DPRD Pekanbaru Laksanakan Paripurna Laporan Reses

Politik

Penulis

Senin, 25 September 2023

Penyerahkan laporan reses kepada pimpinan sidang

Pekanbaru(SegmenNews.com)- DPRD Pekanbaru melaksanakan rapat paripurna laporan pelaksanaan kegiatan reses anggota DPRD Pekanbaru masa sidang ke-III tahun 2022/2023, Senin (25/9/2023).

Sovia Jubir Dapil III saat menyerahkan laporan reses

Rapat paripurna ini berlangsung di Ruang Paripurna Gedung Balai Payung Sekaki. Rapat paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Pekanbaru M Sabarudi didampingi Wakil Ketua DPRD Pekanbaru Ginda Burnama dan Tengku Azwendi Fajri.

Anggota dewan yang hadir saat rapat paripurna

Rapat ini dihadiri oleh Plt Asisten III Setdako Pekanbaru Dedi Gusriadi dan pejabat pemko lainnya.

Laporan pelaksanaan reses ini dibacakan oleh masing-masing juru bicara (jubir) yang mewakili daerah pemilihan (dapil).Diantaranya, Dapil I (Limapuluh-Sukajadi-Pekanbaru Kota), Dapil II (Rumbai-Rumbai Timur-Rumbai Barat), Dapil III (Tenayan Raya-Sail-Kulim), Dapil IV (Bukit Raya-Marpoyan Damai), Dapil V (Tuah Madani & Binawidya) dan Dapil VI (Senapelan-Payung Sekaki).

Keenam juru bicara ini menyampaikan hasil laporan kegiatan reses yang telah dilaksanakan.

Penyerahan laporan reses kepada pimpinan sidang

Adapun persoalan yang dibacakan dalam penyampaian hasil reses anggota DPRD Pekanbaru ini antara lain terkait pengaspalan dan semenisasi, perbaikan drainase dan jembatan, sampah, banjir, penerangan lampu jalan, pelayanan administrasi kependudukan seperti pengurusan BPJS, KIS dan Jamkesda.

Selain itu, masalah pendidikan seperti penyaluran dana BOS, pelayanan kesehatan hingga bantuan modal usaha bagi UMKM juga menjadi sorotan dalam laporan pelaksanaan reses anggota DPRD Pekanbaru.

menyerahkan laporan reses kepada pimpinan sidang

Usai paripurna, M Sabarudi mengatakan Selain masalah banjir dan jalan rusak, poin-poin yang disampaikan anggota dewan dari Dapil I sampai Dapil IV rata-rata semuanya itu membahas bagaimana terkait kesehatan dan pendidikan.

Sabarudi berharap laporan pelaksanaan kegiatan reses yang disampaikan oleh anggota dewan bisa ditindaklanjuti dan bisa menjadi pertimbangan oleh Pemko Pekanbaru.

“Setelah laporan reses ini disampaikan, kami berharap Pemko Pekanbaru bisa mengakomodir kegiatan prioritas untuk masyarakat,” pungkasnya.***(Galeri)

DPKP Pekanbaru Data 105 Kebakaran Sejak Awal 2023

Otonomi
Pekanbaru

Penulis

Redaksi

Senin, 25 September 2023

DPKP Pekanbaru Data 105 Kebakaran Sejak Awal 2023

Pekanbaru(SegmenNews.com)- Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Pekanbaru mendata, setidaknya sebanyak 105 kebakaran terjadi sejak tahun 2023. Kasus kebakaran itu mencakup kebakaran bangunan, lahan dan kendaraan.

“Ada 105 peristiwa kebakaran yang terjadi sepanjang Januari 2023 hingga September 2023. Ada bangunan, rumah, lahan dan kendaraan yang terbakar,” ujarnya, Jumat (22/09).

Menurutnya, kebakaran paling banyak terjadi pada bangunan. Hal ini biasanya diakibatkan korsleting listrik atau gangguan arus pendek.

“Kebakaran bisa terjadi karena korsleting. Paling banyak penyebabnya adalah arus listrik,” jelasnya.

Oleh karena itu, ia mengimbau agar masyarakat selalu memperhatikan peralatan listrik di rumah, kantor atau tokonya. Apabila ada peralatan yang telah rusak, harus segera diganti dan dipastikan memenuhi standar pemakaian.

