Beranda blog Halaman 31

Komisi I DPRD Riau Segera Bentuk Pansel Gesa Seleksi KI dan KPID

Penulis
Redaksi
-

Pekanbaru(SegmenNews.com)- Kondisi kelembagaan Komisi Informasi (KI) dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Riau saat ini sedang mengalami masa kekosongan kepemimpinan. Hal ini terjadi setelah masa jabatan para komisioner dari kedua lembaga tersebut resmi berakhir pada Desember 2025 lalu. Akibatnya, memasuki Januari 2026, kedua instansi strategis ini tidak lagi memiliki komisioner yang sah secara hukum untuk menjalankan fungsi pengawasan informasi dan penyiaran di wilayah Riau.

Berdasarkan data yang dihimpun, masa jabatan komisioner KPID Riau berakhir tepat pada 10 Desember 2025. Sementara itu, komisioner KI Riau juga menyelesaikan masa baktinya di bulan yang sama. Dampak dari kekosongan ini mulai terasa secara administratif maupun operasional. Komisi I DPRD Riau bahkan menerima laporan bahwa aktivitas di kantor KPID Riau telah terhenti total, termasuk pengembalian kunci kantor karena para komisioner lama tidak lagi memiliki kewenangan untuk berkantor.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Riau, Ali Rahmad Harahap, membenarkan situasi vakum tersebut saat ditemui pada Senin (12/1/2026). Ia menegaskan bahwa segala bentuk kegiatan yang menggunakan anggaran negara di kedua lembaga tersebut tidak dapat dilaksanakan hingga terpilihnya komisioner yang baru.

“Kondisi sekarang memang kosong. Tidak ada kegiatan dan tidak ada penggunaan anggaran, karena memang belum ada komisioner yang sah,” ujar Ali Rahmad.

Menanggapi situasi ini, Komisi I DPRD Riau bergerak cepat untuk merancang jadwal seleksi ulang. Politisi Partai NasDem tersebut menjelaskan bahwa seluruh tahapan proses seleksi diperkirakan akan memakan waktu sekitar tiga bulan ke depan. Rangkaian proses ini akan dimulai dari pembentukan Panitia Seleksi (Pansel), pembukaan pendaftaran bagi publik selama 30 hari, hingga tahap uji kelayakan.

“Maksimal tiga bulan harus sudah terpilih. Januari, Februari, Maret. Itu jadwalnya,” tegasnya.

Terkait mekanisme pembentukan, Ali Rahmad merincikan adanya perbedaan kewenangan antara kedua lembaga tersebut. Untuk KPID Riau, pembentukan Pansel sepenuhnya berada di bawah wewenang DPRD Riau. Sementara untuk Komisi Informasi (KI), pembentukan tim pansel merupakan ranah Pemerintah Provinsi Riau. Kendati demikian, kedua lembaga ini tetap harus melalui tahap fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Komisi I DPRD Riau sebagai filter akhir.

Saat ini, koordinasi terus dilakukan dengan pihak eksekutif melalui Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Riau. Informasi terbaru menyebutkan bahwa Diskominfotik tengah mengajukan usulan pembentukan Pansel KI kepada Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau. Proses ini menjadi krusial agar tahapan pendaftaran dapat segera dibuka untuk menjaring calon-calon komisioner yang kompeten dan berintegritas sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Kekosongan ini menjadi sorotan karena sebelumnya Pemerintah Provinsi Riau sempat mengeluarkan Surat Keputusan (SK) perpanjangan masa jabatan untuk periode 2019–2024. Namun, karena usulan perpanjangan SK untuk kedua kalinya tidak diproses atau tidak memungkinkan secara aturan, maka secara otomatis terjadi penghentian masa jabatan serentak pada akhir tahun lalu. Hal ini membuat penetapan komisioner baru melalui SK Gubernur yang definitif menjadi satu-satunya jalan keluar.

DPRD Riau berharap proses seleksi ini dapat berjalan transparan dan tepat waktu agar pelayanan informasi serta pengawasan penyiaran di Riau kembali normal. Ali Rahmad mengingatkan bahwa kedisiplinan aturan harus diutamakan sebelum aktivitas kelembagaan dimulai kembali.

“Siapa yang terpilih nanti, itulah yang berhak menjalankan kewenangan dan menggunakan anggaran. Sebelum itu, tidak boleh ada aktivitas,” pungkasnya menutup keterangan.***(mr)

Baznas dan BRK Syariah Hadirkan Layanan Zakat Digital untuk Warga Meranti

Penulis
Redaksi
-

Meranti(SegmenNews.com)- Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Kepulauan Meranti bersama PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) terus memperkuat kolaborasi dalam memudahkan masyarakat menunaikan kewajiban zakat, infak, dan sedekah (ZIS) secara praktis, aman, dan transparan melalui layanan digital.

