Beranda blog Halaman 2444

BPBD dan Kades Beringin Jaya Dinilai Rekayasa Pertemuan

Penulis
Redaksi
-

Kampar (SegmenNews.com)- Warga menilai aparat Badan Pemberdayaan Desa  (BPBD) dan Kepala Desa Beringin Lestari telah merekayasa dan melakukan kebohongan adanya pertemuan dengan pejabat penting terkait persoalan lahan. Untuk itu, warga menuntut BPBD dan Kades mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Warga Beringin Lestari, Basuki, Senin (2/1/15) mengaku kesal dengan perbuatan aparat BPBD dan Kadesnya, mewakili warga dia menuntut agar yang bersangkutan mempertanggung jawabkan perbuatannya. Sebab pihak BPBD dan Kades telah melakukan kebohongan, padahal mereka telah diberi kepercayaan penuh oleh masyarakat.

“Mayoritas warga desa memandang kebohongan yang dilakukan aparat BPD dan Kepala Desa ini sudah sangat keterlaluan. Kami meminta pertanggungjawaban mereka. Untuk mengatasi ini perlu juga dilakukan musyawarah Desa luar biasa,” ujar Basuki.

Kisruh kebohongan tersebut terjadi saat adanya surat undangan pertemuan tanggal 9 Januari 2015 yang ditujukan kepada sebagian warga desa dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Beringin Lestari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, dengan Nomor Surat: 005/BL-BPD/024 tertanggal 08 Januari 2015, dengan Hal: Undangan Penting.

Isi surat selanjutnya menginformasikan hasil pertemuan aparat Desa Beringin Lestari dengan Bupati Kampar, yang di Wakili Asisten I Pemda Kampar dan Anggota DPRD Provinsi Riau tanggal 31 Desember 2014 tentang permasalahan lahan yang ada di Desa Beringin Lestari.

Selanjutnya, dalam pertemuan yang dimoderatori Ketua BPD, Sugiyono dan didampingi Kepala Desa Beringin Lestari, Abdul Jalil, menyampaikan ihwal rencana pembentukan tim penyelesaian konflik lahan di Desa Beringin Lestari menolak keberadaan tim penasehat dan kuasa hukum yang dibentuk sebagian warga dalam memperjuangkan hak kepemilikan lahan sawit 257 KK karena dinilai illegal sekaligus menolak segala kutipan dana yang dilakukan tim ini.

Namun setelah dilakukan penyelidikan dan konfirmasi oleh masyarakat ternyata ditemukan fakta, bahwa pertemuan formal antara aparat Desa Beringin Lestari dengan Bupati Kampar, Asisten I dan Anggota DPRD Provinsi Riau tanggal 31 Desember 2014 itu tidak pernah terjadi.

Pertemuan seperti yang disebutkan dalam undangan yang dilakukan di Balai dengan Bupati Kampar ternyata hanya akal-akalan Aparat BPD dan Kepala Desa untuk menarik simpati warga. Hal ini jelas merupakan kebohongan publik yang tak bisa ditolerir oleh warga.***(ali)

Dewan Meradang, THL Dinkes Kampar Belum Gajian 5 Bulan

Penulis
Redaksi
-
Ilustrasi
Ilustrasi

Bangkinang (SegmenNews.com)- Pegawai Tenaga Harian Lepas (THL) Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Kampar harus sabar menanti gaji yang belum dibayarkan hingga 5 bulan, akibat kelalaian Dinkes dalam menyelesaikan administrasi.

Hal tersebut terungkap saat rapat dengar pendapat antara Komisi A DPRD Kampar dengan Dinas Kesehatan Kampar, Senen (2/2/2015) di ruangan rapat gedung DPRD Kampar, dengan agenda rapat pembahasan tenaga harian lepas di tiga dinas, yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kantor satuan Polisi Pamong Praja.

Kadiskes, Herlin Ramola saat rapat hanya mengaku keterlambatan pembayaran gaji karena ada keterlambatan dalam menyelesaikan administrasi. Namun Herlin berjanji akan segera membayarkan gaji THL dengan cara rapel ditahun 2015 ini.

