Rohul(SegmenNews.com)- Komitmen Bupati Rokan Hulu (Rohul) Anton, ST, MM, dalam menghadirkan ruang publik yang lebih tertata kembali ditunjukkan melalui peninjauan langsung ke Lapangan Dataran Tinggi Pematang Baih pada Kamis (4/12/2025).

Peninjauan tersebut menjadi penanda dimulainya langkah revitalisasi kawasan yang selama ini menjadi pusat aktivitas masyarakat, agar lebih modern, fungsional, dan inklusif.

Dalam kunjungan itu, Bupati Anton memaparkan empat fokus utama yang akan menjadi acuan dalam mengubah wajah Pematang Baih. Program ini tidak hanya menekankan keindahan dan kenyamanan ruang publik, tetapi juga bagaimana kawasan ini dapat menggerakkan ekonomi lokal sekaligus menjadi ruang ekspresi bagi generasi muda Rohul.

Penataan Taman Lebih Rapi dan Estetis

Bupati Anton menegaskan pentingnya menciptakan ruang terbuka hijau yang nyaman bagi masyarakat. Ia menginstruksikan penataan ulang taman di Pematang Baih agar lebih rapi dan menarik. Ruang hijau tersebut diharapkan menjadi tempat bersantai yang ramah keluarga serta mendukung aktivitas rekreasi warga.

UMKM Tetap Berdaya melalui Penataan Lokasi yang Terstruktur

Dalam upayanya menata kawasan, Bupati Anton memastikan bahwa pelaku UMKM tidak akan terdampak negatif. Sebaliknya, Pemkab Rohul akan menata ulang lokasi berdagang agar lebih teratur, nyaman, dan mendukung estetika kawasan. Penempatan yang lebih tertib ini diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan pengunjung sekaligus memperkuat ekonomi kerakyatan.

Lapangan Khusus Sepak Bola Demi Pembinaan Atlet Muda

Revitalisasi Pematang Baih juga mencakup pengembangan lapangan khusus sepak bola. Fasilitas yang representatif ini direncanakan menjadi pusat kegiatan olahraga sekaligus wadah pembinaan bibit atlet muda di Rohul. Upaya ini sejalan dengan komitmen pemerintah daerah dalam memajukan olahraga, khususnya sepak bola.

Panggung Kreasi untuk Menghidupkan Energi Seni Anak Muda

Untuk mendukung kreativitas generasi muda, panggung Pematang Baih akan kembali diaktifkan sebagai ruang ekspresi seni dan budaya. Bupati Anton menyebutkan bahwa panggung tersebut akan difungsikan secara rutin sebagai tempat tampilnya karya anak muda, mulai dari musik, tari, hingga teater.

Aset Bersama yang Harus Ditata dan Dimanfaatkan

“Pematang Baih ini aset kita bersama. Kita tata tamannya, kita berikan ruang yang layak untuk UMKM, kita siapkan lapangan bola yang baik, dan kita hidupkan panggungnya untuk kreasi anak-anak muda kita. Saya ingin Pematang Baih menjadi pusat kegiatan yang membanggakan,” ujar Bupati Anton.

Rencana strategis ini disambut positif oleh masyarakat serta para pelaku UMKM yang berharap revitalisasi tersebut dapat segera direalisasikan. Mereka menilai langkah ini akan memberikan dampak besar bagi kemajuan wajah kota sekaligus mendorong kegiatan ekonomi dan kreativitas lokal.

Upaya revitalisasi Pematang Baih diperkirakan akan menjadi ikon baru Kabupaten Rokan Hulu—ruang publik yang ramah ekonomi rakyat, mendukung olahraga, dan menjadi pusat lahirnya kreativitas generasi penerus.**(kmf)

Jakarta(SegmenNews.com)- Ambisi pertumbuhan ekonomi 8 persen yang dicanangkan Pemerintahan Prabowo-Gibran bukanlah target yang sederhana.

Angka tersebut menuntut investasi masif dan efisiensi pasar yang tinggi. Namun, sejarah ekonomi mengajarkan kita
satu hal krusial, pertumbuhan tinggi yang tidak dikawal oleh aturan main yang adil hanya akan melahirkan ketimpangan.

Di sinilah peran vital Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam satu tahun terakhir, yakni memastikan pasar bekerja sebagai alat pertumbuhan, bukan
arena pertempuran bagi para pemburu rente.