Baznas Kepulauan Meranti kini aktif melakukan sosialisasi fitur pembayaran ZISWaf melalui aplikasi Mobile Banking BRK Syariah. Melalui fitur ini, masyarakat dapat langsung menyalurkan zakat, infak, dan sedekah hanya dengan beberapa langkah di ponsel mereka.

Nasabah cukup membuka aplikasi Mobile Banking BRK Syariah, memilih menu ZISWaf, kemudian menentukan jenis donasi seperti zakat, infak/sedekah, atau wakaf. Selanjutnya, masyarakat dapat memilih Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti, sehingga dana yang disalurkan akan langsung masuk ke rekening resmi Baznas setempat.

Kepala Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti melalui Kasubag Pengumpulan Dana Zakat dan Infak/Sedekah, Ahmad Mahfudz, M.Pd, menyampaikan bahwa kehadiran layanan ini sangat membantu masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kemudahan dan kepercayaan dalam menunaikan ZIS.

“BRK Syariah banyak memberikan kemudahan dalam penyaluran zakat dan sedekah. Selain melalui mobile banking, Baznas juga telah bekerja sama dengan BRK Syariah dalam penerimaan ZIS melalui QRIS,” ujarnya.

Ia menambahkan, Baznas Kepulauan Meranti juga berencana membuka layanan di area pelabuhan selama bulan Ramadan guna memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin menunaikan infak, sedekah, dan zakat secara langsung maupun non-tunai.

Sementara itu, Branch Manager BRK Syariah Selatpanjang, Wiwin Syahputra, mengatakan bahwa fitur pembayaran ZISWaf ini merupakan bagian dari komitmen BRK Syariah dalam mendukung optimalisasi pengelolaan zakat berbasis digital.

“Fitur ini bertujuan untuk meningkatkan pembayaran ZIS di Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti, sekaligus menumbuhkan motivasi hidup yang berkah bagi para muzakki dan mustahik dengan penyaluran dana ZIS yang amanah dan transparan,” jelasnya, Senin (12/1/2026).

Melalui sinergi Baznas dan BRK Syariah, diharapkan kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat, infak, dan sedekah semakin meningkat, serta distribusi manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat yang membutuhkan di Kabupaten Kepulauan Meranti.***(rl)

GOW Bengkalis Pecahkan Rekor MURI Tari Zapin Massal Berkebaya Laboh Kekek

Penulis
Imam R
-

Pekanbaru(SegmenNews.com)- Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Bengkalis turut berperan aktif dalam pemecahan Rekor Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI) Tari Zapin Massal Berkebaya Laboh Kekek sebagai bagian dari upaya pelestarian budaya Melayu di Provinsi Riau. Kegiatan ini digelar pada Ahad, 11 Januari 2026, di sepanjang jalan Gajah Mada diinisiasi Badan Kerja Sama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi Riau.

Kegiatan budaya berskala provinsi tersebut diikuti oleh seluruh GOW kabupaten/kota se-Provinsi Riau dengan total peserta mencapai 6.000 penari, sehingga berhasil memecahkan rekor MURI.

Ribuan penari tampil serentak membawakan Tari Zapin dengan balutan kebaya laboh kekek sebagai simbol keanggunan, kesopanan, dan identitas budaya Melayu.

Ketua BKOW Provinsi Riau, Adrias Hariyanto dalam sambutannya menegaskan pelestarian budaya Melayu bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan ikhtiar kolektif untuk menjaga keharmonisan sosial, martabat adat, dan nilai-nilai agama.

“Pelestarian budaya Melayu hanya dapat terwujud melalui kebersamaan dan gotong royong. Kegiatan ini menjadi bukti bahwa dengan kesungguhan, kemandirian, dan solidaritas, organisasi wanita mampu menggerakkan agenda kebudayaan tanpa membebani anggaran pemerintah,” ujarnya.

Ketua BKOW juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut. Andias menyebut pelaksanaan kegiatan dilakukan tanpa menggunakan dana pemerintah, melainkan melalui kemandirian, kreativitas, dan solidaritas organisasi wanita.

Sementara itu, Plt Gubernur Riau SF Harianto mengapresiasi peran strategis organisasi wanita dalam menjaga dan menghidupkan kebudayaan daerah. Ia menegaskan bahwa Tari Zapin merupakan salah satu warisan budaya Melayu yang memiliki nilai historis, religius, dan sosial, sehingga harus terus dilestarikan dan diwariskan kepada generasi muda.

Pada kesempatan tersebut Tari Zapin yang ditampilkan berakar dari Zapin Meskom, sebuah varian Tari Zapin khas Desa Meskom, Kabupaten Bengkalis. Zapin Meskom dikenal sebagai representasi budaya Melayu pesisir Bengkalis yang sarat dengan nilai kesederhanaan, kekompakan, dan keselarasan gerak, serta tumbuh dari tradisi Islam dan adat Melayu yang mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat setempat.

