Beranda blog Halaman 485

Gratiskan BPHTB, Hadi Tjahjanto: Jangan Sekolahkan Sertifikat ke Swasta

Penulis
Risky A
-
Gratiskan BPHTB, Hadi Tjahjanto: Jangan Sekolahkan Sertifikat ke Swasta

Pelalawan(SegmenNews.com) – Pada saat kunjungan kerja ke Desa Tanjung Air Hitam, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, Riau, Jumat 17 Februari kemarin. Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/Kepala BPN) Republik Indonesia, Hadi Tjahjanto, mengingatkan masyarakat tidak menggadaikan sertifikat tanah redistribusi tahun 2022 ke pihak swasta atau rentenir karena bisa menimbulkan masalah besar.

“Kalau sudah punya sertifikat sudah enak. Bisa disekolahkan atau digadaikan ke bank jika perlu untuk kebutuhan. Tapi jangan untuk beli yang macam-macam, apalagi hal-hal yang tidak bermanfaat,” jelas Menteri Hadi Tjahjanto.

Dijelaskan Menteri Hadi Tjahjanto, program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) atau redistribusi belum sepenuhnya tuntas di Pelalawan. Namun Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Riau dan Kantor BPN Pelalawan telah berjanji untuk segera menyelesaikan yang saat ini masih diproses.

Dan warga yang telah menerima sertipikat, lanjut Menteri Hadi Tjahjanto, dilarang menggadaikan tanahnya ke oknum-oknum swasta atau rentenir, sebab akan menimbulkan masalah besar kedepan harinya.

Beberapa kasus di daerah lain yang ditemui petugas BPN, masyarakat yang terdesak kebutuhan meminjam uang dari rentenir dengan agunan surat tanah. Jadi, katanya, Ketika oknum pemberi pinjaman uang menyodorkan berkas untuk diteken, pemilik tanah langsung menyetujui dan menandatangani dokumen itu.

“Ternyata yang diteken itu PPAJB (Akta jual beli-red), akhirnya tinggal mengurus pelepasan hak dan tanah itu menjadi milik rentenir tersebut,” ujar Menteri Hadi Tjahjanto mengingatkan.

Menteri Hadi Tjahjanto menerangkan, model menggadaikan sertipikat tanah ke rentenir ini merupakan mafia kecil-kecilan di dunia agraria. Jika warga terpaksa harus ‘menyekolahkan’ sertipikat tanah sebaiknya ke bank resmi atau milik pemerintah. Sehingga tidak ada permainan dari oknum-oknum.

Diungkapkan Menteri Hadi Tjahjanto, program redistribusi tanah dari Kementerian ATR/Kepaa BPN didukung oleh program Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan. Pemkab memutuskan untuk menggratiskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) kepada masyarakat untuk pendaftaran pertama, jadi warga tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mengurus BPHTB untuk kedepannya.

“Saya salut kepada Pak Bupati Pelalawan yang menggratiskan BPHTB kepada warga. Ini bisa dicontoh oleh daerah lain dari 500 lebih kabupaten dan kota di seluruh Indonesia,” tandasnya kepada SegmenNews.com.***(Ikii)

Bupati Zukri Adukan Korporasi di Pelalawan Minim Kontribusi ke Menteri Hadi Tjahjanto

Penulis
Risky A
-
Bupati Zukri Adukan Korporasi di Pelalawan Minim Kontribusi ke Menteri Hadi Tjahjanto

Pelalawan(SegmenNews.com) – Dalam rangka kunjungan kerja (Kunker) Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/Kepala BPN) Hadi Tjahjanto, ke Desa Tanjung Air Hitam, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, Riau. Bupati Pelalawan Zukri Misran menyampaikan terkait beberapa korporasi yang minim kontribusi.

Pasalnya, dari data dan keluhan masyarakat yang dia terima, banyak korporasi yang beroperasi disekitaran Kabupaten Pelalawan minim memberikan kontribusi, bahkan tidak ada sama sekali.

“Kami mohon perhatian khususnya pak Menteri, karena masyarakat kami disini memakan debu dan polusi akibat operasional perusahaan sekitar,” ungkap Bupati Zukri saat memberikan sambutan di Kunker itu.

Sebelumnya, Bupati Zukri menyampaikan rasa terima kasih atas Kunker Menteri ATR/Kepala BPN yang telah mengunjungi Kabupaten Pelalawan, yakni di Desa Tanjung Air Hitam. “Terima kasih yang sebesar-besarnya atas kunjungan pak Menteri ke Desa Tanjung Air Hitam ini. Ini merupakan sejarah, karena Desa ini merupakan yang pertama sekali di kunjungi menteri ATR/Kepala BPN,” tuturnya.