“Gunakanlah peralatan listrik yang aman dan berstandar SNI dan lakukan pengecekan untuk memastikan peralatan tidak rusak saat digunakan, sehingga menyebabkan korsleting,” pungkasnya.***(dmf)

KKIH Jakarta Silaturahmi Bersama Bupati Inhil

Inhil
Politik

Penulis

Supian

Senin, 25 September 2023

Jakarta(SegmenNews.com)– Kerukunan Keluarga Indragiri Hilir (KKIH) Jakarta menggelar acara silaturahmi IKK Kabupaten/Kota Persatuan Masyarakat Riau Jakarta (PMRJ) yang diserangkaikan dengan Maulid Nabi Muhammad SAW, Minggu (24/09/2023).

Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Masjid Baiturrahman, Komplek Gedung DPR/MPR RI Senayan ini dihadiri oleh Bupati Indragiri Hilir (Inhil) H. Muhammad Wardan yang diwakili Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM H. Muhammad Gaddafi.

Hadir juga dalam kesempatan ini, Wakil Ketua Baleg DPR RI, Ketua Umum KKIH Jakarta, Ketua PMRJ diwakili Sekjen PMRJ, Dewan Penasehat KKIH Jakarta, Ketua LAMR Jakarta dan para Ketua Umum IKK Kabupaten/Kota se Provinsi Jakarta beserta anggota.

Dalam sambutan Bupati H. Muhammad Wardan yang disampaikan Staf Ahli H. Muammar Gaddafi menyambut baik dan mengapresiasi atas diselenggrakannya acara Maulid Nabi Muhammad SAW dan silaturahmi PMRJ ini.

Bupati H. Muhammad Wardan berharap dengan digelarnya kegiatan ini, tidak hanya dapat meningkatkan kecintaan dan keteladanan kita kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi juga dapat meningkatkan persatuan masyarakat Riau khususnya yang berdomisili di Jakarta, terangnya

“Saya berpesan kepada masyarakat Riau termasuk yang berasal dari Kabupaten Inhil agar tidak hanya berpartisipasi dan berkontribusi terhadap pembangunan kota Jakarta, tetapi juga terus mendukung dan berperan aktif dalam pembangunan daerah kita, Provinsi Riau dan Kabupten Inhil agar semakin maju dan sejahtera,” tutup Bupati.**(sup/hm)

Mahasiswa Bengkalis di Yogyakarta Sampaikan Tiga Usulan ke Pemkab

Bengkalis
Pendidikan

Penulis

Imam R

Senin, 25 September 2023

Bengkalis(SegmenNews.com)- Mahasiswa asal Kabupaten Bengkalis yang menempuh pendidikan di Yogyakarta sampaikan tiga usulan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis.

Usulan disampaikan Ketua IPRY Komisariat Bengkalis Amirul Faizani, usai pelantikan pengurus Yogyakarta, Ahad malam 24 September 2023. Ketiga usulan tersebut yakni terkait pembangunan asrama putri, jaminan layanan kesehatan bagi mahasiswa dan renovasi asrama putra Sri Buantan – Bengkalis.

Alasan Amirul Faizani menyampaikan tiga usulan itu, karena dinilai sangat penting untuk menunjang dan membantu mahasiswa yang menempuh pendidikan di Jogjakarta. Seperti terkait pembangunan asrama putri, mengingat tidak semua mahasiswa yang belajar di Yogyakarta bukan seluruhnya dari kalangan orang mampu.

Selanjutnya terkait usulan jaminan layanan kesehatan, Amirul Faizani mengatakan mahasiswa di perantauan, khususnya Yogyakarta, yang ingin berobat, harus mengeluarkan biaya. Untuk meringankan beban mahasiswa saat sakit, disarankan ada program kerja sama antara Pemkab Bengkalis dengan rumah sakit di Yogyakarta.

Usulan ketiga terkait dengan renovasi asrama Sri Buantan, Bengkalis. Karena banyak juga bangunan dari asrama itu yang bocor, plafon rusak. Untuk itu diharapkan ada renovasi asrama pada tahun ini ataupun tahun depan. “Kami mohon agar bapak dapat menyampaikan persoalan ini kepada Bupati Bengkalis ibu Kasmarni,” ungkapnya.

Ketiga usulan itu diperkuat oleh .Ketua Ikatan Pelajar Riau Yogyakarta Randy Wahyu Riyanda yang juga berasal dari Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Ditambahkan Randy, selain ketiga persoalan tersebut, ada persoalan yang dihadapi mahasiswa di perantauan, memang sifatnya kondisional.

