnya sumber listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Disel milik PT. PLN yang berdiri di Desa Rempak, dan kini jaringan listrik telah dihubungkan dengan sumber listrik dari Pembangkit yang ada di Kota Kabupaten Siak.***(rinto)

Bupati Rohil Hadiri Perayaan Imlek 2566

imlekRokan Hilir(SegmenNews.com)- Bupati Rokan Hilir (Rohil), Suyatno, bersama dengan Ketua DPRD Rohil, Nasrudin Hasan, menghadiri perayaan imlek 2566 di sejumlah Klenteng di Bagansiapiapi.

Tentu saja kehadiran Bupati Rohil ini mendapatkan sambutan hangat dari penganut agama Konghucu yang merayakan tahun baru Imlek mereka. Acara Imlek secara resmi dilaksanakan di depan Yayasan Multi Marga serta Kelenteng Ing Hok King, Rabu (18/2/15) tengah malam. Kemudian dilanjutkan berjalan kaki mengunjungi kelenteng di Jalan Perwira, kelenteng di Jalan Perniagaan, dan terakhir kelenteng di Jalan Sentosa.

Antusiasme masyarakat Tionghoa Bagansiapiapi sangat tinggi, karena mayoritas penduduk Kota Bagansiapiapi memang beragama Konghucu dan menjadikan imlek suatu perayaan yang cukup meriah.

Setiap kelenteng yang dikunjungi, ada lampion raksasa, yang mayoritas berbentuk kambing, menandakan tahun baru imlek 2566 merupakan tahun kambing.

Selesai Bupati mengunjungi sejumlah kelenteng dan berkeliling Kota Bagansiapiapi, didampingi Ketua DPRD Nasrudin Hasan, Bupati menjelaskan, perayaan imlek 2566 sangat luar biasa.

”Kita bersama warga keturunan Tionghoa merayakan hari raya imlek ini, sangat luar biasa tahun ini. Jadi kita keliling, pawai ya, bersama masyarakat kita Tionghoa, kita kujungi beberapa buah kelenteng,” jelas Suyatno. Pemerintah berharap kerukunan umat beragama harus diciptakan, rukun, damai, antara masyarakat agama yang satu dengan agama yang lainnya.***(adv/hms)

Bagi Pecinta Sepeda, Buruan Ikuti Gowes Bareng Dealer Roda Link

Koleksi sepeda Polygon di Dealer Roda Link jalan Riau
Koleksi sepeda Polygon di Dealer Roda Link jalan Riau

Pekanbaru(SegmenNews.com)- Kabar gembira bagi pecinta atau yang hobi bersepeda di Kota Pekanbaru dari Dealer sepeda Roda Link Jalan Riau. Dealer sepeda Roda Link yang terkenal hingga Mancanegara dengan branded Polygon dalam waktu dekat bakal mengadakan kegiatan Gowes bareng perorangan maupun komunitas.

Gowes bareng nantinya akan membawa tema ‘demam bersepeda‘. Bagi anda yang berminat tunggu apalagi segera mendaftarkan diri anda di Dealer resmi Jalan Riau sebelum terlambat!.

 Dealer sepeda Roda Link
Dealer sepeda Roda Link

Menurut supervisor Roda Link, Susan kepada segmennews.com, Jum’at (20/2/15) gowes bareng ini merupakan kegiatan untuk mengajak masyarakat Kota Pekanbaru dalam pola hidup sehat dengan berolahraga menggunakan sepeda.

Disamping itu tambahnya, sepeda adalah salah satu kendaraan ramah lingkungan yang dapat mengurangi polusi udara Kota Pekanbaru yang saat ini penuh dengan asap kendaraan. Ditambah lagi suhu kota Pekanbaru semakin panas akibat pemanasan global.

“Tak hanya ramah lingkungan, bersepeda juga dapat membangun keakraban bagi sesama pecinta sepeda Kota Pekanbaru. Dengan bersepeda peserta Gowes nantinya sekaligus bisa menikmati alam bebas dan menghirup udara segar yang dapat menenangkan pikiran,” ujar susan.

