LSM Brantas Minta Kapolda Riau Copot Kasat Reskrim Rohul
Pekanbaru(SegmenNews.com)- Sejumlah massa yang tergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Brantas berunjuksara di Polda dan Kejati Riau, Kamis (6/7/23). Mereka mendesak Kapolda Riau mencopot dan menonaktifkan Kasat Reskrim Polres Kabupaten Rokan Hulu. AKP D Raja Putra Napitupulu.
Aksi massa yang dipimpin Antonio Hasibuan dan orator Andrizal di Polda Riau mengatakan, bahwa Kasat Reskrim Rohul tersebut diduga menerima setoran dari pihak pengusaha tambang galian C di Rohul. Dan meminta Kapolda Riau mengusut tuntas dugaan tangkap lepas 3 unit alat berat.
Massa juga mendesak Kapolda Riau dan Kejati Riau segera menetapkan tersangka dugaan Korupsi RSUD 6 lantai di Rohul yang telah lama mangkrak pembangunannya menghabiskan uang negara kurang lebih Rp66 miliar.
Serta mengambil alih Penyidikan atau Penyelidikan dugaan korupsi untuk kegiatan pengadaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Rohul, dan segera melakukan periksaan Bupati Rohul.
Selain itu, LSM Brantas meminta Kapolda Riau segera menangkap pelaku pembakaran hutan dan lahan di Kecamatan Banai Darussalam dan Kecamatan Rokan VI Koto Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau seluas kurang lebih 100 hektar segera tangkap pelakunya.
Usai menyerahkan aspirasi ke Polda Riau dan kejati Riau massa membubarkan diri berharap aparat hukum segera menindaklanjutinya.***(rn)
LSM Brantas Desak Polda Riau Tuntaskan Dugaan Korupsi Pengadaan BBM di Dinas Perkim Rohul
Pekanbaru(SegmenNews.com)- Sejumlah massa yang tergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Brantas berunjuksara di Polda dan Kejati Riau, Kamis (6/7/23).
Mereka menuntut Polda Riau segera menuntaskan kasus dugaan korupsi pengadaan bahan bakar minyak (BBM) di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Rokan Hulu.
Massa yang dipimpin oleh Antonio Hasibuan dan orator Andrizal menilai dugaan korupsi pada pengadaan BBM tersebut diperkirakan merugikan negara sekitar Rp5,9 miliar.
Jumlah kerugian tersebut tidak main-main, sehingga Polda Riau mesti mengambil alih kasus tersebut, dan segera menetapkan tersangka yang terlibat.
Disamping itu, LSM Brantas juga meminta Kapolda Riau segera menetapkan tersangka dugaan korupsi anggaran pembangunan gedung RSUD 6 lantai di Rokan Hulu yang menghabiskan anggaran pembangunan hingga Rp66 miliar.
Selanjutnya, Polda Riau juga diminta segera mengusut tuntas perkara Lakalantas pemasok BBM ilegal subsidi pertalite yang terguling di jalan lintas Desa Tingkok, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu dan mengusut tuntas dugaan setoran para pengusaha galian c ilegal di Rokan Hulu.
LSM Brantas juga mendesak Polda Riau segera menangkap pelaku pembakaran hutan dan lahan di Kecamatan Bonai Darussalam dan Rokan IV Koto kurang lebih 100 hektare hangus terbakar.
Namun sayangnya hingga saat ini pelaku pembakaran belum terungkap dan ditangkap. “Kami minta segera tangkap pelaku pembakaran hutan dan lahan di Kecaman Bonai Darussalam,” desak Antonio.
Usai menyerahkan aspirasi ke Polda Riau dan Kejati Riau massa membubarkan diri berharap aparat hukum segera menindaklanjutinya.***(ran)
Tembilahan(SegmenNews.com)- Wakil Bupati (Wabup) Indragiri Hilir (Inhil) H Syamsuddin Uti menghadiri sekaligus membuka rapat Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) di lingkungan pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir di lantai 5 Aula Kantor Bupati Selasa (04/07/2023).
