Dorong Inklusi Keuangan, BRK Syariah Fasilitasi UMKM “Kampong Ramadan Kite” dengan QRIS

Ekbis

Penulis

Rabu, 25 Februari 2026

Dorong Inklusi Keuangan, BRK Syariah Fasilitasi UMKM “Kampong Ramadan Kite” dengan QRIS

Pekanbaru(SegmenNews.com)- PT Bank Riau Kepri Syariah (BRK Syariah) terus mendorong inklusi keuangan di daerah dengan memfasilitasi pelaku UMKM “Kampong Ramadan Kite” menggunakan sistem pembayaran digital Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) selama Ramadan.

Langkah ini dilakukan untuk mempermudah transaksi antara pedagang dan pembeli, sekaligus memperluas akses layanan keuangan syariah bagi pelaku usaha kecil. Melalui penggunaan QRIS, transaksi menjadi lebih praktis, aman, dan tercatat secara digital.

Pemimpin Divisi Dana dan Digital Banking BRK Syariah, Edi Wardana menyampaikan bahwa pemanfaatan QRIS di kalangan pedagang takjil merupakan bagian dari komitmen perseroan dalam mendukung transformasi digital UMKM. Menurutnya, momentum Ramadan menjadi waktu yang tepat untuk memperkenalkan sistem pembayaran non-tunai karena tingginya aktivitas jual beli.

“Melalui QRIS, pelaku UMKM tidak lagi bergantung sepenuhnya pada uang tunai. Transaksi lebih cepat, risiko uang palsu dapat dihindari, dan pencatatan keuangan menjadi lebih rapi,” ujar Edi Wardana, Rabu (25/2/2026).

Selain menyediakan fasilitas QRIS, BRK Syariah juga memberikan edukasi singkat kepada para pedagang mengenai cara penggunaan, manfaat, serta pentingnya literasi keuangan syariah. Edukasi tersebut merupakan bagian dari program GERAK (Gebyar Ramadhan Keuangan) Syariah) yang digelar selama bulan suci Ramadan, sebagai upaya meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku UMKM terhadap produk dan layanan keuangan syariah, pengelolaan keuangan usaha, serta pemanfaatan transaksi digital secara aman dan sesuai prinsip syariah.

Sejumlah pedagang takjil mengaku terbantu dengan kehadiran QRIS. Mereka menilai pembayaran digital memudahkan pembeli yang tidak membawa uang tunai, sekaligus meningkatkan potensi penjualan.

“Sekarang mencari uang pecahan itu susah, jadi kalau pembayaran pakai QRIS lebih praktis, tidak perlu menyediakan uang kembalian. Rata-rata pembeli menggunakan QRIS untuk pembayaran. Ini sangat membantu kami pedagang juga, untuk mempercepat proses transaksi,” kata Tika, pedagang kue basah di area “Kampong Ramadan Kite” BRK Syariah.

Program ini menjadi bagian dari upaya BRK Syariah dalam memperluas inklusi keuangan di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau, khususnya bagi sektor UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah.

Melalui digitalisasi transaksi, BRK Syariah berharap pelaku UMKM semakin naik kelas, memiliki akses ke layanan perbankan, serta mampu mengembangkan usahanya secara berkelanjutan.***(rls)

Bahas Isu Strategis, Dinkes Bengkalis Gelar Forum PD Renja 2027

Bengkalis
Kesehatan

Penulis

Imam R

Rabu, 25 Februari 2026

Bengkalis(SegmenNews.com)- Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis menggelar Forum Perangkat Daerah dalam rangka pembahasan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Tahun 2027. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Kantor Dinkes Bengkalis, Jalan Pertanian, Selasa, 24 Februari 2026 dan dihadiri sejumlah pemangku kepentingan lintas sektor.

Tampak hadir Staf Ahli Bupati Bengkalis, Johansyah Syafri, Ketua Komisi IV DPRD Bengkalis Irmi Syakip Arsalan, serta Anggota Komisi IV DPRD Bengkalis H. Muhammad Isa Selamat. Kemudian, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinkes Bengkalis Ermanto, para kepala bidang (Kabid), UPT Puskesmas, perwakilan PMI, serta perangkat daerah terkait.

