Pekanbaru(SegmenNews.com)- Sebanyak 44 Pekerja Migran Indonesia (PMI) nonprosedural kembali dideportasi dari Malaysia dan tiba di Pelabuhan Internasional Dumai, Sabtu (9/11) sekitar pukul 16.10 WIB. Para PMI yang dipulangkan tersebut terdiri dari 36 laki-laki dan 8 orang perempuan, 3 diantaranya dalam kondisi sakit.
Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Riau, Fanny Wahyu Kurniawan mengatakan, para PMI tersebut dipulangkan oleh Pemerintah Malaysia dari Depot Tahanan Imigrasi (DTI) Kemayan, Pahang, melalui koordinasi antara Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Johor Bahru dan BP3MI Riau.
“Ke 44 PMI tersebut berasal dari Sumut : 3 Orang, Aceh : 2 Orang, Riau : 1 Orang, Jatim : 17 Orang, Jateng : 1 Orang, NTB : 13 Orang dan NTT : 1 Orang, Sumbar : 2 Orang, Banten : 1 Orang, Sulsel : 1 Orang, Jakarta: 1 Orang dan Lampung : 1 Orang,” paparnya.
Proses pemulangan ini merupakan bagian dari komitmen negara dalam memberikan pelindungan kepada PMI, termasuk mereka yang berada dalam kondisi rentan.
“Negara hadir untuk setiap PMI, termasuk yang dalam kondisi rentan. Kami menerima 90 PMI yang dideportasi ini. Diantaranya ada dua anak-anak dan seorang perempuan hamil,” ujar Fanny.
Setibanya di pelabuhan, seluruh PMI menjalani pemeriksaan dokumen oleh Imigrasi Kota Dumai serta pemeriksaan kesehatan awal oleh Balai Kekarantinaan Kesehatan Pelabuhan.
Para PMI kemudian didampingi oleh P4MI Dumai untuk proses registrasi IMEI di Bea Cukai. Setelahnya, mereka dibawa ke Rumah Ramah PMI P4MI Kota Dumai guna pendataan, layanan dasar, serta fasilitasi pemulangan ke daerah asal.
Dari puluhan PMI tersebut, tiga diantaranya dalam kondisi sakit dan memerlukan perhatian khusus. Yakni dua diantaranya berasal dari NTB mengalami sakit gatal-gatal kulit parah dan hipertensi.
“Sementara satu PMI asal Riau mengalami sakit TBC,” sebutnya.
Fanny menambahkan, edukasi terus diberikan agar masyarakat tidak tergiur bekerja ke luar negeri secara ilegal.
“Kami terus melakukan edukasi tentang bahaya bekerja secara nonprosedural. Banyak dari mereka tidak menyadari risikonya hingga berakhir dideportasi. Kehadiran kami bukan hanya menjemput, tapi juga memulihkan dan menyampaikan bahwa negara tidak diam,” jelasnya.***(mr)
Bengkalis(SegmenNews.com)- Bank Riau Kepri (BRK) Syariah Cabang Bengkalis menggelar kegiatan Ramah Tamah dengan Nasabah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pra Pensiun dan Purnabhakti. Acara yang bertujuan mempererat silaturahmi sekaligus memberikan informasi kemudahan layanan bagi para pensiunan ini berlangsung di Lapangan Tugu Bengkalis, Senin, 10 November 2025,
Kegiatan yang disambut antusias oleh peserta ini diisi dengan berbagai acara, antaranya senam sehat bersama, pengecekan kesehatan gratis, dan pembagian door prize melalui undian kupon, serta Inti dari acara ini adalah pemberian edukasi dan informasi tentang layanan nasabah.
Pimpinan Divisi Konsumer BRK Syariah dari Pekanbaru, Irsyadi Syukri, yang turut hadir dalam kegiatan itu menegaskan komitmen BRK Syariah untuk mempermudah proses administrasi pensiunan.
“Bapak ibu tidak perlu lagi jauh-jauh ke Taspen di Pekanbaru. Cukup datang ke kedai atau grey kantor BRK di seluruh wilayah Kabupaten Bengkalis. Insya Allah, kami bantu sampai selesai. Kami dari BRK Syariah siap melayani bapak ibu semua,” ujar Irsyadi Syukri.
Selain memberikan informasi layanan, Irsyadi juga menghimbau para nasabah agar tidak mudah terjebak tindak penipuan, mengingat maraknya modus penipuan yang merugikan.
“Apa bila mendapati informasi yang mengarah kepada tindak penipuan, mengatasnamakan BRK Syariah atau lembaga lainnya, jangan mudah percaya. Segera lakukan koordinasi untuk mencari informasi yang betul. Kami dari BRK Syariah, siap menerima konsultasi jika bapak-ibu mendapati informasi yang tidak benar atau menjadi bagian dari modus penipuan,” pintanya.
Sementara itu, Bupati Bengkalis Kasmarni yang diwakili oleh Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Johansyah Syafri, turut hadir dan menyampaikan apresiasi positif atas terselenggaranya kegiatan ini, terutama karena adanya sesi edukasi dan informasi.
“Apalagi di dalam kegiatan ini diisi dengan pemberian edukasi dan informasi bagi pra pensiun dan yang telah pensiun. Tentu kegiatan ini diharapkan dapat terus dilakukan BRK Syariah, sehingga semuanya dapat tercerahkan dengan baik,” kata Johansyah.
Johansyah Syafri berpesan kepada BRK Syariah agar lebih giat mensosialisasikan kemudahan pelayanan yang dapat ditangani oleh BRK Syariah di seluruh wilayah Bengkalis.
Beliau juga memberikan masukan agar BRK dapat memberikan informasi ke seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
“Kita ucapkan terima kasih kepada BRK Syariah yang terus memberikan layanan terbaik, khususnya kepada para pensiunan. Semoga kemudahan layanan yang diberikan dapat meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap BRK Syariah,” ungkapnya.
