Beranda blog Halaman 2598

10 Honorer K2 Kemenag Rohul Lulus CPNS, Berikut Daftarnya

Drs H Ahmad Supardi Hasibuan MA
Drs H Ahmad Supardi Hasibuan MA

Rokan Hulu (SegmenNews.com)- 10 orang pegawai honorer kategori dua (K2) dinyatakan lulus Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kab Rohul Tahun 2014, sesuai pengumuman yang disampaikan oleh Kementerian Pembinaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB).

Demikian disampaikan Kakan Kemenag Rohul Drs H Ahmad Supardi Hasibuan MA, didampingi Kepala Bagian Tata Usaha Drs H Zulkifli Syarif MPdI, dan Kepala Kepegawaian Yuhendra SE, Jumat (11/7/2014) bertempat di kantornya, Jalan Ikhlas Kompleks Perkantoran Pemerintah, Kota Pasir Pengaraian.

Dikatakannya, berdasarkan usulan dan data yang ada pada Kemenag Rohul, terdapat 32 orang pegawai honorer K2 yang memenuhi syarat untuk mengikuti tes CPNS beberapa waktu yang lalu, namun 2 orang diantaranya mengundurkan diri, sehingga tidak ikut tes. Dan dari 30 orang yang ikut test, Alhamdulillah lulus 10 orang.

Kesepuluh orang honorer K2 yang dinyatakan lulus tersebut adalah Siska Yuliani sebagai Guru MTsN Ujung batu; Fakhrur Razi sebagai pegawai KUA Rambah Samo; Irwandi sebagai petugas kebersihan Kemenag Rohul; Yurdan Hanapi sebagai Satpam MTsN Rambah.

Lulus juga, Hasnah sebagai guru MTsN Rambah; Faizal sebagai Satpam MTsN Rambah; Azwar sebagai pegawai KUA Kec Tambusai; Bastian sebagai guru MTsN Ujungbatu; Lily Nija Riyasni sebagai guru MTsN Dalu-Dalu; dan Amelia sebagai pegawai Administrasi MTsN Ujungbatu.

Kepada 10 honorer K2 yang dinyatakan lulus tersebut di atas, agar melakukan pemberkasan paling lambat tanggal 14 Juli 2014, yang meliputi SK honorer sejak dinyatakan sebagai pegawai honorer; Daftar Riwayat Hidup; Surat Pernyataan tanggungjawab mutlak sebagai pegawai honorer.

Selain itu, membuat Surat lamaran; Surat pernyataan dari atasan langsung; Surat pernyataan; foto copy ijarah/STTB yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; Pas foto dengan latar belakang warna merah ukuran 3×4 sebanyak 5 lembar; Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK); Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari Puskesmas; Surat Keterangan tidak menkonsumsi NARKOBA, dan lain sebagainya.

Kesemua persyaratan tersebut agar diserahkan kepada Kantor Kemenag Rohul paling lambat tanggal 14 Juli 2014 jam kerja dan tanpa dipungut biaya. Bagi yang tidak melengkapi, maka dianggap mengu ndurkan diri. Berkas tersebut akan diantar langsung ke Kanwil Kemenag Riau, untuk diteruskan ke Jakarta.***(r4n)

Kabid PLN Disperindag Riau: Jaksa dan BPK Silahkan Periksa Kami

stop korupsiPekanbaru (SegmenNews.com)- Terkait dugaan mark up dan fiktif anggaran sebesar 4,7 Miliar Disperindag Provinsi Riau. Kabid Perdagangan Luar Negeri (PLN) dinas perindustrian perdagangan (Disperindag) Provinsi Riau, Agung P Mandahu ST MT menantang pihak kejaksaan dan Badan Pemeriksa Keuangan melakukan pemeriksaan.

Diakuinya kepada segmennews.com bahwa dana sebesar Rp 324.310.000 untuk 4 kegiatan di luar negeri seperti, Cina, Korea, Filipina dan di afrika selatan yang tidak terlaksana. Dana yang di gunakan hanya 61 persen dan sisanya sudah dikembalikan.

Terkait dugaan mark up tersebut pihaknya juga sudah diperiksa penyidik Polda Riau.

“Ya, Saya memang sudah di periksa oleh Polda Riau. Silahkan saja jika pihak kejaksaan, Badan Pemeriksa Keuangan ingin periksa kami. Tak masalah bagi saya,” tantang Agung.***(chir)

Pihak Hukum Diminta Usut Dugaan Mark Up Rp4,7 miliar Disperindag Riau

korupsi2Pekanbaru (SegmenNews.com)– Penegak hukum diminta mengusut tuntas dugaan mark up dan fiktif anggaran di bidang perdagangan luar negeri dinas perindustrian dan perdagangan Provinsi Riau senilai Rp 4,7 Miliar.