Pernyataan Kadiskes tersebut membuat sejumlah anggota DPRD Komisi A yang hadir geram, belum lagi data THL yang diberikan Kadiskes sangat kacau. Pasalnya, data yang di sampaikan kepada anggota Dewan dengan surat keputusan serta penyampaian Herlin ketiga data itu jauh berbeda.

“Ini kok aneh, ada apa dengan Dinas Kesehatan Kampar?,” ujar salah seorang anggota Dewan.***(amy)

Pulau Jemur Direkomendasikan untuk Budidaya Ikan

Penulis
Redaksi
-

pulau jemurBagansiapiapi(SegmenNews.com)- Pulau Jemur, Rokan Hilir Riau, tidak hanya kaya akan potensi pariwisata, meski memiliki keindahan alam dan pantai, pulau tersebut juga layak untuk pengembangan ikan budidaya.

Sesuai hasil peninjauan yang dilakukan oleh lembaga Legislatif dari Komisi B DPRD Riau dan Komisi B DPRD Rohil, daerah itu direkomendasikan juga untuk pengembangan ikan budidaya karena memiliki garis pantainya lebih panjang dan mencapai ribuan kilometer persegi.

Meskipun demikian, jenis keramba yang dianggap paling cocok untuk pulau itu tentulah harus menyesuaikan dengan lingkungan serta arus pasang surut. ”Kita sudah mengadakan riset, khusus di Pulau Jemur, memang lebih bagus menggunakan keramba apung karena pulau itu mengalami pasang surut,” kata Plt Kadis Perikanan, M. Amin, Minggu (1/2/2015).

Jika menggunakan keramba apung dengan bahan pelampung, tambah Amin, tujuannya agar keramba tetap mengapung. ”Jadi keramba itu main. Tak tenggelam dia,” katanya.

Sehubungan dengan hasil studi banding Komisi B DPRD Rohil ke Batam baru-baru ini dalam rangka melihat proses pembuatan keramba apung disana, maka hal itu juga bisa diterapkan di Rokan Hilir dengan melakukan modifikasi sesuai kondisi daerah Rohil.

M Amin menjelaskan, kondisi alam wilayah Batam tidaklah sama dengan apa yang ada di PulaU Jemur. Artinya, perairan laut di Batam terhalang pulau sehingga perputaran arus tidak terlalu kuat. Namun kondisi itu bertolak belakang apa yang ada di Pulau Jemur.

Pembuatan Keramba apung juga tidak cocok untuk pinggiran sungai Rokan Bagansiapiapi. Karena menurutnya, sungai Rokan di Bagansiapiapi sering mengalami pendangkalan dan meninggalkan lumpur. Air yang keruh karena lumpur akan mengganggu kehidupan ikan.

Dalam pada itu, selain program pembuatan keramba, Amin menyebutkan Dinas Perikanan sudah memberikan bantuan kepada nelayan berupa tekhnologi penangkapan ikan seperti FishFinder, GPS, jaring dan infrastruktur perikanan serta cara ekspor komoditas ikan segar ke Malaysia.***(adv/hms)

Anas Maamun Tersangka, Pejabat di Riau Mesti Hati-hati

Penulis
Redaksi
-

korupsiPekanbaru (SegmenNews.com)- Sejak ditetapkannya mantan Gubernur Riau nonaktif, Annas Maamun sebagai tersangka. Kondisi Provinsi Riau mulai menegangkan. Setiap hari, pejabat eksekutif maupun legislatif diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini menandakan banyak bahaya yang akan
dihadang pejabat.

Wakil Fraksi Nasdem-Hanura DPRD Riau, Muhammad Adil, pejabat harus berhati hati dalam melangkah. Mulai dari Plt Gubernur, Sekdaprov, mantan anggota DPRD Riau,
sopir pejabat dan orang terkait tidak nyaman setiap waktu.

“Sekarang kita hati-hati dalam melangkah. Setiap kebijakkan berkonsultasi dengan kementerian maupun BPK. Supaya tidak berdampak melawan hukum nantinya. Sebab kondisi sekarang menakutkan,” kata Adil baru-baru ini.

Seperti dana siluman yang ditemukan dibeberapa dinas saat pembahasan anggaran  2015, menurut Adil jangan dilaksanakan. Karena sulit dipertanggungjawabkan, jika draf pelaksanaan tidak jelas.