Selama satu tahun pemerintahan berjalan, paradigma pengawasan persaingan usaha
di Indonesia telah bergeser menuju apa yang disebut sebagai guided competition atau persaingan terpimpin.

Filosofinya jelas, pasar dibiarkan bebas, namun negara akan mengintervensi dengan keras jika terjadi distorsi yang mengancam kepentingan nasional atau terjebak dalam praktik yang diistilahkan Presiden sebagai “Serakahnomics”, sebuah pola ekonomi di mana pelaku usaha mengambil keuntungan berlebih dengan cara mematikan pesaing kecil. Wakil Ketua KPPU menyebut KPPU ada untuk mengatasi hal tersebut.

“Keberadaan KPPU dan persaingan usaha merupakan cara untuk mengatasi
‘Serakahnomics’. Jadi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen, kompetisi harus ditingkatkan”, ujar Wakil Ketua KPPU Aru Armando, dalam giatnya dengan awak media hari ini (3/12) di Jakarta.

Penegakan Hukum yang Menggigit
Keseriusan KPPU dalam mengawal paradigma ini bukan sekadar retorika. Data berbicara bahwa sepanjang tahun 2025 (hingga 30 November), KPPU telah menjatuhkan total denda sebesar Rp695 miliar.

Angka ini melonjak drastis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, menjadi sinyal kuat bagi pasar bahwa negara tidak main-main terhadap pelaku usaha yang merugikan publik. Denda besar ini bukan semata instrumen hukum, melainkan
sinyal kuat bagi pasar bahwa pertumbuhan ekonomi tidak boleh dicapai dengan cara mematikan pesaing atau merugikan konsumen.

Sedangkan denda yang dibayarkan per 2
Desember 2025 mencapai Rp 52.909.065.048. Hal ini membuktikan upaya penegakan hukum
persaingan usaha, optimal dilakukan KPPU.

Aktivitas korporasi berupa merger dan akuisisi juga memecahkan rekor. KPPU
menerima 141 notifikasi dengan nilai transaksi fantastis mencapai Rp1,3 kuadriliun.

Dominasi transaksi di sektor pertambangan dan logistik menunjukkan geliat hilirisasi yang nyata, namun
sekaligus membawa risiko konsentrasi pasar yang harus diawasi ketat agar tidak melahirkan oligopoli vertikal yang mematikan pemain lokal.

Selain mengawal korporasi besar, KPPU juga menempatkan diri sebagai instrumen
pencegahan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa. Dari 12 perkara yang diputus tahun ini, masih terdapat berbagai kasus persekongkolan tender.

Ketika negara mengeluarkan anggaran besar untuk infrastruktur, mulai dari rumah sakit, jalan, hingga proyek energi, risiko penyelewengan anggaran melalui persekongkolan tender dapat meningkat signifikan.

Penegakan hukum di sektor ini memastikan bahwa setiap rupiah uang rakyat menghasilkan pembangunan berkualitas, bukan ke kantong kartel proyek.

Penegakan hukum di sektor ini adalah bentuk dukungan langsung KPPU terhadap Asta Cita pemerintah untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan efisien.

Namun, wajah penegakan hukum KPPU tidak melulu soal korporasi raksasa.
Perhatian serius juga diarahkan pada kemitraan UMKM. Sepanjang 2025, pengawasan kemitraan di sektor ritel dan peternakan ayam telah membuahkan hasil konkret.

Praktik bundling yang merugikan peternak kecil telah dihapuskan. Lebih dari lima ribu mitra waralaba ritel kini memiliki perjanjian yang lebih adil dan transparan. Ini adalah bukti bahwa struktur ekonomi kita sedang bergerak dari ketimpangan kontrak menuju kesetaraan hubungan usaha.

Mengawal Program Nasional Relevansi KPPU kian terasa ketika masuk ke isu-isu yang menyentuh hajat hidup orang banyak.

Dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG), misalnya, KPPU bergerak
proaktif mencegah praktik kartel pangan.

“Kami telah menyampaikan rekomendasi kepada Presiden agar pemilihan mitra dilakukan secara transparan dan memprioritaskan UMKM serta Koperasi, bukan didominasi oleh segelintir pemasok besar,” ujar Aru. “Tujuannya sederhana,
jangan sampai ada pihak yang mengambil rente dari piring rakyat”, tegasnya.

Demikian pula di sektor energi. KPPU mendorong kebijakan open access pada jaringan gas dan menghindari
persaingan usaha tidak sehat dalam bidang energi.

