Puas dengan Pembangunan, Masyarakat Doakan Kasmarni Bupati Bengkalis 2 Periode
Mandau(SegmenNews.com)- Pada Kamis, 19 Oktober 2023, Bupati Bengkalis Kasmarni meninjau langsung pengerjaan Jalan Lingkar Barat Duri. Ikut bersama Bupati, Camat Mandau, Camat Bathin Solapan, Camat Pinggir, Camat Talang Muandau dan sejumlah Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemkab Bengkalis.
Saat ini pengerjaan jalan sedang berlangsung. Jalan Lingkar Barat Duri ini menembus hutan talang, akan difungsikan sebagai jalan lintas untuk menekan angka Kecelakaan Lalulintas (Lakalantas) yang sering terjadi.
“Alhamdulillah hari ini kita lihat pengerjaannya sudah berjalan. Ini merupakan keinginan masyarakat luas. Selama ini masyarakat mengeluhkan lakalantas yang melibatkan mobil berat. Kedepan dengan difungsikannya jalan ini, semoga tidak ada lagi keluhan itu,” ungkap Bupati Kasmarni didampingi Kadis Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Bengkalis, Ardiansyah.
Bupati Kasmarni mengungkapkan, jika tidak ada aral melintang bulan Maret tahun depan, jalan ini sudah difungsikan. Saat ini pengerjaan fisik sudah mencapai 50 persen dengan panjang jalan yang dibuka mencapai 3,50 kilometer.
Salah seorang Tokoh Masyarakat Kelurahan Pematang Pudu, Eri bersama beberapa warga menyambut baik kehadiran Bupati Kasmarni bersama rombongan yang meninjau pengerjaan Jalan Lingkar Barat Duri.
Masyarakat bangga dengan perjuangan Bupati Kasmarni yang terus komitmen memajukan daerah, mereka berharap Bupati perempuan pertama di Provinsi Riau itu dapat melanjutkan kepemimpinannya diperiode kedua.
“Terima kasih Ibu Kasmarni, kita semua tidak pernah ragu lagi dengan kinerja Bunda Kasmarni. Tetaplah rendah hati dan bekerja demi masyarakat banyak, do’a kami semoga ibu selalu sehat dan lanjut periode kedua memimpin Bengkalis,” papar Eri diaminkan warga yang hadir.***(rl)
Kajati Riau Ikuti Monitoring dan Evaluasi Jaksa Agung Muda Pidana Militer
Pekanbaru(SegmenNews.com)- Kepala Kejaksaan Tinggi Riau, DR Supardi mengikuti monitoring dan evaluasi Jaksa Agung Muda Pidana Militer Kejaksaan Agung RI di Kejati Riau, Kamis (19/10/23).
Dikesempatan itu, Kajati Riau menyampaikan ucapan selamat datang kepada Jaksa Agung Muda Pidana Militer Kejaksaan Agung Republik Indonesia Mayjen TNI Dr. W Indrajit, S.H., M.H, Sekretaris Jaksa Agung Muda Pidana Militer Kejaksaan Agung Republik Indonesia Edy Birton, S.H., M.H beserta rombongan Jaksa Agung Muda Pidana Militer Kejagung RI.
Beberapa waktu yang lalu, kata Kahati Riau, Kejaksaan Republik Indonesia telah melaksanakan kegiatan Rapat Kerja Teknis Tahun 2023 yang dilaksanakan secara serentak, pada masing- masing bidang dan badan di Kejaksaan Republik Indonesia.
Yang bertujuan untuk melakukan evaluasi capaian kinerja dalam rangka pelaksanaan program dukungan manajemen, program penegakan dan pelayanan hukum pada masing-masing bidang, evaluasi indeksasi, pelaksanaan rencana aksi nasional dan perintah direktif yang terdapat pada masing-masing bidang dan inventarisasi permasalahan dan/atau kendala yang dihadapi dalam realisasi anggaran dan capaian kinerja serta isu strategis lainnya.
“Saat ini kita telah memasuki pada Triwulan IV Tahun Anggaran 2023, terkait dengan kegiatan Monitoring & Evaluasi yang dilaksanakan oleh Jaksa Agung Muda Pidana Mliter Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang dilaksanakan pada hari ini sangatlah tepat untuk melakukan Monitoring & Evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi bidang Pidana Militer dalam rangka pencapaian target dari rencana kerja yang telah disusun sehingga dapat terlaksana dengan baik,” sampainya.
Dengan demikian kehadiran Jaksa Agung Muda Pidana Militer Kejaksaan Agung Republik Indonesia Mayjen TNI Dr. W Indrajit, S.H., M.H, Sekretaris Jaksa Agung Muda Pidana Militer Kejaksaan Agung Republik Indonesia Edy Birton, S.H., M.H, serta rombongan Jaksa Agung Muda Pidana Militer Kejaksaan Agung Republik Indonesia sangatlah relevan dengan apa yang menjadi harapan dan penekanan dari Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin agar capaian kinerja dan penyerapan anggaran bidang Pidana Militer termasuk semua bidang dapat mencapai hasil yang maksimal.
Kemudian, Kajati juga menyampaikan bahwa Jaksa Agung Muda Pidana Militer Kejaksaan Agung Republik Indonesia terbentuk berdasarkan peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 15 tahun 2021.
Tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2022.
Tentang perubahan ketiga atas peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor Per-006/A/JA/07/2017 Tanggal 20 Juli 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
Dengan usia yang baru sekitar 2 tahun, Jaksa Agung Muda Pidana Militer beserta Asisten Pidana Militer terus melakukan upaya untuk membangun relasi kelembagaan dengan stakeholder terkait khususnya dengan satuan TNI.
Kajati Riau Supardi, memahami bahwa hal tersebut tidak mungkin dilakukan secara sendiri- sendiri oleh masing-masing satuan kerja, akan tetapi harus dilaksanakan secara bersinergi oleh semua pihak yang terkait.
Untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan kemampuan dan prfesionalisme dari masing- masing pihak yang mampu menjawab tantangan dan tuntutan tugas di masa yang akan datang.
“Sehingga menjadikan tugas Aparat Penegak Hukum dapat dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah di amanatkan kepada kita semua,” ujarnya.
Oleh Karena itu, kolaborasi dan sinergi antara Kejaksaan Republik Indonesia dengan TNI yang telah terjalin dengan baik, tetap kita jaga dan pelihara silaturahmi serta komunikasi yang baik agar hubungan kelembagaan akan semakin solid dan meningkat.
Diakhir sambutannya, Kepala Kejaksaan Tinggi Riau Dr. Supardi mengharapkan petunjuk, bimbingan serta arahan dari Jaksa Agung Muda Pidana Militer Kejaksaan Agung Republik Indonesia Mayjen TNI Dr. W Indrajit, S.H., M.H dan Sekretaris Jaksa Agung Muda Pidana Militer Kejaksaan Agung Republik Indonesia Edy Birton, S.H., M.H agar dalam pelaksanaan tugas kita semua dan khususnya para Asisten Pidana Militer dapat terlaksana dengan baik sesuai harapan dan senantiasa dapat bersinergi dan membangun relasi kelembagaan dengan Aparat Penegak Hukum khususnya satuan hukum dan POM TNI serta Oditur Militer yang ada diwilayah kerja masing-masing.
Dalam arahannya, Jaksa Agung Muda Pidana Militer Kejaksaan Agung Republik Indonesia Mayjen TNI Dr. W Indrajit, S.H., M.H menyampaikan bahwa sebagai negara hukum, Indonesia telah memiliki sistem hukum yang mandiri, yang bertujuan untuk mempertahankan, memelihara, dan melaksanakan tertib hukum bagi masyarakat Indonesia. Maksud dan tujuan dari koneksitas adalah untuk memberikan jaminan bagi terlaksananya peradilan koneksitas yang cepat dan adil, walaupun ada kemungkinan proses yang ditempuh ini tidak semudah seperti mengadili perkara pidana biasa.
Jaksa Agung Muda Pidana Militer Kejaksaan Agung Republik Indonesia Mayjen TNI Dr. W Indrajit, S.H., M.H dalam arahannya menyampaikan saat ini Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Peraturan Presiden Republik Indonesia tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2021 dan menjadi landasan pembentukan organisasi baru Jaksa Agung Muda Pidana Militer dalam struktur organisasi di Kejaksaan.
Selanjutnya, untuk menjadi landasan operasional bagi pelaksanaan penanganan perkara koneksitas ini, Pemerintah telah menerbitkan Surat Keputusan Bersama antara Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Panglima TNI, dan Jaksa Agung Republik Indonesia sebagaimana dalam SKB Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Panglima TNI Nomor : 2196/M/XII/2021.Nomor : 270 tahun 2021, Nomor : KEP/1135/XII/2021, tentang Pembentukan Tim Tetap Perkara Koneksitas dimana pada pasal 6 surat keputusan tersebut, menyebutkan bahwa anggota Tim Tetap Koneksitas adalag Polisi Militer, Oditur, Penyidik dan Jaksa.
Hingga saat ini, Jaksa Agung Muda Pidana Militer telah melaksanakan penanganan perkara koneksitas selama Triwulan III Tahun 2023 yaitu 52 kegiatan koordinasi teknis penuntutan bersama Oditur Militer dan Penyidik Polisi Militer. Kemudian sebanyak 566 kegiatan koordinasi teknis penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh para Asisten Pidana Militer yang berkedudukan di 20 Kejaksaan Tinggi bersama unsur Pomdam dan Oditur Militer serta Oditur Militer Tinggi. Sejak terbentuknya Jaksa Agung Pidana Militer, telag dilakukan penanganan perkara koneksitas sebanyak 5 perkara, 3 perkara diantaranya sudah diputus oleh Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dan 1 sudah di putus Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kesemuanya dalam tahap Upaya Hukum.
Jaksa Agung Muda Pidana Militer Kejaksaan Agung Republik Indonesia Mayjen TNI Dr. W Indrajit, S.H., M.H bahwa perkara koneksitas adalah sebuah keniscayaan berdasarkan data terkait subjek hukum militer selaku pelaku tindak pidana periode tahun 2020 hingga 2022 dengan pelaku TNI AD, TNI AL, dan subjek hukum dari TNI AU.