Dalam arahannya, Johansyah Syafri menekankan agar penyusunan Renja 2027 benar-benar mempertimbangkan kondisi keuangan daerah, khususnya terkait belanja pegawai, belanja operasional (overhead), serta prioritas program unggulan daerah.

Ia berharap rancangan Renja mampu mengakomodasi visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis, termasuk program strategis pembangunan Rumah Sakit Pratama di Bukit Batu sebagai salah satu upaya peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat.

“Kita berharap program unggulan Pemkab Bengkalis menjadi prioritas, sejalan dengan visi misi kepala daerah untuk mewujudkan Kabupaten Bengkalis yang unggul,” ujarnya.

Sementara itu, Plt Kepala Dinkes Bengkalis, Ermanto, meminta dukungan dan masukan dari seluruh peserta forum terhadap sejumlah isu kesehatan yang masih menjadi tantangan, di antaranya penanganan kasus bayi baru lahir serta upaya menekan angka kematian ibu dan bayi.

“Kami mohon saran dan masukan terhadap isu-isu kesehatan yang menjadi tantangan Dinas Kesehatan, khususnya dalam menangani kasus bayi baru lahir dan menekan angka kematian,” ungkapnya.

Ermanto menegaskan, pihaknya akan terus berkomitmen memberikan pelayanan kesehatan yang optimal kepada masyarakat melalui penguatan program promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

Ketua Komisi IV DPRD Bengkalis, Irmi Syakip Arsalan, menyoroti pentingnya peran Dinkes dalam percepatan penanganan stunting. Ia juga mendorong agar program Makanan Bergizi Gratis (MBG) untuk ibu hamil dan bayi dapat diselaraskan dengan kebijakan daerah.

Selain itu, Irmi menekankan bahwa pelayanan kesehatan, khususnya yang berkaitan dengan BPJS, tidak boleh menjadi beban masyarakat akibat prosedur administrasi yang berbelit.

“Pelayanan kesehatan tidak boleh menjadi tawar-menawar. Jika prosedur BPJS bisa disederhanakan tanpa mengurangi substansi, maka harus disederhanakan agar masyarakat tidak terbebani,” tegasnya.

Ia juga menyoroti masih banyaknya kepesertaan BPJS masyarakat yang tidak aktif, sehingga diperlukan langkah strategis untuk memastikan akses layanan tetap terjamin.

Senada dengan itu, Muhammad Isa Selamat menambahkan bahwa dengan jumlah penduduk saat ini, Kabupaten Bengkalis idealnya memiliki 25 Puskesmas untuk pemerataan layanan kesehatan. Ia mendorong Dinkes agar mampu memanfaatkan peluang pendanaan dari APBN maupun dana khusus lainnya guna mendukung penguatan fasilitas kesehatan.

“Strategi pelayanan kesehatan ke depan harus mengedepankan perubahan paradigma dan mentalitas pelayanan, sehingga masyarakat benar-benar merasakan kemudahan, keterjangkauan, dan kualitas layanan yang lebih baik,” imbuhnya.

Forum Perangkat Daerah ini diharapkan mampu menghasilkan rumusan program yang realistis, terukur, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat, sekaligus menjadi landasan kuat dalam penyusunan Renja Dinkes Bengkalis Tahun 2027.***(imam/hm)

Bupati Anton Safari Ramadhan Bersama Plt Gubri

Rohul

Penulis

Redaksi

Rabu, 25 Februari 2026

Rohul(SegmenNews.com)- Kecamatan Kunto Darussalam di Masjid Raya Darusalam, Kota Lama ini Plt Gubernur lakukan kunjungan safari pertama pada 19 Februari 2026.

Sf. Hariayanto di dampingi oleh Bupati Rohul Yaitu Anton St.MM, terlihat dari kedekatan diantara dua sosok pemimpin yang sama sama mantan dari kadis PUPR tersebut.

Plt Gubernur Riau bercerita tentang dirinya yang sempat berkiprah di dinas PUPR dan menyebutkan bahwa Anton bupati Rokan Hulu adalah adiknya, cuma berbedanya saya di provinsi beliau di kabupaten.

