Pekanbaru(SegmenNews.com)- Mengamati perkembangan terakhir perekonomian Riau sesuai dengan data yang dirilis badan Pusat Statistik (BPS), capaian kinerja pasangan Gubri dan Wagubri H Syamsuar-Edy Natar, sudah jauh melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMD 2019-2024.

Hal ini disampaikan akademisi Unri, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Assoc. Prof. DR. H. Edyanus Herman Halim, SE., MS, Selasa (28/2/). Pernyataan ini sekaligus meluruskan informasi yang simpang siur di media, beberapa hari ini.

“Walaupun sempat diterpa bencana Covid 19 yang menyebabkan perekonomian Indonesia secara keseluruhan terkontraksi sangat tajam, namun recovery-nya dapat kembali menyesuaikan dengan dinamika masyarakat yang ada,” ujar Edyanus.

Dijelaskannya, dalam RPJMD 2019-2024 ditargetkan pertumbuhan ekonomi Riau harus mencapai 3,1 persen sampai dengan 3,75 persen. Tap, ternyata sampai akhir tahun 2022 ini saja pertumbuhan ekonomi Riau sudah berada pada tingkat yang sangat signifikan, yakni sebesar 4,55 persen.

“Ini merupakan prestasi yang luar biasa karena ternyata secara spasial, pada tahun 2022 ini Provinsi Riau mampu berkontribusi sebesar 5,18 persen terhadap perekonomian nasional. Provinsi Riau merupakan provinsi dengan PDRB terbesar ke-5 di Indonesia atau PDRB terbesar di luar Pulau Jawa. Sudah selayaknyalah kita memberikan apresiasi kepada jajaran Pemerintah Provinsi Riau, karena sudah mampu membalikkan situasi keterpurukan ekonomi akibat bencana Covid-19 kepada keadaan yang malah jauh lebih tinggi dari target yang direncanakan sebelumnya sebagaimana yang diamanatkan rakyat Riau, melalui keputusan para wakil rakyat dalam RPJMD,” paparnya.

Membaiknya pertumbuhan ekonomi Riau, lanjut Edyanus, memberi dampak yang sangat positif pada kesejahteraan masyarakat yang tercermin dari profil ketenagakerjaan dan kemiskinan. Pada tahun 2022 ini Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Riau hanya sebesar 4,37 persen yang berarti lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 4,42 persen. Capaian tahun 2022 ini sudah mendekati Target RPJMD 2019-2024 sebesar 3,74 persen.

Sementara dari aspek penduduk miskin capaian yang diperoleh juga sangat signifikan. Jumlah penduduk miskin tinggal 6,78 persen. Turun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 7,12 persen. Capaian tahun ini sudah mendekati target RPJMD 2019-2024 yang menetapkan target penduduk miskin sebesar 6,05 persen.

Disisi lain kesejahteraan penduduk di pedesaan terlihat semakin meningkat yang tercermin dari naiknya Nilai Tukar Petani (NTP) dari 133,68 menjadi 139,27.
Keberhasilan memperbaiki kualitas pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau juga patut diapresiasi, karena target pengurangan kesenjangan perekonomian sebagaimana yang diamanahkan oleh RPJMD 2019-2024 sudah mampu direalisir, meskipun saat ini baru sampai tahun 2022 dan masih dalam rangka pemulihan akibat bencana covid 19. Kondisi ini tercermin dari Angka indeks Gini Rasio yang sudah berada pada posisi 0,326 yang berarti sudah lebih baik dari target capaian yang ditetapkan RPJMD 2019-2024 sebesar 0,334.

Semakin baiknya perekonomian Riau dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang ditinjau dari berbagai indikator tersebut, juga dapat diamati dari aspek kemandirian daerah Riau yang semakin tinggi. Kemampuan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dijadikan cermin membaiknya perekonomian daerah dan dinamika kesejahteraan masyarakat.