Dimana anggaran Rp 4,7 Miliar tersebut diantara nya biaya sewa gedung kantor sebesar Rp 100 juta, Sewa sarana mobilitas udara Rp 177.254.000. Biaya perjalanan dinas Luar Negeri sebesar Rp 376.380.000, Perjalanan luar daerah Rp 114.500.000, Serta laporan peningkatan luar negeri daerah sebesar Rp 324.310.000.

Hal ini dikatakan, LSM FPPI Haryanto, Jumat (11/7/14). Dalam anggaran tersebut juga ada keanehan, pasalnya, biaya sewa gedung kantor sebesar Rp 100 juta. Padahal, jika dilihat rata – rata sewa ruko di pekanbaru hanya sekitar Rp 40 jutaan saja itupun letak nya di tengah kota.

Selain itu, biaya perjalanan dinas luar daerah di duga tumpang tindih, Karena biaya perjalanan dinas luar daerah tertera Rp 114.500.000, Dan item diklat teknis fungsional aparatur daerah sebesar Rp 161.000.000.

“Kami meminta aparat penegak hukum untuk mengusut dugaan fiktif dan mark up anggaran di bidang Perdagangan Luar Negeri, Dinas perindustrian perdagangan Provinsi Riau,” tegasnya.***(Achir)

Soal Blok Siak, Pemprov Riau Harus Gerak Cepat

blokPekanbaru (SegmenNews.com)- Hingga saat ini pemerintah Provinsi Riau masih gamang dan tak kunjung menjelaskan status pengelolaan Blok Siak. Apakah Pemprov melalui BUMD turut ambil bagian atau tidak. Padahal dengan pengelolaan tahun ke depan, Riau dirasa perlu mengesa pengalih tangan blok tersebut.

Seperti yang disampaikan Rektor Universitas Islam Riau (UIR), Prof. Dr. Detri Karya, SE. MA, Menurutnya pemerintah daerah maupun provinsi meski bergerak cepat untuk kembali mengoperasionalkan blok yang telah dikelola Chevron sejak 1963 saat masih bernama PT California Texas Indonesia.

“Ini soal perjuangan, memperjuangkan aset daerah, karena Blok Siak merupakan sumber dana baru yang sangat penting bagi pembangunan Riau,” ujarnya di ruang kerja Jumat (11/07/2014).

Hal tersebut bukan tanpa alasan. Detri Karya menilai kendati pertumbuhan ekonomi Riau tinggi, namun dari segi infrastruktur masih kalah jauh dengan provinsi lainnya. “Tidak usah jauh jauh, dibandingkan Sumatera Barat (Sumbar) infrastruktur kita masih tertinggal,” ujarnya.

Selain itu dirinya menilai Riau Petrolium sebagai salah satu BUMD dirasa telah masuk secara kualifikasi untuk turut serta mengelola Blok Siak. “Seperti Riau Petrolium, tidak ada masalah untuk mengelolanya,” ujarnya.

Saat ditanya mengenai anggapan yang pesimis blok Siak bakal baik jika dikelola oleh pemerintah, Detri tidak mempersoalkan. “Kan di situ tantangannya. Jika nantinya dalam jangka pendek produksi minyak turun hal yang wajar. Namun bukan berarti Riau sebagai tuan rumah takut mengelolanya. Karena pengelolaan blok Siak untuk jangka panjang, untuk hajat hidup orang banyak. Itu yang harus diperjuangkan,” sebutnya.

Pada waktu di kelola Chevron Blok Siak mampu memproduksi sebanyak 1600 barel hingga 2000 barel per hari.

Sehingga menurutnya Blok Siak yang saat ini telah dipegang pertamina mesti turut serta mengajak pemerintah daerah melalui BUMD yang ada. “Karena dengan adanya Blok Siak, bisa menjadi sumber dana baru bagi daerah, sehingga nantinya bisa menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk percepatan pembangunan,” sebutnya.

Seperti yang diketahui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyerahkan sepenuhnya hak Particpating Interest (PI) Badan
Usaha Milik Daerah kepada PT Pertamina. Dalam upaya mengelola Blok Minyak dan Gas Bumi (Migas) Siak, Provinsi Riau, usai berakhirnya masa kontrak PT Chevron.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menyerahkan
Surat Keputusan (SK) pengelolaan Blok Siak, Riau kepada Pertamina. Dengan diserahkannya SK tersebut, maka kerja sama pengelolaan Blok Siak oleh Pertamina dengan BUMD, Riau bisa dilakukan secepatnya.***(bertuah)

 

BLH: Hampir Semua Rumah Sakit di Pekanbaru Lakukan Pelanggaran Limbah

rsPekanbaru (SegmenNews.com)- Hampir semua rumah sakit (RS) yang ada di Pekanbaru belum melakukan pengolahan limbah dengan baik. Hal ini diungkapkan Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Pekanbaru Zulfikri kepada wartawan, Jum’at (11/7/2014).