Pada kesempatan tersebut, Wabup H.Syamsuddin Uti didampingi Sekda Inhil H.Afrizal, Asisten III Pemkab Inhil Fajar Husein, Direktru RSUD Tembilahan, Kadishub Inhil dan beberapa Pejabat eselon di lingkungan Pemkab Inhil.
Pelaksanaan sosialisasi ini mendatangkan Drs Syahruddin Hamzah MM yang merupakan putra Inhil asli dari Sungai Gergaji yang menjadi pengurus pusat Asosiasi Rumah Sakit Daerah Seluruh Indonesia (ARSADA).
Untuk diketahui, bahwa BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibitas dalam pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
Wabup Inhil H Syamsuddin Uti menyampaikan mengenai sosialisasi pengenalan pedoman pengelolaan keuangan BLUD ini harus kita terapkan. Dan harus kita laksanakan dari sekarang.
“Mudah-mudahan BLUD ini dapat berjalan sesuai dengan harapan. Ini satu hal yang dianggap bagus,” Ungkap Wabup Inhil
Beliau juga menambahkan, karena dengan BLUD ini tidak ada lagi benturan. Untuk itu, dengan BLUD ini sangat kita dukung mengingat Inhil memiliki potensi yang mendukung.
“Atas nama pemerintah daerah mengucapkan terimakasih kepada nRasu yang telah bersedia memberikan ilmu dan pengalaman,” Jelas Wabup
Sementara itu, Drs Syahruddin Hamzah MM didalam pemaparannya menyampaikan bahwa Blud Fleksibilitas adalah peraturan perundangan yang lebih fleksibel, yang memungkinkan suatu unit kerja pemerintah yang menerapkannya dapat lebih kondusif untuk meningkatkan mutu pelayanan.
“Jadi BLUD bukan kelembagaan, tapi sistem pengelolaan,” ungkapnya.***(sup)
Pekanbaru(SegmenNews.com)- Bupati Bengkalis Kasmarni diwakili Wabup H Bagus Santoso menghadiri Upacara Penutupan Pendidikan, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Pendidikan Pembentukan Bintara (Diktukba) Polri Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Riau, gelombang I tahun 2023 sebanyak 134 personil, di Lapangan SPN Polda Riau, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, Kamis, 6 Juli 2023.
“Selamat kepada Bintara maupun Tamtama Polri yang baru saja di lantik. Selamat bertugas dan semoga kita semua bisa bersinergi bersama membangun negeri, bangsa dan negara, terutama yang bertugas Kabupaten Bengkalis sendiri,” ujar Bagus Santoso.
Wabup Bagus Santoso juga mengajak kepada seluruh jajaran kepolisian khususnya Bintara dan Tamtama Polri yang baru menyelesaikan pendidikannya, agar selalu membantu pemerintah daerah menjadi garda terdepan sebagai pelindung masyarakat.
“Laksanakan setiap tugas yang diemban dengan penuh semangat, tanggung jawab dan keikhlasan, serta senantiasa mempedomani nilai-nilai luhur tribrata dan catur prasetya,” pungkasnya.
Jangan pernah berhenti belajar dan menuntut ilmu untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan dan keterampilan guna mendukung pelaksanaan tugas, mengayomi dan memberikan rasa aman untuk masyarakat.
“Saya yakin dengan bersama kita mampu menciptakan suasana Kamtibmas kondusif di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau maupun secara Nasional,” ucap Bagus Santoso.
Sebelumnya, upacara penutupan pendidikan ini dipimpin langsung oleh Wakapolda Riau Brigjen Pol Kasihan Rahmadi, dengan berbagai rangkaian kegiatan SPN Polda Riau.
“Kita berharap kepada para Bintara dan Tamtama Remaja ini harus mampu menunjukkan kinerja yang baik serta memegang disiplin yang tinggi. Mampu melayani masyarakat baik dalam bertugas maupun dalam keadaan tidak bertugas,” ungkapnya.
Karena, lanjutnya, kehadiran para lulusan Bintara dan Tamtama Polri ini adalah cerminan bagi lembaga institusi Polri. Oleh karenanya, sikap dan perilaku harus dijaga dalam menjalankan tugas pengambilan di tengah-tengah masyarakat.
