Beranda blog Halaman 39

Kejati dan Pemprov Riau MoU Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial

Penulis
Redaksi
-

Pekanbaru(SegmenNews.com)- Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait pelaksanaan pidana kerja sosial bagi pelaku tindak pidana, Selasa (2/12). Penandatanganan ini menjadi langkah awal dalam menyongsong penerapan KUHP Nasional yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026.

Kegiatan tersebut turut disaksikan Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Sesjampidum) Kejaksaan Agung, Undang Mugopal. Ia menyampaikan bahwa kehadirannya di Pekanbaru bertujuan memastikan kesiapan seluruh jajaran dalam menghadapi implementasi KUHP baru, terutama menyangkut pidana pokok berupa pidana kerja sosial.

“Hari ini kami dari Kejaksaan Agung hadir untuk menyaksikan penandatanganan MoU antara Kajati dengan Pak Plt Gubernur, kemudian juga PKS-nya antara para Kajari dengan bupati dan wali kota se-Provinsi Riau,” ujar Undang.

Menurutnya, kerja sama ini merupakan pondasi penting agar pelaksanaan KUHP Nasional berjalan efektif. “Implementasinya, Pak Kajati akan bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Riau dan juga bupati/wali kota se-Provinsi Riau akan bekerja sama dengan para Kajari,” sebutnya.

Undang berharap penerapan KUHP Nasional dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. “Harapan ke depan, KUHP Nasional yang akan berlaku 2 Januari dapat dilaksanakan dengan optimal, kemudian juga bisa mendapatkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan untuk masyarakat Provinsi Riau,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Kejati (Kajati) Riau, Sutikno, menegaskan komitmen jajarannya dalam mempersiapkan transisi menuju pemberlakuan KUHP baru. Ia menjelaskan bahwa MoU antara Kejati dan pemerintah provinsi menjadi dasar koordinasi, sedangkan PKS di tingkat kabupaten/kota akan menjadi pedoman teknis pelaksanaan.

“Kami bekerja sama dengan pemerintah provinsi dalam bentuk MoU karena nanti teknisnya ada di Kejari dan pemerintah yang ada di wilayah Kejaksaan Negeri, karena nanti mereka yang akan melaksanakan,” ujar Sutikno.

Penandatanganan MoU turut disaksikan unsur kepolisian, pengadilan, serta pimpinan PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo). Kajati menegaskan pentingnya sinergitas seluruh aparat penegak hukum agar implementasi KUHP baru, khususnya terkait pidana ringan dan kerja sosial, dapat berjalan optimal.

“Dalam pelaksanaannya nanti kita harapkan MoU dan PKS ini bisa menjadi jembatan agar pelaksanaan KUHP baru bisa optimal, khususnya untuk pidana ringan dan kerja sosial,” jelas mantan Direktur Penuntutan pada Jampidsus Kejaksaan Agung RI itu.

Ia menambahkan bahwa seluruh unsur terkait dihadirkan untuk menghindari perbedaan persepsi saat tahapan pelaksanaan. “Ada Pak Kapolda nanti dari perkara di tahap awalnya, terus kami di kejaksaan, ada Bu Ka PT (Pengadilan Tinggi,red) untuk tingkat provinsinya. Untuk Kejaksaan Negeri, kita hadirkan juga Kapolres wilayah Riau,” katanya.

“Supaya dalam pelaksanaannya kita sama-sama sudah tahu. Kalau masih ada persepsi yang belum sama, akan kita samakan sehingga takaran pelaksanaan untuk putusan pengadilan bisa kita laksanakan dengan optimal,” lanjutnya.

Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, menyambut baik kerja sama tersebut. Ia menegaskan kesiapan seluruh pemerintah daerah di Riau dalam menyukseskan pelaksanaan KUHP baru.

“Alhamdulillah, tadi sudah dilakukan kerja sama antara Kejaksaan Tinggi dengan Pemerintah Provinsi Riau dan kabupaten/kota. Dengan adanya KUHP baru ini, tanggal 2 Januari akan dilaksanakan. Pemerintah Provinsi Riau dan kabupaten/kota siap melaksanakannya dan kita dukung semua,” singkat SF Hariyanto.***(rn)

Bupati Rohul: Pidana Kerja Penting Ciptakan Keadilan konstruktif

Penulis
Redaksi
-

Rohul(SegmenNews.com)- Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) bersama seluruh pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Riau resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau terkait Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial, Selasa (02/12/2025).