Randy, mencontohkan ketika ada mahasiswa yang mengalami musibah, yakni wafat saat menempuh pendidikan di Yogyakarta. Tidak semua mahasiswa dari kalangan orang kaya, tapi dari keluarga tak mampu. Saat itu selaku Ketua Ikatan Pelajar Riau Yogyakarta, harus bekerja keras untuk mengumpulkan biaya pemulangan jenazah, totalnya mencapai Rp17 juta. Terkait dengan hal tersebut, diharapkan agar pemerintah daerah dapat memperhatikan hal tersebut

Selain itu, terkait promosi daerah untuk sektor budaya, produk UMKM dan lainnya, Randy berharap agar Pemkab Bengkalis dapat menggandeng tangan mahasiswa di perantauan. Intinya mahasiswa siap menjadi duta untuk membantu pemerintah daerah dalam mempromosikan potensi daerah.

“Belum lama ini, kami pernah menggelar festival budaya Melayu di Titik Nol Kilometer di Jogja. Alhamdulillah, sambutannya luar biasa. Ini bukti kami siap untuk andil promosikan potensi daerah,” ujar Randy

Sementara itu Wakil Bupati Bengkalis Bagus Santoso, menyambut baik usulan yang disampaikan mahasiswa Kabupaten Bengkalis di Yogyakarta. Terkait usulan pembangunan asrama putri, agar disampaikan secara tertulis. Selanjutnya akan menjadi salah satu pertimbangan Pemkab Bengkalis. Namun Bagus Santoso menegaskan saat ini Pemkab Bengkalis memfokuskan skala prioritas pembangunan, menyangkut sektor pendidikan, kesehatan maupun infrastruktur daerah

Kemudian terkait dengan usulan jaminan kesehatan, Bagus Santoso menegaskan masalah kesehatan menjadi prioritas Pemkab Bengkalis, sehingga usulan ini perlu ada penjajakan antara Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis dengan pihak Pemerintah Yogyakarta, khususnya pusat layanan kesehatan setempat.

Wabup Bengkalis juga mengajak mahasiswa, agar tidak hanya mengejar nilai tinggi, namun harus mampu mengembangkan diri untuk membuka jejaring, mulai belajar menjadi penguasa muda menjalin kerjasama dengan UMKM di Kabupaten Bengkalis untuk memasarkan produk daerah.***(imam/hm)

Pakar Ungkap Tentang Sawit Indonesia, JMSI MoU dengan APKASINDO

Politik

Penulis

Redaksi

Minggu, 24 September 2023

Pakar Ungkap Tentang Sawit Indonesia, JMSI MoU dengan APKASINDO

Pekanbaru(SegmenNews.com)– Provinsi Riau memiliki 3,38 juta haktare perkebunan sawit atau 20,68 persen, dari total luas areal perkebunan kelapa sawit di Indonesia.

Pada data lain disebutkan, luasan perkebunan kelapa sawit di Riau sudah mencapai empat juta haktare.

Demikian disampaikan Sekjen DPP APKASINDO, DR Rino Afrino saat menjadi narasumber tentang sawit Indonesia dalam Rapat kerja daerah (Rakerda) Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Riau, Ahad (24/9/2023) di Pekanbaru.

“Provinsi Riau merupakan penghasil minyak sawit terbesar di Indonesia bahkan dunia. Sebanyak 60 persen luasan kebun sawit di Provinsi Riau adalah milik petani swadaya,” kata DR Rino Afrino ST MM.

Selain di Riau, DR Rino juga menjelaskan, petani kelapa sawit di Indonesia tersebut di 22 Provinsi di Indonesia. “Setiap tahunya tiga juta ton ekspor minyak sawit ke seluruh dunia.

“Negeri yang bisa di tumbuhi kelapa sawit petaninya sejahtera,” jelas Rino seraya mengatakan kalau tanaman kelapa sawit adalah tumbuhan ramah lingkungan.

Dalam diskusi tentang sawit masa depan yang ditaja oleh JMSI Riau, dipandu moderator Satria Utama Batu, juga menghadirkan sekretaris eksekutif Gabungan petani kelapa sawit (Gapki) Riau Maryanto dan Kompartemen Sustainability GAPKI Riau Hendryx Wahyudi, ST,MSi sebagai narasumber sawit berkelanjutan.