Pada kesempatan itu, Wakapolda menyampaikan beberapa penekanan, antara lain tingkatkan keimanan, pegang teguh dan amalkan Tri Brata, niatkan seluruh pelaksanaan tugas sebagai ibadah dan laksanakan tugas dengan penuh semangat, tanggung jawab dan keikhlasan, terus bekali diri dengan terus belajar dan terus belajar yang tidak pernah henti dan senantiasa menjaga nama baik institusi, diri sendiri dan keluarga.
“Jaga sinergitas bersama TNI dan seluruh Stakeholder, karena kita tidak bisa melakukan tugas sendiri tanpa bantuan dan dukungan dari mitra lainnya,” katanya.
Turut terlihat hadir Forkopimda Riau, Pj Bupati Kampar Muhammad Firdaus, Plt Bupati Meranti, H Asmar, para pejabat tinggi Polda Riau, tamu kehormatan lainnya dan keluarga para Bintara dan Tamtama yang baru di lantik dan kukuhkan.***(inf)
Pekanbaru(SegmenNews.com) – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru, bersama Satlantas masih melakukan pengawasan truk tonase besar yang melintas di jalan dalam kota. Petugas gabungan berjaga di beberapa titik jalan untuk menindak supir truk yang membandel.
Hingga kini tercatat ribuan truk tonase besar terjaring dalam razia yang digelar petugas gabungan sejak dua bulan terakhir. Para supir diberi sanksi peringatan hingga sanksi tilang.
“Sampai saat ini kami masih melakukan pengawasan di lapangan. Ada petugas yang berjaga di beberapa titik,” kata Kepala Bidang Angkutan Dishub Kota Pekanbaru Khairunnas, Rabu (5/7).
Ia merinci, ada ribuan kendaraan yang ditindak petugas di lapangan. Diantaranya 1.368 kendaraan mendapat peringatan, 562 kendaraan diusir agar tidak melintas jalan dalam kota, dan 20 kendaraan mendapat sanksi tilang.
Pihaknya masih melakukan upaya persuasif agar supir truk bisa mengikuti rambu-rambu yang sudah di pasang. Mereka tidak dibenarkan melintas jalan dalam kota di saat jam tertentu.
Dirinya tidak menampik saat ini masih ada truk yang nekat melintas di jalan dalam kota. Terutama di ruas Jalan HR Subrantas saat siang hari. Kondisi ini tentu membahayakan pengguna jalan lain dan rawan kecelakaan lalulintas.
“Masyarakat bisa mengadukan ke kami jika ada melihat truk masuk kota. Foto dan laporkan, kami akan kejar. Kami akan telusuri truk tersebut dan disanksi. Kadang kita kucing-kucingan juga dengan truk ini,” ungkapnya.
Seperti diketahui, kendaraan bertonase besar seperti angkutan barang tidak dibenarkan melintas di jalan dalam kota mulai pukul 05.00 hingga 22.00 WIB sesuai Surat Keputusan (SK) Walikota Pekanbaru Nomor 649 Tahun 2019 tentang Jalur Angkutan Kota.
Kendaraan angkutan barang hanya boleh melewati jalan dalam kota dari pukul 22.00 hingga 05.00 WIB dengan syarat hanya melintas sehingga tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas.***(mr)
Pekanbaru(SegmenNews.com)- Fase pemulangan jemaah haji Provinsi Riau secara berangsur – angsur sudah kembali ke daerah. Debarkasi Haji Antara Riau, Kamis Dini Hari (6/7/23) menerima jemaah haji kloter BTH – 04. Jemaah asal Kabupaten Kampar ini tiba di Asrama Debarkasi Haji Antara Riau pada pukul 02.00 Wib.
Disambut Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau diwakili Kabid Penyelenggaraan Haji dan Umrah Drs. H. Syahruddin, M Sy dan Panitia, jemaah haji kedua Provinsi Riau ini terlebih dahulu akan menginap di asrama sebelum diberangkatkan menuju Bangkinang.
Dalam sambutannya Kabid Penyelenggaraan Haji dan umrah menyampaikan atas nama pemerintah Provinsi Riau dan Panitia penyelenggara ibadah haji Debarkasi Haji Antara Riau mengucapkan selamat datang dan sudah sampai ke tanah air sebanyak 374 orang.