Kegiatan yang berlangsung di Aula Lantai 3 Gedung Satya Adhi Wicaksana Kejati Riau, ini menjadi tonggak penting dalam penguatan sistem pemidanaan yang lebih humanis, efektif, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

MoU tersebut turut disaksikan oleh Plt Gubernur Riau, seluruh Kepala Kejaksaan Negeri se-Riau, Kapolda Riau dan seluruh Kapolres, serta Ketua Pengadilan Negeri dari berbagai kabupaten/kota.

Kehadiran seluruh unsur penegak hukum dan pemerintah daerah ini menandai komitmen bersama dalam mendukung implementasi pidana alternatif yang selaras dengan keadilan restoratif.

Dari Kabupaten Rokan Hulu, hadir langsung Bupati Rohul, Anton, ST., MM., didampingi Kapolres Rohul AKBP Eka Emil Putra, S.IK, serta Kepala Kejaksaan Negeri Rohul. Kehadiran unsur pimpinan daerah secara lengkap menunjukkan kesiapan dan keseriusan Pemerintah Kabupaten Rohul dalam mendukung kebijakan pemidanaan non-penjara ini.

Bupati Anton menyampaikan bahwa pidana kerja sosial merupakan langkah strategis dalam menciptakan keadilan yang lebih konstruktif, terutama untuk perkara-perkara ringan yang selama ini membebani lembaga pemasyarakatan.

“Pidana kerja sosial ini memberikan ruang bagi pelanggar untuk memperbaiki diri melalui kontribusi langsung kepada masyarakat. Kami di Rohul siap mendukung implementasinya dengan menyediakan fasilitas, pengawasan, serta pola kerja sama lintas institusi,” ujar Bupati.

Kepala Kejaksaan Tinggi Riau dalam sambutannya menegaskan bahwa MoU ini adalah bagian dari upaya nasional memperkuat pendekatan restorative justice yang menitikberatkan pada pemulihan keadaan, bukan semata-mata penghukuman.**(kmf)

Mahasiswa Polbeng Bersama Tim MKWK Gelar Edukasi Pengurangan Plastik di Pelabuhan Roro

Penulis
Imam R
-

Bengkalis(SegmenNews.com)- Mahasiswa Politeknik Negeri Bengkalis  (Polbeng) bersama dosen Tim Mata Kuliah Wajib Kurikulum (MKWK) melaksanakan kegiatan edukasi pengurangan penggunaan plastik sekali pakai di area Pelabuhan Roro Penyeberangan Bengkalis, Minggu 30 November 2025.

Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi MKWK berbasis proyek yang berfokus pada pembentukan karakter peduli lingkungan dan penguatan perilaku berkelanjutan.

Dalam pelaksanaannya, mahasiswa melakukan sosialisasi kepada pengguna jasa penyeberangan, pedagang, serta masyarakat sekitar pelabuhan mengenai dampak negatif sampah plastik terhadap ekosistem laut. Edukasi disampaikan melalui pembagian leaflet, ajakan gerakan “Bawa Tumbler dan Tas Belanja Sendiri”, demonstrasi pemilahan sampah sederhana, serta pembagian kantong ramah lingkungan.

Dosen Tim MKWK Politeknik Negeri Bengkalis, Khairul Saleh, menjelaskan bahwa pelabuhan dan kawasan pesisir termasuk wilayah yang rawan tercemar sampah plastik karena tingginya aktivitas masyarakat. Oleh sebab itu, mahasiswa diarahkan untuk turun langsung ke lapangan agar dapat memahami persoalan lingkungan secara nyata dan mengajak masyarakat melakukan perubahan perilaku. Kegiatan ini turut didukung oleh dua dosen lainnya, Defitri Akbar dan Kemas Ridho.

“Melalui kegiatan ini, kami berharap mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mempraktikkan kepedulian lingkungan. Sampah plastik yang masuk ke laut berpotensi merusak ekosistem dan mengancam biota laut. Edukasi seperti ini harus terus diperkuat,” ujar Khairul.

Kepala UPT Penyeberangan Roro Bengkalis, Rasmiati, yang akrab disapa Bu Iras, memberikan apresiasi atas kegiatan tersebut. Menurutnya, kehadiran mahasiswa membawa energi positif dalam upaya menjaga kebersihan kawasan pelabuhan agar tetap nyaman bagi para pengguna jasa.