Dengan luasan perkebunan kelapa sawit di Indonesia sebagai penghasil minyak sawit terbesar di dunia, berbagai serangan miring kelapa sawit Indonesia dilakukan oleh Uni Eropa.

Sebab luasan 130 juta haktare kebun kedelai di dunia terdapat di Eropa, tetapi juga tidak mampu melawan minyak kelapa sawit dari Indonesia.

“Berbagai hambatan perdagangan minyak kelapa sawit sengaja di ciptakan di pasar internasional, berbagai skema diciptakan, kampanye negatif tentang sawit dan pada intinya perang dagang itu sengaja diciptakan oleh uni eropa,” jelas Hendryx Wahyudi narasumber yang terlihat cerdas dihadirkan oleh GAPKI Riau ini.

Begitu besar manfaat kelapa sawit, anugrah tuhan kepada masyarakat Riau dan petani kelapa sawit di Indonesia, namun persoalan kelapa sawit juga dimunculkan oleh dalam negeri sendiri, diantaranya banyak aturan tentang usaha kelapa sawit yang tumpang tindih dindalam negeri sendiri.

“Selain perizinan yang begitu banyak, munculnya perturan di daerah yang memberatkan bersifat pungutan atau retribusi, status lahan perkebunan yang terus menjadi persoalan. Banyak lagi masalah tersebut sengaja dimunculkan dari dalam negeri,” ujar Hendryx Wahyudi.

Dalam kesimpulan narasumber APKASINDO dan GAPKI tentang kelapa sawit, muncul kesimpulan yang disampaikan moderator, yaitu, kelapa sawit merupakan anugrah tuhan untuk rakyat Riau, selain dinikmati langsung oleh petani.

Pada tahun 2023 luasan kelapa sawit Riau menghasilan Dana Bagi Hasil (DBH) terbesar di dari pemerintah pusat lebih dari Rp83 milyar untuk pembangunan di Riau.

Dalam pembukaan Rakerda JMSI Riau, penandatanganan kerjasama Momerendum of Understanding (MoU) antara JMSI Riau dengan DPW Apkasindo Riau. Nota kesepahaman ditanda tangani Ketua JMSI Riau H Dheni Kurnia dan Ketua DPW Apkasindo Riau KH Suher.

Ada tiga point penting yang disepakati dalam MoU JMSI Riau dengan Apkasindo Riau, meliputi peliputan atau publikasi kegiatan sektor perkebunan kelapa sawit petani di riau, penyelenggaraan seminar dan pelatihan, dan penyelenggaraan usaha bersama yang saling menguntungkan antara JMSI dengan Apkasindo.

Penandatanganan MoU disaksikan langsung oleh ketua DPRD Riau Yulisman serta seluruh pengurus JMSI Provinsi Riau dan JMSI Kabupaten kota se-provinsi Riau.

Selain memberikan apresiasi terhadap kerjasama JMSI Riau dengan Apkasindo, Ketua DPRD Riau Yulisman juga memuji keberhasilan Ketua JMSI Riau H Dheni Kurnia menjadikan JMSI sebagai organisasi pengusaha media yang sangat diminati oleh perusahaan-perusahaan pers di Riau.

“Buktinya, JMSI Riau mampu menghimpun anggota lebih dari 150 perusahaan pers di Riau. Ini tentu karena sosok dan kharisma Bang Dheni Kurnia sebagai tokoh pers Riau dan anak jati Melayu,” puji Yulisman.

Ke depan, Yulisman berharap JMSI lebih profesional lagi di dalam pemberitaan. “Saya juga berharap teman-teman dari JMSI dapat bersinergi dengan pemerintah. Apalagi dengan diperolehnya DBH Sawit, diharapkan semua pihak mendapatkan manfaat,” harap Yulisman. ***(rl)

Buka Rakerda JMSI, Ketua DPRD Riau Yulisman Apresiasi MoU dengan Apkasindo

Politik
Riau

Penulis

Redaksi

Sabtu, 23 September 2023

Buka Rakerda JMSI, Ketua DPRD Riau Yulisman Apresiasi MoU dengan Apkasindo

Pekanbaru(SegmenNews.com)- Ketua DPRD Provinsi Riau H Yulisman menyampaikan apresiasinya kepada Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Riau yang melakukan penandatanganan kerjasama (MoU) dengan DPW Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Riau.

Apresiasi itu disampaikan Ketua DPRD Riau Yulisman ketika membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) JMSI Riau tahun 2023 di ruang pertemuan Hotel Dharma Utama, Pekanbaru, Sabtu (23/9/2023) petang.