Dalam hal ini, tambah Bupati Zukri, di Pelalawan selama masa kepemimpinnnya telah dua kali meresmikan pencabutan Izin Usaha Perkebunan (IUP) dan Hak Guna Usaha (HGU), lantaran tidak pernah sama sekli berkontribusi untuk masyarakat dan daerah.

Dirinya juga menjelaskan, kepemimpinnnya saat ini tidak anti atas investasi yang masuk ke Kabupaten Pelalawan, namun ia berharap investor yang masuk bisa membantu memikirkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah.

“Selama masa saya memimpin, sudah dua kali kami mencabut IUP dan HGU korporasi. Kami sebetulnya bukan anti investasi pak menteri, namun jika tidak ada kontribusi buat masyarakat dan daerah, dan masyarakat banyak menuntut kepada kami pemerintah daerah,” beber Bupati Zukri.

Atas hal tersebut, Bupati Zukri kembali meminta agar korporasi-korporasi yang beroperasi saat ini, bisa memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat dan daerah. “Harapan kami pak menteri, kedepan korporasi yang selama ini tidak memberikan kontribusi kepada masyarakat, agar bisa diberi perhatian khusus,” pungkasnya berharap.

Menanggapi hal itu, Menteri Hadi Tjahjanto memberi apresiasi atas sikap dan permintaan Bupati Zukri. Dan kedepan hal tersebut, bakal menjadi pertimbangan pihak ATR/BPN agar semua keluhan dan sikap tersebut bisa direalisasikan.

“Kita apresiasi atas sikap dan pemikiran Bupati untuk kepentingan masyarakat ini, sesuai arahan pak Presiden. Terima kasih pak Bupati. Dan sebetulnya inilah tujuan kita datang ke Desa Tanjung Air Hitam, yang pertama jelas untuk menentukan kepastian hukum atas tanah masyarakat, selanjutnya hal ini akan memberikan dampak ekonomis masyarakat kedepannya,” tandasnya disambut tepuk tangan masyarakat yang hadir.***(Ikii)

Menteri ATR/Kepala BPN Bagikan Sertifikat Tanah Objek Reforma Agraria di Pelalawan

Penulis
Risky A
-

Pelalawan(SegmenNews.com)- Reforma Agraria merupakan program strategis nasional yang dijalankan pemerintah yang bertujuan mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah dalam rangka menciptakan keadilan pertanahan. Untuk itu, Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria terus dilakukan di seluruh Indonesia.

Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dapat diperoleh dari pelepasan Hak Guna Usaha (HGU), pelepasan kawasan hutan, dan tanah terlantar yang sudah ditetapkan menjadi tanah negara.

Pada kunjungan kerjanya di Provinsi Riau, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Menteri ATR/Kepala BPN), Hadi Tjahjanto, menyerahkan sertipikat hasil kegiatan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria di Kabupaten Pelalawan, tepatnya di Desa Tanjung Air Hitam pada Jumat,17 Februari 2023.

“Kegiatan Redistribusi Tanah Kabupaten Pelalawan berasal dari Perubahan Batas Kawasan Hutan yang statusnya sudah berubah menjadi Areal Penggunaan Lain (APL-red) yang pemanfaatan tanahnya berupa permukiman dan pertanian yang dikuasai dan dikelola masyarakat dari tahun 1960-an (sekitar 63 tahun-red),” terang Menteri Hadi Tjahjanto.

Total Objek Redistribusi Tanah yang disertipikatkan, tambah Hadi, di Kabupaten Pelalawan seluas 910,01 hektare yang terdiri dari 1.100 bidang tanah bagi 802 KK.

“Sebanyak 160 sertipikat diserahkan kepada masyarakat Desa Tanjung Air Hitam Kecamatan Kerumutan, Desa Pangkalan Panduk Kecamatan Kerumutan, Desa Keriung Kecamatan Bunut, Desa Lubuk Mandian Gajah Kecamatan Bunut, Kelurahan Pangkalan Lesung Kecamatan Pangkalan Lesung, Desa Dusun Tua Kecamatan Pangkalan Lesung, dan Desa Telayap Kecamatan Pelalawan,” bebernya.