Sementara itu, mahasiswa peserta kegiatan mengungkapkan bahwa program ini membuka wawasan mereka tentang pentingnya kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan dunia pendidikan dalam mengurangi sampah plastik. Pada kesempatan tersebut, mahasiswa juga memasang empat spanduk edukasi lingkungan di area pelabuhan.

Dosen MKWK, Defitri Akbar, menambahkan bahwa kegiatan edukasi ini merupakan bagian dari rangkaian program yang mendorong mahasiswa berperan aktif dalam mitigasi masalah lingkungan dan pembangunan ekosistem berkelanjutan di Kabupaten Bengkalis. “Mahasiswa juga membagikan tas ramah lingkungan berisi pesan-pesan peduli lingkungan. Harapan kami, masyarakat pengguna jasa dapat menjadi pelopor dalam menjaga kebersihan pelabuhan dengan tidak membuang sampah sembarangan,” ungkapnya.

Salah satu pengguna jasa penyeberangan yang sedang mengantre turut memberikan tanggapan positif.

“Kegiatan seperti ini sangat bagus. Kami sering melihat sampah plastik berserakan. Edukasi dari mahasiswa membuat kami lebih sadar untuk membawa tas belanja dan membuang sampah pada tempatnya,” ujarnya.

Apresiasi senada juga disampaikan seorang ibu rumah tangga yang rutin menyeberang Bengkalis-Pakning.

“Anak-anak muda ini sangat peduli lingkungan. Penjelasan mereka sopan dan jelas. Semoga kegiatan seperti ini terus dilakukan,” ungkapnya.

Tidak hanya itu, seorang pedagang lansia yang berjualan di sekitar pelabuhan juga memberikan dukungan. Ia turut membuat video imbauan bersama mahasiswa untuk membuang sampah pada tempatnya.

Dengan tingginya respons positif dari masyarakat dan pengguna jasa penyeberangan, Politeknik Negeri Bengkalis berharap kegiatan serupa dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Program ini menjadi bentuk kontribusi nyata kampus dalam mendukung mitigasi pencemaran lingkungan dan penguatan ekosistem pesisir yang berkelanjutan di Kabupaten Bengkalis.***(imam/hm)

DPRD Riau Paripurna Pengesahan APBD Riau 2026 Rp8,321 T

Penulis
Redaksi
-
DPRD Riau Paripurna Pengesahan APBD Riau 2026 Rp8,321 T

Pekanbaru(SegmenNews.com)- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau bersama dengan DPRD telah mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau tahun 2026 sebesar Rp8,321 triliun. Pengesahan dilaksanakan dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Provinsi Riau, Sabtu malam.

DPRD Riau Paripurna Pengesahan APBD Riau 2026 Rp8,321 T

Saat pengesahan, Pemprov Riau dihadiri langsung Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Riau (Gubri) SF Hariyanto didampingi Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau Syahrial Abdi dan para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kemudian dari DPRD Riau dihadiri Ketua DPRD Kaderismanto bersama para wakil ketua, dan anggota DPRD Riau lainnya.

“APBD Riau tahun 2026 sebesar Rp8,321 triliun,” kata Plt Gubri. Sementara itu, Pendapatan Daerah Provinsi Riau pada tahun 2026 diperkirakan mencapai Rp8,254 triliun. Angka tersebut ditopang oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan sebesar Rp5,279 triliun, Pendapatan Transfer dari pusat sebesar Rp2,965 triliun, serta lain-lain pendapatan yang sah senilai Rp9,25 miliar.

DPRD Riau Paripurna Pengesahan APBD Riau 2026 Rp8,321 T

Selanjutnya, pajak daerah direncanakan sebesar Rp4,033 triliun, retribusi daerah diperkirakan sebesar Rp14,364 miliar. Sedangkan pembiayaan daerah Provinsi Riau diperkirakan tahun 2026 sebesar Rp66,887 miliar. “APBD Riau tahun 2026 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya,” ujarnya.

Plt Gubri juga mengatakan, setelah disahkannya APBD Riau tahun 2026, tahapan selanjutnya yakni menunggu evaluasi oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Karenanya, pihaknya berharap proses evaluasi dapat berlangsung dengan cepat sehingga pelaksaannya dapat berjalan dan memberi manfaat pada masyarakat.”Semoga APBD Riau 2026 dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Riau,” tuturnya.

