Rohul(SegmenNews.com)- Polemik kebun Kemitraan pola Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA) PT Anugrah Niaga Sawitindo (ANS) dengan masyarakat Rokan IV Koto yang tergabung dalam Koperasi Anugerah Pakis (KAP), pasalnya Ketua KAP Palgunady, S.sos merasa pihak perusahaan tidak menepati perjanjian yang sudah dilakukan semenjak tahun 2009.

“Perusahaan semenjak tahun 2009 selalu berkilah dan hanya berjanji akan membangun segera perkebunan, tapi sampai sekarang tidak ada,” ujar Palgunady didampingi Kuasa Hukum KAP Indra Ramos, SHi kepada SegmenNews.com, Selasa 2 Juli 2024.

Kuasa Hukum KAP Indra Ramos menjelaskan pihak perusahaan PT ANS hanya beralibi dan mencari dalih, dikarenakan pada bulan November 2023 lalu, pihak PT ANS melalui Rapi Harahap meminta nama nama penerima kebun Plasma tersebut.

“Bulan November 2023 bertempat di sate kambing Desa Ngaso, Rapi Harahap sendiri yang meminta langsung nama nama penerima Plasma,” kata Ramos.

Selain itu, lanjut Ramos, PT ANS di wakili Rapi Harahap mengatakan tahun 2024 akan dibangun kebun dengan bertahap tahap, lahan yang kosong akan ditanami, lahan yang ditanami masyarakat akan diganti rugi dan lahan yang diambil perusahaan lain akan digugat.

“21 November 2023 ada kesepakatan dengan Dirut PT. ANS Andew Sitorus bahwa akan membangun kebun tahap awal minimal 50 hektare mulai Desember 2023. Karena belum juga dibangun sebagaimana kesepakatan pada 17 Maret 2024 Pengurus Koperasi mendatangi PT ANS namun Dirut tidak bersedia menemui,” ujar Ramos yang juga Ketua LBH Rokan Darussalam.

Masih kata Indra Ramos, tanggal 8 April 2024 koperasi bertemu dengan Humas PT. ANS diwakili Hugo, ia berjanji akan segera menyampaikan kepada Dirut sebagaimana janjinya.

Lalu, tanggal 29 April 2024 koperasi kembali bertemu dengan humas Hugo dan ada kesepakatan tertulis akan memulai pembangunan kebun namun hingga kini tidak terbukti.

Pihak koperasi sudah berulang-ulang kali mengundang pihak perusahaan namun tidak ada jawaban.

“Pihak koperasi merasa ditipu oleh perusahaan, masyarakat Pemandang dan Tanjung Medan sudah ditipu oleh perusahaan,”tutup Indra Ramos.

Ramos juga mempertanyakan pihak perusahaan meminta status clean and clear tanah koperasi, padahal menurutnya status lahan tersebut sudah terbit Izin Pengolahan Kayu (IPK) sejak tahun 2009, dan status lahan dari HPT sudah berubah ke Hak Pengelolaan Atas Tanah (HPL).

“Ini menjadi pertanyaan kami sudah memberikan status tanah sudah clear, dan sudah terbit HPL tapi hingga sekarang realiasasi hak koperasi tidak kunjung di laksanakan, pihak perusahaan terusa beralibi,”ujar Ramos.

Diberitakan sebelumnya, Manager Humas PT ANS Rafi Harahap ketika dikonfirmasi Segmennews.com, Sabtu 29 Juni 2024 mengatakan lahan yang diberikan koperasi terlah banyak dikuasai oleh masyarakat dan telah memberikan laporan Inventaris lahan kepada pengurus Koperasi.

“Iya, sekarang permasalahan lahan lahan yang diarahkan dulunya sama koperasi ke kita telah banyak dikuasai oleh masyarakat dan telah kita berikan laporan inventaris lahan kepada pengurus koperasi. Kami pun sering meminta wujud nyata dari koperasi atas lahan lahan yang telah dikuasai oleh masyarakat, aksi wujud dari pengurus dari sekarang tidak ada kami lihat,” tulisnya melalui sambungan WhatsApp.***(ar)

Pekanbaru(SegmenNews.com)- Perkara kebakaran rumah wartawan di Karo, Sumatera Utara yang menewaskan satu keluarga masih dalam pengusutan. Dewan Pers meminta Kapolri bersama Kapolda membentuk tim penyelidikan yang bersikap adil dan imparsial dalam mengusut kasus ini.

Ketua Dewan Pers Dr Ninik Rahayu, SH,MS dalam keterangan persnya yang diterima segmennews.com, Selasa 2 Juli 2024 mengatakan, kasus kebakaran rumah dan menewaskan Wartawan Tribratatv, Sempurna Pasaribu dan keluarganya diperlukan pembentukan tim investigasi bersama untuk melakukan pengusutan.

“Selain Kapolri, Dewan Pers meminta Panglima TNI dan Pangdam membentuk tim untuk mengusut kasus ini secara terbuka dan imparsial,” sebut Ninik.

Komnas HAM dan LPSK diharapkan ikut serta dalam tim untuk melakukan upaya investigasi dan memberikan perlindungan yang dianggap perlu kepada keluarga korban.