Ia juga menekankan pentingnya sosialisasi mengenai informasi penipuan. “Termasuk juga terhadap informasi penipuan, sebagai kewaspadaan dini agar masyarakat khususnya PNS Pra Pensiun dan Purna Bhakti tidak masuk ke perangkap penipuan yang merugikan itu,” tegasnya.
Mengutip pepatah, Johansyah Syafri mengingatkan, “Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Jadi suka tidak suka, kita semua harus siap menghadapi masa pensiun bagi PNS Pra Pensiun. Sehingga sebelum masa itu sampai, kita harus benar-benar bisa mempersiapkan diri agar siap menghadapi perbedaan penghasilan dan kebiasaan jika sudah masuk di usia purna bhakti,” pesannya.
Mewakili Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Johansyah Syafri juga berharap kepada para pensiunan tetap memberikan pemikiran terbaik dan kontribusi dari para pensiunan untuk terus mendukung terwujudnya Visi Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang Bermarwah, Maju dan Sejahtera, serta Unggul di Indonesia.
Ucapan terima kasih juga disampaikan oleh salah seorang nasabah Purna Bhakti, Yuhelmi, atas pelayanan yang baik dari BRK Syariah.
“Dengan adanya kegiatan seperti ini, kami juga merasa sangat senang dapat bersilaturahmi dan berkomunikasi dengan para pensiunan. Mudah-mudahan kegiatan ini tetap dapat konsisten terus dilakukan oleh BRK Syariah,” pungkas.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Branch Manager BRK Syariah Bengkalis H. Badraini, para PNS Pra Pensiun dan Purna Bhakti.***(imam/hm)
Peduli Pendidikan, Pemkab Rohul Buka Bantuan Pendidikan Berprestasi, Catat Syaratnya!
Rohul(SegmenNews.com)- Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pemberian Bantuan Pendidikan bagi Mahasiswa Berprestasi dan Mahasiswa Kurang Mampu Tahun Anggaran 2025.
Kebijakan ini merupakan bentuk nyata perhatian Pemkab Rohul terhadap dunia pendidikan, dengan tujuan memberikan motivasi kepada mahasiswa agar terus berprestasi sekaligus membantu meringankan beban biaya kuliah bagi keluarga yang kurang mampu secara ekonomi.
Bupati Rokan Hulu Anton, ST, MM, bersama Wakil Bupati Rokan Hulu, H. Syafaruddin Poti, SH, MM
Menurut pengumuman resmi yang dikeluarkan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu, bantuan sebesar Rp 2 juta per mahasiswa akan diberikan kepada 500 penerima, yang terdiri atas 300 mahasiswa berprestasi dan 200 mahasiswa kurang mampu.
Program bantuan ini dibuka untuk mahasiswa asal Kabupaten Rokan Hulu, dengan sejumlah persyaratan administratif yang harus dipenuhi.
Untuk kategori Mahasiswa Berprestasi, pendaftar harus memiliki IPK minimal 3,30 (kecuali fakultas kedokteran minimal 2,75 dan ilmu kesehatan lainnya minimal 3,00), sedang menempuh kuliah minimal semester III hingga VII, serta melampirkan berbagai dokumen pendukung seperti surat aktif kuliah, transkrip nilai, akreditasi fakultas, dan buku rekening BPR Rokan Hulu.
Sementara untuk Mahasiswa Kurang Mampu, batas minimal IPK ditetapkan 3,00, dengan ketentuan khusus bagi mahasiswa yang terdaftar dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTKS) dapat memiliki IPK minimal 2,75.
Kategori ini juga wajib menyertakan surat keterangan kurang mampu dari kepala desa/lurah yang diketahui camat, serta foto kondisi rumah sebagai bukti pendukung.
Baik untuk kategori berprestasi maupun kurang mampu, pendaftar wajib bukan ASN, TNI, maupun Polri, serta tidak sedang menerima bantuan pendidikan lain yang bersumber dari APBN atau APBD.
Penerimaan berkas dibuka mulai tanggal 10 hingga 25 November 2025, setiap hari kerja. Berkas permohonan harus dijilid rapi sebanyak dua rangkap (asli dan fotokopi), dan diantar langsung oleh mahasiswa yang bersangkutan ke Bagian Kesra Setda Kabupaten Rokan Hulu, Lantai III Masjid Agung Islamic Centre Pasir Pengaraian.
Bagi mahasiswa yang tengah menempuh studi di luar Provinsi Riau, berkas dapat dikirim melalui email resmi bagiankesrasetdarohul@gmail.com dan dokumen asli wajib dikirim melalui jasa pengiriman sesuai waktu yang telah ditetapkan.
Pemkab Rohul juga menegaskan bahwa proses seleksi dilakukan secara transparan melalui sistem peringkat (ranking) dengan mempertimbangkan IPK tertinggi, semester, akreditasi fakultas, serta usia mahasiswa.
Selain itu, bantuan ini diberikan secara gratis tanpa pungutan biaya apapun.
Program bantuan pendidikan ini menjadi salah satu bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dalam meningkatkan mutu pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.
“Pemerintah terus berupaya agar generasi muda Rokan Hulu dapat memperoleh kesempatan yang sama dalam menempuh pendidikan tinggi, baik mereka yang berprestasi maupun yang memiliki keterbatasan ekonomi,” demikian isi pengumuman resmi tersebut.
Mahasiswa penerima bantuan nantinya juga diwajibkan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana ke Bagian Kesra setelah penetapan nama-nama penerima diumumkan secara resmi.