GOW Kabupaten Bengkalis dipimpin langsung oleh Ketua Ira Vandriani, dengan melibatkan 32 peserta gabungan dari berbagai organisasi wanita di Kabupaten Bengkalis. Keikutsertaan tersebut merupakan wujud komitmen nyata dalam mendukung pelestarian budaya daerah di tingkat provinsi ditambah dengan hadirnya langsung Ketua PKK Kabupaten Bengkalis Siti Aisyah serta pejabat di lingkup Pemkab Bengkalis.

Keseriusan peserta asal Bengkalis tercermin dari persiapan yang dilakukan secara intensif melalui latihan rutin sebelum pelaksanaan kegiatan. Persiapan tersebut ditujukan untuk menampilkan Tari Zapin terbaik yang tidak hanya menonjolkan keseragaman gerak dan irama, tetapi juga mencerminkan nilai filosofis Zapin Meskom sebagai identitas budaya Melayu Bengkalis.

Pemecahan Rekor MURI Tari Zapin Massal Berkebaya Laboh Kekek ini tidak hanya menjadi pencapaian nasional, tetapi juga menjadi simbol kuat kebangkitan budaya Melayu di Riau.

Melalui kegiatan ini, ditegaskan kembali bahwa pelestarian budaya merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, organisasi masyarakat, dan seluruh elemen daerah, agar warisan budaya Melayu tetap hidup, berkembang, dan bermakna lintas generasi.***(imam/hm)

304 Kasus Penyakit Mulut dan Kuku Ditemukan di Riau

Penulis
Redaksi
-
Ilustrasi

Pekanbaru(SegmenNews.com)- Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Provinsi Riau, selama kurun waktu tahun 2025 mendapatkan laporan terdapat 304 kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang menjangkiti hewan ternak. Kasus PMK tersebut terjadi di delapan kabupaten/kota di Provinsi Riau.

Kepala Dinas PKH Riau Mimi Yuliani Nazir mengatakan, dari delapan daerah tersebut Kabupaten Indragiri Hulu dilaporkan menjadi daerah yang paling banyak hewan ternaknya terjangkit PMK. Yakni sebanyak 143 kasus.

“Selama kurun waktu tahun 2025, terdapat 304 kasus PMK di Riau. Dari ratusan ternak yang terpapar PMK tersebut, terdapat satu ternak yang mati yakni di Kota Dumai,” katanya, Senin (12/1/2026).

Lebih lanjut dikatakannya, setelah Indragiri Hulu, daerah selanjutnya yang banyak ditemukan kasus PMK yakni Kabupaten Siak yakni 65 kasus. Kota Dumai dan Kabupaten Rokan Hulu masing-masing 25 kasus. Indragiri Hilir 19 kasus.

“Selanjutnya Kabupaten Kampar sebanyak 9 kasus, Pelalawan 6 kasus, Kuantan Singingi dan Bengkalis masing-masing 5 kasus dan Rokan Hilir 1 kasus,” paparnya.

Sebagai upaya antisipasi, pihaknya juga telah melaksanakan vaksinasi kepada hewan ternak di Provinsi Riau. Vaksinasi dilakukan di 12 kabupaten/kota dan juga di UPT milik Dinas PKH Provinsi Riau.

“Selama tahun 2025, vaksinasi PMK dilakukan kepada 40 ribu hewan ternak di Riau. Vaksinasi dilakukan diseluruh daerah di Riau meskipun didaerah tersebut tidak ditemukan kasus PMK,” paparnya.

Dinas PKH Riau juga mengimbau para peternak untuk lebih waspada terhadap berbagai penyakit ternak, terutama di musim hujan dan banjir seperti saat ini. Selain PMK, ancaman penyakit lain seperti Septicaemia Epizootica (sapi ngorok) dan Jembrana juga meningkat akibat cuaca ekstrem.

“Musim hujan dan banjir dapat mempercepat penyebaran virus. Kami meminta peternak untuk menjaga kebersihan kandang dan segera melaporkan jika ada ternak yang sakit,” pintanya.***(mr)

PLTA Sipansihaporas Cegah Banjir Kayu saat Bencana Sumatra

Penulis
Chardian CH
-
PLTA Sipansihaporas Cegah Banjir Kayu saat Bencana Sumatra(foto:doc pln )

Tapanuli Tengah(SegmenNews.com)- Hujan turun sejak beberapa hari dan tak menunjukkan tanda akan reda. Pagi buta, saat sebagian warga masih terlelap, suara air Sungai Sipansihaporas terdengar semakin berat, menghantam bebatuan dan membawa ranting-ranting besar dari hulu. Warga di sejumlah desa di Kabupaten Tapanuli Tengah mulai berjaga. Lampu rumah tetap menyala, namun mata mereka tak lepas dari arah sungai, menunggu dengan cemas kemungkinan terburuk.

Bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra pada November lalu menghadirkan hari-hari penuh ketegangan. Di tengah kondisi alam yang ekstrem, bukan hanya ketangguhan masyarakat yang diuji, tetapi juga peran infrastruktur strategis dalam melindungi wilayah sekitarnya. Di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Sipansihaporas menunjukkan fungsi yang melampaui perannya sebagai penghasil energi listrik berbasis energi baru terbarukan.

Erwin Tambunan, salah satu warga Desa Sihaporas, Pinangsori, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, merasakan langsung bagaimana kondisi saat bencana tersebut terjadi. Di kawasan hilir Sungai Sipansihaporas, dirinya masih mengingat jelas ketika air sungai mulai tinggi. Suara hujan bercampur derasnya arus sedari pagi membuat Ia dan warga lain dilanda rasa waswas.

“Hujan terus kurang lebih itu seminggu. Tahu-tahunya itulah banjir bandang di tanggal 25 (November). Itu pun saya lihat ke sungai, ke kampung, aliran air sungai sangat deras,” ucapnya dengan nada bergetar.

Erwin menjelaskan, kekhawatiran warga semakin memuncak setelah munculnya kayu-kayu besar yang ikut terbawa arus, mengancam rumah-rumah dan ladang yang berada tak jauh dari bantaran sungai.

“Kayunya pun banyak, kayu gelondongan. Warga pun langsung mengungsi semua,” tutur Erwin.

Namun, lanjut Erwin, saat itu PLTA Sipansihaporas menjadi penahan pertama yang kokoh ketika banjir datang. Saat hujan mencapai puncaknya, bendungan yang menjadi bagian dari sistem PLTA Sipansihaporas bekerja dalam senyap. Debit air yang meningkat tajam dari wilayah hulu tertahan di area bendungan. Kayu gelondongan, potongan batang pohon, dan sedimen yang terbawa arus deras menumpuk dan tertahan, tidak langsung melaju ke arah permukiman di hilir.

Di hari yang sangat mencekam itu, bendungan berperan layaknya benteng alami, memperlambat laju air dan meredam potensi kerusakan yang lebih besar. Berkat fungsi tersebut, sedikitnya tiga desa di wilayah hilir terhindar dari ancaman banjir yang lebih parah.

“Kalau saya lihat di atas itu, pergunungan kayu di situ banyaknya. Kalau kayu gelondongan ini semua sempat turun ke bawah (desa-desa), kurasa rumah-rumah kami semua banyak yang hancur. Tapi di situ pun kami sangatlah berterima kasih, dengan adanya PLTA kami selamat. Kami merasa lebih aman. Kalau tidak ada itu, habis semua rumah warga di Sihaporas,” ujar Erwin.

Apa yang dirasakan Erwin menjadi gambaran nyata bagaimana infrastruktur ketenagalistrikan dapat memberi manfaat langsung bagi keselamatan masyarakat. Peran bendungan PLTA Sipansihaporas dalam menahan material banjir sejalan dengan pendekatan PLN dalam membangun dan mengelola infrastruktur yang tidak hanya berorientasi pada penyediaan energi, tetapi juga mengedepankan perlindungan sosial dan lingkungan, khususnya di wilayah rawan bencana.

Direktur Manajemen Pembangkitan PT PLN (Persero), Rizal Calvary Marimbo menegaskan bahwa kehadiran PLTA Sipansihaporas merupakan bagian dari upaya PLN menghadirkan infrastruktur yang adaptif terhadap risiko alam, sekaligus menjaga keandalan pasokan listrik bagi masyarakat.

“Bendungan PLTA Sipansihaporas memiliki peran dalam menahan material banjir dari wilayah hulu, sehingga dampak yang dirasakan masyarakat di hilir dapat diminimalkan. Pada saat bersamaan, PLN terus menjaga keandalan sistem kelistrikan agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan meski menghadapi kondisi alam yang ekstrem,” ucap Rizal.

PLTA Sipansihaporas berlokasi di Desa Husor, Desa Sibuluan, dan Desa Sihaporas, Kabupaten Tapanuli Tengah. Mengandalkan potensi aliran air dari kawasan pegunungan, pembangkit ini menjadi salah satu penopang sistem kelistrikan Sumatera Utara, sekaligus bagian dari bauran energi terbarukan nasional.

Direktur Utama PLN Nusantara Power, Ruly Firmansyah menjelaskan bahwa secara teknis PLTA Sipansihaporas dirancang untuk mampu mengendalikan aliran air saat curah hujan tinggi. Sistem bendungan dan saluran air berfungsi menahan sedimen serta material padat, termasuk kayu gelondongan yang terbawa banjir, sehingga tekanan aliran ke wilayah hilir dapat dikendalikan.

