Pekanbaru(SegmenNews.com)- Komisi III DPRD Provinsi Riau menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait pengisian jabatan pada PT Bank Riau Kepri Syariah (BRK) Syariah, di Ruang Rapat Komisi III DPRD Provinsi Riau, Kamis (11/12/2025).

Dalam rapat tersebut, Plt. Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Riau Bobby Rachmat memaparkan tugas serta mekanisme seleksi calon direksi dan komisaris.

Ia menjelaskan bahwa terdapat tiga aspek utama yang menjadi dasar penilaian yaitu Aspek Integritas, melihat rekam ejak calon, Aspek Kompetensi menilai cemampuan dan pengalaman profesional dan Aspek Keuangan memverifikasi latar belakang alon serta memastikan tidak pernah terjadi pelanggaran di bidang keuangan.

Pit. Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Riau Bobby Rachmat, menyampaikan bahwa sebagian calon sudah dievaluasi, sementara beberapa lainnya masih melengkapi berkas sebelum disampaikan ke OJK.

Ketua Komisi III DPRD Provinsi Riau Edi Basri, menegaskan bahwa kelolosan calon harus berdasarkan aturan yang memperbolehkan pengisian jabatan hanya oleh pihak ASN atau BRK Syariah.

Ia berharap setiap permasalahan dapat diselesaikan satu per satu agar proses berjalan maksimal. Edi juga menyampaikan bahwa DPRD telah membentuk Pansus Optimalisasi PAD, sehingga dalam pemilihan direksi maupun komisaris sebaiknya langsung menunjuk figur profesional, bukan pihak yang hanya mencobacoba.

Anggota Komisi III DPRD Provinsi Riau Abdullah, menambahkan bahwa tidak masalah apabila beberapa proses perlu diulang selama sebelumnya tidak berjalan sesuai prosedur. Ia meminta adanya penegasan mengenai apa yang menjadi prioritas dan meminta ditunjukkan hasil RUPS terkait pengisian jabatan tersebut.

Pit. Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Riau Bobby Rachmat, kemudian menjelaskan kronologis proses seleksi. Menurutnya, Panitia Seleksi telah menyampaikan hasil penilaian calon untuk posisi Komisaris Utama, Komisaris Independen, Direktur Dana, dan Direktur Operasional, dan keputusan tersebut selanjutnya ditetapkan melalui RUPS.

Menanggapi hal tersebut, Abdullah menyebut bahwa jika proses yang dilakukan tidak sesuai ketentuan, maka hal itu telah melanggar PP Nomor 54 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 27 Tahun 2018, yang mengatur bahwa minimal pejabat setara Eselon II harus menjadi dasar pengambilan keputusan.

Ketua Komisi III DPRD Provinsi Riau, Edi Basri, menutup pembahasan dengan menegaskan bahwa apabila terbukti terdapat pelanggaran aturan, maka tidak perlu ada perdebatan lebih panjang. Ia menilai hal tersebut sudah jelas berdasarkan regulasi yang berlaku. Edi mendorong agar pengisian kekosongan jabatan di BRK Syariah dapat dipercepat tanpa menyalahi ketentuan.

Untuk diiketahui, rapat dipimpin oleh Ketua Komisi III DPRD Provinsi Riau Edi Basri, didampingi Anggota Komisi III DPRD Provinsi Riau, Abdullah.***(adv)

Pekanbaru(SegmenNews.com)- Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Riau Pembahasan Optimalisasi Pendapatan Daerah (OPD) Abdullah menghadiri kegiatan Bisnis Indonesia Economic Outlook (BIEO) 2026.

Kegiatan ini menjadi forum strategis bagi para pemangku kebijakan, pelaku usaha, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya untuk membedah kondisi perekonomian Riau menjelang penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

BIEO 2026 Pekanbaru merupakan bagian dari rangkaian BIG Conference 2025 yang diselenggarakan serentak di 10 kota besar di Indonesia. Mengusung tema regional “Dilema Fiskal Riau 2026: Peluang, Risiko, dan Strategi Pertumbuhan Berkelanjutan”, forum ini secara khusus mengulas tantangan fiskal yang dihadapi Provinsi Riau di tengah dinamika ekonomi nasional dan global yang terus berubah.