*Berikut Syarat – Syarat Pengajuan*
A. Mahasiswa Berprestasi
1. Mengajukan permohonan tertulis kepada Bapak Bupati Rokan Hulu dengan
alamat Jalan Tuanku Tambusai KM.4 Komplek Perkantoran PEMDA di Pasir Pengaraian bermeterai;
2. Mahasiswa yang memiliki Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Rokan Hulu;
3. Paling Rendah Menduduki Semester III (tiga) dan paling tinggi menduduki semester VII (tujuh);
4. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif Minimal 3,30 (tiga koma tiga puluh) yang dibuktikan dengan Transkip Nilai yang dilegalisir dari Perguruan Tinggi ;
5. Khusus Fakultas Kedokteran Indeks Prestasi Kumulatif minimal 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) dan Ilmu Kesehatan lainnya Indeks Prestasi Kumulatif minimal 3,00 (tiga koma nol);
6. Fotokopi Kartu Mahasiswa;
7. Rencana Anggaran Biaya;
8. Surat Keterangan Aktif Kuliah dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan;
9. Sertifikat Akreditasi Fakultas;
10. Surat Pernyataan tidak berstatus ASN/TNI/POLRI bermeterai (contoh terlampir);
11. Surat Pernyataan kebenaran dokumen bermeterai (contoh terlampir);
12. Surat Keterangan tidak sedang menerima Biaya pendidikan lain yang
bersumber dari APBN maupun APBD yang diketahui oleh Perguruan Tinggi (contoh terlampir);
13. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak bermeterai (contoh terlampir);
14. Surat Pernyataan Kesanggupan Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Dana bermeterai;
15. Melampirkan Pas Foto ukuran 3×4 sebanyak 1(satu) lembar
16. Pakta Integritas dari penerima bantuan yang menyatakan bahwa bantuan yang diterima akan digunakan sesuai kebutuhan dalam usulan;
17. Mahasiswa yang mengajukan Permohonan Bantuan Pendidikan harus memiliki Buku Rekening BPR Rokan Hulu atas nama yang bersangkutan dan dilegalisir oleh Bank;
18. Mahasiswa yang berada dalam Provinsi Riau harus mengantar berkas permohonan langsung tanpa perantara, Mahasiswa yang berada diluar Provinsi Riau dapat mengirimkan Permohonan Melalui E-Mail
(bagiankesrasetdarohul@gmail.com) dan berkas asli dikirim melalui jasa Pengiriman/Ekspedisi, sesuai dengan jangka waktu yang sudah ditetapkan oleh Bupati;
19. Dalam hal persyaratan bagi mahasiswa berprestasi sudah terpenuhi maka akan di verifikasi berdasarkan perengkingan penerima:
a. Mengutamakan IPK (Indeks Prestasi Kumulatif) tertinggi;
b. Mengutamakan Mahasiswa yang menduduki semester VII ( Tujuh );
c. Mengutamakan Akreditasi Fakultas; dan
d. Mengutamakan Mahasiswa dengan Usia yang lebih tua;
20. Mahasiswa yang telah menerima bantuan pendidikan pada tahun sebelumnya maka tidak dapat menerima bantuan pendidikan pada tahun berkenaan.
B. Mahasiswa Kurang Mampu
1. Mengajukan permohonan tertulis kepada Bapak Bupati Rokan Hulu dengan alamat Jalan Tuanku Tambusai KM.4 Komplek Perkantoran PEMDA di Pasir Pengaraian bermeterai;
2. Mahasiswa yang memiliki Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Rokan Hulu;
3. Paling Rendah Menduduki Semester III (tiga) dan paling tinggi menduduki semester IX (sembilan);
4. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif Minimal 3,00 (tiga koma nol) yang dibuktikan dengan Transkip Nilai yang dilegalisir dari Perguruan Tinggi;
5. Fotokopi Kartu Mahasiswa;
6. Rencana Anggaran Biaya;
7. Sertifikat Akreditasi Fakultas;
8. Surat Keterangan Aktif Kuliah dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan;
9. Surat Keterangan Kurang mampu dari Kades/Lurah dan diketahui Camat yang bersangkutan atau terdaftar di Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di bidang sosial dan disertai Foto Rumah;
10. Surat Pernyataan tidak berstatus ASN/TNI/POLRI bermeterai (contoh terlampir);
11. Surat Pernyataan kebenaran dokumen bermeterai (contoh terlampir);
12. Surat Pernyataan tidak sedang menerima biaya pendidikan lain yang bersumber dari APBN maupun APBD yang diketahui oleh Perguruan Tinggi (contoh terlampir);
13. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak bermeterai (contoh terlampir);
14. Surat Pernyataan Kesanggupan Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Dana bermeterai (contoh terlampir);
15. Melampirkan Pas Foto ukuran 3×4 sebanyak 1(satu) lembar;
16. Pakta Integritas dari penerima bantuan yang menyatakan bahwa bantuan yang diterima akan digunakan sesuai kebutuhan dalam usulan;
17. Khusus Bagi mahasiswa yang termasuk dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional memiliki IPK minimal 2,75;
18. Bantuan Bagi Mahasiswa Kurang mampu dikecualikan bagi orang tua Mahasiswa yang Pekerjaannya ASN/TNI/POLRI;
19. Mahasiswa yang mengajukan Permohonan Bantuan Pendidikan harus memiliki Buku Rekening BPR Rokan Hulu atas nama yang bersangkutan dan dilegalisir oleh Bank;
20. Mahasiswa yang berada dalam Provinsi Riau harus mengantar berkas permohonan langsung tanpa perantara, Mahasiswa yang berada diluar Provinsi Riau dapat mengirimkan Permohonan Melalui E-Mail (bagiankesrasetdarohul@gmail.com) dan berkas asli dikirim melalui jasa Pengiriman/Ekspedisi, sesuai dengan jangka waktu yang sudah ditetapkan oleh Bupati;
21. Dalam hal persyaratan bagi mahasiswa kurang mampu sudah terpenuhi maka akan di verifikasi berdasarkan urutan perengkingan penerima:
A. Mengutamakan Mahasiswa yang termasuk DTSEN (Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional) DESIL 1-5, sesuai ketentuan perundangundangan;
B. Mengutamakan Mahasiswa yang menduduki semester IX ( Sembilan );
C. Mengutamakan Akreditasi Fakultas; dan
D. Mengutamakan Mahasiswa dengan Usia yang lebih tua;
22. Mahasiswa yang telah menerima bantuan pendidikan pada tahun sebelumnya maka tidak dapat menerima bantuan pendidikan pada tahun berkenaan.