“PLTA Sipansihaporas memanfaatkan aliran air dari tiga sungai, yakni Sungai Aer Paramaan, Sungai Aek Natolbak, dan Sungai Aek Bargot. Saat terjadi banjir, sistem bendungan dan saluran air berfungsi menahan kayu gelondongan serta sedimen sehingga aliran ke wilayah hilir tetap terkendali,” jelas Ruly.

Selain berperan dalam mitigasi bencana, PLTA berkapasitas total 50 megawatt (MW) ini telah menyuplai listrik berbasis energi hijau bagi masyarakat Tapanuli Tengah dan sekitarnya selama lebih dari dua dekade. Keberadaannya menjadi bagian dari komitmen PLN dalam mendukung transisi energi bersih nasional.

Ruly menambahkan, pascabencana, seluruh unit PLTA Sipansihaporas kembali beroperasi penuh pada Rabu, 2 Desember 2025. Kembalinya operasional pembangkit ini membawa rasa lega bagi masyarakat. Pasokan listrik untuk sektor rumah tangga, sosial, dan layanan publik di wilayah Kota Sibolga dan Pandan kembali stabil, menandai pulihnya aktivitas warga setelah melalui hari-hari penuh kecemasan.

“Pengalaman menghadapi bencana ini menjadi pelajaran berharga dalam mengelola pembangkit secara andal dan adaptif terhadap risiko iklim. PLN Nusantara Power tidak hanya berfokus pada produksi listrik, tetapi juga memastikan pengelolaan pembangkit memberi manfaat nyata bagi keselamatan masyarakat melalui operasional yang aman dan berkelanjutan,” tutup Ruly.

Ke depan, PLTA Sipansihaporas bukan hanya menjadi sumber listrik hijau bagi masyarakat, tetapi juga bagian dari perlindungan hidup warga di sekitarnya. Di tengah cuaca ekstrem yang kian sering terjadi, keberadaan pembangkit ini memberi lebih dari sekadar energi. Ia menghadirkan rasa aman, ketenangan, dan harapan bagi masyarakat yang hidup berdampingan dengan aliran sungai.***(rl

Dukung Pelestarian Budaya Melayu, DWP BRK Syariah Ikuti Tari Zapin Masal

Penulis
Redaksi
-
Dukung Pelestarian Budaya Melayu, DWP BRK Syariah Ikuti Tari Zapin Masal

Pekanbaru(SegmenNews.com)– Provinsi Riau hari ini mencatatkan sejarah baru. Tidak hanya bagi Indonesia, tapi juga bagi dunia internasional. Sebanyak 6 ribu kaum wanita dengan busana kebaya labuh, kompak menarikan tarian Zapin di Jalan Gajah Mada, Pekanbaru, Minggu (11/1/2026).

Kekompakan gerakan dan jumlah penari yang tidak sedikit tersebut, telah berhasil memecahkan rekor Museum Rekor Indonesia (MURI). Tidak hanya memecahkan rekor di Indonesia, tapi jumlah penari tersebut juga berhasil memecahkan rekor dunia.

Dari ribuan pasang kaki yang kompak menari tersebut. Turut serta diantaranya perwakilan dari Dharma Wanita Persatuan (DWP) Bank Riau Kepri (BRK) Syariah. Dikomandoi langsung oleh Ketua DWP BRK Syariah, Ema Helwin Yunus. Para ibu-ibu dari DWP BRK Syariah tampak bersatu dan padu mengikuti rangkaian gerak tari.

Ketua DWP BRK Syariah Ema Helwin Yunus mengatakan, pada momen pemecahan rekor MURI kali ini. Pihaknya mengirimkan 10 orang perwakilan. Sebelum mengikuti kegiatan pemecahan rekor, perwakilan DWP BRK Syariah juga mengikuti latihan yang dipusatkan di halaman gedung daerah Provinsi Riau setiap hari Selasa dan Jumat serta latihan di Menara Dang Merdu BRK Syariah.

“Pada kegiatan pemecahan rekor MURI Tari Zapin masal ini, kami dari DWP BRK Syariah mengirimkan 10 orang perwakilan. Kami juga rutin mengikuti latihan sehingga bisa tampil kompak saat puncak kegiatan,” katanya.

Dengan latihan dan kekompakan tersebut, Ema Helwin Yunus juga ikut bangga akhirnya kegiatan tari Zapin masal yang diprakarsai oleh Badan Koordinasi Organisasi Wanita (BKOW) Riau, dibawah kepemimpinan Ketua Ibu Adrias Hariyanto sukses memecahkan rekor MURI.

“Kami ikut bangga bisa menjadi bagian dalam pemecahan rekor MURI ini. Tentunya ini bukan sekadar ajang pemecahan rekor saja, melainkan juga upaya melestarikan kebudayaan Melayu salah satunya tari Zapin. Terimakasih juga kami ucapkan kepada Ibu Ketua BKOW Riau Ibu Adrias Hariyanto atas kesempatan yang sudah diberikan kepada DWP BRK Syariah,” ucapnya.