Anda tertarik? bagi yang memiliki komunitas maupun perorangan buruan daftar ke Dealer Roda Link Jalan Riau ya?.***(suryadi)

Wow, Mantan Sekdes di Siak Miliki Kekayaan Rp15 Miliar Lebih

Ilustrasi
Ilustrasi

Siak Sri Indrapura(SegmenNews.com)- Meski berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), namun kekayaan yang dimiliki Ernawati (57) mampu mengalahkan seorang bupati dan gubernur. Mantan Sekretaris Desa (Sekdes) Minas Timur, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak periode 2002-2007 ini mengaku pada 15 Desember 2012 lalu membeli lahan seluas 454 hektare dengan 227 Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dari Antony alias Acong dengan harga Rp15.890.000.000 (lima belas miliar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah) di Desa Rantau Bertuah, Kecamatan Minas.

Padahal, lahan yang dibeli Ernawati dari Acong itu merupakan milik masyarakat suku Sakai Minas yang sudah mereka jual kepada Andre alias Heri tahun 2007 lalu. Sengketa kepemilikan lahan itu akhirnya berujung ke pengadilan. Anehnya, laporan itu disampaikan Ernawati langsung ke Mabes Polri di Jakarta, padahal di Riau masih ada Mapolda dan Mapolres Siak.

Laporan saya tidak ditindaklanjuti oleh Polres Siak dan Polda Riau, makanya saya mengadu ke Mabes Polri di Jakarta,” alasan Ernawati, saat menjawab pertanyaan hakim ketua Sorta Ria Neva, ketika bersaksi sebagai pelapor pada sidang sengketa lahan dengan Andre alias Heri di Pengadilan Negeri Siak, beberapa waktu lalu.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Mabes Polri yang disidik AKBP Cornelis Simanjuntak dan Kompol Sukamto yang bertugas di Subdit II Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Ernawati memperlihatkan bukti kepemilikan tanah seluas 600 hektare dari SKT Ayum 150 ha, Rustam Efendi 50 ha, Amrul 22 ha, Sahrun Harahap 100 ha, Wan Achmad Syaiful 120 ha dan Doba 30 ha. Sehingga, total keseluruhannya setelah diukur pihak Badan Pertanahan Negara (BPN) Siak, total luasnnya 592 ha dengan 296 SKGR.

Saat penyidik Mabes Polri menanyakan kepada Ernawati. Kenapa tertarik membeli tanah seluas 454 ha dengan 227 SKGR dari Antony alias Acong, padahal tanah tersebut masih dikuasai Andre alias Heri? Ernawati menjawab, karena perkara pidana dimenangkannya di Mahkamah Agung, saat dirinya dilaporkan Tarmizi.

Anehnya, sekitar 2 bulan lebih perkara ini disidangkan di PN Siak dengan mendengar keterangan 20 lebih saksi, tidak pernah Antony alias Acong dihadirkan untuk dimintai keterangan. Padahal, dia termasuk saksi penting dalam perkara ini. Sedangkan sejumlah saksi yang disebut Ernawati membeli lahan dari mereka, semuanya membantah. Mereka bersaksi tidak pernah menjual lahan kepada Ernawati.

Sementara, warga suku Sakai di Kecamatan Minas, mengakui lahannya seluas 800 hektare di Desa Rantau Bertuah, Kecamatan Minas dijual kepada Andre alias Heri. Proses pembelian lahan itu berlangsung sepanjang tahun 2004-2007 diwakilkan kepada Ketua Koperasi Sakai Lestari, Tarmizi Langso dan mendapat kuasa dari Kepala Bathin Limo Baromban Minas, H Mhd Bungsu.

Lahan seluas 800 hektare itu memiliki 4 Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama M Yusuf (almarhum), Bomo, Motik dan Kapo. Setelah proses ganti rugi kemudian status ke 4 SKT ditingkatkan  menjadi Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR). Tahun 2007, lahan itu resmi menjadi milik Andre, sesuai proses jual beli yang sah dengan pemilik lahan.

Persoalan muncul di tahun 2008, dimana mantan sekretaris desa (Sekdes) Minas Timur, Ernawati mengklaim lahan yang sudah dibeli Andre alias Heri dari warga Sakai tidak sah, dan menuding dari 438 SKGR yang digugat, 173 SKGR adalah miliknya yang dibeli dari Wan Achmad Syaiful, Doba, Ayum, Rustam Efendi dan Syahrun Harahap.