Hadir dalam pembukaan Rakerda JMSI Riau, di antaranya Ketua DPW Apkasindo KH. Suher, Sekjen DPP Apkasindo Dr. Rino Afrino, Ketua Eksekutif GAPKI Riau Maryanto, Kompartemen Sustainability GAPKI Riau Hendryx Wahyudi, ST,MSi, Kadiskominfo Riau diwakili Dasmuri.

Sementara dari JMSI Riau hadir Ketua Provinsi H Dheni Kurnia beserta jajaran pengurus dan 10 cabang JMSI se-Provinsi Riau.

Disebutkan Yulisman, sebagai provinsi dengan perkebunan kelapa sawit terluas di Indonesia, keterlibatan JMSI Riau sangat dibutuhkan dalam menciptakan iklim investasi yang baik lewat pemberitaan di media massa, khususnya media online.

Dengan demikian diharapkan masyarakat memperoleh informasi yang benar-benar berimbang terhadap sektor perkebunan kelapa sawit yang menjadi andalan Riau saat ini.

“Saya menyampaikan apresiasi terhadap JMSI Riau. Kerjasama atau MoU ini merupakan momen yang tepat dan cerdas dalam menyikapi perkembangan kelapa sawit yang kini menjadi sektor ekonomi andalan Riau setelah migas,” ujar Yulisman, politisi Partai Golkar yang sedang bersiap-siap menghadapi Pemilu Legislatif 2023 sebagai Caleg untuk DPR-RI dari Dapil Riau-1.

Sebagai informasi, dalam pembukaan Rakerda JMSI Riau, juga dilakukan penandatanganan kerjasama (MoU) antara JMSI Riau dengan DPW Apkasindo Riau. Nota kesepahaman diteken Ketua JMSI Riau H Dheni Kurnia dan Ketua DPW Apkasindo Riau KH Suher.

Ada tiga point penting yang diteken, meliputi peliputan/publikasi kegiatan sektor perkebunan kelapa sawit; penyelenggaraan seminar dan pelatihan; penyelenggaraan usaha bersama yang saling menguntungkan.

Sementara Ketua JMSI Riau dalam sambutannya, juga sangat berterimakasih kepada Apkasindo dan GAPKI Riau yang selalu mensupport berbagai kegiatan yang dilakukan JMSI selama ini.

“Terimakasih atas dukungan Apkasindo dan GAPKI Riau untuk kegiatan-kegiatan JMSI,” ujar Dheni Kurnia.

Dalam kesempatan itu Dheni juga menyampaikan harapannya kepada Ketua DPRD Riau Yulisman yang bakal bertarung dalam pemilihan legislatif untuk DPR-RI. “Semoga perjuangannya sukses,” harap Dheni.

Kegiatan rakerda JMSI Riau, juga diisi dengan diskusi dan pelatihan jurnalistik tentang peliputan sawit yang disampaikan Apkasindo Riau dan GAPKI Riau.

Tampil sebagai pemateri Dr. Rino Afrino, Sekjen DPP Apkasindo dan
Kompartemen Sustainability GAPKI Riau Hendryx Wahyudi, ST,MSi.

Dalam Rakerda JMSI Riau juga diisi dengan penyerahan sertifikat dan barcode keanggotaan kepada perusahaan media yang sudah memenuhi persyaratan serta pengukuhan Ketua JMSI Inhu antar waktu dan SK Mandat kepada careteker Ketua JMSI Kuantan Singingi dan Kota Pekanbaru.***(rls)

Bupati Bengkalis Dengarkan Pandangan Fraksi Perubahan APBD 2023

Bengkalis
Politik

Penulis

Imam R

Jumat, 22 September 2023

Bengkalis(SegmenNews.com)- Bupati Bengkalis diwakili Sekretaris Daerah dr. Ersan Saputra menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bengkalis dengan agenda mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Penyampaian Ranperda Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Rapat Paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Bengkalis Sofyan dan diikuti 33 orang Anggota DPRD yang dilaksanakan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Bengkalis, Kamis, 21 September 2023.

Rapat yang dilaksanakan merupakan langkah lanjutan setelah dilakukannya Rapat Paripurna Ranperda tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2023.