“Kami berpesan kepada seluruh jemaah haji mari kita jaga nilai – nilai ke mabruran, nilai – nilai yang kita dapatkan selama di tanah suci. Ada dua ciri haji mabrur yakni suka memberi makanan atau dermawan dan yabg kedua sering menebarkan kedamaian, keselamatan dan tidak suka menyakiti orang atau santun dalam berbicara. Selama disana rajin melaksanakan shalat berjamaah, jangan sempat sampai di tabah air kembali dengan kebiasaan kita yang jarang bahkan hilang untuk shalat berjamaah di mesjid. Ini perlu dijaga agar bisa menjadi contoh keseharian kita,”ujarnya.
Lebih lanjut Syahrudin menyampaikan ucapak terima kasih kepada petugas haji yang telah memberikan layanan terbaiknya kepada jemaah haji selama penyelenggaraan ibadah haji.
“Kami mrngucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada petugas kloter dan petugas daerah serta ketua regu dan rombongan yang sudah bekerja sama untuk terselenggaranya kegiatan penyelenggaraan dengan baik. Petugas bekerja melebihi SOP, mudah – mudahan apa yang dilakukan petugas bernilai ibadah dan dibalas yang setimpat oleh Allah SWT,”tambahnya lagi.
Syahrudin juga menyampaikan hingga kedatangan kloter BTH – 04 sudah 748 orang jemaah haji Riau tiba di Tanah Air.
“Hari ini sudah 748 jemaah Riau tiba di tanah air. Sementara itu untuk kita maklumi sampai saat ini sudah ada 12 orang jemaah haji Riau yang wafat di tanah suci, kita berdoa mudah – mudahan jemaah kita yang wafat tersebut mendapat tempat disisi Allah SWT dan Keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran dan kekuatan amin ya rabbal alamin,”ungkapnya.
Sementara itu ketua kloter BTH – 04 H. Dendi Irawan melaporkan bahwa jumlah jemaah haji Kloter BTH – 04 saat pergi dan kembali ketanah air berjumlah sebanyak 374 orang. Namun tiga orang jemaah tinggal di Batam.
“Jumlah jemaah haji Kloter BTH – 04 aaat pergi berjumlah 374 dan Alhamdulillah kbali dengan jumlah yang sama. Namun sedih rasanya hati ini ketika ada tiga orang jemaah haji kita yang tingal dikota batam, yang sakit dua orang dan satu orang istri dari bapak bakhtiar menemani suaminya yang sedang sakit dan dirawat di rumah sakit awal bross kota batam. Didalam penerbangan kondisi jemaah dalam keadaan stabil,”terangnya.
Lebih lanjut Dendi menyampaikan pelaksanaan ibadah haji tahun ini menuntut petugas dan jemaah untuk menjadi Uwais Al Qorni sebagaimana yang di programkan Kementerian Agama.
“Alhamdulillah kami bisa melaksanakan ibadah dengan seelok dan sebaik mungkin walaupun haji tahun ini merupakan haji yang dituntut untuk menjadi Uwais Al Qorni. Dahulu Uwais Al Qorni bangga membawa ibunda tercinta untuk mendampingi melaksanakan ibadah haji. Tetapi hari ini kita bisa menjadikan ibu saudara kita seperti ibu kita sendiri. Itulah program Kementerian Agama yang ini lah dibuktikan oleh para petugas yang ada saat dan ketika melayani jemaah haji ketika berada di makkah. Ibadah haji merupakan ibadah fisik, fisiklah yang pertama kali yang membuktikan sanggup tidak sanggup kita dalam melaksanakan ibadah haji,”tutupnya.