Safari ramadhan di hari pertama juga di hadiri oleh Mantan Ketua DPRD Provinsi Riau Suparman,Sos yang sempat menjabat Bupati Rohul.

Semarak safari Ramadhan yang berada di kota lama dengan kehadiran Sf, Hariyanto bersama Bupati Rohul Anton St. MM menyerah kan santunan dan bantuan yang berasal dari SPSI, BPJS, Baznas Rohul, dll.

Sf Hariyanto menyampaikan pesan nya agar masyarakat lebih bersabar,memang benar jalan provinsi masih banyak berlobang ini adalah tugas kami, ujarnya yang berjanji sebelum lebaran akan menyelesaikan dan menutup jalanan yang berlubang sebelum lebaran idul fitri 1447H sudah selesai.

Sebagai bupati Anton St.Mm, merasa bangga dan terharu dengan kehadiran plt Gubernur Riau, yang mana beliau ada lah seniornya Anton St.MM disaat menjabat kepala dinas PUPR dan bertemu lagi ketika beliau berdua sebagai pemimpin.

Acara tersebut dihadiri oleh kepala dinas provinsi dan Kadis dari Kabupaten Rohul, para Forkopimda serta Camat,Lurah Kunto Darussalam, Kepala desa yang datang dari berbagai desa terdekat.

Kegiatan safari ramadhan berakhir dengan penuh hikmah dan kondusif, para rombongan pun mulai membubarkan diri kembali ke tempat masing-masing.***(rl)

Puluhan Ternak Kambing dan Ayam Ludes Terbakar Akibat Api Unggun

Ekbis
Hukum
Kuansing

Penulis

Redaksi

Rabu, 25 Februari 2026

Kuansing(SegmenNews.com)- Nasib malang menimpa Rahman (35), seorang warga Pasar Usang Baserah, Kecamatan Kuantan Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Usaha ternak yang selama ini ia rintis harus ludes dalam sekejap setelah si jago merah melalap habis kandang miliknya pada Rabu (25/2/2026) dini hari.

Puluhan ekor kambing dan ayam mati dalam sekejab. Peristiwa memilukan ini menjadi pukulan berat bagi ekonomi keluarga korban.

Kapolres Kuantan Singingi, AKBP Hidayat Perdana membenarkan terjadinya insiden tersebut. Api mulai berkobar hebat dan tak terkendali pada pukul 02:12 WIB, saat sebagian besar warga tengah terlelap.

“Berdasarkan hasil olah tempat kejadian dan keterangan saksi, api diduga kuat berasal dari api unggun atau perapian di sekitar kandang,” ujar Hidayat.

Niat awal Rahman adalah memberikan kehangatan bagi hewan ternaknya di tengah suhu malam yang dingin, namun malangnya api tersebut justru membesar dan merembet ke struktur bangunan yang mudah terbakar. Kecepatan api merambat membuat bangunan kandang kambing dan ayam milik Rahman hangus tak bersisa.

“Akibatnya, puluhan ekor hewan ternak yang berada di dalam kandang terjebak dalam kobaran api dan tidak sempat diselamatkan oleh pemiliknya maupun warga yang datang membantu,” jelas Hidayat.

Rahman sendiri merupakan orang pertama yang menyadari musibah tersebut saat melihat cahaya terang dari arah kandang. Dalam kondisi panik, ia segera meminta bantuan warga sekitar dan mencoba menghubungi petugas Pemadam Kebakaran (Damkar) Rayon Kuantan Hilir.

Namun, armada pemadam saat itu sedang bertugas membantu kebakaran di wilayah Peranap, Indragiri Hulu. Meski bantuan profesional sempat terkendala jarak, solidaritas warga Baserah patut diacungi jempol.

“Masyarakat setempat bahu-membahu memadamkan api dengan peralatan seadanya. Beruntung, lokasi kandang yang berada tak jauh dari aliran Sungai Kuantan memudahkan warga dalam mengambil air untuk membatasi pergerakan api agar tidak meluas,” ucapnya.