Diakhir arahannya, Jaksa Agung Muda Pidana Militer Kejaksaan Agung Republik Indonesia Mayjen TNI Dr. W Indrajit, S.H., M.H menyampaikan agar mempelajari dan memahami Nota Kesepahaman Antara Kejaksaan Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia Tentang Kerjasama dalam Pemanfaatan Sumber Daya dan Peningkatan Profesionalisme di Bidang Penegakan Hukum Nomor : 4 Tahun 2023 Nomor : NK/6/IV/2023/TNI tanggal 06 April 2023.
Dengan hadirnya Jaksa Agung Pidana Militer, diharapkan mampu menjadi katalis terbentuknya sinergitas antara instansi Kejaksaan dan TNI dalam penegakan hukum yang adil dan berkepastian, karena dalam pelaksanaan tugasnya, Jaksa Agung Pidana Militer memiliki integratif, kolaburatif, dan koodinatif.
Para Asisten Pidana Militer harus proaktif karena Kejaksaan diharapkan sebagai katalis dalan pelaksanaan wewenang koneksitas ini, urgensi fungsi koordinasi dan sinkronisasi dari Jaksa Agung Pidana Militer sangat terasa sebab untuk sampai kepada proses pemeriksaan di persidangan, penanganan, terhadap perkara koneksitas harus melampaui beberapa tahapan, bahkan dimulai dari saat perkara itu diterima lalu diolah anatomo perkaranya sehingga disimpulkan bahwa ada kecenderungan koneksitas.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Jaksa Agung Muda Pidana Militer Kejaksaan Agung Republik Indonesia Mayjen TNI Dr. W Indrajit, S.H., M.H, Sekretaris Jaksa Agung Muda Pidana Militer Kejaksaan Agung Republik Indonesia Edy Birton, S.H., M.H, Kepala Kejaksaan Tinggi Riau Dr. Supardi, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Idianto, S.H., M.H, Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh Rudi Irmawan, S.H., M.H, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Riau Hendrizal Husin, S.H., M.H, Kepala Oditur Militer Tinggi I, Komandan POM Angkatan, Kepala Hukum dan Kepala Dinas Hukum wilayah Kepulauan Riau secara virtual, Para Asisten Pidana Militer Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Aceh, dan Sumatera Barat, Para Asisten Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, Jambi, Lampung, dan Bangka Belitung Para Asisten di lingkungan Kejaksaan Tinggi Riau, Para Kepala Kejaksaan Negeri di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Riau, Para Koordinator pada Kejaksaan Tinggi Riau, Kaotmil I-03 Pekanbaru, Dandenpom I/3 Pekanbaru, Dandenpom Lanal Dumai, Dansatpom Lanud Roesmin Nurjadin, Kakumrem 031/WiraBima, Kakum Lanud Roesmin Nurjadin, serta para tamu undangan lainnya.***(rl/Penkum Kejati Riau)
Wabup Inhil dan Forkopimda Rakor Bersama Gubri, Bahas Karhutla dan Pemilu (foto:hms)
Tembilahan(SegmenNews.com)- Wakil Bupati Indragiri Hilir H. Syamsuddin Uti di dampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Inhil Drs. Afrizal, beserta jajaran Forkompimda Indragiri Hilir, KPUD , Bawaslu Inhil, Kesbangpol, Disperindag, dan BPBD, mengikuti rapat koordinasi (Rakoor) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Riau secara Virtual di ruang Zoom Meeting Diskominfo PS, Tembilahan, Rabu, (18/10/2023).
Rakor yang di pimpin Gubernur Riau H. Syamsuar tersebut dalam rangaka upaya Pemerintah Daerah Dalam persiapan menjelang Pemilu 2024, Rakor ini juga merupakan bagian dari peningkatan upaya penanganan karhutla serta pengendalian inflasi dan ketahanan pangan di wilayah Provinsi Riau,
Mengawali arahannya Gubri H. Syamsuar menyampaikan, “Persiapan Pemilu Legislatif dan Pilpres yang akan segera berlangsung di 2024 agar menjadi perhatian penting kita bersama agar kondusifitas keamanan dan ketentraman harus kita ciptakan dan terjaga di Riau,”
Semetara itu terkait karhutla Gubri juga menyampaikan, “Pemerintah Provinsi Riau bersama Satgas Karhutla telah melakukan upaya pro aktif mulai dari antisipasi/pencegahan, penanggulangan dan penindakan yang dilakukan dari awal tahun secara berkesinambungan dengan kerjasama intens oleh instansi terkait. “ungkap Gubri
Melalui kesempatan ini Pemkab Inhil melalui Sekda melaporkan terkait karhutla di Kabupaten Indragiri Hilir, dimana saat ini di kabupaten Indragiri Hilir terpantau 1 titik api di Dusun Plasma Parit Cahaya Timur Desa Pancur Kecamatan Keritang, Kondisi saat ini tim BPPD dan unsur Gabungan TNI, Polri, MPK perusahaan dan Mayarakat berjumlah 54 orang tengah berjibaku dalam upaya pemadaman di lokasi tersebut dengan di bantu Helikopter Water Bombing dari Bpbd Provinsi Riau dan diharapkan pemadaman bisa lebih maximal di lakukan, “terang Sekda
Sementara itu, Wabup H.Syamsuddin Uti pada kesempatan tersebut mengatakan, atas nama Pemkab Inhil mengucapkan terimakasih atas Sinergitas semua jajaran baik TNI, Polri, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa telah berupaya dan berkerjasama.***(sup/hm)
Jaksa Agung ST Burhanuddin saat kunjungan kerja di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara. (Foto: Penkum)
Jakarta(SegmenNews.com)- Kamis 19 Oktober 2023, Jaksa Agung ST Burhanuddin melanjutkan kunjungan kerjanya di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara.