Selain Provinsi Riau, beberapa kabupaten/kota juga telah mensyahkan APBD 2026. DPRD Rokan Hilir (Rohil) bersama pemkab juga mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) T.A 2026, Ahad (30/11) dini hari.

Bupati Rohil H Bistamam pada penyampaian pendapat akhir, menyampaikan apresiasi atas dukungan dewan selama pembahasan terkait ranperda APBD 2026. “Kami sampaikan apresiasi dan terimakasih kepada dewan, begitu juga seluruh SKPD yang ikut membahas bersama DPRD, mudah-mudahan apa yang direncanakan dapat tercapai dengan baik sesuai visi misi mewujudkan Rohil yang bermarwah, maju, sejahtera, beriman dan berbudaya,” katanya.

Berdasarkan laporan dari Banggar DPRD Rohil yang disampaikan juru bicara, Darwis Syam SH, APBD Rohil T.A 2026, dengan pendapatan daerah sebesar RpRp 2.157. 550.365.054,00. Terdiri dari PAD sebesar Rp350.641.193.726,00, dan pendapatan transfer terdiri dari pendapatan transfer pusat dan pendapatan transfer antar daerah sebesar Rp1.806.909.171.328,00.

Sedangkan Belanja Daerah sebesar Rp.2.222.055.330.659,00, dengan pembiayaan daerah diperkirakan sebesar Rp.23.800.000.000,00 yang berasal dari penerimaan pembiayaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (Silpa) sebesar Rp24.000.000.000,00 dan pengeluaraan pembiayaan untuk penyertaan modal pada PT BPR Rohil sebesar Rp200juta. Dengan demikian terdapat defisit sebesar Rp64 miliar lebih

Kemarin, APBD Kuantan Singingi (Kuansing) 2026 juga disahkan sebesar Rp1.421.055.356.114,56. Pengesahan ditandai dengan penandatanganan berita acara dan penyerahan buku APBD 2026 oleh Ketua DPRD Kuansing H Juprizal SE MSi pada Bupati Kuansing, Dr H Suhardiman Amby MM.

Bupati Kuansing Dr H Suhardiman Amby MM menyampaikan apresiasi atas kerja sama dan kinerja DPRD Kuansing sehingga APBD Kuansing 2026 disahkan tepat waktu. Pemkab, kata Suhardiman Amby akan memperhatikan saran dan masukan yang disampaikan oleh anggota DPRD Kuansing selama pembahasan. Salah satunya untuk menyelesaikan tunda bayar 2024.***(Galeri)

Srikandi KORPRI Bengkalis Ambil Alih Semua Tugas Upacara HUT ke-54

Penulis
Imam R
-
Srikandi KORPRI Bengkalis Ambil Alih Semua Tugas Upacara HUT ke-54

Bengkalis(SegmenNews.com)- Suasana upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-54 Korp Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) di Kabupaten Bengkalis, berlangsung khidmat, Senin, 1 Desember 2025.

Upacara yang diselenggarakan di halaman kantor Bupati Bengkalis ini, dipimpin langsung oleh Bupati Bengkalis Kasmarni, diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Bengkalis, Ed Effendi.

Menariknya, pada peringatan HUT ke-54 KORPRI tahun 2025 ini, para petugasnya di dominasi oleh Srikandi-srikandi KORPRI Kabupaten Bengkalis.

Mulai dari Komandan Upacara, Perwira Upacara, Pembacaan UUD 1945, Panca Prasetya, Pengibar Bendera, Ajudan Pembina Upacara dan Pembawa Tertib Upacara, semua di lakukan oleh Srikandi-srikandi KORPRI Kabupaten Bengkalis. Hanya saja petugas pemandu doa yang dipimpin oleh laki-laki.

Dalam sambutan Ketua Umum KORPRI Nasional, Prof. Dr. Zudan Fakhrulloh, SH., MH, yang dibacakan Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Bengkalis, menyebutkan bahwa tema peringatan HUT KORPRI tahun ini adaah ‘Bersatu, Berdaulat, Bersama Korpri Mewujudkan Indonesia Maju’.

“Tema ini mencerminkan tekad Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tetap menjaga persatuan, solid, berintegritas, dan mandiri dalam pengabdian, menjadi kekuatan moral dan profesional, menjadikan KORPRI sebagai kekuatan pemersatu dan penggerak birokrasi demi terwujudnya Indonesia yang maju, adil, berdaya saing, dan berkeadilan, dengan semangat memperkuat solidaritas dan persatuan di antara anggota korpri,” ungkapnya.