Sebanyak 5 Fraksi menyampaikan pandangan tersebut diantaranya Fraksi PDI-P, Fraksi PAN, Fraksi Gerindra, Fraksi Kebangkitan Bintang Demokrat, Fraksi Nasdem Persatuan Pembangunan Indonesia.

Pandangan Umum Fraksi pertama disampaikan oleh Fraksi PDI-P melalui juru bicara Erwan, S.Sos menyampaikan bahwa Adanya penyusunan APBD Perubahan pada substansinya adalah untuk melakukan penyesuaian kondisi-kondisi terkini yang ada di tengah masyarakat secara makro maupun mikro, sehingga dengan APBD Perubahan secara tepat dapat memberikan manfaat dan memberikan solusi atas kebutuhan-kebutuhan masyarakat, maka dari itu Fraksi PDI Perjuangan Menyambut baik Rancangan Perubahan APBD TA 2023 yang diajukan oleh Bupati Bengkalis.

Kemudian pandangan umum Fraksi Fraksi PAN disampaikan oleh Zainal Habidin mengatakan, Kami berharap bahwa masukan yang disampaikan dapat menjadi masukan dalam rangka penyempurnaan rancangan peraturan daerah ini. Fraksi PAN tentunya menginginkan masukan dan saran yang disampaikan dapat menjawab semua kebutuhan, permasalahan, tantangan dan kondisi saat ini dan yang yang akan datang. Atas rancangan peraturan daerah yang diusulkan, Fraksi PAN DPRD Kabupaten Bengkalis mendukung upaya kita bersama untuk membahas dan mengesahkan rancangan peraturan daerah tersebut. Kami menghimbau agar dalam pembahasan ke depan nantinya untuk tetap mengedepankan azas proporsional dan akuntabilitas agar manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dapat optimal dari pengesahan ranperda tersebut.

Selanjutnya, Fraksi Gerindra melalui juru bicara Andi Pahlevi mengatakan Fraksi Partai Gerindra sepakat penyampaian nota keuangan dan Ranperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2023 untuk dapat di bawa ketahap selanjut nya.

Melalui juru bicara Sugianto Fraksi Partai Kebangkitan Bintang Demokrat juga menyampaikan pandangan umun fraksi terkait asumsi pendapatan daerah baik yang berasal dari pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer.

Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya tunda bayar pada pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2023.

Kedua, terkait dengan belanja daerah diharapkan ke depan agar lebih memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan agar lebih dipersiapkan, hal ini bertujuan agar pelaksanaan kegiatan yang telah dianggarkan dapat dilaksanakan cepat dan tepat waktu.

Karena perhitungan belanja daerah yang telah dianggarkan mestinya dapat direalisasikan kecuali diakibatkan hal-hal yang dapat membatalkannya secara regulasi yang lebih tinggi. serapan anggaran adalah wujud dari matangnya perencanaan, begitu juga sebaliknya.***(imam/rl)

Panas Bumi, Andalan PLN Untuk Backbone Sistem Kelistrikan Masa Depan

Ekbis

Penulis

Chardian CH

Kamis, 21 September 2023

Panas Bumi, Andalan PLN Untuk Backbone Sistem Kelistrikan Masa Depan

Jakarta(SegmenNews.com)- Indonesia memiliki potensi panas bumi lebih dari 20 Gigawatt (GW) yang bisa menjadi sumber energi bersih dan menjadi tulang punggung kelistrikan. PT PLN (Persero) sebagai salah satu pionir transisi energi, telah mengelola pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) dengan optimal dan akan terus melakukan pengembangan potensi yang ada bersama pemerintah.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan saat ini total pemanfaatan panas bumi menjadi listrik di Indonesia baru 2,3 GW. Sebagai perusahaan pemegang Izin Panas Bumi (IPB) di Indonesia, PLN berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas terpasang dari PLTP melalui Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) yang dikembangkan pemerintah.

“Melihat potensi yang ada, PLN terus meningkatkan pemanfaatan energi panas bumi melalui pembangunan PLTP. _Gap_ antara besarnya potensi dan pemanfaatan panas bumi itu terus kita tekan agar menjadi potensi bisnis untuk dikembangkan,” ujar Darmawan.

Darmawan menjelaskan, langkah ini juga jadi upaya PLN mendukung program transisi energi melalui upaya menurunkan emisi karbon. Sehingga penggunaan pembangkit _geothermal_ ini tidak hanya penting bagi pengembangan bisnis ke depan tetapi juga dapat menghasilkan energi bersih sesuai tujuan _Sustainable Development Goals_ (SDGs).