Melihat ke depan, tantangan persaingan usaha kian kompleks. Kartel tidak lagi
dilakukan lewat pertemuan rahasia di hotel, melainkan melalui kolusi algoritma digital yang mengatur harga secara otomatis.

Praktik self-preferencing oleh platform digital raksasa juga menjadi ancaman nyata yang dapat menenggelamkan UMKM. KPPU kini tengah mempersiapkan instrumen hukum untuk menjerat perilaku anti-persaingan di ranah digital ini.

Selain itu, program strategis seperti Koperasi Merah Putih juga mendapatkan atensi khusus. KPPU mendukung penuh penguatan koperasi, namun mengingatkan agar desain tata kelolanya tidak menutup akses bagi pelaku usaha desa lainnya.

Penutup Skor persaingan pasar Indonesia dalam laporan World Bank B-Ready 2024 berada di angka 52, masih di bawah Vietnam dan Singapura. Sementara, Indeks Persaingan Usaha Indonesia berada di angka 4,95 dari skala 7. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen, kita membutuhkan peningkatan kualitas persaingan usaha secara signifikan. Studi menunjukkan, dibutuhkan 29% peningkatan tingkat persaingan usaha (atau skala indeks persaingan usaha 6,33) untuk tujuan tersebut.

Persaingan usaha yang sehat bukanlah pelengkap pertumbuhan, melainkan
infrastrukturnya. Dengan memastikan level playing field yang adil, menghapus hambatan masuk, dan menindak tegas para pelanggar, KPPU berkomitmen menjaga agar kue pembangunan ekonomi Indonesia dapat dinikmati secara merata, bukan hanya oleh segelintir konglomerasi, guna jalan menuju efisiensi yang berkeadilan.***(rl)

Bireuen(SegmenNews.com)- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia turun langsung meninjau sejumlah titik terdampak bencana Aceh untuk memastikan percepatan pemulihan kelistrikan berjalan optimal. Langkah ini sebagai respons pasca 12 tower Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) PLN roboh diterjang banjir bandang dan longsor akhir November lalu.

Bireuen menjadi salah satu wilayah yang disambangi Bahlil. Sebelumnya, sebanyak 5 tower SUTT 150 kilovolt (kV) Bireuen – Arun roboh. Tower transmisi tersebut berperan sentral sebagai penghubung akses listrik dari pembangkit Arun dan Nagan Raya ke sejumlah wilayah di Aceh.

“Memang banyak daerah yang kena banjir dan masih banyak daerah yang terisolir. Di samping itu, banyak infrastruktur listrik kita, termasuk tower-tower transmisi roboh. Ini sangat memprihatinkan dan kita fokus untuk perbaiki secepatnya,” ujar Bahlil.

Dirinya menjelaskan, proses pemulihan kelistrikan pascabencana Aceh mempunyai tantangan yang cukup besar, khususnya di sisi pendistribusian material perbaikan dan mobilisasi personel. Akses ke titik-titik lokasi tower SUTT terdampak mayoritas terputus dan hanya dapat dilalui menggunakan helikopter.

“Hari ini kami meninjau beberapa tower induk yang strategis yang harus kita segera pasang. Tapi mobilisasi materialnya sangat susah, semuanya pakai heli. Dan saya bersama Direktur Utama (Dirut) PLN, Dirut Pertamina, kita akan _clear_-kan tentang pasokan BBM (avtur) dan bagaimana untuk bisa mempercepat agar listrik bisa nyala,” ucap Bahlil.

Bahlil juga mengapresiasi atas upaya PLN dalam pemulihan kelistrikan di Aceh. Dirinya menegaskan pentingnya kerja kolaboratif dan gotong royong lintas sektoral agar suplai listrik untuk masyarakat terdampak kembali pulih.

“Saya apresiasi atas kerja keras dari PLN. Mereka kerja sudah sangat luar biasa. Sekarang waktunya kita kerja untuk Ibu Pertiwi. Jangan kenal lelah. Saya tahu medannya tidak gampang, dari helikopter tadi saya lihat sendiri betapa beratnya. Tetapi ini panggilan untuk mengabdi kepada negara dan mengurus rakyat,” kata Bahlil.

Sementara itu, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menegaskan bahwa pihaknya siap menjalankan arahan Pemerintah melalui Kementerian ESDM untuk mempercepat proses pemulihan kelistrikan pascabencana Aceh. Darmawan menjelaskan, saat ini pihaknya terus bekerja 24 jam _nonstop_ untuk memastikan agar suplai listrik di Bumi Serambi Mekah segera pulih.