“Apalagi ketika penerimaan pendapatan asli daerah tersebut jumlahnya sudah dapat melebihi pendapatan dana-dana transfer dari pemerintah pusat. Kemandirian daerah akan berimplikasi pada keleluasan pemerintah daerah mengalokasikannya pada sektor-sektor strategis di daerah tanpa dipengaruhi oleh campur tangan pemerintah pusat. Sampai dengan tahun 2022 ini, Tingkat Kemandirian Daerah Provinsi Riau telah mencapai 54,31 persen. Artinya, sejak proses otonomi daerah diberlakukan di Indonesia maka baru pada periode pemerintahan Riau sekaranglah Provinsi Riau ini mampu menunjukkan kemandiriannya dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah,” jelas Edyanus.

Hal ini, tambah Edyanus, tentu memberikan marwah tersendiri bagi Provinsi Riau dalam kancah proses penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia. **(kmf)

Pekanbaru(SegmenNews.com) – Komisi I DPRD Provinsi Riau mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Relawan Teknologi Informasi dan Komunikasi (RTIK) Riau, di Ruang Rapat Komisi I DPRD Provinsi Riau, Rabu (1/3/2023).

Rapat ini dipimpin oleh Ketua Komisi I DPRD Provinsi Riau Eddy A. Mohd Yatim, didampingi oleh Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Riau Abdul Kasim, serta dihadiri oleh Anggota Komisi I DPRD Provinsi Riau, yaitu Andi Darma Taufik dan Mardianto Manan.

Hadir dalam rapat ini Ketua RTIK Riau Wahyu Ari Sandi, beserta jajarannya.

Relawan TIK bertugas membantu pemerintah untuk mensosialisasikan program penggunaan akses informasi (internet), sekaligus pemberdayaan masyarakat melalui informasi, edukasi sosial, teknologi, dan komunikasi.

Ketua RTIK Riau Wahyu Ari Sandi menjelaskan, bahwa fungsi RTIK ini memberikan edukasi kepada masyarakat agar memiliki kemampuan untuk menggunakan digital.

Selain itu, juga dibahas terkait literasi digital masyarakat hingga upaya pencegahan penyebaran informasi hoaks. RTIK secara kelembagaan memang dibentuk untuk mengedukasi masyarakat terkait teknologi dan informasi yang berkembang.

Diakhir rapat, Ketua Komisi I DPRD Provinsi Riau Eddy A. Mohd Yatim mengatakan, bahwa Komisi I DPRD Provinsi Riau mendorong RTIK ini agar bisa berperan, nanti jika ada perubahan bisa disusun agar dapat terprogram.

Kegiatan Komisi I DPRD Provinsi Riau Mardianto Manan dilanjutkan dengan menerima aspirasi dari mahasiswa Universitas Riau (UNRI) dan Universitas Islam Riau (UIR) terkait Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang ada di Provinsi Riau.

Salah seorang aktivis Aldo menginginkan agar Gubernur Riau mengambil langkah nyata dalam mengantisipasi Karhutla di Riau.

“Tak hanya menetapkan status siaga darurat Karhutla, Gubernur Riau harus ambil langkah nyata mengantisipasi Karhutla di Riau,” pungkasnya.

Aldo mengungkapkan, pada tahun 2023 Gubernur Riau Syamsuar gerak cepat, beliau langsung menetapkan status siaga darurat Karhutla pada 15 Februari-30 November 2023. Penetapan status siaga ini berdasarkan arahan Presiden dan Menkopolhukam serta BMKG.

“Permasalahannya bukan pada gerak cepat dalam menetapkan status siaga darurat, tapi bagaimana memperbaiki tata kelola lingkungan hidup dan kehutanan sebelum terjadi Karhutla,” tuturnya.

“Penetapan status siaga darurat ini hanya basa basi Gubernur Riau saja untuk mendapatkan bantuan pendanaan dari Pusat,” tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, Mardianto Manan mengapresiasi para mahasiswa yang selalu kompak dan bekerjasama dalam menyampaikan aspirasi terkait Karhutla di Riau.

“DPRD Provinsi Riau berkomitmen untuk menindaklanjuti apa yang disampaikan dari adik-adik mahasiswa. Setelah ini bisa saja ada pertemuan lanjutan untuk forum rapat di DPRD,” tutup Mardianto.***(adv)