“Kami berkomitmen menyediakan listrik yang tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat tetapi berbasis energi bersih karena itu pemanfaaatan energi baru terbarukan menjadi titik penekanan PLN saat ini,” ujar Darmawan.

Vice President New Renewable Energy Operational and Maintenance Planning and Control PLN Indonesia Power (IP) Wasis Jati Waskitho mengatakan, PLN Indonesia Power sebagai _subholding_ dari PLN Group telah mengelola 575 megawatt (MW) atau 24 persen dari 2,3 gigawatt (GW) energi panas bumi yang sudah dikembangkan di Indonesia.

“PLN IP mengelola pembangkit _geothermal_ milik PLN di seluruh Indonesia mulai dari PLTP Ulubelu di Tanggamus Lampung, PLTP Gunung Salak di Bogor, PLTP Kamojang di Kabupaten Bandung, PLTP Darajat di Garut, PLTP Lahendong di Manado, Sulawesi Utara dan PLTP Ulumbu di Nusa Tenggara Timur. Seluruh pembangkit _geothermal_ yang dikelola PLN IP mempunyai _capacity factor_ mencapai hampir 90 persen atau paling tinggi dibandingkan pembangkit EBT lainnya,” ucap Wasis dalam Talkshow Festival LIKE bertajuk Potensi Geothermal dalam Program EBT, Minggu (17/9).

Wasis juga memastikan, komitmen PLN IP untuk mengintensifkan pemanfaatan pembangkit panas bumi yang sudah ada. Pihaknya siap mendukung upaya pemerintah yang telah menetapkan WKP sebagai bagian pemetaaan potensi _geothermal_ di Indonesia.

Di antaranya Danau Ranau di Sumatera Selatan dan Lampung Barat sebesar 20 MW, Gunung Tangkuban Perahu di Jawa Barat sebesar 2×20 MW, Gunung Ungaran di Jawa Tengah 55 MW, Kepahiang di Bengkulu sebesar 2×55 MW, Oka Ile Ange di NTT dengan 2×5 MW, Gunung Sirung di NTT sebesar 5 MW, Tulehu di Maluku Tengah dengan 2×10 MW, Atadei 2×5 MW di Nusa Tenggara Timur, serta Songa Wayaua di Halmahera Selatan dengan kapasitas 2×5 MW.

“Ini adalah potensi-potensi yang sudah dipetakan dan akan dilaksanakan beberapa tahun mendatang. Studinya sudah ada dan potensinya sangat banyak. Perencanaan ke depan di seluruh Indonesia hampir semuanya ada,” tutup Wasis.**(rl)

Wow, BRK Syariah BPD Pertama di Indonesia yang Sudah Lakukan Pemadanan Data NIK Nasabah

Ekbis

Penulis

Redaksi

Kamis, 21 September 2023

Pekanbaru(SegmenNews.com)- PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) menjadi Bank Pembangunan Daerah (BPD) pertama di Indonesia yang telah melakukan pemadanan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) nasabah dan menjalankan Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 10 Tahun 2023. Sudah 1.194.562 NIK Nasabah yang sudah dilakukan Pemadanan datanya.

Hal itu dikatakan Nisa dari Tim Pengolahan Data Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI saat berada di Gedung Menara Dang Merdu PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda), Kamis (21/09/2023).

“Untuk BPD sampai saat ini baru BRK Syariah yang melakukan pemadanan data ini setelah ditetapkan PP RI Nomor 10 tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Dalam Negeri,” kata Nisa.

Disebutkannya, melalui kerja sama antara Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI dengan BRK Syariah terkait pemanfaatan NIK, basis data kependudukan akan tertata rapi dan akan memudahkan lembaga keuangan dalam melakukan verifikasi data nasabah.

Menurutnya, pemanfaatan NIK dalam setiap transaksi di industri keuangan khususnya dan dalam pelayanan publik pada umumnya merupakan penjabaran kehendak kuat dari Kementerian Dalam Negeri untuk mewujudkan single Customer information File ( Single CIF).

Dalam hal setelah dilakukan pemadanan data terdapat ketidaksesuaian data di bank dengan data DUKCAPIL, maka informasi profil nasabah yang tercatat di BRK Syariah dapat dikinikan sehingga mencegah peluang tindakan penyalahgunaan data Nasabah,” tambahnya.