“Kami mengerahkan seluruh sumber daya yang kami miliki dan _all out_ untuk mempercepat penormalan sistem kelistrikan pascabencana Aceh sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Dengan dukungan pemerintah, TNI, Polri, dan masyarakat, kami optimistis pemulihan kelistrikan Aceh dapat segera dituntaskan dan masyarakat bisa kembali menikmati layanan listrik dengan aman dan andal,” tegasnya.

Selain meninjau titik-titik lokasi pembangunan tower darurat di wilayah Bireuen, Bahlil juga mengunjungi daerah terdampak dan Posko Siaga Bencana di Desa Blang Panjo sekaligus menyerahkan bantuan kemanusiaan. Bantuan paket sembako berupa 700 kilogram (kg) beras, 700 kg gula, dan 1.400 liter minyak goreng disalurkan untuk masyarakat terdampak di wilayah tersebut.(rl)

Rohul(SegmenNews.com)- Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) memperingati Hari Bhakti Pekerjaan Umum (PU) ke-80 dengan penuh khidmat dan aksi nyata. Apel yang digelar di Lapangan Pematang Baih Pasir Pengaraian pada Rabu, 3 Desember 2025, dipimpin langsung oleh Bupati Rokan Hulu, Anton dan menjadi momentum penting untuk membangkitkan kembali semangat pengabdian aparatur di jajaran PUPR dan Perkim.

Dalam amanatnya, Bupati Anton menekankan bahwa peringatan ini jauh dari sekadar seremonial. Ia mengajak seluruh peserta, yang terdiri dari ratusan aparatur, untuk mengenang nilai kepahlawanan para pemuda PU yang gugur saat mempertahankan Gedung Sate pada 3 Desember 1945.

“Sejarah ini mengingatkan kita bahwa pengabdian di sektor pekerjaan umum memiliki akar perjuangan yang panjang. Nilai kepahlawanan itu harus menjadi energi positif bagi kita dalam menjalankan tugas hari ini,” ungkap Bupati Anton.

Selain fokus pada profesionalitas dalam pembangunan infrastruktur, Bupati Anton juga menyoroti pentingnya rasa kemanusiaan dan kepedulian sosial.

Ia secara khusus membuka ruang donasi bagi masyarakat Rohul yang ingin membantu korban bencana di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.

“Pengabdian tidak hanya soal membangun fisik. Ketika saudara kita tertimpa musibah, kita wajib hadir dan memberi pertolongan,” tegasnya, menunjukkan komitmen Pemkab Rohul dalam aspek pembangunan fisik dan moral.

Usai Apel, rangkaian peringatan Hari Bhakti PU dilanjutkan dengan kegiatan gotong royong massal yang melibatkan seluruh aparatur.

Plt. Kadis PUPR Rohul, H. Zulfikri, menjelaskan bahwa aksi ini adalah wujud nyata dari penghayatan sejarah.

​“Kegiatan ini menjadi bukti bahwa Hari Bhakti PU bukan hanya mengenang sejarah, tetapi menghidupkan kembali semangat bekerja untuk masyarakat,” ujarnya.

​Untuk memastikan hasil maksimal, beberapa alat berat diterjunkan ke titik-titik prioritas di Pasir Pengaraian. Gotong royong ini dibagi menjadi empat kelompok kerja, yang secara kompak menangani:

-​Pembersihan kawasan Pematang Baih. Pembersihan dan normalisasi aliran sungai di belakang Pasar Modern. Normalisasi aliran sungai di samping rumah makan untuk mencegah potensi banjir. Penataan dan pembersihan lingkungan Pasar Senin.

Kehadiran jajaran penting seperti Plt. Kadis Perkim Desmadiana, Camat Rambah H. Zulfan Alwi, dan Kades Pematang Berangan Rusdi Hidayatullah turut menyemarakkan dan mendukung penuh kegiatan lapangan ini.

​Optimisme Pembangunan Berkelanjutan

Melalui peringatan ini, Pemkab Rohul berharap nilai-nilai Sapta Taruna—tujuh prinsip pengabdian di Kementerian PUPR—semakin tertanam dalam setiap langkah aparatur PUPR dan Perkim.

Dengan semangat kebersamaan, kepahlawanan, dan pengabdian, pemerintah Rohul optimistis bahwa pembangunan infrastruktur di daerah akan semakin kuat, berkelanjutan, dan memberi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Rokan Hulu.***(kominfo)