Dalam kunjungannya pada hari kedua, Jaksa Agung berkesempatan memberikan arahan kepada seluruh jajaran di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara mengenai komunikasi publik menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dan netralitas Jaksa sebagai aparat penegak hukum.
Jaksa Agung menyampaikan bahwa pada saat peringatan Hari Bhakti Adhyaksa ke-63 beberapa waktu yang lalu, Presiden Joko Widodo secara spesifik memerintahkan kepada seluruh Insan Adhyaksa untuk terus meningkatkan kinerja, memperbaiki kualitas layanan kepada masyarakat, menumbuhkembangkan dan memupuk kepercayaan masyarakat kepada instansi Kejaksaan.
Demi melaksanakan perintah Presiden tersebut, Jaksa Agung meminta kepada seluruh jajaran agar terus meningkatkan komunikasi publik dengan memedomani Instruksi Jaksa Agung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Publikasi Kinerja baik melalui Media Massa maupun Media Online.
Sebagai anggota Korps Adhyaksa, Jaksa Agung menyampaikan bahwa terdapat dua peranan yang dapat dipisahkan yaitu sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.
Dalam kapasitas tersebut, seluruh jajaran harus memahami tugas, fungsi dan kewenangan Kejaksaan agar mampu menerjemahkan beragam keinginan, ekspektasi dan tuntutan masyarakat.
Kemudian Jaksa Agung menyampaikan terkait kapasitas Kejaksaan sebagai aparat penegak hukum, hendaknya mampu memastikan tegaknya supremasi hukum yang menghadirkan keadilan, kebenaran dan kepastian hukum yang berkemanfaatan.
“Tingkatkan terus jiwa korsa, rapatkan barisan, dan tetap fokus menyelesaikan semua tugas dan kewajiban dengan penuh dedikasi dan integritas. Buktikan dengan kinerja yang baik dan biarkan masyarakat yang menilai,” ujar Jaksa Agung.
Selain itu, dalam rangka menyambut Pemilu Serentak Tahun 2024, Jaksa Agung meminta Korps Adhyaksa untuk menjaga pelaksanaan pemilu agar tetap damai.
Kemudian, Korps Adhyaksa diharuskan untuk senantiasa menjaga dan menjunjung tinggi netralitas dengan tidak memihak atau berafiliasi dengan partai politik ataupun kepentingan politik mana pun, terlebih dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
“Kejaksaan sebagai sub sistem dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), memiliki posisi yang strategis sehingga kita dituntut untuk aktif, kolaboratif, dan koordinatif dalam setiap penanganan laporan pengaduan tindak pidana pemilu,” ujar Jaksa Agung.
Jaksa Agung meminta agar penanganan laporan pengaduan tindak pidana pemilu tersebut segera ditindaklanjuti dengan penuh kecermatan dan kehati-hatian. Hal itu dirasa perlu guna mengantisipasi adanya indikasi terselubung yang bersifat “Black Campaign”.
Oleh karenanya, Jaksa Agung meminta agar Instruksi Jaksa Agung Nomor 6 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam Mendukung dan Menyukseskan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2023, dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan baik.
Menindaklanjuti Instruksi Jaksa Agung Nomor 6 Tahun 2023 tersebut, Jaksa Agung memerintahkan seluruh jajaran agar segera:
1. Melaksanakan pemetaan potensi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan (AGHT) dalam proses pemilu sebagai bentuk deteksi dan pencegahan dini.
2. Melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka menciptakan pelaksanaan Pemilu yang sesuai dengan prinsip serta ketentuan peraturan perundang-undangan dan melakukan koordinasi dengan para stakeholders yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu.
3. Melakukan identifikasi dan inventarisasi terhadap segala bentuk potensi tindak pidana pemilu, baik yang terjadi sebelum, saat pelaksanaan, maupun pasca diselenggarakannya Pemilu.
Mengakhiri pengarahannya, Jaksa Agung meminta para jajaran untuk menjaga integritas dan menghindari pola-pola penanganan perkara yang bersifat transaksional, praktik penegakan hukum yang tidak terpuji, dan menghentikan budaya mafia peradilan.
“Laksanakan penegakan hukum integral yang dapat memberikan kepastian dan kemanfaatan hukum melalui peradilan yang jujur, bertanggungjawab, etis, dan efisien dengan mengedepankan hati nurani,” ujar Jaksa Agung.
Kunjungan kerja Jaksa Agung di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Andi Muhammad Taufik, Kepala Pusat Penerangan Hukum Ketut Sumedana, Asisten Umum Jaksa Agung Herry Hermanus Horo, Asisten Khusus Jaksa Agung Sri Kuncoro, Para Asisten pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Para Kepala Kejaksaan Negeri beserta jajaran pada wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara. (K.3.3.1).***(rl/Penkum)
Pekanbaru(SegmenNews.com)- Ketua TP PKK Kabupaten Bengkalis Hj Siti Aisyah didampingi Wakil Ketua III Ira Vandriyani Ersan memberi dukungan dan semangat kepada peserta lomba masak serba ikan, Kamis, 19 Oktober 2023 di halaman kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau.