Harus diingat dan disadari bersama, lanjutnya, bahwa pengabdian serta perjuangan KORPRI bagi negeri ini memiliki arti yang sangat mendalam. Dalam setiap langkah dan karya, korpri senantiasa hadir sebagai abdi negara yang bekerja dengan tulus, melayani masyarakat dengan sepenuh hati, dan menjaga keutuhan serta keberlangsungan pelayanan publik di seluruh penjuru tanah air.

“Oleh karena itu, kesejahteraan para anggota KORPRI harus menjadi perhatian utama. pola karier dan pengembangan profesionalisme hendaknya terbebas dari campur tangan politik maupun kepentingan-kepentingan lain yang dapat mengganggu netralitas,” tuturnya.

Kemandirian dan netralitas korpri harus senantiasa dijaga, karena kedua hal inilah yang menjadi dasar kekuatan organisasi ini dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efektif, dan berwibawa.

“Kita semua patut berbangga, karena di mana pun tugas negara memanggil, dari sabang sampai merauke, dari miangas hingga pulau rote, anggota KORPRI selalu hadir, tetap setia mengabdi, dan tidak pernah lelah berjuang untuk kemajuan bangsa dan kesejahteraan masyarakat,” sebutnya.

“Semoga semangat pengabdian ini terus menyala di setiap insan KORPRI, demi Indonesia yang lebih maju, berdaulat, dan sejahtera,” imbuh Ed Effendi membacakan sambutan Ketua Umum KORPRI Nasional.

Usai Upacara Bendera peringatan HUT ke-54 KORPRI, juga turut dilakukan penyerahan secara simbolis Satyalencana Karya Satya tahun 2024 dan 2025 terhadap 247 ASN.

Di periode November 2024, penerima Satyalencana Karya Satya 10 tahun, sebanyak 24 orang, 20 tahun 5 orang dan 30 tahun sebanyak 11 Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Bengkalis.

Sedangkan periode Agustus 2025, penerima Satyalencana Karya Satya 10 tahun, sebanyak 130 orang, 20 tahun 27 orang dan 30 tahun 30 orang penerima.***(imam/hm)

Kolaborasi Lintas Instansi, PLN Kebut Pemulihan Kelistrikan Aceh

Penulis
Redaksi
-
Kolaborasi Lintas Instansi, PLN Kebut Pemulihan Kelistrikan Aceh

Aceh(SegmenNews.com)- Upaya pemulihan kelistrikan Aceh pascabencana banjir bandang dan longsor terus dipercepat melalui kolaborasi lintas sektor. Pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Aceh, TNI, Polri, dan PLN bergerak bersama memastikan penanganan darurat berjalan efektif agar layanan kelistrikan untuk masyarakat terdampak dapat segera pulih.

Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin menekankan bahwa distribusi bantuan logistik akan dikerahkan mengingat banyaknya wilayah yang masih terisolasi dan sangat membutuhkan pertolongan.

“Prioritas utama pemerintah saat ini adalah pendorongan logistik bagi masyarakat, mulai dari bahan makanan, kebutuhan pribadi seperti pakaian, hingga obat-obatan. Seluruh bantuan akan didistribusikan menggunakan alutsista TNI ke titik-titik terdampak,” ucapnya.

Sjafrie juga menegaskan bahwa percepatan pemulihan listrik merupakan kebutuhan mendesak bagi masyarakat terdampak. Ia mengapresiasi langkah cepat PLN di lapangan, sekaligus mendorong agar proses pemulihan dapat terus dioptimalkan.

“Langkah pertama adalah memperkuat mobilitas udara. Semua logistik kita konsentrasikan. Listrik harus segera hidup dalam waktu singkat. Kita akan tambah kekuatan helikopter. Evakuasi darat dan udara harus dipercepat,” ujarnya.

Dukungan untuk percepatan pemulihan Aceh juga ditunjukkan oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian dengan mengirimkan tim khusus ke wilayah terdampak untuk membantu mengakselerasi penanganan. Dirinya menekankan pentingnya stabilisasi layanan publik, termasuk layanan kelistrikan untuk masyarakat.

“Kebutuhan listrik ini sangat krusial. Kami bersama pemerintah daerah, TNI, Polri, dan PLN terus mempercepat pemulihan untuk memastikan masyarakat terdampak dapat segera menikmati layanan listrik,” ucap Tito.