Hingga saat ini, BLH Pekanbaru mengakui jika Izin Pengolahan Air Limbah dari Rumah Sakit (RS) di Pekanbaru masih sangat minim.

“Ya, hampir semua Rumah Sakit di Pekanbaru melakukan pelanggaran terhadap pengolaan Air Limbah dari rumah sakitnya,” ujarnya.

Sesuai peraturan, seluruh RS diwajibkan mengelola sampah medis hingga tidak berdampak pada lingkungan. Tapi kenyataannya, hampir semua RS di Pekanbaru ini tidak melakukan pengolaan limbahnya dengan benar. Mereka juga tidak memfungsikan inceneratot limbah medis yang ada.

“BLH sudah memberikan teguran langung kepada pihak rumah sakit melalui surat teguran. Belum sampai pada sanksi, baru kita berikan teguran,” tandasnya.

Zulfikri tidak bisa merinci RS dan hotel apa saja yang melakukan pengolahan limbah cairnya. “Yang jelas, jika sengaja melakukan pelanggaran akan dikanakan sanksi sesuai undang-undang,” tandasnya.***(ran/bertuah)

Walikota Kecewa, DKP di Deadline Seminggu Benahi TPA Sistem Sanitary Landfill

Walikota Pekanbaru, Firdaus MT kembali tinjau Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah di Muara Fajar
Walikota Pekanbaru, Firdaus MT kembali tinjau Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah di Muara Fajar

Pekanbaru (SegmenNews.com)- Walikota Pekanbaru, Firdaus MT kembali tinjau Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah di Muara Fajar, Jumat (11/7/14).

Kedatangan Walikota itu didampingi sejumlah pejabat, diantaranya, Asisten III Setko, Azwan, Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP), Zulkifli, Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, Azmi dan Kepala Dinas Bina Marga, Dadang eko Purnomo.

Dalam kunjungan itu, Walikota kembali terlihat kecewa melihat pengelolaan TPA. Pasalnya, di beberapa titik, masih ada pengelolaan yang diluar dari sistem yang seharusnya dilakukan, yaitu sanitary landfill. Menurutnya, yang dilakukan pihak TPA masih sistem open dumping.

Alhasil, truk-truk pengangkut sampah membongkar bawaannya di pinggiran TPA. Padahal yang diinginkan Walikota, truk tersebut dapat masuk ke dalam TPA langsung. Sehingga traktor dan escavator tinggal meratakan sampah di bagian tengah.

Kondisi itu membuat Walikota kembali memperingatkan petugas TPA serta Kepala DKP Pekanbaru. Dia kembali memberi waktu seminggu agar titik yang masih menerapkan open dumping segera dikelola secara saniary landfill. Dia juga menginstruksikan agar segera dibuka akses truk pengangkut agar bisa membuang sampahnya di bagian tengah TPA.

Ditanyai wartawan, Walikota mengakui dibanding kunjungannya sebulan lalu, memang kondisi TPA mulai tampak perubahan. Diantaranya, ada sel-sel yang sudah diberi tanda. Hanya saja, perkembangannya belum sempurna sesuai dengan harapan Walikota.

“Cara kerjanya masih kurang benar. Masih ada yang menerapkan open dumping. Karena itu DKP, Dinas Bina Marga dan Dinas Cipta Karya diminta memperbaikinya,” ungkap Walikota. Jika mereka belum bekerja sesuai dengan instruksi, maka Walikota akan memberikan sanksi.

Sementara itu, Kepala DKP Pekanbaru, Zulkifli menegaskan bahwa kehadiran Walikota bukanlah inspeksi mendadak (Sidak). Melainkan atas dasar informasi yang ia berikan sehari sebelumnya.

Dia juga menegaskan, bahwa DKP dan dinas terkait sudah berupaya melakukan instruksi Walikota beberapa waktu lalu. Diantaranya, meratakan sampah yang menumpuk di TPA. Sementara, untuk pembuatan jalan sebagai akses truk masuk ke tengah TPA, diakuinya masih perlu persiapan. Karena anggarannya belum ada. Menurutnya, jalan itu akan dihitung anggaranya oleh Dinas Bina Marga.

