
Pekanbaru(SegmenNews.com)- BPS RI dan Pemprov Riau terus memperkuat koordinasi menjelang pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Melalui Focus Group Discussion (FGD) Sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 di Pekanbaru, Jumat (21/11/2025), kedua pihak menegaskan pentingnya sensus sebagai dasar penyusunan data ekonomi yang komprehensif, terutama dalam mendukung arah kebijakan pembangunan jangka panjang Riau.
Wakil Kepala BPS RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, menegaskan bahwa Provinsi Riau sebagai salah satu pusat kekuatan ekonomi di Sumatera. Lewat sensus ini pula, potensi Riau dalam memperkuat ekonominya bisa lebih terjamin.
“Riau mempunyai ekonomi terbesar kedua di Pulau Sumatera. Dengan mengetahui struktur ekonomi daerah, kita bisa memahami apa yang membuat suatu usaha untung besar atau kecil. Dengan strategi yang tepat, Riau memiliki potensi perkembangan ekonomi yang sangat besar,” ujar Sonny.
Menurutnya, Sensus Ekonomi 2026 akan mencakup seluruh aktivitas usaha, mulai dari perusahaan formal hingga usaha rumah tangga. Pendataan tidak hanya menyasar industri besar, tetapi juga kegiatan ekonomi masyarakat di tingkat mikro.
Sonny menegaskan bahwa seluruh data yang dikumpulkan bersifat rahasia sesuai UU Statistik, sehingga pelaku usaha tidak perlu khawatir. Meski begitu, ia mengakui masih ada tantangan dalam mengajak perusahaan besar untuk kooperatif.
“Ada perusahaan yang enggan memberikan jawaban. Karena itu, dukungan pemerintah daerah sangat krusial untuk memastikan akses petugas ke lapangan,” ujarnya.
Sementara itu, Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, menegaskan komitmen penuh Pemprov Riau untuk mendukung kesuksesan Sensus Ekonomi 2026. Ia menilai sensus ini memiliki arti strategis bagi provinsi dalam merumuskan kebijakan pembangunan jangka panjang.
“Kami akan memberikan data yang benar, pasti, dan akurat karena hasil sensus ini menjadi pedoman pembangunan 10 tahun ke depan. Jika ada perusahaan yang menolak menjawab, akan kita surati,” tegasnya.
Plt Gubernur Riau sampaikan, dalam RPJMD 2025–2029, Pemprov Riau telah menetapkan tujuan pembangunan, termasuk pertumbuhan ekonomi berkualitas dengan target 5,3 hingga 5,7 persen, hilirisasi industri, percepatan inovasi, penurunan kemiskinan, serta pembangunan berkelanjutan. Menurutnya, seluruh agenda itu membutuhkan dukungan data ekonomi mulai dari yang mikro secara lengkap, akurat, dan mutakhir.
Ia menilai FGD ini merupakan kesempatan penting untuk memperkuat pemahaman para pemangku kepentingan mengenai struktur ekonomi daerah.
Ia berharap forum ini melahirkan masukan konkret terkait pendataan serta memastikan Sensus Ekonomi 2026 mampu menggambarkan kondisi ekonomi Riau secara menyeluruh dan akurat di seluruh kabupaten/kota.
SF Hariyanto juga mengajak seluruh pelaku usaha untuk bersikap kooperatif agar hasil dari sensus bisa memperkuat kebijakan daerah. Mulai dari memberikan data yang benar dan tepat agar Riau semakin maju dan berdaya saing.
“Hasil sensus akan digunakan secara optimal untuk memperkuat perencanaan, meningkatkan efisiensi kebijakan, dan mempercepat transformasi ekonomi Riau agar semakin maju dan berdaya saing,” katanya.***(adv)



Inhu(SegmenNews.com)- Di hari yang didedikasikan untuk alam, suasana khidmat namun penuh semangat membungkus Lapangan Mapolres Indragiri Hulu (Inhu). Pagi itu, Jumat (21/11/2025), Hari Pohon Sedunia tak hanya diperingati dengan seremonial, melainkan diwujudkan dalam janji nyata menanam kehidupan.
Jakarta(SegmenNews.com)- Sebagai salah satu bank yang ditunjuk pemerintah, sebagai bank penerima setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Bank Riau Kepri (BRK) Syariah terus meningkatkan pelayanan bagi para calon tamu Allah SWT yang akan melaksanakan ibadah haji.










Rohil(SegmenNews.com)- PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) Cabang Bagansiapiapi bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kepenghuluan (DPMK) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) menggelar edukasi bagi 159 kepenghuluan/desa untuk penerapan transaksi non-tunai, bertempat di aula pertemuan BRK Syariah Bagansiapiapi, Rabu (19/11/2025).
Pembahasan tersebut dipimpin langsung oleh oleh ketua komisi II Adam Syafaat, bersama Sekretaris Androy Ade Rianda, serta anggota Ginda Burnama, Sutan Sari Gunung, dan Monang Eliezer Pasaribu.
Dalam pembahasan itu, Komisi II menyoroti penurunan anggaran sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada tahun 2026, termasuk Dinas Pariwisata. Penurunan tersebut disebut mencapai hampir 10 persen dibanding tahun sebelumnya.
“Dari 2025 ke 2026 mereka turun, hampir 10 persen, kegiatan itu seperti Bakar Tongkang dan Pacu Jalur yang selama ini menjadi agenda rutin,” ujar anggota komisi II DPRD Riau Ginda Burnama.
Ketua Fraksi Gerindra ini menilai, Dinas Pariwisata baru menyampaikan gambaran umum program 2026, sementara rincian belum dipaparkan secara lengkap.
“Dinas Pariwisata baru menyampaikan pembukanya saja, belum detail. PAD sektor pariwisata juga belum dijelaskan secara rinci,” ucapnya.
Untuk itu, Komisi II berencana menyampaikan sikap resminya dalam rapat Badan Anggaran (Banggar). Pihaknya akan menyampaikan secara langsung bagaimana solusi terhadap kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat.
“Di Banggar nanti kita sampaikan secara resmi bagaimana solusi terhadap kegiatan yang langsung menyentuh pelayanan masyarakat. Ini harus menjadi catatan penting bagi Pemerintah Provinsi Riau,” pungkasnya. (Galeri)