II. Ketentuan Lainnya
A. Besar bantuan pendidikan yang akan diberikan Pemda Rokan Hulu sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);
B. Jumlah Mahasiswa yang diterima dalam Pengajuan bantuan Pendidikan berjumlah 500 orang, yaitu 300 orang untuk Mahasiswa berprestasi dan 200 orang untuk Mahasiswa kurang mampu;
C. Penerimaan berkas mulai Tanggal 10 s/d 25 November 2025 (Setiap Hari jam Kerja);
D. Permohonan dijilid rapi sebanyak 2 (Dua) rangkap, 1 (satu) rangkap asli dan 1 (satu) rangkap fotocopy dan diantar langsung oleh yang bersangkutan ke Bagian Kesra Setda Kabupaten Rokan Hulu (Lantai III Masjid Agung Islamic Centre Pasir Pengaraian);
E. Mahasiswa yang tidak melengkapi Persyaratan di atas dan lewat dari tanggal yang sudah ditentukan maka permohonan tidak dapat diterima;
F. Laporan Pertanggungjawaban Dana disampaikan ke Bagian Kesra Setda Kabupaten Rokan Hulu (Lantai III Masjid Agung Islamic Centre Pasir Pengaraian) setelah daftar nama penerima bantuan pendidikan untuk mahasiswa berprestasi dan mahasiswa kurang mampu diumumkan;
G. Bantuan Pendidikan untuk Mahasiswa berprestasi dan Mahasiswa kurang mampu ini dilaksanakan tanpa dipungut biaya / gratis dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.
Dengan adanya program Bantuan Pendidikan Tahun 2025 ini, diharapkan semakin banyak mahasiswa Rokan Hulu yang termotivasi untuk berprestasi, mandiri, dan berkontribusi nyata dalam membangun daerah.
Pemkab Rohul menegaskan, seluruh proses dilaksanakan secara terbuka, adil, dan bebas pungutan, sejalan dengan semangat mewujudkan Rokan Hulu sebagai Kabupaten yang Cerdas dan Sejahtera.***(adv/kmf)
Ketua KPPU: Amandemen UU Persaingan Usaha Penting Atasi Kolusi Algoritma
Jakarta(SegmenNews.com)- Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menegaskan urgensiperubahan ketiga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI DPR RI kemarin (06/11).
Ketua KPPU M. Fanshurullah Asa menekankan bahwa pembaruan
regulasi ini menjadi langkah strategis untuk menjawab tantangan baru di era ekonomi digital, terutama dalam mencegah dan menangani fenomena algorithmic collusion atau kolusi
algoritma.
Menurut Ketua KPPU, revisi undang-undang ini sangat penting agar Indonesia memiliki landasan hukum yang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan model bisnis modern.
“Bentuk-bentuk dominasi pasar baru, seperti penyalahgunaan data
pengguna, diskriminasi algoritmik, dan praktik predatory pricing berbasis kecerdasan buatan (AI), tidak lagi bisa dijangkau dengan instrumen hukum lama,” ujarnya.
Ia menambahkan, kolusi algoritma kini dapat terjadi tanpa kesepakatan eksplisit antar pelaku usaha, ketika
sistem harga otomatis saling menyesuaikan melalui pemantauan algoritmik.
“Akibatnya harga pasar bisa seragam tanpa ada pertemuan, dan ini sulit dibuktikan secara hukum,” jelasnya.
KPPU menilai, tanpa reformasi hukum yang adaptif, potensi penyalahgunaan data dan algoritma dapat menimbulkan ketimpangan pasar, menghambat inovasi, dan mengunci konsumen dalam ekosistem digital yang monopolistik. Karena itu, lembaga ini mengusulkan
perluasan definisi “pasar bersangkutan” atau “penyalahgunaan posisi dominan” agar mencakup dominasi berbasis data dan algoritma.
Selain itu, KPPU mendorong penguatan sistem pembuktian dalam perkara persaingan usaha melalui pengakuan terhadap indirect evidence atau bukti tidak langsung berupa data
ekonomi dan komunikasi digital.
Langkah ini penting untuk menyesuaikan penegakan hukum dengan karakteristik kasus di pasar digital yang sering kali bersifat nonkonvensional.
Isu mendesak lain yang perlu menjadi prioritas adalah pengaturan aspek
kesekretariatan, kepegawaian, maupun mekanisme penegakan hukum, agar posisi KPPU sebagai lembaga independen di bawah rumpun eksekutif memiliki struktur birokrasi yang akuntabel dan efektif.
Khususnya melalui pemisahan fungsi yang jelas antara organ administratif dan organ fungsional. Serta pentingnya keberadaan kantor perwakilan di tingkat
provinsi sebagai bentuk nyata dari desentralisasi dan dekonsentrasi dalam pelayanan publik.
Dengan demikian, penegakan hukum persaingan usaha dapat dilakukan secara lebih merata, responsif, dan sesuai dengan dinamika ekonomi daerah.
Dalam kesempatan yang sama, KPPU menegaskan bahwa amandemen ini tidak
hanya soal regulasi, tetapi juga arah besar kebijakan ekonomi nasional.