Serah terima jemaah ini ditandai dengan penyerahan bendera merah putih dari ketua Kloter BTH – 04 Dendi Irawan kepada Pemerintah Provinsi Riau yang diwakili Kabid Penyelenggara Haji dan Umrah yang juga Wakil Sekretaris I PPIH Debarkasi Haji Antara Riau H. Syahrudin.(*mr)
Transformasi Proses Bisnis PT EMI, Hasilkan Kriteria Perusahaan Sehat
Jakarta(SegmenNews.com)- Transformasi PT Energy Management Indonesia (EMI) dalam proses bisnis berhasil meningkatkan kinerja perusahaan selama tahun 2022. Hasil evaluasi Tingkat Kesehatan Perusahaan anak usaha PT PLN (Persero) di bidang konservasi energi dan lingkungan serta EBT ini juga mencapai skor 81,66, (AA), naik dibanding skor 67,74 (A) di tahun 2021.
Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo mengungkapkan, kinerja perusahaan EMI terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini mencerminkan kinerja kuat dan komitmen perusahaan untuk berkontribusi dalam ketahanan dan kemandirian energi nasional.
“Pada tahun 2022, Tingkat Kesehatan Perusahaan EMI berhasil masuk ke dalam kategori perusahaan kriteria AA atau sehat. Ini menjadi modal penting untuk EMI terus tumbuh dan mampu menghadapi tantangan pasar, perubahan regulasi, dan ketidakpastian ekonomi,” ucap Darmawan.
Di samping itu, peran EMI juga sangat penting di internal PLN Holding. Mengingat EMI telah ditunjuk untuk melaksanakan Kontrak Uji Pembangkit dalam rangka Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) di subholding PLN Nusantara Power dan PLN Indonesia Power.
“Dalam hal prospek bisnis, kami menilai bahwa rencana bisnis yang telah disusun EMI sejalan dengan tujuan utama holding. Yaitu mendukung ketahanan dan kemandirian energi nasional serta penyediaan energi berwawasan lingkungan,” jelasnya.
Direktur Utama PT EMI Surya Fitriadi memaparkan, sebelumnya proses bisnis EMI masih dilakukan secara manual, saat ini EMI terus mengakselerasi transformasi digital dalam proses bisnisnya sebagai penyedia jasa energi agar meningkatkan efisiensi dan kinerja perusahaan. Hasilnya EMI dapat meraih Tingkat Kesehatan Perusahaan tertinggi dengan skor 81,66 (AA) dibandingkan skor di tahun 2021 sebesar 67,74.
“Digitalisasi proses bisnis yang kami lakukan salah satunya melalui pengembangan audit energi terdigitalisasi. Selain itu, EMI terus melakukan transformasi sistem dan prosedur korporat dengan penyusunan _enterprise risk management_ (ERM) untuk memitigasi risiko bisnis, terutama pada bidang konservasi energi dan lingkungan,” ujar Surya.
Surya menambahkan pihaknya saat ini juga tengah menggarap konsep bisnis perdagangan karbon atau _carbon trading_. Dengan berpartisipasi aktif dalam mekanisme perdagangan karbon, EMI dapat memperoleh manfaat finansial dari penjualan kredit karbon dan membantu pelanggan mencapai sasaran keberlanjutan.
“_Carbon trading_ ini signifikan dan erat kaitannya dengan tantangan perubahan iklim. EMI akan terus memantau perkembangan kebijakan iklim global dan berkolaborasi dengan mitra strategis, terutama dengan subholding/anak perusahaan PLN lainnya,” tambahnya.
Di sisi lain, dalam mendukung ketahanan dan kemandirian energi nasional, EMI akan melanjutkan pengembangan bisnis biomassa sebagai salah satu sumber energi terbarukan (EBT) yang berpotensi besar. Penggunaan biomassa untuk _co-firing_ pada pembangkit dapat menghasilkan energi bersih dan berkelanjutan sambil mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.
“EMI terus berkomitmen untuk menghadapi tantangan dan mencapai tujuan strategisnya. Sambil berupaya untuk berkontribusi dalam pembangunan energi nasional yang berkelanjutan,” tutup Surya.(**rl)
Sumsel(SegmenNews.com)-Bupati Rokan Hulu(Rohul)H.Sukiman kembali menerim penghargaan Manggala Karya Kencana dari Badan Kependudukan dan Keluarga berencana(BKKBN),dalam rangka Peringatan Harganas ke 30, tahun 2023
Kegiatan tersebut mengangkat tema “Menuju keluarga bebas Stunting Untuk Indonesia Maju” yang laksanakan di Banyuasin Sumatera Selatan pada 5-6 Juli 2023.