Sekitar pukul 03:00 WIB, mobil Damkar akhirnya tiba di lokasi untuk melakukan pemadaman menyeluruh dan proses pendinginan. Petugas bekerja ekstra cepat untuk memastikan tidak ada lagi titik api yang tersembunyi, hingga akhirnya situasi dinyatakan benar-benar aman pada pukul 03:30 WIB. Meski tidak ada korban jiwa manusia dalam peristiwa ini, kerugian materiil yang diderita Rahman cukup signifikan.

Puluhan ekor kambing dan ayam yang hangus terbakar menyebabkan kerugian yang ditaksir mencapai Rp10 juta. Kejadian ini menjadi peringatan bagi para peternak lainnya untuk lebih waspada dalam menggunakan perapian di sekitar area kandang.***(mr)

Komisi III Dorong Solusi Terbaik Pembangunan Koperasi Merah Putih

Otonomi

Penulis

Redaksi

Rabu, 25 Februari 2026

Pekanbaru(SegmenNews.com)- Polemik pembangunan Koperasi Merah Putih (KMP) di Lapangan SMAN 2 Kampar, Desa Koto Tibun, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, sampai ke Komisi III DPRD Riau.

Pasalnya, KMP yang dibangun di lapangan bola milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, mendapatkan penolakan dari pihak sekolah, komite sekolah, pemuda desa, serta siswa.

Mereka menolak lapangan bola itu dialihfungsikan menjadi bangunan KMP.

Menyikapi polemik tersebut, Ketua Komisi III DPRD Riau, Edi Basri, mengatakan bahwa pihaknya telah memanggil Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Kepala Desa Koto Tibun, Camat Kampar. Hanya saja, pihak KMP tidak hadir.

Edi Basri, menyebut bahwa saat ini setiap desa berebut untuk mendapatkan KMP. Sementara tidak semua desa mempunyai lahan untuk membangun koperasi tersebut.

“Nah ini yang harus kita sikapi. Satu sisi adalah ini program prioritasnya Bapak Presiden, di sisi lain juga ini adalah kesempatan desa untuk memajukan desanya dengan memiliki Koperasi Merah Putih,” ujar Edi, Selasa.

Dikatakannya, sesuai edaran Mendagri bahwa untuk pembangunan KMP ini dapat menggunakan dan boleh mempergunakan lahan-lahan aset Pemprov, aset Pemkab, dan juga aset BUMN atau milik negara. Pembangunan boleh dilakukan sepanjang tidak mengganggu fasilitas dan kondisi di lapangan.

“Dalam konteks mengganggu tidak mengganggu ini kan masih terjadi dualisme pemahaman. Makanya ini nanti kita turun ke lapangan, kita lihat secara bersama-sama apakah ini mengganggu fasilitas atau tidak,” ucapnya.

Kalau memang kondisi teknis dan eksistingnya nanti mengganggu, kata Edi, otomatis nanti akan dicarikan solusi untuk menggeser dan lain sebagainya.***(adv)

Komisi I DPRD Riau Perkuat Sinegi Bersama Kodam XIX Tuanku Tambusai

Politik

Penulis

Redaksi

Selasa, 24 Februari 2026

Komisi I DPRD Riau Perkuat Sinegi Bersama Kodam XIX Tuanku Tambusai

Pekanbaru(SegmenNews.com)- Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau melaksanakan kunjungan kerja ke Komando Daerah Militer (Kodam) XIX Tuanku Tambusai di Ruangan Rapat Kodam Lantai 2, Senin (23/2).

Kunjungan tersebut dilaksanakan dalam rangka mempererat silaturahmi sekaligus memperoleh masukan dan informasi strategis yang berkaitan dengan ruang lingkup tugas dan fungsi Komisi I DPRD Provinsi Riau.

Rombongan Komisi I DPRD Provinsi Riau dipimpin langsung Ketua Komisi I, Nur Azmi Hasyim, didampingi Sekretaris Komisi I Amal Fathullah serta para anggota Komisi I, yaitu Sumardany, Zulaikhah, Ayat Cahyadi, Hardianto, Ade Firmansyah, dan Sunaryo.

Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban bersama MayorJenderal (Mayjen) TNI Dr Agus Hadi Waluyo SAP MM CHRMP beserta anggota TNI lainnya. Selain sebagai ajang silaturahmi antara unsur legislatif dan jajaran TNI di wilayah Riau, pertemuan tersebut juga menjadi forum diskusi strategis terkait berbagai isu pertanahan dan aset negara yang saat ini menjadi perhatian bersama.

Salah satu pokok pembahasan dalam pertemuan tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi I DPRD Provinsi Riau Nur Azmi Hasyim adalah terkait status Barang Milik Negara (BMN) di sejumlah wilayah, khususnya di jalur Dumai–Pekanbaru.

“Diketahui bahwa pada beberapa titik di sepanjang kawasan tersebut telah berdiri berbagai fasilitas, termasuk rumah sakit dan bangunan lainnya. Di sisi lain, terdapat pula sertifikat masyarakat yang berada di atas lahan yang kini berstatus sebagai aset negara, Kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan konflik di kemudian hari apabila tidak dikelola dan diselesaikan secara komprehensif,” Ucapnya.

Oleh karena itu, Komisi I DPRD Provinsi Riau memandang penting untuk mendapatkan penjelasan serta masukan dari pihak Kodam XIX Tuanku Tambusai guna memastikan penanganan persoalan aset dan pertanahan dapat berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta tetap mengedepankan asas keadilan bagi masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, anggota Komisi I Ayat Cahyadi dan Sunaryo turut menyampaikan pandangannya terkait pentingnya komunikasi aktif antara jajaran TNI di daerah dengan pemerintah pusat. Mereka berharap berbagai persoalan strategis yang dihadapi Provinsi Riau dapat turut disampaikan sehingga memperoleh perhatian dan dukungan kebijakan di tingkat nasional.

Sementara itu, Hardianto menyoroti persoalan abrasi yang terjadi di sejumlah wilayah pesisir Riau. Ia menyampaikan bahwa abrasi yang terus berlangsung berpotensi menggerus wilayah daratan dan berdampak pada aspek sosial, ekonomi, serta kedaulatan wilayah.

Hardianto, turut menyampaikan pandangannya terkait sejumlah persoalan strategis di daerah, termasuk kondisi Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) dan abrasi di wilayah pesisir.

Ia mengakui bahwa perhatian terhadap TNTN tidak terlepas dari dinamika dan aspek politis yang menyertainya, sehingga penanganannya memerlukan pendekatan yang komprehensif serta dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat.

Selain itu, Hardianto juga menyoroti persoalan abrasi yang dinilai semakin mengkhawatirkan. Ia berharap jajaran Kodam di Riau dapat membantu menyuarakan kondisi tersebut kepada pemerintah pusat agar mendapat perhatian melalui alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), khususnya untuk pembangunan pemecah gelombang dan langkah-langkah konkret lainnya dalam mengatasi abrasi.

Menurutnya, jika tidak segera ditangani, abrasi berpotensi menggerus pulau-pulau kecil dan berdampak pada pergeseran wilayah, yang pada akhirnya dapat memengaruhi kedaulatan daerah.

Ketua Komisi I DPRD Provinsi Riau menyampaikan bahwa sinergi antara DPRD dan unsur TNI sangat diperlukan, terutama dalam menjaga stabilitas keamanan daerah serta memastikan penyelesaian persoalan pertanahan tidak berkembang menjadi konflik sosial.

“Melalui silaturahmi dan koordinasi yang baik ini, kami berharap tercipta kesamaan persepsi serta langkah-langkah strategis yang dapat ditempuh bersama demi kepentingan masyarakat dan daerah,” ujarnya.