“Pertumbuhan ekonomi modern tidak bisa lagi hanya mengandalkan akumulasi modal dan tenaga kerja. Daya saing bangsa ditentukan oleh kemampuan berinovasi dalam sistem ekonomi yang
kompetitif dan terbuka,” kata Ifan, sapaan Ketua KPPU, mengutip gagasan dari pemenang Nobel Ekonomi 2025, Joel Mokyr, Philippe Aghion, dan Peter Howitt yang menghubungkan antara inovasi, persaingan, dan pertumbuhan ekonomi.
Dengan reformasi hukum yang tepat, KPPU yakin amandemen ini akan memperkuat keadilan ekonomi, membuka ruang bagi pelaku usaha kecil dan menengah untuk naik kelas, serta menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan.
“Pembaruan UU ini bukan semata kepentingan kelembagaan, melainkan kebutuhan nasional agar Indonesia siap
menghadapi tantangan ekonomi digital global,” tutupnya.***(rl)
Pekanbaru(SegmenNews.com)- Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau mencatat, perekonomian Riau pada triwulan III-2025 tumbuh positif baik secara triwulanan maupun tahunan.
Berdasarkan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), ekonomi Riau atas dasar harga berlaku mencapai Rp307,01 triliun, sementara atas dasar harga konstan 2010 tercatat sebesar Rp152,77 triliun.
Kepala BPS Provinsi Riau, Asep Riyadi, menjelaskan bahwa secara q-to-q (dibanding triwulan sebelumnya), ekonomi Riau tumbuh sebesar 3,54 persen.
Pertumbuhan ini ditopang oleh peningkatan pada sebagian besar lapangan usaha, dengan sektor Konstruksi mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 11,05 persen, disusul Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 9,87 persen, serta Jasa Pendidikan sebesar 8,77 persen.
“Pertumbuhan pada sektor konstruksi menandakan adanya peningkatan aktivitas pembangunan, baik infrastruktur maupun properti. Selain itu, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan juga tetap menjadi penopang utama ekonomi Riau dengan pertumbuhan 7,21 persen,” ujar Asep Riyadi, Jumat (7/11/2025).
Dari sisi produksi, struktur ekonomi Riau masih didominasi oleh Industri Pengolahan dengan kontribusi sebesar 30,13 persen, disusul Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (28,99 persen), Pertambangan dan Penggalian (15,64 persen), Konstruksi (9,68 persen), dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (9,40 persen).
Kelima lapangan usaha tersebut berkontribusi hingga 93,84 persen terhadap total perekonomian Riau. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (y-on-y), ekonomi Riau tumbuh 4,98 persen.
Pertumbuhan ini didorong oleh lapangan usaha Jasa Lainnya yang meningkat pesat sebesar 13,95 persen, diikuti Jasa Perusahaan (10,97 persen) dan Jasa Pendidikan (8,62 persen). Sektor Industri Pengolahan juga mengalami pertumbuhan yang solid sebesar 7,17 persen, serta Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang tumbuh 5,39 persen.
Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Riau secara triwulanan (q-to-q) didorong oleh Komponen Ekspor Luar Negeri yang naik signifikan sebesar 10,75 persen, serta Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 3,77 persen.
Namun, Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dan Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) justru mengalami kontraksi masing-masing sebesar 0,96 persen dan 2,32 persen.
Sementara secara tahunan (y-on-y), Ekspor Luar Negeri menjadi komponen dengan pertumbuhan tertinggi mencapai 19,94 persen, diikuti oleh Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (4,73 persen) dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (2,15 persen).
“Ekspor luar negeri memberikan dorongan besar terhadap perekonomian Riau pada triwulan ini. Selain sektor minyak dan gas, ekspor nonmigas seperti produk industri pengolahan dan hasil pertanian turut berkontribusi besar terhadap kinerja ekspor,” jelas Asep.
Secara kumulatif (c-to-c), ekonomi Riau hingga triwulan III-2025 tumbuh 4,74 persen, lebih tinggi dibandingkan capaian tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini ditopang oleh seluruh lapangan usaha, terutama Jasa Lainnya (10,57 persen), Jasa Perusahaan (9,26 persen), dan Jasa Pendidikan (9,21 persen).
Asep menambahkan bahwa jika pertumbuhan ekonomi Riau dihitung tanpa migas, maka ekonomi Riau tumbuh 5,54 persen (y-on-y) — meningkat dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya yang tumbuh 3,96 persen.
“Hal ini menunjukkan bahwa struktur ekonomi Riau semakin kuat di luar sektor migas. Aktivitas industri pengolahan, pertanian, serta jasa-jasa menunjukkan kinerja yang baik dan menjadi motor penggerak utama perekonomian daerah,” ujarnya.
Secara spasial, pada triwulan III-2025, Provinsi Riau berkontribusi sebesar 5,14 persen terhadap perekonomian nasional, menjadikannya provinsi dengan PDRB terbesar ke-6 di Indonesia, serta terbesar kedua di luar Pulau Jawa.
“Dengan kontribusi tersebut, Riau tetap menjadi salah satu pilar ekonomi penting di luar Jawa. Tantangan ke depan adalah menjaga momentum pertumbuhan ini dengan memperkuat sektor hilirisasi industri, ekspor nonmigas, dan pertanian berkelanjutan,” pungkas Asep Riyadi. ***(adv)
Rohul(SegmenNews.com)- Dalam mewujudkan masyarakat sehat di Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), dengan menindak lanjuti arahan Presiden RI Prabowo maka Dinas Kesehatan (Dinkes) Rohul mengadakan kegiatan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) yang mana Puskesmas Rambah Samo 1 terpilih sebagai tempat pelaksaaan launching PKG, Kamis (6/2/2025).