Turut hadir dalam acara tersebut, Bupati Rokan Hulu H. Sukiman, Ketua TP PKK Rokan Hulu Hj. Peni Herawati Sukiman, Pegawai dilingkungan DPPKB Rohul, dan dihadiri lebih dari 10.000 tamu undangan Se Indonesia.
Dalam rangka memperingati Harganas 2023 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memberikan Penghargaan di bidang pembangunan keluarga kependudukan dan keluarga berencana yang merupakan bentuk apresiasi dari Presiden dan BKKBN atas komitmen dan dukungan mitra kerja dalam melaksanakan program baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota, Hal ini Diungkapkan oleh Kepala BKKBN Hasto Wardoyo.
Hasto Menambahkan Tanda kehormatan bidang pembangunan keluarga kependudukan dan keluarga berencana berupa Satya Lencana Wirakarya dari Presiden RI yang diberikan kepada Gubernur Bupati dan walikota serta mitra kerja yang berjasa, berprestasi, berkomitmen dan memberikan dharma baktinya yang besar kepada negara dan bangsa Indonesia khususnya dalam pelaksanaan program Bangga Kencana di wilayahnya sehingga dijadikan panutan dan teladan bagi orang lain.
“Dengan mengangkat tema “menuju keluarga bebas Stunting untuk Indonesia maju” diharapkan agar Provinsi dan Kabupaten/Kota sadar pentingnya generasi bangsa yang sehat dan cerdas sehingga mendorong keluarga Indonesia untuk menciptakan generasi bangsa yang bebas stunting” katanya.
Hasto mengajak semua pihak untuk menjadikan momentum Harganas untuk saling bergotong-royong mewujudkan keluarga Indonesia bebas stunting dengan menjaga calon ibu hamil karena keluarga berperan dalam membekali nilai-nilai kehidupan generasi muda yang akan menjadi penerus pembangunan bangsa di masa depan.
“Mari kita jadikan harganas menjadi momentum dalam menggalang dan meningkatkan komitmen berbagai pihak baik pemerintah swasta dan seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan keluarga Indonesia bebas stunting” ungkapnya.
Sementara itu, Bupati Rokan Hulu H. Sukiman menyampaikan terima kasih dan bangga telah terpilih sebagai salah satu Pimpinan Daerah yang berkomitmen dan peduli terhadap pembangunan keluarga Sejahtera di Rokan Hulu dan Melalui penghargaan yang didapatkan ini, diri nya berharap Rokan Hulu semakin berkomitmen dalam penanganan percepatan penurunan stunting.
“Kedepannya Penanganan penurunan Stunting lebih maksimal sehingga diharapkan tahun 2024 angka stunting di Rohul dibawah 14 persen sesuai dengan Target Nasional”ujarnya.
Kemudian, Plt. Kepala DPPKB Rohul Drg Leni Sumbari mengatakan Penghargaan Bangga Kencana dari kepala BKKBN terdiri dari empat jenis penghargaan yang dapat diajukan oleh para mitra berdasarkan kriteria masing-masing keempat jenis penghargaan tersebut adalah Manggala Karya Kencana, Dharma Karya Kencana, Wira Karya Kencana dan Cipta Karya Kencana dan Kabupaten Rokan Hulu mendapatkan penghargaan kategori Manggala Karya Kencana yang secara langsung diterima oleh Bupati Rokan Hulu H. Sukiman.
Plt. Kadis DPPKB menambahkan DPPKB melalui program Bangga Kencana dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dalam membentuk keluarga yang berkualitas dan angka stunting di Kabupaten Rokan Hulu bisa turun dibawah 14 persen sesuai dengan Perpres 72 tahun 2021 tanggal 05 Agustus 2021 tentang percepatan penurunan stunting. (Yus)
Sebanyak 8.517 Ton FABA PLTU Holtekamp Berhasil Dimanfaatkan Masyarakat Papua
Jayapura(SegmenNews.com)- Sebanyak 8.517 ton abu sisa pembakaran batu bara atau Fly Ash dan Bottom Ash (FABA) berhasil dikelola PT PLN (Persero) dan dimanfaatkan masyarakat Papua untuk bahan baku campuran infrastruktur. FABA ini dihasilkan oleh Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Holtekamp sepanjang 2022 hingga Juni 2023.