Komisi I DPRD Provinsi Riau menegaskan komitmennya untuk terus mengawal isu-isu strategis yang menjadi kewenangannya, termasuk bidang pemerintahan, pertanahan, serta keamanan dan ketertiban masyarakat. Diharapkan, hasil dari kunjungan kerja ini dapat menjadi dasar penguatan koordinasi lintas lembaga demi terciptanya tata kelola aset negara yang tertib, transparan, dan berkeadilan.***(Galeri)

Plt Gubri Komitmen Perkuat Layanan Kesehatan

Kesehatan
Riau

Penulis

Redaksi

Senin, 23 Februari 2026

Plt Gubri Komitmen Perkuat Layanan Kesehatan

Pekanbaru(SegmenNews.com)- Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau (Gubri) SF Hariyanto menyampaikan bahwa komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dalam meningkatkan layanan kesehatan terus menunjukkan hasil positif. Hingga 1 Januari 2026, cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Provinsi Riau telah mencapai 99,74 persen.

Hal tersebut disampaikan Plt Gubri SF Hariyanto dalam kegiatan ekspos Satu Tahun Kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Masa Bakti 2025-2030 pada Jumat (20/2/2026) di Balai Pauh Janggi.

Ia menjelaskan, dari total 7.168.934 jiwa penduduk Riau, sebanyak 7.149.974 jiwa telah terdaftar sebagai peserta JKN.

“Alhamdulillah, komitmen kita untuk mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) terus menunjukkan progres yang sangat baik. Saat ini cakupan kepesertaan JKN di Riau sudah mencapai 99,74 persen,” ujar SF Hariyanto.

Ia menegaskan, capaian tersebut menjadi bukti keseriusan pemerintah daerah dalam memastikan seluruh masyarakat mendapatkan akses layanan kesehatan yang layak dan terjangkau.

Selain cakupan kepesertaan, kualitas fasilitas kesehatan di Riau juga terus meningkat. Dari total 81 rumah sakit di Riau pada tahun 2025, sebanyak 98,7 persen atau 80 rumah sakit telah terakreditasi. Rinciannya, 69 rumah sakit berakreditasi paripurna dan 11 rumah sakit berakreditasi utama. Hanya satu rumah sakit atau 1,2 persen yang belum terakreditasi.

Sementara itu, dari 243 puskesmas di seluruh Riau, sebanyak 98,35 persen telah terakreditasi. Terdiri dari 42 persen berakreditasi utama, 39 persen paripurna, 17 persen madya, dan 1 persen dasar. Hanya 1 persen puskesmas yang belum terakreditasi.

“Ini menunjukkan bahwa bukan hanya kepesertaan yang kita dorong, tetapi juga mutu layanan kesehatan terus kita tingkatkan, baik di rumah sakit maupun puskesmas,” jelasnya.

Berdasarkan data realisasi cakupan kepesertaan JKN per kabupaten/kota, mayoritas daerah di Riau telah berstatus UHC. Kota Pekanbaru bahkan mencatatkan capaian 100,71 persen, disusul Pelalawan 100,55 persen dan Rokan Hulu 101,41 persen.

Namun demikian, masih terdapat tiga daerah yang belum mencapai target UHC, yakni Rokan Hilir (99,17 persen), Indragiri Hulu (98,17 persen), dan Indragiri Hilir (98,13 persen).

SF Hariyanto menegaskan, pihaknya akan terus mendorong kabupaten/kota yang belum mencapai UHC agar segera memenuhi target.

“Kita ingin seluruh masyarakat Riau terlindungi jaminan kesehatan. Tidak boleh ada yang tertinggal. Koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota akan terus kita perkuat,” tegasnya.

Ia berharap, dengan sinergi antara pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, dan BPJS Kesehatan, kualitas pelayanan kesehatan di Riau semakin merata dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

“Semoga kualitas pelayanan kesehatan di Riau semakin merata dan dirasakan langsung oleh masyarakat,” tandasnya.***(inf)

DPRD Riau Perkuat Pengawasan Distribusi Minyak Goreng Saat Ramadhan

Ekbis

Penulis

Redaksi

Senin, 23 Februari 2026

Pekanbaru(SegmenNews.com)- DPRD Provinsi Riau Budiman Lubis, bersama Komisi II DPRD Provinsi Riau menggelar Rapat Pengelolaan dan Pengawasan Industri Refinery Minyak Goreng, di Ruang Rapat Komisi II DPRD Provinsi Riau, Senin (23 2/2026).