Menurutnya, DKP, Bina Marga dan Cipta Karya bisa melaksanakan instruksi Walikota. Hanya saja membutuhkan waktu. Keterbatasan anggaran juga disampaikan dia. Terutama Dinas Bina Marga yang masih menggunakan dana operasional untuk membuat akses sementara truk ke tengah TPA.

Ditanya tentang batas waktu seminggu yang diberikan Walikota, Zulkifli mengaku mampu. Terutama untuk meratakan sisi kanan TPA dengan menerapkan sistem sanitary landfill.***(chir)

Polda Riau Minta Timses Tak Terprovokasi Quick Count

capres2Pekanbaru (SegmenNews.com)- Jajaran polda Riau melakukan pengamanan pemilihan presiden (Pilpres) agar tidak terjadi tindak kecurangan. Maka setiap TPS di jaga oleh Anggota dari Dit Sabhara Polda Riau.

Hal ini di ungkapkan Kabid Humas Polda Riau AKBP Guntur Aryo Tejo kepada SegmenNews.com saat di temui di ruangan nya, Jum’at (11/7/14)

“Pengamanan pilpres di daerah Riau cukup kondusif sampai saat ini dan di harapkan sampai pengumuman presiden aman dan terkendali,” ujar kabid humas

“Kita akan terus lakukan pengamanan dari mulai di TPS sampai penghitungan suara di KPU agar tidak terjadi kecurangan dalam pilpres 2014 ini, dan di himbau kepada tim sukses kedua pasangan untuk tidak terprovokasi dengan hasil hitung cepat (Quick Qount) karna itu belum sepenuhnya sah dari KPU. Dan kita tunggu saja hasil dari KPU tanggal 22 Juli nanti,”.***(Chir)

Promosi Wisata, Film Dokumenter Sejarah Siak Ditayang di TV Swasta

Patung sejarah Raja dan para datuk sedang rapat disalah satu ruangan Istana Siak (net)
Patung sejarah Raja dan para datuk sedang rapat disalah satu ruangan Istana Siak (net)

Siak (SegmenNews.com)- Dalam pembuatan film dokumenter sejarah Istana kerajaan Siak, Pemerintah kabupaten Siak bekerjasama dengan kru yang didatangkan dari Jakarta. Sementer tim kreatif pembuatan melalui pembina sanggar teather tahta siak.

Pembuatan film tersebut akan di matangkan dan dikerjakan secara profesional. Bakat anak asli Siak yang akan memerankan perjalanan sejarah Istana Siak akan di gali. Dikesempatan audisi aktor dalam pembuatan film ini bisa dipergunakan oleh anak Siak untuk menyalurkan bakat mereka dalam perfilman.

“Audisi yang baru digelar ini saja sudah mampu terlihat bakat bakat mereka sudah termasuk bagus apalagi nanti juga sudah dilakukan pengasahan bakat dan latihan rutin,” papar Pembina Teater trahta Siak, Juanda.

Sementara itu, Kepala bidang pengembangan dan promosi dinas pariwisata dan olahraga, Yoserizal mengatakan pembuatan film dokumenter sejarah Istana Siak tersebut sudah direncanakan jauh-jauh hari. Dia berharap proses pembuatan film tersebut berjalan lancar dan sukses.

Sebab, berbagai persiapan, baik kerajinan tangan, kuliner dipersiapkan sebagai upaya tekad Pemda untuk mempromosikan wisata Siak. Tak hanya itu, agar sejarah kerajaan Istana Siak dikenal oleh seluruh Indonesia. Film dokumenter tersebut akan ditayangkan di salah satu televisi swasta.

“Sebagai Promosi wisata Siak, film dokumenter sejarah kerajaan istana Siak akan di tayang di salahsatu televisi swasta,” jelasnya.***(rinto)

Dispora Buat Film Dokumenter Sejarah Kerajaan Siak

Istana Siak (net)
Istana Siak (net)

Siak (SegmenNews.com)- Pemerintah Kabupaten Siak akan membuat sebuah film dokumenter tentang perjalanan sejarah kerajaan Siak, film tersebut juga bakal ditayangkan di televisi swasta dan akan ditonton seluruh rakyat Indonesia sebagai salah satu sejarah di Negeri Melayu di Riau.

Untuk proses pembuatan film tersebut, terlebih dahulu, Dinas Pariwisata dan Olah Raga tengah menyelenggarakan audisi pemilihan bakat anak siak yang mampu membawakan film sejarah kerajaan Siak. Proses audisi dilaksanakan dua hari mulai hari ini, Kamis tanggal 10 hingga 11 Juli 2014 bertempat di aula Dispora Siak.