FABA dimanfaatkan antara lain untuk bahan baku _roadbase_ di jalan utama Distrik Muara Tami dan halaman Musala Al-Muhajirin, Kampung Soroyati, Kabupaten Keerom. Tidak hanya itu FABA juga dimanfaatkan untuk pembuatan paving blok dan batako untuk pembangunan rumah mengaji di Koya Barat dan Gereja GKI Pasir 2.
Selain itu, PLN juga menggandeng Kodam XVII/Cenderawasih dalam pembuatan _breakwater_ dan paving block di lingkungan PLTU Holtekamp.
Ketua Musala Al-Muhajirin, Sumali, menyampaikan FABA yang digunakan untuk perbaikan halaman musala sangat bermanfaat. Selain itu kata Sumali, kualitas FABA tidak kalah jika dibandingkan dengan material pasir.
“Kami merasa senang. Kualitasnya juga sebanding dengan kita menggunakan pasir. Kemarin sekitar tujuh mobil truk FABA yang kami gunakan untuk halaman musala. Kami sangat terima kasih,” ujar Sumali.
Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo mengatakan, pemanfaatan FABA dari PLTU merupakan bukti nyata PLN mengolah sisa operasional pembangkit tidak hanya menjadi sampah tetapi menjadi lebih bernilai ekonomis bagi masyarakat. FABA diolah menjadi paving block, batako, hingga bahan untuk roadbase dan diharapkan menjadi katalis penggerak roda ekonomi masyarakat di sekitar PLTU.
“PLN terus mendorong upaya pemanfaatan FABA menjadi produk bernilai tinggi dan bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Hal ini sejalan dengan upaya kami dalam menjalankan komitmen perusahaan terhadap prinsip Environmental, Social and Governance yang menciptakan pembangunan ekonomi berkelanjutan,” ujar Darmawan.
General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat Budiono merinci, pemanfaatan 8.517 ton FABA di Papua ini diserap masyarakat untuk beberapa kategori. Sebanyak 3.669 ton FABA dimanfaatkan untuk lingkungan internal PLN sedangkan untuk lingkungan eksternal FABA yang digunakan sebanyak 4.848 ton.
“Kami berharap ke depannya, FABA ini bisa semakin banyak digunakan dan menjadi salah satu pilihan bahan baku berkualitas. Untuk di lingkungan PLN sendiri, saat ini FABA kami manfaatkan menjadi roadbase, paving block dan bahan baku breakwater pada lingkungan PLTU Holtekamp. Tahun 2022, penyerapan penggunaan FABA mencapai 5.388 ton. Semoga tahun ini bisa lebih besar,” tutup Budiono.***(rl)
Rokan Hulu Ikuti Workshop KI dan Satu Data Pembangunan
Pekanbaru(SegmenNews.com)- Bupati Rokan Hulu diwakili Kadis Kominfo mengikuti Workshop Keterbukaan Informasi dan satu data pembangunan yang digelar Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra)”di Hotel Premier Pekanbaru, Selasa (4/07/2023).
Hadir padal Acara itu Plt. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III, Ditjen Bangda Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Wahyu Suharto S.E.,M.PA, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II, Ditjen Bina Bangda Kemendagri Dr. Dra. Hj. Erliani Budi Lestari, M.Si., Kepala BPKAD Provinsi Riau Indra SE, M.Si, MM, dan Koordinator FITRA Riau Triono Hadi, Astrid D. Meliala, Komisioner bid. Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi Komisi Informasi Provinsi Riau Asril Darma, S.Si, M.I.Kom, Serta Perwakilan dari Kabupaten Pelalawan dan Bengkalis.
Sedangkan dari Rokan Hulu dihadiri Oleh Sekda Rokan hulu diwakili Kadis Kominfo Rohul, ub. Kabid IKP Rudy Fadrial, S.Sos, M.Si, Sekretaris Dinsos P3A Apriliyadi, Perwakilan bidang Sosbud Bappeda Rohul Tengku Gina.