Pembukaan atau Launching kegiatan PKG ini dilakukan Asisten I H Fhatanalia Putra disaksikan secara langsung oleh Plt Kadis Kesehatan drg. Septien Asmarwiati Camat Rambah samo Amri, Kapus Rambah samo Gusti Wazni serta seluru jajaran staaf Puskesmas Rambah Samo.
Pemeriksaan kesehatan gratis ini dapat dilakukan dari usia Balita hingga Lansia dengan jadwal sesuai dengan hari lahir yang tertera pada Kartu Tanda Pengenal (KTP) atau surat keterangan lahir bagi balita. Dalam artian PKG dapat dilakuan setiap orang sesuai dengan hari lahirnya masing masing.
Plt Kadiskes, drg.Septien menyampaikan kegiatan PKG ini merupakan program pemerintah dalam memberikan kesehatan bagi seluruh masyarakat agar dapat mencegah munculnya penyakit. Dan sekaligus sebagai Kado ulang tahun yang sangat berharga dari Pemerintah bagi seluruh masyarakat.
“Dengan persyaratan setiap warga yang akan melalukan pemeriksaan gratis hanya perlu membawa KTP atau KK. Pemeriksaan ini tidak hanya sesuai tanggal lahir akan tetapi sesuai Bulan lahir yang tertera pada surat keterangan,” ujarnya.
Dirinya berharap semoga masyarakat dapat memanfaatkan kegiatan ini untuk melakukan screaning sehingga jika ada unsur penyakit dapat di atasi dari dini.
Selanjutnya, Asisten 1 H.Fhatanalia Putra menyampaikan arahan dari Bupati Rohul bahwa Pemerintah Rokan Hulu sangat mendukung program ini sebagai bagian dari upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
“Kesehatan adalah aset berharga bagi setiap individu. Dengan adanya pemeriksaan kesehatan gratis ini, diharapkan masyarakat lebih peduli terhadap kesehatannya dan dapat mendeteksi dini penyakit yang mungkin diderita.
Program ini juga sejalan dengan arahan Presiden RI Prabowo untuk memastikan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat,” kata H. Fhatanalia Putra dalam sambutannya.
Ia juga mengapresiasi Dinas Kesehatan dan seluruh tenaga medis yang terlibat dalam program ini serta berharap program PKG dapat berjalan berkelanjutan di seluruh puskesmas yang ada di Kabupaten Rohul.
Dengan adanya program ini, diharapkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemeriksaan kesehatan secara berkala semakin meningkat. Pemerintah Kabupaten Rohul juga berencana untuk memperluas cakupan layanan kesehatan gratis ini ke berbagai wilayah lain, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.***(rn)
Siak(SegmenNews.com)- Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera barat wilayah kerja Riau dan Pemerintah Kabupaten Siak terus berupaya memperkuat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya hak asasi manusia (HAM) dalam kehidupan sehari-hari. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Penguatan Kapasitas HAM untuk Masyarakat, yang digelar di Ruang Raja Indra Pahlawan, Kantor Bupati siak, Rabu (5/11/2025).
Kegiatan ini bertujuan memberikan penguatan kapasita hak asasi manusia dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menghormati melindungi menegakkan nilai nilai hak asasi manusia di tengah masyarakat. Kegiatan ini diikuti oleh masyarakat umum dari berbagai unsur masyarakat di Kabupaten Siak.
Pembukaan secara resmi dilakukan oleh Wakil Bupati Siak, Syamsurizal, yang di hadiri oleh Kepala Kantor Hukum dan HAM Sumatera Barat wilayah kerja Riau, Dewi Nofriyenti. Wakil bupati siak dalam sambutannya menegaskan pentingnya pemahaman terhadap nilai-nilai kemanusiaan. pembangunan nasional di daerah tidak saja terfokus pada pertumbuhan ekonomi saja tetapi juga menjamin keadilan dan kesetaraan hak asasi manusia.
Kita ingin masyarakat Kabupaten Siak memahami bahwa hak asasi manusia bukan hanya urusan pemerintah, tetapi tanggung jawab bersama. Dengan memahami dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menciptakan lingkungan yang aman, harmonis, dan saling menghargai,” ujar syamsurizal
Syamsurizal juga menambahkan, kegiatan ini sesuai dengan Program Kerja Bupati dan wakil Bupati siak yaitu Hak Hutan Tanah masyarakat
kegiatan ini juga menghadirkan narasumber dari praktisi hukum yang membahas berbagai aspek perlindungan HAM Diantara nya ketua umum DPH LAMR Kabupaten siak, Datuk Seri Arfan Usman, Kasubsi Bantuan Hukum Polresta Kota Pekanbaru, Rudi Pardede dan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten siak Asrafli serta para koordinator kantor wilayah kementrian hukum dan HAM Riau
Kepala Kantor hukum dan HAM Sumatera Barat Wilayah Kerja Riau, Dewi Novriyenti berharap dengan kegiatan ini tidak ada masyarakat kabupaten siak yang di laporkan atau melaporkan tentang pelanggaran HAM, Dewi Berharap peran aktif masyarakat dalam mendorong budaya saling menghormati di tengah keberagaman sosial.
Pemahaman HAM bukan hanya tentang mengetahui hak kita, tetapi juga tentang kewajiban, serta menghargai hak orang lain. Itulah wujud nyata dari masyarakat yang beradab dan berkeadilan,” ungkapnya.
Kegiatan ini juga di hadiri oleh asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat sektretariat daerah Kabupaten siak, serta koordinator wilayah Kemenkumham Riau. Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Siak berharap seluruh peserta dapat mengetahui prinsip prinsip dasar hak manusia di lingkungan masing-masing dengan menanamkan nilai kemanusiaan, keadilan, dan toleransi.