Ketua BKOW Riau Adrias Hariyanto mengatakan, pihaknya mengucapkan terimakasih kepada seluruh peserta yang terlibat dalam tari Zapin masal kali ini. Di mana banyak organisasi kewanitaan yang terlibat dan ikut mensukseskan kegiatan ini. Kebahagiaan semakin bertambah ketika tarian Zapin ini tidak hanya berhasil memecahkan rekor MURI saja, namun juga rekor dunia.

“Alhamdulillah kita sangat bangga sekali, tidak hanya rekor MURI saja tapi juga rekor dunia. Mungkin kalau tidak ada kerjasama dari semua peserta yang terlibat, kita tidak bisa mendapatkan capaian seperti ini. Terimakasih sekali lagi kami ucapkan kepada seluruh peserta yang terlibat. Mari terus lestarikan budaya Melayu dan wariskan ke generasi penerus,” ajaknya.**(rl)

Pemkab Kuansing Jajaki Pembiayaan BRK Syariah untuk Percepat Pembangunan Daerah

Penulis
Redaksi
-
Pemkab Kuansing Jajaki Pembiayaan BRK Syariah untuk Percepat Pembangunan Daerah

Pekanbaru(SegmenNews.com)- Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi (Pemkab Kuansing) melakukan kunjungan silaturrahmi dan diskusi strategis ke PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda), Jumat (9/1/2025) pagi. Pertemuan yang berlangsung di Ruang Sharia Digital Center, Menara Dang Merdu BRK Syariah tersebut membahas peluang pembiayaan syariah guna mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Rombongan Pemkab Kuansing dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Kuansing Mukhlisin, didampingi Sekretaris Daerah Kuansing Zulkarnain serta jajaran organisasi perangkat daerah (OPD). Dari pihak BRK Syariah hadir Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Fajar Restu Febriansyah, Pemimpin Divisi Sekretariat Perusahaan T.M. Fadhly Kholis, Pemimpin Divisi Komersil Indra Gunawan, Branch Manager Kuantan Singingi Alfikri Jamil, beserta jajaran.

Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko BRK Syariah Fajar Restu Febriansyah dalam sambutannya menyampaikan bahwa Pemkab Kuansing merupakan salah satu pemegang saham BRK Syariah. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah daerah dan bank daerah menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan.

“BRK Syariah tetap berkomitmen meningkatkan kinerja bank secara berkelanjutan. Meski pascakonversi ke sistem syariah pertumbuhan laba sempat melambat, namun kami tetap komitmen untuk meninggkatkan laba BRK Syariah setiap tahunnya,” ujarnya.

Fajar juga menilai Kabupaten Kuantan Singingi memiliki potensi besar, khususnya dalam pengembangan pembiayaan sektor mikro, kecil, dan menengah (MKM). Melalui diskusi ini, kedua belah pihak diharapkan dapat merumuskan skema pembiayaan yang tepat dan sesuai kebutuhan daerah.

Sementara itu, Wakil Bupati Kuansing Mukhlisin menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan kali kedua Pemkab Kuansing mengajukan pembiayaan ke BRK Syariah. Langkah tersebut diambil sebagai upaya untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah di tengah keterbatasan fiskal.

“Dalam kondisi efisiensi anggaran saat ini, banyak program pembangunan yang harus dituntaskan, sementara dukungan dari pusat dan provinsi belum sepenuhnya memadai. Pemotongan dana bagi hasil sangat berdampak bagi daerah di Riau, termasuk Kuansing,” kata Mukhlisin.

Ia menambahkan, pengalaman kerja sama pembiayaan dengan BRK Syariah pada tahun sebelumnya memberikan manfaat positif bagi daerah. Oleh karena itu, Pemkab Kuansing kembali melakukan konsultasi dan berharap rencana pembiayaan yang diajukan dapat terakomodir.

“Kami mengajak mitra kami (BRK Syariah) untuk terus bekerja sama demi kemajuan Kabupaten Kuantan Singingi,” ujarnya.

Pertemuan tersebut dilanjutkan dengan sesi diskusi. Pada kesempatan itu, Pemimpin Divisi Komersil BRK Syariah Indra Gunawan memaparkan sejumlah skema pembiayaan yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah. Ia juga menegaskan bahwa pembiayaan untuk pemerintah daerah di BRK Syariah tidak menggunakan agunan.***(rl)

Tutup Buku Tahun 2025, Dana Tabungan BRK Syariah Tumbuh 7 Persen

Penulis
Redaksi
-
Tutup Buku Tahun 2025, Dana Tabungan BRK Syariah Tumbuh 7 Persen

Pekanbaru(SegmenNews.com)- PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) menutup tahun buku 2025 dengan kinerja positif. Dana tabungan BRK Syariah tercatat tumbuh sebesar 7 persen, dari Rp8,11 triliun pada tahun 2024 menjadi Rp8,68 triliun sepanjang 2025. Capaian ini mencerminkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap produk dan layanan perbankan syariah yang dikelola secara aman, modern, dan berkelanjutan.