Seperti pejabat pembahas APBD 2015, diantaranya, Gubernur Riau nonaktif Annas Maamun, mantan DPRD Riau Kirjauhari telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Pejabat yang ikut membahas seperti, mantan DPRD Riau, Riki Hariansyah, Solihin Dahlan dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah menjadi saksi tersangka.

Sementara status saksi bisa menjadi tersangka, jika ada indikasi ikut serta menjadi pelaku suap pada pengesahan APBD. Dan atau akan bertambah lagi tersangka baru kalau ada petunjuk selama proses penyikkan tersangka.

“Setiap tahun pemerintah selalu membuat UU baru. Seperti ASN, kita belum tau secara jelas bagaimana pelaksanaan UU ini, karena PP dan Permen-nya belum keluar. Namun dengan niat baik dan lurus, mudah mudahan pelaksanaan program kedepan tidak ada masalah,” harap Adil.***(alind)   

Sambut HUT Kampar ke-65, Peserta Jalan Santai Membludak

Penulis
Redaksi
-
Para siswa-siswi antusias mengikuti jalan santai sambut HUT Kampar ke-65
Para siswa-siswi antusias mengikuti jalan santai sambut HUT Kampar ke-65

Bangkinang (SegmenNews.com)- Menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Kampar ke- 65. Pemerintah setempat menggelar jalan santai yang dibuka untuk umum berlangsung meriah. Peserta membludak mengikuti agenda tahunan ini.

Jalan santai yang dilepas langsung oleh Bupati Kampar, H Jefri Noer, Minggu (1/2/15) sekitar pukul 08:00 WIB diikuti ribuan masyarakat, para pegawai dilingkungan Pemda Kampar dan para siswa-siswi se-Kabupaten Kampar. Jalan santai dimulai dari jalan Jenderal Sudirman, jalan A Rahman Saleh, jalan Agus Salim berakhir di Lapangan Bangkinang.

Kegiatan tersebut juga dimeriahkan dengan bermacam-macam hadiah dorprice yang disediakan panitia, seperti sepeda motor, kulkas, sepeda dayung dan berbagai hadiah menarik lainnnya.***(Amy)

Wabup Rohil: Kedepankan Masyarakat Dalam Penyusunan APBD

Penulis
Redaksi
-

rohilBagansiapiapi(SegmenNews.com)- Dalam menyusun program dan kegiatan yang akan dibiayai oleh APBD, hendaknya mengedepankan kepentingan masyarakat secara umumnya. Untuk itu, usulan yang diterima oleh satuan kerja haruslah diverifikasi guna menghidari ada kepentingan kelompok dan suatu golongan.

Dalam acara rapat Musrenbang yang dilaksanakan pada hari Kamis (29/1/2015) di kantor Bappeda, Wakil Bupati Rokan Hilir, Herianda menyebutkan, rasiolisasi program dan kegiatan anggaran belanja daerah, secara kasat mata ditunggangi oleh kepentingan pihak tertentu yang dikhawatirkan digunakan sebagai obyek politik.

”Kalau hanya untuk kepentingan kelompok atau perorangan, saya juga memiliki banyak kelompok yang sangat membutuhkan. Namun hal itu tidak mungkin kita lakukan mengingat masih banyak masyarakat lain yang membutuhkan,” kata Herianda yang tidak mau mengungkapkan usulan yang dimaksud.

Dia mencontohkan, bantuan ternak sapi sebanyak 1200 ekor yang dialokasikan dalam APBD tahun 2015, setelah ditelusuri, diperoleh informasi bahwa bantuan itu untuk kepentingan suatu kelompok tertentu. Untuk itu dia meminta kepada masing masing Satuan kerja agar melakukan kajian terkait penyusunan APBD agar terlepas dari kepentingan politik dan hegemoni sesaat yang hanya menguntungkan orang perorangan.

Selanjutnya dia juga meminta kepada sakter harus saling berkoordinasi dalam upaya meningkatkan pembangunan karena pada hakikatnya, pembangunan baik berskala kecil maupun skala besar, muaranya pastilah untuk kepentingan masyarakat banyak.