Sementara Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko, Fajar Restu Febriansyah mengatakan kerja sama ini merupakan upaya peningkatan layanan kepada nasabah. Pasalnya, bank akan lebih cepat dan mudah dalam mengakses data nasabah secara lebih akurat dan komprehensif.

Akses yang mudah akan mempercepat standar layanan bagi nasabah dan pencegahan tindakan kejahatan melalui pemalsuan identitas. Hal ini akan membuat proses verifikasi data yang mudah dan memberikan kenyamanan bagi nasabah.

“Selain mempercepat layanan untuk nasabah, melalui kerja sama ini bank dapat melakukan mitigasi risiko khususnya menghindari pemalsuan data dan rekening fiktif,” katanya.

Lebih lanjut, Fajar Restu meyakini kerja sama ini bermanfaat besar bagi industri perbankan yang mengusung asas kehati-hatian dalam bisnisnya. Basis data kependudukan yang tertata rapi akan memudahkan lembaga keuangan dalam melakukan verifikasi data nasabah.

Selanjutnya, ditambahkan oleh Pemimpin Bagian AML dan CTF BRK Syariah, Nety Supiaty sesuai dengan PP RI Nomor 10 tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), BRK Syariah melakukan pembayaran PNBP dari pemadanan data NIK Nasabah yang telah dilakukan. *(inf)

Bupati Kasmarni dan Pimpinan DPRD Bengkalis Tandatangani MoU Perubahan KUA-PPAS

Bengkalis
Politik

Penulis

Imam R

Kamis, 21 September 2023

Bengkalis(SegmenNews.com)- Bupati Bengkalis Kasmarni menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), bersama Pimpinan DPRD Bengkalis, Sofyan dan Syaiful Ardi dalam Rapat Paripurna, di Gedung DPRD, Selasa malam, 19 September 2023.

Diikuti sebanyak 29 anggota DPRD, tepat pukul 20.37 WIB sidang Paripurna tersebut di buka dan terbuka secara umum oleh Pimpinan DPRD Bengkalis, Sofyan didampingi Syaiful Ardi dan berakhir pada pukul 21.00 WIB.

Dalam pidato Bupati Bengkalis Kasmarni menyampaikan bahwa secara umum, posisi rancangan perubahan pendapatan belanja dan pembiayaan daerah dalam nota kesepakatan Perubahan KUA serta Perubahan PPAS APBD tahun anggaran 2023 terdiri dari;

“Pertama, pendapatan daerah.Dimana pendapatan daerah mengalami perubahan dari sebelumnya sebesar Rp3.557.491.170.098, menjadi Rp4.542.498.319.766, atau bertambah sebesar Rp985.007.149.668,” ujar Bupati Kasmarni.

Kedua, lanjutnya, belanja daerah. Belanja daerah juga mengalami perubahan dari sebelumnya sebesar Rp4.199.741.009.104, menjadi Rp4.835.766.995.732, atau mengalami kenaikan sebesar Rp636.025.986.628.

“Ketiga, pembiayaan daerah. Dimana, pembiayaan daerah juga mengalami perubahan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya (SILPA), dari awalnya sebesar Rp642.249.839.006, menjadi Rp293.268.675.966, atau berkurang sebesar Rp348.981.163.040,” jelas Bupati.

Bupati Kasmarni juga berharap semoga dengan nota kesepakatan yang telah disepakati, baik itu program dan kegiatan maupun pagu anggaran, akan membawa kemajuan serta kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Bengkalis.

“Kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada seluruh anggota dewan yang terhormat, yang telah memberikan perhatian sungguh-sungguh. Mudah-mudahan kerja keras, kerja ikhlas, kerja cerdas kerja tuntas serta kerja berkualitas yang kita lakukan, dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat Negeri Junjungan yang kita cintai ini,” ucapnya.

Dan khusus kepada seluruh Perangkat Daerah, Bupati Kasmarni minta agar secara aktif mengikuti setiap pembahasan antara TAPD dengan Banggar DPRD, sehingga Perubahan APBD tahun anggaran 2023 dapat diselesaikan, sesuai dengan target.

“Semoga Allah SWT,. Tuhan Yang Maha Kuasa memberkahi niat baik kita semua dalam mendukung terwujudnya Kabupaten Bengkalis Bermarwah, Maju dan Sejahtera,” tutup Bupati Bengkalis Kasmarni.**(imam/hm)

1...380381382...3,061 Halaman 381 dari 3,061