Tutup Buku Tahun 2025, Dana Tabungan BRK Syariah Tumbuh 7 Persen

Pemimpin Divisi Dana dan Digital Banking BRK Syariah, Edi Wardana, mengatakan bahwa pertumbuhan dana tabungan tersebut didorong oleh inovasi produk yang berkelanjutan serta kepercayaan nasabah yang terus meningkat.

“Pertumbuhan dana tabungan ini tidak lepas dari berbagai inovasi produk tabungan yang kami kembangkan, sehingga BRK Syariah menjadi pilihan utama masyarakat dalam menyimpan dana dan memanfaatkan layanan keuangan lainnya. Selain itu, kepercayaan nasabah yang semakin kuat menjadi fondasi utama capaian ini,” ujar Edi Wardana, Selasa (6/1/2026).

Sepanjang periode 2024–2025, Divisi Dana dan Digital Banking menjalankan sejumlah strategi penguatan dana yang efektif. Strategi tersebut antara lain melalui kerja sama dan promosi dengan merchant-merchant yang berafiliasi dengan BRK Syariah, serta penambahan fitur dan pembaruan layanan digital pada berbagai kanal seperti BRKS Mobile, Cash Management System (CMS), dan channel layanan lainnya.

Edi menambahkan, digitalisasi memiliki peran yang sangat signifikan dalam mendorong pertumbuhan dana tabungan sekaligus meningkatkan aktivitas transaksi nasabah.

“Di era digital saat ini, kontribusi layanan digital banking sangat besar. Frekuensi transaksi nasabah secara online meningkat, jangkauan layanan semakin luas tanpa batasan waktu dan tempat, dan hal ini berdampak langsung pada stabilitas serta keaktifan dana tabungan nasabah,” jelasnya.

Pertumbuhan dana tabungan BRK Syariah juga mencerminkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap konsistensi penerapan prinsip syariah. Kepercayaan tersebut dibangun melalui produk dan layanan yang mudah diakses, transparan, serta dikelola sesuai prinsip syariah pada setiap aktivitas perbankan.

Dari sisi segmen, nasabah ritel seperti pengusaha, Aparatur Sipil Negara (ASN), dan pelaku UMKM menjadi kontributor terbesar pertumbuhan dana tabungan, diikuti oleh nasabah korporasi. Sementara itu, secara wilayah, seluruh kantor cabang BRK Syariah menunjukkan pertumbuhan yang relatif merata sepanjang tahun 2025.

Di tengah persaingan industri perbankan dan pesatnya perkembangan digital banking serta fintech, BRK Syariah menghadapi tantangan dalam edukasi nilai tambah perbankan syariah yang masih perlu dilakukan secara berkelanjutan kepada masyarakat.

Untuk menjaga tren pertumbuhan dana tabungan tetap positif di tahun 2026, BRK Syariah telah menyiapkan sejumlah langkah strategis, di antaranya perluasan ekosistem digital syariah, penguatan kolaborasi dengan pemerintah daerah dan institusi, serta perancangan program-program menarik seperti royalty poin, undian Tabungan BRK Syariah Bedelau, program hadiah langsung, dan program lainnya. Penguatan literasi dan inklusi keuangan syariah ke seluruh wilayah juga menjadi fokus utama.

“BRK Syariah berkomitmen untuk terus mengelola dana tabungan secara aman, profesional, dan sesuai prinsip syariah, dengan mengedepankan layanan yang modern dan transparan. Kami akan terus hadir sebagai mitra keuangan masyarakat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan,” tutup Edi Wardana.***(rl)

PLN Catat Konsumsi Listrik EV Melonjak Jadi 479%

Penulis
Chardian CH
-
PLN Catat Konsumsi Listrik EV Melonjak Jadi 479%

Jakarta(SegmenNews.com)- Sepanjang periode Siaga Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru), PT PLN (Persero) mencatat konsumsi energi listrik di Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) melonjak menjadi 479 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya.

Selama periode Siaga Nataru 2025/2026 yang berlangsung dari 15 Desember 2025 hingga 5 Januari 2026, total energi listrik yang tersalurkan untuk pengisian daya kendaraan listrik di SPKLU mencapai 5.619 megawatt hour (MWh), atau meningkat menjadi 479 persen dari periode Nataru 2024/2025 sebesar 1.174 MWh. Dari sisi frekuensi, aktivitas pengisian daya tercatat sebanyak 234.136 kali, atau meningkat menjadi 485 persen dari periode sebelumnya yang tercatat 48.254 kali.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo mengatakan bahwa peningkatan pengisian daya kendaraan listrik selama periode Nataru menunjukkan adanya perubahan pola penggunaan kendaraan listrik oleh masyarakat.