Lomba masak serba ikan ini bekerjasama dengan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Riau.
Ketua TP PKK Hj Siti Aisyah yang tiba dilokasi acara memberikan semangat dan dukungan Kepada utusan dari Kabupaten Bengkalis yakni, Siti Ayu Zamrah dan Dela Nisa Maria.
Kami sangat mengapresiasi TP-PKK Kabupaten Bengkalis karena telah ikut berpartisipasi pada lomba masak serba ikan tingkat Provinsi Riau ini dalam mengharumkan Negeri Junjungan,” kata Siti Aisyah.
Siti Aisyah mengucapkan selamat bertanding dan tampilkan yang terbaik kepada utusan peserta dari Kabupaten Bengkalis saat meninjau langsung lomba masak menu ikan.
Selanjutnya Siti Aisyah mengajak peserta lomba untuk menunjukkan kualitas dan kemampun TP-PKK Kabupaten Bengkalis dalam mengolah makanan berbahan dasar ikan sehingga menjadi makanan yang enak sesuai ciri khas masakan Melayu Kabupaten Bengkalis.
“Semoga dengan ciri khas masakan ini nantinya selain meningkatkan keterampilan memasak juga memperkenal kuliner khas Daerah Kabupaten Bengkalis yang nantinya diharapkan dapat mengantar Kabupaten Bengkalis meraih nilai dan predikat terbaik di tingkat Provinsi,” ujar Aisyah.
Menu unggulan dari Kabupaten Bengkalis yakni menu keluarga (lempeng kembung saus kuini), menu kudapan (pie ikan saus durian), menu balita (bubur jagung ikan giling) dan minuman (wedang jahe mutiara).***(imam/hm)
Siak(SegmenNews.com)- Menyambut tahun kunjungan wisata, Ketua DPRD Siak Indra Gunawan mengatakan, pembangunan sektor pariwisata yang berhasil bukan saja dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah melalui kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pengelolaan sektor pariwisata hijau dapat menjamin kelestarian alam dan budaya, serta penyediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan.
Kenapa wisata hijau, karena Siak memiliki Perda Siak Hijau. Makanya, wisata juga mesti dikaitkan dengan hijau, sebagai upaya melestarikan alam.
Pembangunan destinasi wisata atau merawat serta menjaga destinasi wisata, mesti diatur dalam sebuah regulasi untuk peningkatan kualitas lingkungan (environment), sosial budaya (community) serta ekonomi (economy).
“Ketika Kabupaten Siak terus bersolek dengan ragam destinasi wisata yang dimiliki, mulai dari wisata sejarah, edukasi, dan buatan, diharapkan dapat konsisten,” kata Indra Gunawan. DPRD berperan dalam hal penganggaran, sejauh mana destinasi wisata yang akan dibangun dapat menunjang bangkitnya perekonomian masyarakat, serta menjaga kelestarian lingkungan.
Ketika dikatakan tingkat kunjungan wisata berada di angka 500 ribu kunjungan, dari target 650 ribu kunjungan, tentu peluang untuk mencapai target itu sangat terbuka luas.
Kabupaten Siak memiliki 14 kecamatan dan di setiap kecamatan tentu ada destinasi wisata yang belum tergarap dan layak dikembangkan. Tugas camat, para penghulu dan perangkatnya untuk mengangkatnya ke permukaan, melalui promosi dan pengajuan dalam musrenbang.
Destinasi wisata dapat berkembang, seiring digalinya potensi dan menu makanan khas daerah tersebut. Sehingga sejalan dengan bangkitnya UMKM.
Ketika suatu kampung memiliki potensi wisata, tentu pengunjung yang datang memerlukan makan minum. Menu apa yang menjadi ciri khas daerah itu, tentu dapat dipromosikan kepada para pengunjung.
Sehingga mereka tidak hanya datang melihat destinasi wisata, tapi menikmati kuliner setempat,” katanya.
Makanya, Indra Gunawan mengajak semua pihak, terutama penghulu dan perangkat kampung menggali potensi wisata di daerahnya, sehingga layak dijual dan dapat menarik minat wisatawan untuk datang.
“Meski tidak serta merta mendapatkan perhatian, namun dengan kesungguhan dan ketekunan saya yakin apa yang ingin diperjuangkan akan tercapai,” kata Indra Gunawan.
Untuk semakin mengenalkan suatu destinasi, dapat digelar iven, sehingga pengunjung akan datang. Ketika sudah menjadi buah bibir, tidak akan sulit untuk mengembangkannya. “Hal yang terpenting adalah, kesungguhan dalam mempromosikan,” katanya.
Sejumlah iven secara rutin digelar Pemkab Siak, sebagai salah satu upaya mempromosikan destinasi wisata.
Meski belum semua tergali dan terdata, dan belum semua mendapat peluang, tapi dengan iven yang digelar, salah satunya Festival Siak Bermadah, diharapkan membangkitkan semangat para pelaku seni untuk terus berkarya dan ke depan dapat tampil.