Dikatakan Kepala bidang pengembangan dan promosi dinas pariwisata dan olah raga, Yoserizal bahwa pembutan film dokumenter sejarah kerajaan Siak tersebut sebagai promosi untuk menarik wisatawan berkunjung ke siak.

Lanjutnya, film tersebut dibuat bentuk CD Player, yang nantinya akan dipertontonkan kepada wisatawan di bioskop yang tersedia di samping istana siak.

“Ya, film itu akan ditonton oleh wisatawan yang berkunjung ke siak. Ini salah upaya promosi, selain mereka bisa menikmati keindahan istana Siak, para wisatawan juga bisa menyaksikan perjalanan sejarah Istana Siak, CDnya juga akan diberikan sebagai souvenir,” imbuhnya.(Baca: Film Sejarah Siak Ditayang di TV Swasta).***(rinto)

2015 Pelabuhan KIT Dibangun, Walikota Minta Pelabuhan Barang Dibenahi

Walikota Pekanbaru, Firdaus ST MT Datuk Bandar Setia Amanah, Kamis (10/7/14), meninjau keberadaan beberapa pelabuhan di Pekanbaru. (foto humas)
Walikota Pekanbaru, Firdaus ST MT Datuk Bandar Setia Amanah, Kamis (10/7/14), meninjau keberadaan beberapa pelabuhan di Pekanbaru. (foto humas)

Pekanbaru (SegmenNews.com)- Walikota Pekanbaru, Firdaus ST MT Datuk Bandar Setia Amanah, Kamis (10/7/14), meninjau keberadaan beberapa pelabuhan yang ada di kota Pekanbaru. Tujuannya untuk melakukan inventarisir, penataan dan perapian pelabuhan yang sudah ada termasuk pelabuhan rakyat.

Kunjungan pertama Wako melihat keberadaan Pelabuhan PT Bandar Teguh Abadi, berlokasi di daerah Teluk Lembu Sei Duku, pelabuhan kedua milik PT Radic Wibawa Perkasa, di Jalan Sembilang ujung no 1.

“Dalam rangka menginventarisir aktifitas pelabuhan di Pekanbaru sebagai data awal untuk pembangunan pelabuhan di Kawasan Industri Tenayan,” ujar Walikota kepada wartawan yang ikut dalam rombongan tersebut.

Menurut Walikota, nantinya pelabuhan-pelabuhan kontener ini akan kumpulkan menjadi satu di pelabuhan yang permanen pada lokasi Kawasan Industri Tenayan (KIT).

Namun sebelum lahan KIT terealisasi, pelabuhan yang ada saat ini perlu dirapikan, karena ini menjadi super bloknya Meranti Pandak sehingga perlu di perbaiki juga agar tidak serabutan. Makanya Walikota meminta pemilik dari pelabuhan Radic untuk merapikan pelabuhannya saat ini.

“Saat ini pelabuhan ini masih darurat. Ini pelabuhan yang bekerjasam antara pemko dan Radic, maka kita mintakan di bangun dan dibenahi,” ulas Walikota.

Berbicara realisasi KIT sejauh ini Firdaus menjelaskan, tahun ini sudah memasuki study kelayakan dan rencana induk master plan, dan tahun 2015-2016 masuk bangunan fisik. Sehingga pelabuhan yang tercecer ini akan segera tertampung di KIT

Walikota menegaskan bahwa nantinya setelah pelabuhan induk sudah rampung maka seluruh pelabuhan yang ada akan di pusatkan di Pelabuhan induk tersebut.

“Sekarang belum bisa kita pindahkan karena kita belum memliki fasilitas untuk itu. Kalau sudah tuntas pembangunan pelabuhan induk nantinya, barulah semuanya kita tempatkan semuanya di sana, sementara pelabuhan induk belum rampung, maka kita minta pelabuhan yang ada untuk dibenahi dan dirapikan oleh para pemilik atau pengelolanya,” papar Walikota lagi.

Ditambahkan Walikota bahwa Pemko akan berkoordinasi dengan Kementrian Perhubungan untuk menyediakan segala kebutuhan fasilitas perhubungan.

Direktur Radic Wibawa Perkasa, Heppy Triana Eriza, saat di mintai tanggapannya mengakui siap menata pelabuhan miliknya.

“Kita dengan Dishub akan membangun dermaga rencananya habis lebaran,” ujarnya singkat.

Pelabuhan ini dihibah pakaikan dari Chevron Pacifik Indonesia (PCI) ke Pemko selama 20 tahun, sekarang sudah memasuki tahun ke 12.***(chir)