Selaras dengan arahan Pemerintah, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menyampaikan, PLN terus mengerahkan sumber daya dan personel terbaik dari unit-unit se-Indonesia untuk memulihkan jaringan listrik di wilayah terdampak. Dirinya juga terus berkolaborasi dengan seluruh pihak untuk mendorong percepatan _recovery_ kelistrikan pascabencana di Aceh.

“Kami mendapat arahan dari Bapak Presiden bahwa seluruh kekuatan PLN harus dikerahkan untuk membantu pemulihan bencana, baik banjir bandang maupun tanah longsor yang terjadi di Aceh. Untuk itu, sesuai arahan Bapak Presiden, kami semua berkolaborasi,” ujar Darmawan.

Dalam proses pemulihan tersebut, PLN terus berkolaborasi dengan Pemprov Aceh, Komando Daerah Militer (Kodam) Iskandar Muda, Pangkalan TNI Angkatan Udara (AU) Sultan Iskandar Muda, Kepolisian Daerah (Polda) Aceh, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh di bawah arahan pemerintah pusat. Salah satu langkah krusial adalah pengiriman unit-unit _tower emergency_ dari Jakarta menuju Banda Aceh menggunakan pesawat Hercules milik TNI Angkatan Udara (AU). Selain itu, beberapa unit juga diangkut melalui jalur darat dan laut dengan dukungan TNI Angkatan Darat (AD) dan jajaran Kepolisian.

Darmawan memberikan apresiasi terhadap Polri yang membantu memastikan kelancaran komunikasi di tengah kondisi jaringan terputus. Dari sisi logistik, TNI AD memfasilitasi pengiriman material menggunakan truk dan membuka akses menuju wilayah terdampak yang masih hampir mustahil untuk dilewati. Bahkan, helikopter dikerahkan untuk mengangkut material tower ke titik-titik yang tidak mungkin dicapai melalui jalur darat.

“Kami harus menggunakan helikopter untuk membawa material ke lokasi. Ada helipad yang perlu dibuka, dan di sana pasukan dari TNI dan Kepolisian ikut membantu. Kekompakan ini menjadi kekuatan besar dalam percepatan pemulihan,” kata Darmawan.

Tidak hanya pemulihan infrastruktur, dukungan kemanusiaan juga digalang. Posko, dapur umum, serta fasilitas pendukung lain dibangun bersama sebagai bentuk solidaritas antar instansi.

“Seluruh komponen kekuatan Indonesia bergerak bersama. Dengan semangat perjuangan dari tim PLN, Pemerintah Daerah, TNI, Polri, serta masyarakat, kami merasakan kekompakan luar biasa. Semoga Allah SWT memudahkan segala ikhtiar ini, sehingga Aceh dapat segera pulih,” pungkas Darmawan.***(inf)

Jelang Nataru, Pemkab Rohul Matangkan Persiapan Lintas Sektor

Penulis
Redaksi
-

Rohul(Segmenanews.com)-
Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (Pemkab Rohul) bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) memastikan kesiapan penuh dalam menghadapi momentum Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

Hal ini ditegaskan usai Bupati Rokan Hulu, Anton ST MM mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Nasional secara virtual yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (01/12/2025).

Bupati Anton mengikuti Rakor dari Ruang Rapat Rumah Dinas Bupati, didampingi Ketua DPRD Rohul Hj Sumiartini, Dandim 0313/KPR Letkol C.zi Satriyadi Prabowo, dan Wakapolres Rohul Kompol I Made Juni Artawan, S.I.K., M.H. serta Kepala OPD terkait.

Rakor Nasional yang dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, tersebut diikuti oleh berbagai jenjang pemerintahan, baik pusat maupun daerah dari seluruh Indonesia.

Dalam arahannya, Mendagri menegaskan bahwa Rakor digelar untuk membahas dua agenda utama: antisipasi potensi bencana serta pengamanan Nataru.

“Momentum akhir tahun ini harus dipersiapkan dengan baik. Utamanya sektor transportasi darat, laut, dan udara karena mobilitas masyarakat akan meningkat untuk perayaan natal, pulang kampung, dan wisata,” tegas Mendagri Tito Karnavian.

Usai mengikuti Rakor, Bupati Anton menyatakan bahwa Pemkab Rohul telah menyiapkan Tim Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (TR3P) untuk menghadapi potensi bencana di akhir tahun.

