Pekanbaru (SegmenNews.com)- Pasca ditahannya Gubernur Riau non aktif Annas Maamun oleh KPK, banyak orang yang ingin menduduki jabatan Wakil Gubernur, jika nanti Plt Gubernur Arsyadjuliandi Rachman naik menjadi Gubernur definitif.

Isu beredar, untuk meraih kursi empuk nomor dua di provinsi itu, sudah banyak calon wakil tersebut melakukan lobi-lobi kepada berbagai pihak. Supaya nanti mendapat calon tunggal duduk menjadi wakil gubernur.

“Saya luruskan dan saya tegaskan, bahwa Gubernur Riau adalah Annas Maamun dan wakilnya Arsyadjuliandi Rahman. Namun sekarang pak Annas tidak bisa mengambil kebijakan, karena terkendala masalah hukum. Jadi jika ada orang berupaya mencari simpatisan melakukan lobi-lobi, maka tidak akan berguna,” tegas Suparman, Selasa (27/1).

Jika memang nanti, Annas Maamun ditetapkan tersangka oleh KPK, maka jabatan Wakil tidak akan lepas dari kader Partai Golkar. Meski sudah ada nama-nama yang berhembus akan duduk menjadi wakil gubernur dari berbagai partai, tidak akan mungkin.

Suparman menegaskan kembali, yang patut menjadi wakil gubernur adalah dirinya. Sebab berdasarkan Surat Keputusan (SK) DPP Golkar, urutan nomor satu waktu pencalonan Pemilihan Gubernur (Pilgub) dulu ada, Annas Maamun, kedua, Arsyadjuliandy Racmah, ketiga Suparman dan keempat Indra Gunawan.

Jadi jika berhalangan dari satu orang, maka akan digantikan oleh orang yang memiliki urutan berikutnya. Maka disampaikan kepada berbagai pihak yang berharap duduk menjadi wakil gubernur untuk dapat mengurungkan niat itu.

“Saya adalah orang berada dibawah Arsyadjuliandi. Jadi yang berhak untuk menjadi wakil adalah saya dan atau orang dibawah saya. Tidak mungkin akan dipilih orang lain untuk mengisi jabatan wakil jika Arsyad dilantik menjadi gubernur definitif,” ujar Suparman.

Didalam kondisi sekarang, dihimbau kepada berbagai pihak untuk memperkeruh suasana. Dengan memprokasi berbagai pihak dan bahkan berani menonjolkan diri bakal calon gubernur.

“Padahal sampai sekarang struktur Pemprov Riau masih lengkap. Yakni ada gubernur dan wakilnya. Selama belum ada penetapan tersangka, maka Annas tetap menjadi Gubernur Riau,” terng Suparman.***(alind)

Pekanbaru (SegmenNews.com)- Komisi C DPRD Riau, mengaku heran dengan penggunaan saham BUMD, PT Pengembangan Investasi Riau (PT PIR). Pasalnya saham yang ditanamkan ada dimana-mana. Sehingga dewan tidak mengetahui dimana saja saham itu ditanamkan.

Anggota Komisi C DPRD Riau, Husaimi Hamidi, mengatakan, ketika Komisi C hearing dengan BPR juga ada saham PT PIR disana. Saat hearing dengan BUMD PT RAL, saham PT PIR juga ada.

“Saya heran dengan PT PIR. Sahamnya ada dimana mana. Untuk itu, kita akan menjadwalkan pemanggilan PT PIR dalam waktu dekat ini,” kata Husaini dengan geleng geleng kepala, saat hearing dengan Direktur PT RAL, Teguh Triyanto, yang mengaku PIR juga menanamkan saham di PT RAL sebesar Rp 5 miliar, Senin (27/1)

Husaimi mengakui lagi, PT PIR sangat cerdik. Karena ia membuat lima anak perusahaan. Dan menanamkan saham di perusahaan daerah lainnya. Padahal yang dikelola merupakan uang APBD.

Husaimi menjelaskan, auditor tidak akan bisa mengaudit anak perusahaan. Sebab auditor hanya bisa mengaudit BUMD yang menggunakan uang APBD. Sedangkan anak perusahaan diartikan bukan menggunakan uang APBD. Hal ini sudah diatur dalam Perda BUMD sebelumnya.

Namun untuk menertibkan BUMD ini, DPRD akan membentuk Perda ‘Tatakelola aset dan BUMD. Maka perusahaan daerah tidak akan bisa membuat anak perusahaan. Jika membuat anak perusahaan, maka akan termasuk penggunaan uang APBD yang bisa diaudit.

“Perda ini akan kita sahkan tahun ini. Jika sudah disahkan, maka BUMD baru dapat ditertibkan,” ujar Husaimi.***(alind)