Dalam rapat tersebut, Adam Syafaat menyoroti alur distribusi minyak goreng di Provinsi Riau sebagai salah satu daerah penghasil kelapa sawit utama di Indonesia. Komisi II menegaskan pentingnya pengawasan agar pasokan minyak goreng tetap terjamin dan harga jual kepada masyarakat tidak melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET).

Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Budiman Lubis menegaskan bahwa kebijakan pemerintah terkait HET harus benar-benar sampai ke tingkat distributor (D1, D2, dan D3) hingga konsumen akhir. Ia menekankan bahwa konsumen tidak boleh membeli di atas harga HET dan distribusi harus transparan, termasuk data distributor.

Berdasarkan paparan Dinas Perindustrian, di Provinsi Riau terdapat sekitar 27 perusahaan industri minyak goreng. Seluruh pelaku industri diwajibkan melaporkan aktivitasnya melalui sistem yang telah ditetapkan. Untuk tahun 2025, tercatat 26 produsen pemasok minyak goreng n distribusi melalui distributor D1 dan D2, yang berada di luar Provinsi Riau seperti Jakarta, Sumatera Utara, dan Jambi.

Khusus minyak goreng rakyat (Minyakita), penyalurannya mengacu pada regulasi Kementerian Perdagangan, termasuk kewajiban penyaluran sebagian produksi melalui Perum Bulog.

Komisi II menekankan pentingnya pengawasan distribusi guna mencegah perbedaan harga yang signifikan di tingkat pengecer, terutama menjelang Ramadan dan Idulfitri agar harga tetap stabil dan kebutuhan masyarakat terpenuhi.

Selain itu, DPRD juga meminta sinkronisasi data antara perusahaan, distributor, dan pemerintah daerah guna memastikan transparansi distribusi serta optimalisasi penerimaan daerah. Komisi II DPRD Provinsi Riau menegaskan akan terus melakukan pengawasan terhadap investasi, perizinan distributor (D1 dan D2), serta alur distribusi minyak goreng di daerah.

Untuk diketahui, rapat dipimpin Ketua Komisi II DPRD Provinsi Riau Adam Syafaat, didampingi Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Riau Hardi Candra, serta dihadiri anggota Komisi II DPRD Provinsi Riau, yakni Sutan Sari Gunung, Ginda Burnama, Siti Aisyah, Evi Juliana, Soniwat’ Raja Jaya Dinata, dan Hasby Assodigi. N |

Turut hadir Kabid Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri Disperindagkop UMKM Provinsi Riau M. Yusub Nuh, Kabid Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Riau Defris Hatmaja, serta pimpinan dan perwakilan perusahaan refinery minyak goreng di Riau.***(adv)

Nasabah BRK Syariah Dapat Nikmati Konsultasi Jantung Gratis dari Putra Specialist Hospital

Kesehatan

Penulis

Redaksi

Minggu, 22 Februari 2026

Nasabah BRK Syariah Dapat Nikmati Konsultasi Jantung Gratis dari Putra Specialist Hospital

Pekanbaru(SegmenNews.com)- Nasabah BRK Syariah kini dapat menikmati program konsultasi kesehatan jantung gratis yang diinisiasi oleh Putra Specialist Hospital. Program ini menjadi bentuk kepedulian terhadap pentingnya deteksi dini penyakit jantung yang kerap datang tanpa gejala awal yang jelas.

Melalui program tersebut, nasabah BRK Syariah berkesempatan memperoleh layanan konsultasi gratis yang ditangani langsung oleh tenaga medis profesional dari Putra Specialist Hospital. Kuota layanan tersedia terbatas setiap hari, sehingga nasabah diimbau segera mendaftarkan diri bersama keluarga atau orang terdekat.

Program ini mengusung pesan pentingnya pencegahan dan deteksi dini. Dengan pemeriksaan sejak awal, risiko komplikasi dapat diminimalisir sehingga kualitas hidup tetap terjaga.

Pemimpin Divisi Dana dan Digital Banking BRK Syariah, Edi Wardana, mengatakan kolaborasi ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam menghadirkan layanan bernilai tambah bagi nasabah.