Proses hukum terkait laporan Ernawati yang menuding Andre alias Heri telah merampas lahannya, saat ini tinggal menunggu tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang digelar di Pengadilan Negeri Siak 26 Februari 2015 nanti. Kasus ini juga melibatkan 2 jaksa dari Kejagung yang setiap minggu datang ke Siak untuk menghadiri sidang.

Anak kandung M Yusuf, Kaharuddin dan Firman mengakui, lahan milik ayahnya sekitar 120 hektare di Desa Rantau Bertuah dijual kepada Andre alias Heri. Dia heran, tiba-tiba muncul Ernawati mengklaim lahan itu miliknya tanpa dasar yang jelas.

Hal senada juga dikatakan cucu Almarhum M .Yusuf, Safinar. Mantan Ketua BPD Minas Barat periode 2002-2012 itu menegaskan, lahan milik kakeknya sah secara hukum yang dibeli Andre alias Heri, bukan Ernawati.

“Ernawati itu kan mantan sekdes, darimana dia punya uang membeli lahan ratusan hektare. Saya tahu di belakang dia itu Acong, yang menjadi biang keroknya. Sayangnya, Acong tak pernah hadir selama persidangan,” ujar Safinar.

Dia mengaku heran dengan sikap Jaksa, karena tidak pernah menghadirkan Antoni alias Acong ke persidangan untuk menjelaskan asal-usul lahan yang dijualnya kepada Ernawati.”Nama Antoni alias Acong sering disebut-sebut selama persidangan, tapi kok tak pernah dihadirkan di pengadilan, saya curiga kasus ini sarat dengan kepentingan,” tutup Safinar.***(rls)

Kemenag Rohul Data Siswa Miskin Sebagai Penerima BSM

Drs H Ahmad Supardi Hasibuan MA
Drs H Ahmad Supardi Hasibuan MA

Rokan Hulu(SegmenNews.com)- Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Rokan Hulu, lakukan pendataan siwa miskin pada Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliah (MA) dan Pondok Pesantren se Rohul, untuk diberikan bantuan siswa miskin (BSM) yang bersumber dari APBN Kemenag.

Demikian disampaikan Kakan Kemenag Rohul Drs H Ahmad Supardi Hasibuan MA, didampingi Kasi Pendidikan Islam Drs H Syahruddin MSy, kepada wartawan berbagai media, Rabu (18/2/2015) bertempat di kantornya, Jalan Ikhlas Kompleks Perkantoran Pemerintah, Kota Pasir Pengaraian.

Dikatakannya, saat ini Kemenag Rohul menyiapkan sejumlah dana untuk diberikan kepada 1.149 murid, dengan perincian MI sebanyak 218 orang Rp 450.000, MTs sebanyak 632 orang Rp 750.000, dan MA sebanyak 299 orang @ Rp 1.000.000. Total bantuan sebanyak Rp 871.000.000 (Delapan ratus tujuh p[uluh satu juta rupiah).

Ahmad Supardi lebih lanjut menyatakan, bahwa pendataan dilakukan oleh masing-masing Kepala Madrasah, dengan mengutamakan yang paling miskin di lingkungannya, sebab yang paling tahu tentang siswa miskin adalah Kepala Madrasah. Hal ini bisa dilihat dari kehidupan sehari-harinya.

Untuk menghindari adanya pemotongan dan bahkan hal-hal lain yang tidak diinginkan, maka pembayaran BSM tersebut dilakukan melalui rekening masing-masing penerima BSM, sehingga BSM tersebut dapat dipastikan sampai kepada masing-masing murid, untuk selanjutnya dipergunakan untuk keperluan sekolah, tegas Ahmad Supardi.

Ahmad Supardi yang mantan Kepala Humas dan Kepala Perencanaan Kanwil Kemenag Riau ini, menyatakan lebih lanjut bahwa dana BSM ini diperuntukkan untuk membantu keperluan sekolah masing-masing murid, sehingga dana tersebut dapat dipergunakan seratus persen untuk keperluan sekolah.

Untuk menjamin bahwa pemberian BSM ini berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka pihaknya berharap agar pihak komite madrasah dan bahkan masyarakat umum, dapat melakukan pengawasan dalam pelaksanaannya, sehingga maksud utama dari pemberian BSM ini, yaitu membantu siswa miskin, dapat dicapai,” tandas Ahmad Supardi.***(rls)