”Kita tetap konsisten dalam meningkatkan pembangunan disektor pertanian, perikanan dan pangan. Hal itu selaras dengan program pemerintah pusat agar terwujud kedaulatan pangan di Rohil,” ujarnya.***(adv/hms)

Telur Ayam Asal Malaysia Berbahaya?

Penulis
Redaksi
-
Kepala Balai Karantina Pertanian Wilayah Selatpanjang, drh Andry Pandu Latansa sedang cek telor
Kepala Balai Karantina Pertanian Wilayah Selatpanjang, drh Andry Pandu Latansa sedang cek telor

Selatpanjang (SegmenNews.com)- Belum lama diinformasikan bahwa buah-buahan apel produksi Amerika Serikat berbahaya, kini giliran telur ayam asal negara tetangga Malaysia juga dikabarkan berbahaya. Pasalnya telur tersebut tidak memenuhi persyaratan sanitasi dan kesehatan.

Demikian disampaikan Kepala Balai Karantina Pertanian Wilayah Selatpanjang, drh Andry Pandu Latansa kepada wartawan, Jum’at (30/1). Kata Andry, Ia mendapat instruksi dari atasan agar melakukan pengecekan terhadap telur ayam yang didatangkan dari malaysia. Sebab telur ayam tersebut dianggap berbahaya dikarean tidak memenuhi persyaratan sanitasi dan kesehatan sehingga dapat membahayakan manusia jika dikonsumsi.

“Kita telah melakukan pemeriksaan terhadap telur (produk bahan asal hewan) yang didatangkan dari Tanjung Balai, Asahan Sumut ke Kabupaten Kepulauan Meranti,” kata Andry.

Adapun maksud pengecekan itu, lanjut Andry, guna menghindari rembesan telur yang didatangkan dari Malaysia. Telur-telur yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi dan kesehatan sehingga dapat membahayakan kesehatan jika dikonsumsi itu memiliki ciri-ciri seperti ukurannya lebih kecil dari telur ayam ras pada umumnya. Bentuk packing juga berbeda dengan telur-telur yang berasal dari farm (pertanian) lokal.

“Telur-telur itu telah sampai ke pulau Jawa. Untuk itu, antisipasi masuknya dari daerah kita (karena kepulauan, red) makanya dilakukan pengecekan yang maksimal. Sejauh ini belum ditemukan adanya telur ayam dari Malaysia itu beredar (masuk) dari Kepulauan Meranti,” ujar Andry.***(ur/rn)

Polres Janji Tuntaskan Kasus Dugaan Korupsi Alkes Kampar Rp 19 M

Penulis
Redaksi
-

korupsiBangkinang (SegmenNews.com)- Kepolisian Resor (Polres) Kabupaten Kampar terus mengusut kasus dugaan korupsi Alat Kesehatan (Alkes) senilai Rp 19 Miliar yang dianggarkan melalui APBD Kampar.

Namun, Kasat Reskrim, AKP Herfio Zaki ketika dikonfirmasi segmennews.com, siapa saja yang sudah diperiksa? Kasat reskrim enggan menjawab. “Nantilah saya beritahu, skarang belum saatnya,” tukas Zaki.

Ketika ditanya, apakah Kepala Dinas Kesehatan Kampar, Herlin Ramola terlibat?. Zaki tetap dengan pendiriannya belum mau berkomentar. “Tunggu dulu kita masih dalam penyelidikan kemana mengerucutnya dan siapa yang akan kita jadikan tersangka nanti akan kita kasih tahu,” ujarnya lagi.

Menurut Zaki, untuk mengungkap kasus dugaan korupsi pihaknya perlu ketelitian dan hati-hati. Karena kasusnya terkait alat kesehatan, maka pihaknya perlu tenaga ahli dibidang kesehatan termasuk uji labolatorium.