Sebelumnya, tim pencari fakta dari Komisi Keselamatan Jurnalis (KKJ) Sumut yang terdiri dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Medan, Ikatan Jurnalis Televisi (IJTI) Sumut, Pewarta Foto Indonesia (PFI) Medan, Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan telah melakukan verifikasi dan pendalaman kasus kebakaran tersebut.

Dari hasil investigasi ditemukan sejumlah
fakta, bahwa kasus kebakaran yang menewaskan 4 orang itu terjadi setelah korban memberitakan perjudian yang ada di Jalan Kapten Bom Ginting, Kelurahan Padang Mas, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatra Utara dan diduga kuat melibatkan oknum TNI.

“Dewan Pers sangat menyesalkan terjadinya kebakaran yang merenggut nyawa tersebut. Ada dua versi yang berbeda atas kejadian ini. Versi tim KKJ menyatakan adanya dugaan keterlibatan oknum TNI dan terkait dengan pemberitaan perjudian di rumah oknum TNI tersebut. Sedangkan versi lain menyebutkan, bahwa kebakaran itu lantaran ada ceceren bensin di rumah korban dan kemudian menyulut bara api. Kebetulan rumah korban memang berjualan bensin eceran,” ungkapnya.

Untuk itu, sangat diperlukan adanya tim investigasi bersama aparat dan juga unsur jurnalis atau KKJ. Kekerasan terhadap wartawan adalah pelanggaran hukum dan bertentangan dengan isi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Berdasarkan pemberitaan di pelbagai media, telah terjadi kebakaran di rumah
wartawan Tribrata TV, Sempurna Pasaribu, yang berlokasi di kawasan Nabung Surbakti, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatra Utara, pada tanggal 27 Juni 2024.

Kebarakan itu menewaskan empat orang, yakni Sempurna Pasaribu (47 tahun), Elfrida boru Ginting (48 tahun, istri Sempurna), Sudi Investasi Pasaribu (12
tahun, anak), dan Loin Situkur (cucu, 3 tahun).

“Secara khusus Dewan Pers mengimbau wartawan dan media agar bekerja secara
profesional dan memegang teguh Kode Etik Jurnalistik (KEJ) serta aturan lain yang terkait. Dewan Pers berharap peristiwa semacam ini tak lagi terjadi dan wartawan bisa menjalankan tugas jurnalistiknya dengan baik,” sampai Ninik mengakhiri.***(ran/rl)

Rohul(SegmenNews.com)- Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Diskopnakertrans) Rokan Hulu belum menerima laporan ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) perusahaan minyak Aserra Petrolindo Gemilang Westkampar Indonesia (APGWI) di Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu.

Pasalnya, Diskopnakertrans Rohul mengaku tidak mengetahui berapa jumlah pekerja, jumlah pekerja PKWT dan bagaimana K3 perusahaan tersebut.

Hal ini disampaikan Kabid Naker Rohul Maraganti Hasibuan ketika dikonfirmasi SegmenNews.com, Kamis 27 Juni 2024. Dikatakannya, pihaknya belum menerima tebusan tentang ketenagakerjaan dan K3 PT APGWI dari Disnakertrans Propinsi Riau.

“Kami belum menerima laporan ketenagakerjaan disana bagaimana PKWT nya, karyawan, kontrak dan sistem K3 nya, jika pihak perusahaan sudah melapor ke Disnakertrans Propinsi Riau kami bisa bersama sama meninjau langsung ke pihak perusahaan, ini kadang perusahaan tak ada melapor,” ujar Maraganti.

Lanjutnya, dengan informasi terjadinya kecelakaan kerja di perusahaan tersebut pihaknya tidak bisa meninjau dikarenakan belum adanya laporan ketenagakerjaan dan K3 PT APGWI.

Baca Juga: Friska Annisa Akui Kecelakaan Kerja di Areal PT.APGWI

“Perusahaan wajib memberikan Alat Pelindung Diri (APD) bagi karyawan, jika melanggar akan ada sanksinya, sebenarnya perusahaan harus ada pelaporan dari Disnakertrans Propinsi Riau dan tebusan kepada kami, kalau ada pelaporan baru bisa kami tinjau,” ujarnya.

Pihaknya juga menghimbau kepada perusahaan agar korban diberi perawatan, dan pekerja lainnya agar selalu menggunakan Alat Pelindung Diri (APD).

Tambahnya, sesuai prosedur perusahaan harus melaporkan K3 ke Disnakertrans Propinsi Riau selaku pengawasan bidang K3, dan tebusan ke Diskopnakertrans Rohul. Jika hal tersebut dipenuhi Disnakertrans Riau dan Diskopnakertrans Rohul dapat bersama sama meninjau ke lokasi perusahaan.

Sementara Humas PT APGWI Arbain ketika dikonfirmasi SegmenNews.com, Kamis 27 Juni 2024, tidak menjawab secara spesifik.”Bukan belum ada, jangan sok tau,” jawabnya singkat.

Anggi Dharma Antomy Humas PT APGWI ketika dikonfirmasi, Minggu 30 Juni 2024 sambungan WhatsApp belum menanggapi.***(rn)