Dalam forum tersebut, berbagai isu strategis menjadi sorotan utama, mulai dari penyesuaian skema Transfer ke Daerah (TKD), tren penurunan penerimaan dari sektor minyak dan gas (migas), hingga kebutuhan merumuskan strategi pembiayaan yang lebih adaptif dan berkelanjutan. Diskusi berlangsung intens, mengingat APBD 2026 dipandang sebagai instrumen penting dalam menjaga stabilitas fiskal sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau dalam paparannya menyampaikan bahwa Riau saat ini menghadapi tantangan struktural yang tidak ringan. Penurunan pendapatan dari sektor migas, yang selama ini menjadi salah satu tulang punggung fiskal daerah, mengharuskan pemerintah daerah untuk lebih serius melakukan diversifikasi sumber pendapatan.

Selain itu, ketergantungan yang masih tinggi terhadap transfer dari pemerintah pusat dinilai menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diatasi melalui optimalisasi potensi pendapatan asli daerah (PAD). Meski demikian, Bappeda menegaskan bahwa peluang pembangunan di Riau tetap terbuka lebar.

Sejumlah sektor strategis dinilai berpotensi menjadi motor penggerak ekonomi daerah ke depan. Di antaranya adalah sektor perkebunan sawit melalui penguatan hilirisasi, pengembangan energi terbarukan, percepatan digitalisasi layanan publik, serta pemberdayaan dan penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dengan kebijakan yang tepat, sektor-sektor tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah ekonomi sekaligus membuka lapangan kerja baru.

Sementara itu, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Riau Masuri, dalam sesi diskusi menekankan pentingnya peningkatan daya saing investasi di Provinsi Riau. Ia menilai iklim usaha yang kondusif menjadi kunci utama dalam menarik investasi baru dan mempertahankan investor yang sudah ada.

Menurut Masuri, peran perangkat daerah sangat krusial dalam menciptakan kepastian berusaha, khususnya melalui penyederhanaan perizinan, kejelasan regulasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Ia juga mendorong agar pemerintah daerah dan DPRD dapat terus bersinergi dengan dunia usaha dalam merumuskan kebijakan yang progresif dan berpihak pada pertumbuhan ekonomi.

BIEO 2026 Pekanbaru juga terhubung dengan Zoom Conference nasional yang menghadirkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Zulkifli Hasan sebagai narasumber utama. Dalam paparannya, Menko Perekonomian menyampaikan gambaran umum kondisi ekonomi nasional serta arah kebijakan pemerintah pusat dalam menghadapi tantangan global, termasuk isu ketahanan pangan, energi, dan stabilitas fiskal.

Ia menekankan pentingnya peran daerah dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional, terutama melalui optimalisasi potensi lokal dan peningkatan daya saing regional. Paparan nasional tersebut menjadi referensi penting bagi peserta forum dalam membaca posisi Riau di tengah dinamika ekonomi nasional.

Pada diskusi tingkat daerah, para pelaku usaha, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya membahas tren pertumbuhan ekonomi Riau yang saat ini tercatat berada di tiga besar di Sumatera. Capaian tersebut dinilai positif, namun tetap membutuhkan penguatan kebijakan agar pertumbuhan ekonomi dapat terus berkelanjutan dan inklusif.

Sejumlah masukan strategis disampaikan peserta diskusi, di antaranya terkait percepatan perizinan investasi, penguatan hilirisasi industri berbasis sumber daya alam, penyediaan perumahan yang terjangkau, penguatan sektor pangan, serta kebutuhan peningkatan konsumsi dan pasokan listrik untuk mendukung aktivitas industri dan masyarakat.

Menanggapi berbagai dinamika dan masukan tersebut, Ketua Pansus OPD DPRD Provinsi Riau Abdullah menegaskan, kolaborasi seluruh pihak menjadi kunci utama dalam merespons tantangan fiskal dan ekonomi yang dihadapi daerah. Ia menilai forum seperti BIEO 2026 sangat penting sebagai ruang dialog objektif untuk membaca tren ekonomi dan merumuskan kebijakan yang tepat sasaran.***(adv)