“Seluruh peralatan dan kendaraan dalam kondisi baik dan siap digunakan, mulai dari mesin Shibaura besar dan kecil, pompa, mini striker, tenda, selang, mesin senso, speedboat, mobil tanki, fire jeep hingga sepeda motor,” ungkap Bupati.

Melalui Dinas PUPR, Pemkab Rohul juga memastikan kesiapsiagaan infrastruktur jalan dan jembatan strategis. Rute alternatif telah dipetakan dan personel PUPR ditempatkan di posko siaga untuk merespons cepat bila terjadi gangguan akses.

“Koordinasi lintas sektor dengan BPBD, Polri, Dishub, pemerintah kecamatan dan desa, serta PUPR Provinsi akan terus berjalan secara rutin,” ujar Anton.

Untuk memastikan perayaan Natal dan Tahun Baru, Pemkab Rohul bekerja sama dengan Polres Rohul menyiapkan empat pos pengamanan, yaitu: Depan Islamic Center Pasir Pengaraian, Simpang TB, Kabun dan Perbatasan di Kecamatan Tambusai

Pos-pos ini akan menjadi pusat pengendalian keamanan dan ketertiban, termasuk kelancaran arus lalu lintas, pendistribusian BBM, sembako, serta kebutuhan esensial masyarakat lainnya.

“Seluruh OPD terkait telah mempersiapkan personel, anggaran, peralatan, dan posko siaga. Koordinasi lintas sektor kita laksanakan agar Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 berlangsung aman, tertib, dan nyaman bagi masyarakat.” kesimpulan. (Diskominfo Rohul).

Purna Tugas, Bupati Anton Segera Tunjuk Plt Asisten II dan Setwan

Penulis
Redaksi
-

Rohul(SegmenNews.com)- Dua pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (Pemkab Rohul) resmi memasuki masa purna tugas terhitung 1 Desember 2025.

Menyikapi kekosongan jabatan strategis tersebut, Bupati Rohul Anton ST MM memastikan akan segera menunjuk pelaksana tugas (Plt) untuk mengisi jabatan yang ditinggalkan.

Dua pejabat yang pensiun tersebut yakni Asisten II Setda Rohul yang juga menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Rohul Drs H Ibnu Ulya MSi serta Sekretaris DPRD (Sekwan) Rohul Drs H Sariaman MSi.

”Besok, Senin (1/12/2025) pagi, kita serahkan Surat Penunjukan Plt nya, supaya pelayanan dan roda organisasi tetap berjalan,” ungkap Bupati Rohul Anton ST MM (30/11/2025) kepada wartawan.

Namun orang nomor satu Rohul itu belum mengumumkan ke publik, siapa pejabat eselon pegganti yang akan ditunjuknya untuk menduduki posisi Plt Asisten II, Plt Sekwan dan Plt Kadisperindag Rohul.

Dalam pada itu, Plt Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Rohul, Erfan Dedi Sanjaya SSTP MSi, membenarkan kedua pejabat tersebut telah memasuki masa pensiun.

“Benar, terhitung mulai 1 Desember 2025, Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Rohul Drs H Ibnu Ulya MSi dan Sekwan Rohul Drs H Sariaman MSi sudah memasuki purna tugas (Pensiun, red),” kata Erfan Dedi kepada wartawan.

Sekretaris BKPP Rohul itu menegaskan, Bupati Rohul selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) akan segera menunjuk pejabat eselon untuk mengisi kekosongan jabatan sebagai pelaksana tugas (Plt).

“Jabatan Asisten II Setda Rohul, Plt Kepala Disperindag dan Plt Sekwan Rohul akan segera diisi oleh pejabat yang ditunjuk langsung oleh pak Bupati Rohul,” ujarnya.

Saat disinggung terkait kemungkinan adanya pelantikan atau mutasi pejabat eselon dalam waktu dekat, Erfan Dedi menyebut hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan dan hak prerogatif Bupati selaku PPK.

“Soal pelantikan, mutasi ataupun penunjukan pejabat eselon, itu merupakan kewenangan penuh Bupati Rohul,” katanya.

Dari data yang dihimpun dengan pensiunnya dua pejabat eselon II tersebut, maka jumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang dipimpin oleh pejabat berstatus Pltdi lingkungan Pemkab Rohul kembali bertambah.