“Melalui sinergi dengan Putra Specialist Hospital, kami ingin memberikan manfaat lebih bagi nasabah, sekaligus mendorong kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan jantung sejak dini. BRK Syariah tidak hanya fokus pada layanan keuangan, tetapi juga berupaya menghadirkan program yang berdampak positif bagi kualitas hidup,” ujar Edi.

Ia menambahkan, sebagai bank syariah daerah, BRK Syariah terus memperkuat peran sosial melalui berbagai program kolaboratif yang relevan dengan kebutuhan nasabah dan masyarakat.

Selain menghadirkan program kesehatan, BRK Syariah juga mengingatkan nasabah untuk tetap waspada terhadap potensi kejahatan digital.

Nasabah diminta untuk tidak membagikan PIN, password, maupun kode OTP kepada pihak mana pun, serta menghindari mengklik tautan mencurigakan atau mengunduh aplikasi berbentuk file APK dari sumber yang tidak resmi.***(rl)

Sinergi Ramadan: BRK Syariah dan Pemko Pekanbaru Dorong Perbaikan Fasilitas Masjid

Ekbis

Penulis

Redaksi

Minggu, 22 Februari 2026

Sinergi Ramadan: BRK Syariah dan Pemko Pekanbaru Dorong Perbaikan Fasilitas Masjid

Pekanbaru(SegmenNews.com)- PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) (BRK Syariah) turut ambil bagian dalam kegiatan Safari Ramadan yang digelar Pemerintah Kota Pekanbaru di Masjid Al-Ikraam, Kecamatan Bina Widya. Kegiatan tersebut dihadiri ratusan jemaah yang antusias mengikuti rangkaian ibadah dan silaturahmi bersama jajaran pemerintah daerah.

Dalam agenda tersebut, BRK Syariah menyerahkan Bantuan Program Kemitraan bersama Pemerintah Kota Pekanbaru serta Bantuan Program Dana Bantuan Masyarakat untuk mendukung sarana dan prasarana Masjid Al-Ikraam. Masing-masing bantuan yang diserahkan senilai Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).

Bantuan Program Dana Bantuan Masyarakat diserahkan langsung oleh Plt. Direktur Utama BRK Syariah, Helwin Yunus, didampingi Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho; Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markarius Anwar; Ketua TP PKK Kota Pekanbaru, Sulastri; serta Wakil Ketua TP PKK Kota Pekanbaru, Sari Rahmawati.

Dalam sambutannya, Wali Kota Pekanbaru menekankan pentingnya percepatan perbaikan fasilitas masjid agar dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat, terutama menjelang Hari Raya Idulfitri. Ia menyampaikan bahwa bantuan yang diberikan diharapkan dapat segera direalisasikan untuk mendukung kenyamanan jemaah.

“Yang pertama tentang paving block dan juga yang kedua adalah perbaikan WC pria, kalau bisa sebelum lebaran ini paving block segera diselesaikan, termasuk juga perbaikan kamar mandinya bisa kita selesaikan untuk tahun ini, dan itu bisa kita selesaikan sebelum lebaran,” ujar Agung Nugroho.

Senada dengan hal tersebut, Plt. Direktur Utama BRK Syariah Helwin Yunus menyampaikan bahwa BRK Syariah berkomitmen untuk terus bersinergi dengan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam mendukung pembangunan fasilitas keagamaan dan sosial kemasyarakatan.

“Kami berharap bantuan ini dapat segera dimanfaatkan, sehingga sebelum Lebaran masyarakat sudah bisa merasakan manfaatnya. BRK Syariah akan terus hadir mendukung program-program pemerintah daerah, khususnya yang berdampak langsung bagi kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat,” ungkap Helwin.

Kegiatan Safari Ramadan ini menjadi momentum mempererat silaturahmi antara pemerintah daerah, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat. Kehadiran BRK Syariah dalam agenda tersebut sekaligus menegaskan komitmen perseroan dalam mendukung pembangunan daerah melalui program tanggung jawab sosial dan kemitraan yang berkelanjutan.***(rl)

1...293031...3,070 Halaman 30 dari 3,070