Pemerintah juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk terus berpartisipasi aktif dalam menjaga keharmonisan sosial serta menegakkan nilai-nilai HAM sebagai bagian dari pembangunan manusia yang bermartabat di Kabupaten Siak.***(vil/hn)
Plt Gubri SF Hariyanto Tegaskan Pelayanan Publik di Riau Tetap Berjalan
Pekanbaru(SegmenNews.com)- Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, menegaskan bahwa roda pemerintahan dan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau akan tetap berjalan normal.
Meski terdapat kekosongan jabatan di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD), ia memastikan seluruh aparatur tetap bekerja maksimal demi menjaga stabilitas birokrasi dan pelayanan kepada masyarakat.
“Saya bersama Sekda dan Asisten serta seluruh OPD menyatakan sikap siap, dipastikan jangan sampai ada satupun yang lumpuh tidak bekerja,” ujarnya saat berdialog bersama insan media di Kantor Gubernur Riau, Kamis (6/11/2025).
Plt Gubri juga sampaikan, ia telah menegaskan kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk bekerja dengan maksimal. Pelayanan publik harus dipastikan tetap bekerja, dan segala kekosongan posisi harus segera diisi.
SF Hariyanto menekankan pentingnya menjaga stabilitas birokrasi di tengah dinamika politik dan administrasi. Ia memastikan koordinasi antar-OPD tetap solid agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.
Membawa pesan dari pemerintah pusat, Ia juga akan tetap memastikan kondusivitas Riau menjadi prioritas utama. Pelayanan publik harus tetap terjaga dan tetap stabil.
“Saya dipesan untuk merangkul semua anggota untuk tetap kondusif, pelayanan publik tetap terjaga, dan tidak boleh ada yang pincang,” tuturnya.
Ia juga mengajak seluruh masyarakat Riau bersatu. Jangan sampai masyarakat Riau terpecah belah, untuk memastikan Bumi Lancang Kuning tetap aman dan berjalan sebagaimana mestinya.
“Roda pemerintahan akan tetap berjalan, dan akan tetap bekerja dengan maksimal,” ujarnya.***(mr)
Pemprov Riau Gelar Cek Kesehatan Gratis Serentak di Seluruh Daerah
Pekanbaru(SegmenNews.com)- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menggelar kegiatan Cek Kesehatan Gratis bagi komunitas secara serentak di seluruh kabupaten/kota di Riau. Di Pekanbaru, kegiatan dipusatkan di Gelanggang Remaja, Kamis (6/11/2025), sebagai bagian dari peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-61 Tahun 2025.
Pemprov Riau Gelar Cek Kesehatan Gratis Serentak di Seluruh Daerah
Pelaksanaan layanan kesehatan gratis ini melibatkan fasilitas kesehatan pemerintah, tenaga medis, serta kader kesehatan dari berbagai komunitas. Pemprov Riau menegaskan bahwa pendekatan berbasis komunitas menjadi langkah strategis untuk memperluas jangkauan layanan kesehatan hingga ke masyarakat lapisan terbawah.
Pemprov Riau Gelar Cek Kesehatan Gratis Serentak di Seluruh Daerah
Dalam sambutannya, Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Riau, Zulkifli Syukur, menyampaikan bahwa kegiatan ini sejalan dengan visi pembangunan kesehatan daerah yang berorientasi pada pencegahan penyakit.
“Kami ingin memastikan masyarakat Riau memiliki akses layanan kesehatan yang lebih mudah dan dekat dengan lingkungan tempat tinggal mereka,” ujarnya.
Ia menambahkan, momentum HKN ke-61 diharapkan mampu menggerakkan masyarakat untuk lebih peduli terhadap kondisi kesehatannya masing-masing.
“Pemeriksaan kesehatan secara rutin dapat mencegah risiko penyakit kronis dan menjaga kualitas hidup masyarakat,” lanjutnya.
Selain pemeriksaan kesehatan, kegiatan ini juga diisi dengan edukasi pola hidup bersih dan sehat, deteksi dini penyakit tidak menular, serta peningkatan kesadaran akan pentingnya kesehatan mental. Pemerintah berharap, upaya ini dapat mendorong masyarakat lebih aktif menjaga kebugaran dan kesehatannya.
Pemprov Riau Gelar Cek Kesehatan Gratis Serentak di Seluruh Daerah
Pemprov Riau menargetkan ribuan masyarakat dari berbagai komunitas—mulai dari pekerja sektor informal, organisasi kemasyarakatan, hingga kelompok pemuda—dapat memperoleh manfaat langsung dari kegiatan ini. Pemeriksaan meliputi cek tekanan darah, gula darah, kolesterol, status gizi, hingga konsultasi kesehatan dengan tenaga medis.
“Peringatan HKN setiap tahun menjadi pengingat bahwa sehat adalah modal utama dalam mewujudkan masyarakat Riau yang produktif dan berdaya saing,” ujar Zulkifli.
Ia menegaskan bahwa pemerintah akan terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak untuk memperluas akses dan kualitas pelayanan kesehatan.
Dengan terselenggaranya pemeriksaan kesehatan gratis secara serentak ini, Pemprov Riau berharap masyarakat semakin sadar pentingnya deteksi dini dan penerapan gaya hidup sehat.***(Galeri)
PLN Electric Run 2025 Sukses Digelar, Jadi Event Lari Nol Emisi Pertama di Indonesia
Tangerang(SegmenNews.com)- PT PLN (Persero) sukses menggelar ajang PLN Electric Run 2025 di kawasan Bumi Serpong Damai (BSD), Tangerang, Minggu (2/11). Kegiatan yang diikuti lebih dari 7.500 peserta ini, berhasil menekan emisi karbon hingga 21,8 ton CO2 melalui efisiensi energi, penggunaan listrik hijau, serta kompensasi karbon.
Mengusung tema “Recharge as One”, PLN Electric Run 2025 menjadi simbol kolaborasi antara semangat hidup sehat dan kepedulian terhadap bumi. Acara yang diikuti oleh masyarakat umum, pelajar, komunitas pelari, pegawai PLN, hingga atlet nasional ini, menghadirkan 3 kategori, yakni kategori 5K, 10K, dan Half Marathon (HM).
Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menegaskan bahwa kegiatan ini bukan hanya ajang olahraga tahunan, melainkan juga representasi visi PLN dalam menghadirkan energi bersih yang berkelanjutan. Menurutnya, _event_ nasional ini merupakan cara PLN untuk terus memperkenalkan transisi energi kepada masyarakat sekaligus mendorong upaya tersebut menjadi gerakan dan kepedulian bersama.
“PLN Electric Run 2025 bukan sekadar olahraga, tetapi simbol semangat pembaharuan energi bangsa. Melalui tema _Recharge as One_, PLN mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengisi ulang semangat, memperkuat kebersamaan, dan memperbarui energi menuju masa depan yang lebih hijau,” ujar Darmawan dalam sambutannya sebelum melakukan _flag off_ di garis _start_.
Pada gelaran PLN Electric Run kali ini, seluruh kebutuhan energi di area acara dipenuhi menggunakan listrik hijau. Melalui genset berbasis _green hydrogen_ dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Mobile dari PLN Nusantara Power dan PLN Indonesia Power, sumber energi _event_ lari tersebut sepenuhnya menggunakan teknologi ramah lingkungan tanpa emisi karbon.
Selain itu, Darmawan melanjutkan, untuk menetralkan emisi yang dihasilkan, termasuk konsumsi energi serta penggunaan kendaraan dan aktivitas peserta di lokasi kegiatan, PLN Group melalui PLN Energy Management Indonesia (EMI) juga melakukan _carbon offset_/kompensasi karbon. Atas upaya ini, PLN Electric Run menjadi _event_ lari pertama di Indonesia yang berhasil mencapai status _net zero emissions_.
“Dalam penyelenggaraan PLN Electric Run 2025 ini tidak ada emisi gas rumah kaca, secara _end to end_ termasuk gensetnya menggunakan genset berbasis hidrogen, ada PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya). Artinya kita betul-betul menekan emisi gas rumah kaca,” ucapnya.
Melalui pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) dan kompensasi karbon dari kegiatan ini, PLN juga melakukan konversi nilai emisi ke rupiah untuk memberikan manfaat sosial berupa bantuan alat penggiling padi bertenaga listrik kepada mitra kelompok tani di berbagai daerah di Indonesia. Bantuan tersebut akan disalurkan melalui Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia (Perpadi) sekaligus merupakan aksi konkret pengurangan emisi di sektor pertanian dan peningkatan kesejahteraan para petani.
“Dengan begitu, energi bersih tidak hanya menjaga lingkungan, tetapi juga menggerakkan ekonomi rakyat,” ujar Darmawan.
Pada edisi PLN Electric Run 2025, jumlah peserta meningkat signifikan menjadi 7.500 pelari, naik dari 5.000 peserta pada 2023 dan 6.000 peserta di 2024. Di sisi lain, PLN juga berhasil menekan emisi karbon mencapai 21,8 ton CO2, dibanding dengan gelaran tahun lalu yang sebesar 14,3 ton CO2.
“Antusiasme yang terus meningkat setiap tahun menunjukkan bahwa masyarakat kini semakin sadar pentingnya energi bersih dan gaya hidup ramah lingkungan. PLN ingin terus menjadi bagian dari gerakan positif ini. Bukan hanya sebagai penyedia listrik, namun juga turut andil menjadi pionir dalam menjaga lingkungan dan masa depan bumi,” pungkas Darmawan.
Adapun daftar peraih juara pada PLN Electric Run 2025 adalah sebagai berikut:
Kategori National Women’s 5K:
1. Bektiningsih Primadianfitri
2. Aprilia Ena S.
3. Dwi Sagita Saragih
Kategori National Men’s 5K:
1. Rahmad Setiabudi
2. Moh. Hadrin Mahdang
3. Febri Putra Z.
Pekanbaru(SegmenNews.com)- Sebanyak 44 Pekerja Migran Indonesia (PMI) nonprosedural kembali dideportasi dari Malaysia dan tiba di Pelabuhan Internasional Dumai, Sabtu (9/11) sekitar pukul 16.10 WIB. Para PMI yang dipulangkan tersebut terdiri dari 36 laki-laki dan 8 orang perempuan, 3 diantaranya dalam kondisi sakit.
Bengkalis(SegmenNews.com)- Bank Riau Kepri (BRK) Syariah Cabang Bengkalis menggelar kegiatan Ramah Tamah dengan Nasabah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pra Pensiun dan Purnabhakti. Acara yang bertujuan mempererat silaturahmi sekaligus memberikan informasi kemudahan layanan bagi para pensiunan ini berlangsung di Lapangan Tugu Bengkalis, Senin, 10 November 2025,
Pekanbaru(SegmenNews.com)- Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau mencatat, perekonomian Riau pada triwulan III-2025 tumbuh positif baik secara triwulanan maupun tahunan.
Rohul(SegmenNews.com)- Dalam mewujudkan masyarakat sehat di Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), dengan menindak lanjuti arahan Presiden RI Prabowo maka Dinas Kesehatan (Dinkes) Rohul mengadakan kegiatan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) yang mana Puskesmas Rambah Samo 1 terpilih sebagai tempat pelaksaaan launching PKG, Kamis (6/2/2025).
Siak(SegmenNews.com)- Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera barat wilayah kerja Riau dan Pemerintah Kabupaten Siak terus berupaya memperkuat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya hak asasi manusia (HAM) dalam kehidupan sehari-hari. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Penguatan Kapasitas HAM untuk Masyarakat, yang digelar di Ruang Raja Indra Pahlawan, Kantor Bupati siak, Rabu (5/11/2025).