Dari total 29 OPD yang ada, saat ini hanya 10 (sepuluh) kepala OPD yang dipimpin oleh pejabat definitif, sementara 19 OPD lainnya masih dijabat Plt.

Bupati Rohul Anton bersama Wabup H Syafaruddin Poti dan istri serahkan SK Pensiun kepada Sekwan Rohul Drs H Sariaman MSi didampingi Asisten II Setda Rohul Drs H Ibnu Ulya MSi baru-baru ini.***(inf)

Wabup Rohul: Masyarakat Harus Kompak Tingkatkan Semangat Gotongroyong

Penulis
Redaksi
-

Rohul(SegmenNews.com)- Perayaan Hari Lahir Desa (Harlades) Rambah ke-25 di Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), berlangsung meriah. Kegiatan terpusat di Lapangan Bola Simpang Kumu, Sabtu (29/11/2025), dan dipadati ratusan warga dari berbagai lapisan masyarakat.

Harlades tahun ini mengusung tema “Desa Rambah Bangkit Bersama, Desa Rambah Maju”, yang mencerminkan tekad masyarakat untuk memperkuat kebersamaan dan mendorong pembangunan desa secara berkelanjutan.

Acara turut dihadiri Wakil Bupati Rohul, H. Syafaruddin Poti, S.H., M.M. Dalam sambutannya, Wabup menyampaikan apresiasi atas kekompakan masyarakat Desa Rambah dalam menjaga semangat gotong royong serta mendukung kemajuan desa.

“Keikutsertaan kami hari ini adalah bentuk dukungan Pemerintah Kabupaten. Perjalanan Desa Rambah yang telah memasuki usia seperempat abad bukan sekadar seremonial, tetapi menjadi momentum penting untuk memperkuat kebersamaan dan semangat membangun desa,” ujar Wabup.

Syafaruddin Poti berharap peringatan Harlades ke-25 ini menjadi titik awal bagi Desa Rambah untuk terus berkembang, meningkatkan pelayanan publik, serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah, tokoh masyarakat, dan seluruh warga.

“Selamat Hari Lahir Desa Rambah ke-25. Semoga Desa Rambah terus Bangkit Bersama dan semakin maju, sesuai tema yang diusung tahun ini,” tutupnya.

Rangkaian kegiatan Harlades meliputi jalan santai yang diikuti Wabup dan masyarakat, Tabligh Akbar, pembagian door prize, hingga hiburan rakyat. Antusiasme warga yang memadati lapangan menjadi gambaran kuatnya rasa solidaritas dan kebanggaan masyarakat terhadap desa mereka.***(adv)

DPC AWI Bengkalis Gelar Audensi dengan LAM Bengkalis, Dukung Program Kerja Bersama

Penulis
Redaksi
-
DPC AWI Bengkalis Gelar Audensi dengan LAM Bengkalis, Dukung Program Kerja Bersama

Bengkalis(SegmenNews.com)- Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Aliansi Wartawan Indonesia (AWI) Kabupaten Bengkalis menggelar audensi dengan Lembaga Adat Melayu (LAM) Bengkalis yang berlangsung di ruang ketua LAM Bengkalis. Kegiatan ini bertujuan mempererat sinergi dan mendukung program-program yang akan dijalankan bersama kedua lembaga.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua LAM Bengkalis, Saukani, menyampaikan dukungan penuh terhadap program-program DPC AWI Bengkalis. Ia menegaskan bahwa dukungan ini merupakan bentuk komitmen LAM dalam memperkuat kerjasama dengan media dan lembaga masyarakat dalam menjaga adat dan budaya Melayu.

Ketua AWI Bengkalis, Efendi Basri, yang turut hadir dalam audensi tersebut, menyampaikan apresiasinya atas sambutan hangat dari LAM Bengkalis. Ia menegaskan bahwa kolaborasi antara AWI dan LAM sangat penting dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya dalam bidang budaya dan informasi.

“Kerja sama ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat peran media dan lembaga adat dalam memajukan masyarakat. Kami dari AWI siap bersinergi dan berkolaborasi dengan LAM Bengkalis demi kemajuan bersama,” ujarnya.

Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi awal yang baik untuk berbagai program kerja bersama yang akan mendukung pembangunan dan pelestarian budaya Melayu di Kabupaten Bengkalis.***(rl)

1...383940...3,059Halaman 39 dari 3,059
© Segmennews.com | PT. Radja Segmen Media