“Pada periode Natal dan Tahun Baru, ketika mobilitas masyarakat meningkat, kendaraan listrik mulai dimanfaatkan tidak hanya untuk perjalanan jarak dekat, tetapi juga untuk perjalanan jarak jauh lintas wilayah, termasuk mudik dan liburan,” ujar Darmawan.

Ia menambahkan, kondisi tersebut berlangsung seiring dengan kesiapan layanan pengisian daya yang disiapkan di berbagai wilayah selama periode Nataru.

“Jaringan SPKLU yang tersebar di berbagai wilayah digunakan untuk melayani kebutuhan pengisian daya selama periode Nataru. Kesiapan infrastruktur ini membantu mendukung mobilitas masyarakat pengguna kendaraan listrik di tengah kepadatan perjalanan,” lanjutnya.

Keandalan layanan pengisian daya tersebut ditopang oleh kesiapsiagaan infrastruktur dan sumber daya manusia selama periode Nataru. Diketahui, PLN menyiagakan 4.648 unit SPKLU dengan dukungan 5.190 personel di seluruh Indonesia. Khusus di jalur utama Sumatra–Jawa–Bali, PLN mengoperasikan 1.515 unit SPKLU, jumlah ini meningkat hingga tiga kali lipat jika dibandingkan periode Nataru tahun sebelumnya.

Selain penguatan infrastruktur fisik, PLN juga memaksimalkan layanan digital melalui aplikasi PLN Mobile sebagai pendukung operasional selama periode Nataru. Melalui fitur Trip Planner, pengguna kendaraan listrik dapat merencanakan rute perjalanan dengan mempertimbangkan jarak tempuh dan lokasi SPKLU, sementara fitur AntreEV membantu mengatur antrean pengisian daya agar layanan tetap tertib di tengah lonjakan mobilitas.

“Seiring dengan ekosistem EV yang terus bertumbuh, Kami akan terus meningkatkan kesiapan layanan pengisian kendaraan listrik melalui penguatan infrastruktur dan layanan pendukung di berbagai wilayah,” tutup Darmawan.***(rl)

Sejumlah Wilayah di Riau Masih Berpotensi Hujan Seharian

Penulis
Redaksi
-
Hujan ringan di Pekanbaru (SegmenNews)

Pekanbaru(SegmenNews.com)- BMKG memprakirakan kondisi cuaca di Provinsi Riau pada Kamis, 8 Januari 2026, masih didominasi udara kabur hingga cerah berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang yang terjadi di sebagian besar wilayah sepanjang hari.

Pada pagi hari, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diprakirakan terjadi di Kabupaten Kampar, Kuantan Singingi, Siak, Pelalawan, serta Kota Pekanbaru. Memasuki siang hingga sore hari, kondisi cerah berawan hingga berawan masih mendominasi, namun hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah Riau.

Pada malam hari, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diprakirakan meluas dan terjadi di Kabupaten Rokan Hilir, Rokan Hulu, Pelalawan, Bengkalis, Siak, Kampar, Kuantan Singingi, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, serta Kota Pekanbaru. Sementara pada dini hari, hujan ringan masih berpeluang terjadi di Kabupaten Rokan Hilir, Rokan Hulu, Kampar, Bengkalis, Kuantan Singingi, dan Siak.

Forecaster On Duty BMKG Riau, Yasir P, menyampaikan bahwa masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca yang dapat mengganggu aktivitas..

“BMKG mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di sejumlah wilayah Riau,” ujar Yasir.

Wilayah yang masuk dalam peringatan dini antara lain Kabupaten Rokan Hilir, Rokan Hulu, Kampar, Bengkalis, Pelalawan, Kuantan Singingi, Siak, Indragiri Hulu, serta Kota Pekanbaru.

BMKG mencatat suhu udara di Riau berada pada kisaran 22 hingga 33 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan udara yang relatif tinggi, yakni antara 60 hingga 100 persen. Angin bertiup dari arah barat laut hingga timur laut dengan kecepatan 10 sampai 30 kilometer per jam.

Untuk kondisi perairan, tinggi gelombang laut di wilayah perairan Provinsi Riau diprakirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter atau dalam kategori rendah.

Namun demikian, BMKG menyebutkan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter berpeluang terjadi di perairan Indragiri Hilir (Inhil). Sehingga nelayan dan pengguna jasa transportasi laut diminta tetap waspada.

Sementara itu, hasil pemantauan titik panas hingga pukul 23.00 WIB menunjukkan total 114 hotspot terdeteksi di wilayah Sumatera.

“Dari jumlah tersebut, Provinsi Riau tercatat satu titik panas yang berada di Kabupaten Rokan Hulu,” tandasnya.***(mr)

1...303132...3,059Halaman 31 dari 3,059
© Segmennews.com | PT. Radja Segmen Media