Jakarta(SegmenNews.com) – Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memutuskan tarif tenaga listrik triwulan III (Juli-September) Tahun 2024 tetap atau tidak mengalami perubahan.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jisman P. Hutajulu mengatakan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah untuk menjaga daya saing industri serta menjaga tingkat inflasi.

Sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2016 jo. Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 Tahun 2023, bahwa penyesuaian tarif tenaga listrik bagi 13 golongan pelanggan nonsubsidi dapat dilakukan setiap 3 bulan mengacu pada perubahan terhadap realisasi parameter ekonomi makro, yakni kurs, Indonesian Crude Price (ICP), inflasi, serta Harga Batu Bara Acuan (HBA).

“Berdasarkan empat parameter (kurs, ICP, inflasi dan HBA) seharusnya penyesuaian tarif tenaga listrik atau _tariff adjustment_ bagi 13 golongan pelanggan mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Namun untuk menjaga daya saing dan mengendalikan inflasi, Pemerintah memutuskan tarif listrik tetap atau tidak naik,” ujar Jisman di Jakarta, Jumat (28/6).

Sesuai regulasi tersebut, parameter ekonomi makro yang digunakan untuk Triwulan III Tahun 2024 adalah realisasi pada bulan Februari, Maret, dan April Tahun 2024, yaitu kurs sebesar Rp15.822,65/USD, ICP sebesar 83,83 USD/barrel, inflasi sebesar 0,38%, dan HBA sebesar 70 USD/ton sesuai kebijakan DMO Batubara.

Jisman juga menambahkan bahwa tarif tenaga listrik untuk 25 golongan pelanggan bersubsidi juga tidak mengalami kenaikan dan tetap mendapatkan subsidi listrik.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo memastikan perseroan terus melakukan langkah efisiensi serta menyajikan listrik andal dan berkualitas bagi seluruh pelanggan di tanah air.

“Kehadiran listrik sangat penting bagi pergerakan roda ekonomi. Kami terus memastikan pelanggan dapat terus memperoleh listrik yang andal dan berkualitas,” ujar Darmawan.

Selain itu, dalam upaya turut menjaga pasokan listrik yang andal guna menggerakkan perekonomian nasional, perseroan juga selalu aktif meningkatkan penjualan dan memberikan promo layanan ketenagalistrikan serta beragam insentif menarik bagi pelanggan.

“PLN berkomitmen mendukung penyediaan energi listrik yang andal dan terjangkau untuk menjaga tingkat inflasi dan daya saing industri. Di sisi lain PLN juga akan terus meningkatkan upaya efisiensi dan mengerek penjualan listrik,” pungkas Darmawan.***(rl)

Jayapura(SegmenNews.com)– PT PLN (Persero) melakukan pengelolaan dan pemanfaatan Fly Ash dan Bottom Ash (FABA) atau abu sisa proses pembakaran batu bara pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Holtekamp di Jayapura, Papua. Sepanjang tahun 2023 hingga Mei 2024, sebanyak 13.943 ton berhasil diolah menjadi bahan baku bangunan.

PLN mencatat FABA PLTU Holtekamp telah dimanfaatkan untuk membangun berbagai fasilitas umum di Jayapura. Di antaranya adalah untuk stabilisasi lahan dan _roadbase_ Papua Madani Boarding School Jayapura, Gereja GKI Kanaan Koya Barat, Gereja GKI Polimak, Masyarakat Kampung Koya Tengah RW 02, Danbekang Kodam XVII Jayapura serta beberapa lokasi lainnya.

Ketua Pusat Studi Teknik Sipil Universitas Cenderawasih, Petrus Bahtiar mengungkapkan telah merasakan sendiri manfaat FABA yang dikelola PLN. Pihaknya menggunakan 5 ribu _paving block_ berbahan FABA untuk membangun fasilitas jalan umum di Perumahan Puri Waena Lestari, Waena, Kota Jayapura sebagai bentuk pengabdian civitas akademika Universitas Cenderawasih kepada masyarakat.

Petrus juga mengatakan bahwa setelah dilakukan penelitian serta uji tekan kualitas _paving block_ berbahan dasar FABA jauh lebih ringan dan murah jika dibandingkan dengan batu bata pada umumnya.

“FABA ini karena berasal dari abu sisa pembakaran terlihatnya seperti limbah yang tidak bisa diolah, namun ternyata potensi pengolahan untuk meningkatkan nilai ekonomis itu terbuka lebar yang bisa dikolaborasikan dengan berbagai pihak. Kami mengucapkan terima kasih kepada PLN yang juga telah memberikan hasil FABA tersebut kepada kami semoga ke depan kerja sama yang sudah baik ini bisa terus berlanjut,” papar Petrus.

Pengurus Papua Madani Boarding School Jayapura, Qomary juga menyampaikan bahwa FABA dapat digunakan untuk menstabilisasi lahan yang ada di wilayah sekolah. Titik-titik yang mengalami penurunan ketinggian bisa terbantu dan menjadi lebih kuat dengan adanya timbunan FABA yang dicampur dengan material lain.

“Terima kasih PLN. Semoga kerja sama ini bisa terus berlanjut,” ucap Qomary.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo mengatakan, pemanfaatan FABA merupakan bukti nyata komitmen PLN dalam mengolah sisa pembakaran batu bara dari operasional pembangkit agar menjadi lebih bermanfaat. FABA kini menjadi katalis penggerak roda ekonomi masyarakat di sekitar PLTU.

“Kini seluruh pembangkit PLN menjadi episentrum perbaikan lingkungan, sosial dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga hadirnya pembangkit PLN tak hanya bisa menjadi sumber listrik tetapi juga mampu menggerakkan roda ekonomi di masyarakat,” kata Darmawan.

General Manager PLN Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat, Budiono menjelaskan, masyarakat di Jayapura mulai mengetahui manfaat FABA dan menggunakannya sebagai bahan campuran untuk bangunan. Hal ini diharapkan membuka lebih banyak peluang ekonomi baru di masyarakat.

“PLN terus mendorong upaya pemanfaatan FABA untuk diolah menjadi  _paving block_ batako, hingga bahan untuk stabilisasi lahan (_road base_) dengan bekerjasama dengan berbagai _stakeholder._ Kami juga membuka kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat yang ingin memanfaatkan FABA menjadi produk bernilai tinggi,” ungkap Budiono.

Budiono menjelaskan sebanyak 3.500 ton FABA yang berasal dari PLTU Holtekamp digunakan untuk lingkungan internal. Sementara untuk lingkungan eksternal seperti kelompok masyarakat dan instansi pemerintah FABA yang digunakan sebanyak 10.443 ton.

“Ke depannya, PLN akan berkolaborasi dengan beberapa stakeholder untuk memanfaatkan FABA PLTU Holtekamp di antaranya yaitu dengan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Papua untuk pembuatan rumah ikan, Universitas Cenderawasih dan Dinas Pertanian untuk pembuatan pupuk serta berbagai stakeholder lainnya,” tutup Budiono.***(rl)