Acara tersebut diikuti Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, Bengkalis dan Pelalawan. Fitra Riau bekerjasama dengan Ford Foundation dan Direktorat Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
Deputi Koordinasi Fitra Riau Tarmidzi mengatakan Keterbukaan informasi publik merupakan keniscayaan sebagai prinsip dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hampir semua daerah menjadi ukuran pelayanan informasi publik dan penggunaan teknologi informasi menjadi salah satu agenda reformasi birokrasi yang ditetapkan dalam Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Kendati demikian bagi pemerintah daerah prinsip tersebut belum dilaksanakan secara optimal.
“Keterbukaan informasi publik secara khusus diamanatkan dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Secara lebih teknis bagaimana pengelolaan informasi publik yang menjadi rujukan pemerintah daerah juga telah diatur dalam Permendagri No. 03 Tahun 2017 tentang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi pada Kementerian dan Pemerintah Daerah. Pengaturan lebih teknis implementasi keterbukaan informasi publik dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP)” ujarnya.
Namun demikian, Tarmidzi menjelaskan pengelolaan informasi publik yang dijalankan di sebagian pemerintah daerah masih sebatas gugur kewajiban berupa perangkat standar minimal pelayanan informasi publik di daerah.
“Sementara, masih sangat minim dijumpai pemerintah daerah yang membangun sistem layanan informasi secara proactive yang mudah diakses oleh masyarakat untuk berbagai keperluan. Seperti data dan informasi pembangunan, program dan kegiatan, data dan informasi keuangan daerah, pengelolaan sumberdaya alam, baik dalam fase perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pertangunjawaban” ungkapnya.
Tarmidzi juga menyampaikan Hasil pengukuran kinerja keterbukaan informasi proactive, khususnya terkait dengan informasi perencanaan pembangunan dan keuangan daerah menunjukan tingkat keterbukaan informasi yang rendah khususnya di pemerintah daerah kabupaten/kota di Riau.
“Sebuah studi yang dikemas dalam bentuk Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) mulai tahun 2019-2022 di Kabupaten/Kota di Riau tidak mengalami perkembangan yang signifikan, dengan rata-rata nilai 0,24 poin atau dengan kategori sangat rendah. Political will, kapasitas dan sumberdaya adalah diantara hambatan yang mempengaruhinya. Meskipun semua daerah di Riau telah menggunakan teknologi informasi sebagai bagian dari sarana pemerintah daerah” paparnya.
Sehingga Ia menerangkan Workshop ini diselenggarakan dengan tujuan Menyusun rencana aksi untuk memperkuat implementasi keterbukaan informasi publik dan kebijakan satu data dalam rangka mewujudkan pembangunan yang terbuka, partisipatif, dan responsif di tiga kabupaten, yaitu Bengkalis, Pelalawan, dan Rokan Hulu.
“selanjutnya Menyusun kesepakatan dan komitmen bersama antara Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Pemerintah Kabupaten Pelalawan, dan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dengan Fitra Riau untuk melaksanakan rencana aksi penguatan implementasi keterbukaan informasi publik dan kebijakan satu data dalam rangka mewujudkan pembangunan yang terbuka, partisipatif, dan responsif” jelasnya.
Kemudian, Kepala BPKAD Provinsi Riau Indra, SE, M.Si, MM mengatakan dalam paparannya bahwa sejak tahun 2015, pemerintah provinsi Riau melalui BPKAD menyediakan portal publik yang berisi data dan informasi pengelolaan anggaran daerah sesuai instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah (TPAD).
“Selain menyediakan portal publik pemerintah juga berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam rangka proses penyediaan Informasi Publik pelayanan Informasi Publik dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat” ujarnya.
Atas kerjasama tersebut, kata Indra dipenghujung paparannya, BPKAD provinsi Riau telah menjadi OPD pertama menyerahkan laporan tahunan layanan informasi publik dan telah mendapatkan beberapa piagam penghargaan terkait keterbukaan informasi. (Yus)