Sementara untuk destinasi wisata yang belum masuk kalender, dikatakan Indra Gunawan, pihaknya akan membahasnya bersama OPD terkait.
Hal ini penting untuk bangkitnya wisata Siak, menuju masyarakat yang sejahtera.
Indra Gunawan mencontohkan Kecamatan Sungai Apit yang memiliki banyak iven wisata, mulai dari Lalang Tempo Doeloe, lomba perahu, dan sejumlah iven lainnya.
Kecamatan Sungai Apit juga memiliki sejumlah destinasi wisata, tak hanya hutan mangrove atau bakau yang terjaga, tapi juga Taman Sarifah Sembilan dan kebun nanas, tambak udang dan lainnya. Semua itu membawa minat wisatawan untuk datang, terlebih ketika dikemas dengan sangat baik.
Potensi wisata tak hanya mendatangkan pundi pundi tapi juga membuka lapangan pekerjaan
Saya harapkan kecamatan lainnya membuka diri untuk bersama bangkit mempromosikan wisata di darahnya,” kata Indra Gunawan.
Saat ini, wisatawan mengenal Siak dengan Istana Asserayah Alhasyimiah atau Istana Mahatari Timur, taman taman di tepi turap, turap Singapura yang ada di tepi Sungai Jantan, Makam Sultan dan makam para datuk, penangkaran rusa, serta yang terbaru Skywalk Tengku Buwang Asmara. Lihatlah di tengah kota, ada jalanan penuh lampu di Jalan Sutomo dan Jalan Muzaffarsyah, Siak Indrapura terlihat begitu eksotik, aman dan nyaman, serta teduh, karena banyak pohon.
“Dan yang tak kalah membanggakan, kita punya Hutan Kota Arwinas,” kata Indra Gunawan
Memeriahkan ulang tahun ke-25 Kabupaten Siak, akan banyak iven digelar sebab disebut ulang tahun perak. Dan pembahasan RAPBD 2024 Oktober dan November ini, akan membahas perihal itu, disamping terkait, pendidikan, kesehatan dan lainnya.
“Kami dari DPRD akan maksimalkan, dan memberikan yang terbaik jika itu untuk kepentingan masyarakat dan nama baik Kabupaten Siak yang kita cintai ini,” kata Indra Gunawan.
Indra Gunawan sangat mendukung tahun kunjungan wisata menyambut ulang tahun perak Kabupaten Siak, dan mudah-mudahan Siak tetap hijau dengan wisata yang ramah anak, lansia dan disabilitas.***(inf)
Jakarta(SegmenNews.com)- PT PLN (Persero) sukses menjalankan transformasi yang membuat perusahaan kian positif dan inovatif dalam proses bisnis hingga pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Transformasi mulai dari pembangkitan, transmisi, distribusi hingga pelayanan pelanggan membuat perusahaan kian lincah dalam menghadapi tantangan perubahan zaman.
Kesuksesan ini pun tidak lepas dari tangan dingin Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, yang memimpin transformasi berkelanjutan di segala lini PLN selama tiga tahun terakhir di mana salah satu output-nya adalah peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Atas upaya ini Darmawan dianugerahi penghargaan internasional untuk kategori Contribution to HR Community pada ajang The Asia HRD Awards 2023 di Cyberjaya, Malaysia.
Pencapaian ini adalah buah dari keberhasilan membangun organisasi dengan inovasi dan proses bisnis yang mengutamakan kompetensi pegawai. Kategori Contribution to HR Community diberikan kepada para tokoh yang telah menyumbangkan ide beserta penerapannya dengan dampak yang besar sebagai _best practice_ pengembangan _human resources_ yang diakui oleh para praktisi HR.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengungkapkan penghargaan ini tak lepas dari kerja keras semua insan PLN dengan semangat mengemban tugas untuk melistriki seluruh penjuru Indonesia serta menjalankan transformasi PLN.
“Saya mengucapkan terima kasih atas penghargaan ini, penghargaan ini saya dedikasikan kepada seluruh insan PLN yang sudah bekerja keras, yang sudah bekerja dengan penuh pengertian, penuh pengorbanan dalam menjalankan proses transformasi PLN. Era disrupsi seperti saat ini semua bergerak sangat cepat, sehingga PLN perlu trengginas dan _adaptable_ dalam menjawab tantangan dunia,” tutur Darmawan.
Darmawan menambahkan, penghargaan ini menjadi pemacu semangat untuk terus membawa perseroan bertransformasi menjadi lebih baik lagi. Karena itu, Darmawan mendorong transformasi perusahaan saat ini salah satunya di sisi kompetensi _human capital_ terus berlanjut sehingga membawa perubahan positif bagi perusahaan.
Hal ini juga diadopsi oleh perusahaan karena efektivitasnya dan diadopsi sebagai praktik terbaik dalam dampak global. Asia HRD Awards sendiri merupakan sebuah inisiatif independen yang dibuat untuk memberikan penghargaan kepada organisasi dan individu yang usahanya telah memberikan dampak pada masyarakat.
Apresiasi ini dinilai penting karena upaya dan inisiatif pengembangan sumber daya manusia sering kali menjadi alasan keberhasilan suatu perusahaan dalam pencapaianmya.