“Pokoknya saya berjanji akan menuntaskan kasus ini,masalahnya  juga menyangkut dengan reputasi saya,seandainya nanti penyelidikannya sudah mengerucut saya akan kabari kawan kawan media”kata zaki,” tutupnya.***(Amy)

Yayasan KOMPAK Sepakat Wujudkan Cita-cita Pemko Pekanbaru

Penulis
Redaksi
-
Walikota pekanbaru H. Firdaus ST MT foto bersama para pengurus yayasan kompak pekanbaru serta anak yatim
Walikota pekanbaru H. Firdaus ST MT foto bersama para pengurus yayasan kompak pekanbaru serta anak yatim

Pekanbaru (SegmenNews.com)- Walikota Pekanbaru H.Firdaus,ST.MT mengucapkan selamat dan terimakasih kepada seluruh pengurus yayasan komunitas masyarakat peduli kota pekanbaru ( KOMPAK ) dari tingkat pusat sampai ketingkat camat dan lurah atas suksesnya acara konsolidasi pengurus dan sosialisasi yayasan kompak di kediaman walikota Pekanbaru, Sabtu (31/01/15).

Acara ini dihadiri juga oleh anggota DPRD kota Pekanbaru Aidil amri, seluruh kepala SKPD kota pekanbaru,camat dan lurah sekota pekanbaru.

Ketua yayasan kompak Hendri Yadi menyampaikan dalam pidatonya bahwa yayasan ini lahir atas keinginan masyarakat kota pekanbaru agar menjadi wadah aspirasi masyarakat kota Pekanbaru kepada Pemerintah kota Pekanbaru.

Yayasan kompak ingin bersinergi dengan Pemko Pekanbaru dalam mewujudkan cita-cita kota Pekanbaru menjadikan kota Pekanbaru kota metropolitan yang madani. Pengurus yayasan sepakat membuat program-program yang menyentuh langsung kepada masyarakat seperti, ingin membuat industri rumah tangga atau industri kreatif, koperasi kompak, mengajak para pedagang untuk ikut berjualan di pasar tradisional modern yang telah dibangun oleh pemerintah kota Pekanbaru di setiap kecamatan.

Sanggar kompak untuk menghimpun senibudaya seluruh etnis yang ada di pekanbaru, pendidikan yang berkwalitas seperti SDIT,SMPIT, SMAIT yang bisa di capai oleh masyarakat kalangan kebawah, bidang sosial seperti foging dalam memberantas DBD, pembuatan identitas kependudukan seperti KTP, AKTE, KK dan segala aspirasi masyarakat lainnya. Tentu program-program ini baru bisa terwujud dengan perhatian pemerintah kota pekanbaru, tegas ketua KOMPAK.

Wali kota pekanbaru H.Firdaus,ST.MT menyambut yayasan kompak dengan semangat yel-yel “KOMPAK…JAYA..PEKANBARU…MAJU” semoga semangat ini selalu berkobar tanpa akhir demi masyarakat kota pekanbaru dan terwujudnya visi kota Pekanbaru yang ingin menjadikan kota Pekanbaru menjadi kota metropolitan yang madani.

Tentu dengan bersama-sama masyarakat dan pemerintah kota pekanbaru visi ini bisa terwujud. Walikota juga mendukung seluruh program kompak karena program ini dianggap bersinergi dengan program pemerintah dan menciptakan banyak lapangan pekerjaan dengan program Pemko menjadikan kota jasa, kota perdagangan, kota industri yang mana banyak membutuhkan karyawan untuk bekerja.

Sehingga masyarakat kota pekanbaru tidak ada lagi pengangguran, kemiskinan dan jauh dari melakukan tindak kejahatan. Maka dengan demikian terciptalah masyarakat yang madani dengan negeri “BALDATUN TOYYIBATUN WAROBBUL GHOFUR “. Tegas wali kota pekanbaru.

Dalam kesempatan itu juga wali kota pekanbaru H.Firdaus,ST.MT melakukan kegiatan sosial dengan menyantuni 100 orang anak yatim sebagai bentuk kepedulian pemerintah dengan masyarakat yang kurang mampu dengan berbagai program pemerintah kota pekanbaru seperti membuat rumah layak huni setiap kecamatan. Dan selama tiga tahun kepemimpinan wali kota pekanbaru H.Firdaus telah banyak pembangunan infrastruktur, sekolah, tempat ibadah dan berbagai program untuk meningkatkan ekonomi masyarakat agar menjadi sejahtera.***(chir/hms)

Pekan depan, DPRD Riau Audiensi OJK

Penulis
Redaksi
-

dpr riauPekanbaru (SegmenNews.com)- Setiap tahun, Pemprov Riau mendepositokan uang APBD di perbankan. Dengan harapan selain aman juga mendapatkan suka bunga sebesar 9 persen.