Asia HRD Awards diluncurkan pada 2003 dengan 5 penerima dari 2 negara. Hingga saat ini, penghargaan tersebut telah menjadi acara tahunan bergengsi dengan total 302 penerima dari 22 negara.
Penghargaan bergengsi tahun ini dinilai langsung oleh Komite Penghargaan independen yang diketuai oleh Fahmi bin Ali Al Jowder, mantan Menteri Pekerjaan Kerajaan Bahrain dan didukung oleh tim internasional terkemuka.
Sepanjang tahun, Komite Penghargaan mempublikasikan dan mengundang nominasi dari seluruh dunia, khususnya Asia. Tujuan dari penghargaan ini adalah untuk mengembangkan praktik terbaik dan menampilkan pengalaman penerima penghargaan dalam bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang mendorong pengembangan sumber daya manusia.**(rl)
Gubernur Riau, Syamsuar Pimpin Rakor Bersama Forkopimda
Pekanbaru(SegmenNews.com) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menggelar rapat koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Riau di Gedung Daerah Balai Serindit, Rabu (18/10/2023).
Gubernur Riau, Syamsuar Pimpin Rakor Bersama Forkopimda
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar, juga hadir seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Riau serta hadir secara virtual Bupati/Walikota se Provinsi Riau.
Gubernur Riau Syamsuar
Adapun pembahasan dalam rapat tersebut diantaranya terkait harga komoditas dan ketersediaan bahan pokok, Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), permasalahan kesehatan (stunting), pendidikan.
Tak hanya itu, rapat yang berlangsung selama hampir tiga jam tersebut juga membahas yang berhubungan dengan inflasi, kemiskinan serta kesiapan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di Provinsi Riau.
Saat diwawancarai usai rapat, Gubernur Syamsuar menjelaskan ekonomi Riau saat ini masih terjaga. Saat ini inflasi Riau masuk dalam 10 provinsi terendah di Indonesia yakni 1,96 persen.
Gubernur Riau, Syamsuar Pimpin Rakor Bersama Forkopimda
“Selain kita membahas ekonomi di Riau kita juga membahas kebakaran hutan dan lahan. Alhamdulillah sampai saat ini masih terkendali,” kata Syamsuar.
Ia mengaku telah mendapatkan laporan dari pemerintah kabupaten/kota terkait kebakaran hutan dan lahan. Dari laporan tersebut karhutla di daerah-daerah yang ada di Riau sudah padam.
Gubernur Riau, Syamsuar Pimpin Rakor Bersama Forkopimda
Meskipun demikian masih ada sebagian yang masih bekerja di lapangan, terutama di daerah di Kabupaten Pelalawan, Indragiri Hulu dan Indragiri Hilir.
“Tadi kita sudah mendapatkan laporan, semuanya terkendali,” terangnya.
Mengamati ketersediaan pangan menjelang Pemilu 2024, orang nomor satu di Riau itu menjelaskan bahwa dari laporan kepala Bulog Riau, ketersediaan pangan cukup dan masih terkendali.
“Meskipun beberapa daerah di Indonesia ada yang kekurangan beras dan harga tinggi, namun di Riau Alhamdulillah terkendali,” ucapnya.
Terkait kesiapan dalam menghadapi Pemilu serentak 2024 mendatang, semua daerah di Riau telah mempersiapkan anggaran untuk Pilkada yang akan datang, baik untuk Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU).
“Sampai saat ini tidak ada hal-hal yang mengkhawatirkan kita terutama dalam pengamanan Pemilu Serentak 2024 mendatang, karena Polda, Korem, Lanud dan Lanal sudah siap untuk pengamanan di Riau,” imbuhnya.
Mantan Bupati Siak dua periode itu mengungkapkan bahwa suasana aman dan kondusif tentunya berkat kerja sama dan kekompokan, baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam hal pengamanan.
“Mari kita jaga Riau ini agar tetap aman dan kondusif, kita tetap bekerja bersama karena dengan kerja sama ini sehingga boleh dikatakan Riau ini daerah yang maju di Indonesia,” pungkasnya.
Turut hadir saat rapat, Kapolda Riau, Dandrem 031/Wira Bima, Danlanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru, Kajati Riau, Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Provinsi Riau Brigjen R Wibisono Hendroyoso. Selain itu juga hadir Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) stasiun Pekanbaru serta Kepala Bulog Kanwil Riau Kepri.***(galeri)
Pekanbaru(SegmenNews.com)- Bila Anda punya keinginan untuk umrah, haji atau berpergian wisata, mungkin ini waktu yang tepat untuk menunaikannya. Meski dana terbatas, masyarakat tetap dapat mendaftar umrah, wisata bahkan untuk keberangkatan haji.
“Jadi, bila dana masih terbatas, silahkan mendaftar lebih dahulu dengan menentukan tanggal keberangkatan. Sehingga bisa mendapatkan kuota promo yang masih tersedia. Nanti, tinggal dicicil ke travel sampai hari keberangkatan,” ujar Junaidi Ketua DPD Amphuri Riau Kepri.
Tidak itu saja, terangnya, bahkan masyarakat atau calon jamaah juga dapat memanfaatkan dana talangan yang difasilitasi Bank Riau Kepri Syariah. Selain itu juga ada promo tabungan haji dan program insentif atau referal untuk orang yang membawa nasabah ke Bank Riau kepri untuk daftar haji.
“Jadi ada pembiayaan umrah juga. Program ini hanya selama tiga hari yaitu hari Jumat besok sampai Minggu. Jadi, meski dana terbatas atau belum tersedia, dapat menggunakan pembiayaan umrah dari Bank Riau Kepri Syariah. Begitu juga bila ingin berwisata ke Malaysia yang saat ini peminatnya semakin tinggi,” sebut Junaidi.
Sementara itu, Akmalulhadi selaku panitia juga menjelaskan dipameran ini juga akan hadir Malaysia Tourism Promotion Board dan Persatuan Agensi Pelancongan Umrah dan Haji Malaysia (PAPUH) dengan ragam paket menarik.
“Malaysia Tourism dan Persatuan Agensi Pelancongan Umrah dan Haji Malaysia dengan tawaran paket stopover di Malaysia 3 hari 2 malam ziarah Imam Sekinchan dan 2 hari 1 malam Nur Wisaya Kuala Lumur dan Half Day Putrajaya Tour,” ujar Akmal.
Pameran Amphuri Islamic Travel Expo (AITE) ini telah sukses diberbagai daerah. Untuk wilayah Riau, hadir pada tanggal 20 – 22 Oktober, yang akan menjawab kebutuhan masyarakat atas pelayanan Umrah & Haji serta Wisata Halal baik Inbound maupun Outbound.
AITE diharapkan menjadi One stop Shopping bagi Customer dengan berbagai pilihan produk jasa yang tidak diragukan secara kualitas, kenyamanan dan tentunya keamanan. Kegiatan ini juga dihadiri dan didukung oleh mitra – mitra seperti Bank Riau Kepri Syariah dan Malaysia Tourism.
“Selama pameran, masyarakat bisa memutuskan, dengan menggunakan travel apa, waktunya kapan, harga dan layanan, termasuk bila ingin melakukan berwisata ke manca negara seperti Malaysia. Di negeri Jiran ini, semakin banyak ragam wisata, terjangkau dan memuaskan. Ini kesempatan baik, apalagi ada Bank Riau Kepri Syariah, jadi jamaah bisa langsung daftar haji reguler,” sebut Akmalulhadi.
Tingginya minat masyarakat Riau Kepri untuk Umrah Haji, mendorong Asosiasi Muslim Penyelenggara Umrah Haji Republik Indonesia (AMPHURI) Riau – Kepri menggelar pameran Umrah terbesar. Pameran dari anggota Amphuri ini akan memberikan rasa aman dan nyaman bagi para customer atau jamaah di area Riau Kepri.
Pameran yang berlangsung selama tiga di Mal SKA ini, dijadwalkan akan dibuka oleh Sekretaris Jenderal DPP AMPHURI. Selain itu, kegiatan pameran bersempena Anniversary Mal SKA dan Asosiasi Muslim Penyelenggara Umrah dan Haji Repubelik Indonesia.
Sampai saat ini travel umrah yang sudah confirmasi mengikuti, PT.Nur Mekahiyah , PT PWNU, PT Muhibbah, PT Shirotol Jannah, PT Smeva Holiday, kemudian ada Bank Riau Kepri Syariah dan Malaysia Tourism Board beserta agensi – agensi.**(rl)
Bengkalis(SegmenNews.com)- Pemerintah Kabupaten Bengkalis dibawah kepemimpinan Bupati Kasmarni konsisten dengan kebijakan yang selalu berpihak pada upaya peningkatan kesjahteraan masyaraka, terutama masyarakat kurang mampu (miskin).
Hal ini sebagaimana dijelaskan Ismail Kepala Dinas PMD Kabupaten Bengkalis Rabu 18 Oktober 2023.
Ismail mengatakan bahwa Melalui kebijakan Program Desa BERMASA, kepada setiap desa diberikan bantuan sebesar 1 (satu) Milyar rupiah pertahun, yang salah satu arahan penggunaannya adalah untuk rehap rumah masyarakat miskin yang tidak layak huni sehingga menjadi lebih layak huni.
Total rumah yang direhap selama tahun 2023 ini sebanyak 1.884 unit. Saat ini desa-desa dalam tahap penyelesaian pelaksanaan pekerjaan dilapangan. Program ini disambut gembira oleh masyarakat dan jajaran pemerintahan desa, dilapangan menjadi energi luar biasa untuk merealisasikannya dan bahkan ditambah masyarakat dengan partisipasi/seadaya untuk lebih menyempurnakan hasil yang diperoleh.
Masyarakat merasa sangat terbantu dan menyampaikan ucapan terima kasih, khususnya kepada Ibu Bupati Kasrmarni disertai dengan harapan program yang baik seperti ini dapat dilanjutkan.
Ismail juga menyampaikan bahwa sesuai arahan Bupati Kasmarni, penggunaan dana Program Desa BERMASA akan terus diupayakan memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya guna mewujudkan Kabupaten Bengkalis Bermarwah, Maju dan Sejahtera (BERMASA), tutupnya.***(imam/hm)