Namun Wakil Fraksi Nasdem-Hanura DPRD Riau Muhammad Adil menilai, ada tujuan kepentinga dibalik deposito APBD. PAsalnya sampai sekarang, tidak ada laporan ke DPRD selaku lembaga pengawas pemerintah.

“Setiap kegiatan Pemrov harus dilaporkan ke DPRD. Namun sampai sekarang tidak ada dilaporkan dimana mana saja uang APBD disimpan dan dalam bentuk apa uang itu disimpan kita belum tahu,” kata Adil, Jumat (30/1).

Adil menegaskan, simpanan deposito memiliki perjanjian antara penyimpan dengan perbankan. Sebab uang diambil berdasarkan kesepakatan, apakah perminggu, perbulan atau pertahun. Karena semangkin lama uang disimpan maka keuntungan bunga juga semangkin tinggi.

Sementara siapa yang mengambil keuntungan dari deposito? sebab sampai sekarang belum ada bukti konkrit atau secara tertulis oleh DPRD.

“Disitulah keuntungan pejabat itu. Mudah mendapatkan rejeki empuk. Sementara akibat uang ditahan demi mendapatkan keuntungan, rakyat menjerit karena banyak hak dan pembangunan tidak terlaksana,” jelas Adil.

Ketua Komisi C, Aherson menjelaskan, tempat penyimpanan uang ada sekitar empat bank, salah satunya di Bank Riau Kepri. Jumlah uang APBD yang disimpan sekitar Rp 3,1 triliun. Sementara di Bank Riau Kepri disimpan sekitar Rp 2,5 triliun dan sisa disimpan dibank berbeda.

Perbankan memberikan suku bunga terhadap Deposito uang APBD, rata rata 9 persen. Sehingga keuntungan bunga satu bulan sekitar Rp 150 miliar. Keuntungan itu dijadikan penambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Riau yang dimasukkan ke kas daerah.

“Jika memang untuk penambah kas daerah Rp 150 miliar sebulan lumayan juga. Namun selama ini kita tidak pernah melihat laporannya di DPRD,” kata Aherson. Karena tidak mengetahui secara detil bagaimana proses deposito dan perjanjian uang APBD, dewan meminta kepada Biro Keuangan untuk membuat laporan secara tertulis dan kemana uang itu disalurkan. Sebab deposito uang APBD sudah sering digaung gaungkan oleh media, namun belum bisa dibuktikan.

Selain itu, Dewan juga akan melakukan audiensi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) BI minggu depan. Tujuannya untuk mempertanyakan perjanjian dan keabsahan uang APBD di depositokan.

Sebab isu sebelumnya, keuntungan bunga deposito APBD diambil oleh pejabat. Namun hal itu sangat sulit dibuktikan. untuk itu, dewan akan menyisir deposito dengan
baik, supaya tidak ada lagi orang bermain dengan memanfaatkan uang APBD.

“Jika memang ada orang memanfaatkan uang APBD dengan cara di depositokan sangat sulit dibuktikan. Maka dari itu, kita akan meminta semua data bank tempat penyimpanan uang APBD, supaya bisa diambil langkah terbaik kedepan,” kata Aherson.

Sebelumnya Kabiro Keungan Pemprov Riau, Jonli mengakui bahwa bunga deposito keuangan dimasukkan ke kas daerah. Selain itu, berdasarkan Permendagri, uang APBD bisa disimpan menggunakan tabungan deposito, namun uang itu bisa diambil kapan waktu diperlukan.

“Uang APBD yang didepositokan sekarang sekitar Rp 3,1 dengan bunga 9 persen, maka perbulan dapat keuntungan sekitar Rp 150 miliar. keuntungan itu dijadikan penambah kas daerah,” aku Jonli saat hearing dengan Komisi E baru baru ini.***(alind)

1...2,4432,4442,445...3,053Halaman 2,444 dari 3,053
© Segmennews.com | PT. Radja Segmen Media