Dan program ini merupakan tindak lanjut dari amanah Presiden Joko Widodo yang telah menggelar rapat secara khusus membahas strategi percepatan Reforma Agraria. Kata Menteri Hadi, Presiden menaruh perhatian yang begitu besar bagi masyarakat yang telah puluhan tahun berada di dalam kawasan hutan. Kementerian ATR/BPN menjalankan program Redistribusi Tanah ketika status kawasan hutan sudah dilepaskan.

“Dengan diserahkannya sertipikat tanah, masyarakat sudah memiliki kepastian hukum dan hak ekonomi untuk mengembangkan tanahnya,” pungkasnya.

Sehingga harapannya, kebutuhan masyarakat akan sandang, pangan, dan papan benar-benar dapat terpenuhi dengan baik.

“Pemberian sertipikat ini akan ditindaklanjuti dengan program pemberdayaan tanah masyarakat atau penataan akses, baik dari Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah Daerah, CSR serta pihak terkait lainnya untuk dapat memberikan bantuan, pendampingan serta menjadi off-taker. Sehingga harapannya tanah Bapak/Ibu lebih produktif dan lebih bernilai ekonomis,” tutup Hadi berharap.

Pada kesempatan tersebut, turut mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN dalam kunjungan kerja ini, Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan, Embun Sari, Plt. Direktur Jenderal Penataan Agraria, Andi Tenrisau, para Staf Khusus Menteri, Plt. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau, Asnawati, Bupati Pelalawan H Zukri Misran, Wabup Nazaruddin bersama Forkompinda Pelalawan, serta beberapa Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN.***(Rls)

The 30th IIMS 2023 Dibuka Presiden

Penulis
Chardian CH
-
The 30th IIMS 2023 Dibuka Presiden(foto: hms pln)

Jakarta(SegmenNews.com)- Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo mengajak semua pihak mendorong penggunaan kendaraan listrik. Hal ini dilakukan untuk mendukung target pemerintah dalam transisi energi sekaligus pengurangan emisi karbon. PT PLN (Persero) siap mengoptimalkan infrastruktur ekosistem kendaraan listrik _(electric vehicles/EV)_ sebagaimana arahan Presiden RI Joko Widodo untuk mempercepat transisi energi melalui ekosistem EV.

Presiden RI Joko Widodo saat membuka pameran otomotif tahunan The 30th Indonesia International Motor Show (IIMS) 2023 mengimbau seluruh stakeholder industri otomotif di Indonesia mulai melihat tren kendaraan listrik ini dan secara bertahap juga ikut mengembangkan kendaraan listrik.

“Saya juga mengajak industri otomotif untuk mulai melihat tren ini dan sedikit demi sedikit untuk menggeser industrinya ke arah tren yang hampir semua negara sekarang ini ke arah itu dari LCGC _(Low Cost Green Car)_ ke mobil listrik,” ujar Presiden.

Presiden juga berkomitmen pemerintah akan mendorong terbentuknya industri kendaraan listrik dari hulu sampai hilir. Sehingga Indonesia ke depan bisa masuk dalam _supply chain_ global kendaraan listrik.

“Karena pemerintah juga sekarang ini, terus mendorong agar dari hulu sampai hilir ekosistem besar mobil listrik ini segera bisa kita miliki. Sehingga bisa masuk ke _supply chain_ global dari EV baterai dari lithium baterai semuanya sekaligus. Kita dorong agar ini segera bisa selesai,” kata Presiden.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, PLN siap menjadi pemain utama dalam ekosistem kendaraan listrik ini. PLN telah melakukan berbagai inovasi dan pengembangan produk untuk menunjang ekosistem kendaraan listrik mulai dari hulu ke hilir.

Darmawan menyebutkan, PLN berkolaborasi dengan semua pihak untuk bisa mengembangkan ekosistem EV. Pertama, PLN melakukan kolaborasi dalam pengembangan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU). PLN membangun kemitraan baik dengan sektor bisnis yang hendak menjadikan SPKLU ini peluang bisnis baru.

“Kita bangun bersama fasilitas pengisian energi di setiap titik. Kita ajak berbagai pihak ikut membangun SPKLU dan SPBKLU di kantor-kantor, di mal, di rest area, pusat-pusat keramaian dan sebagainya. Ini akan membuat SPKLU tumbuh bak jamur di musim hujan,” ujar Darmawan.

Darmawan menambahkan, PLN telah bekerja sama dengan Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) ataupun distributor kendaraan listrik. Melalui kerja sama ini maka setiap pelanggan yang membeli mobil listrik akan langsung mendapatkan layanan _home charging_.

“Setiap ada pembelian mobil listrik secara otomatis tim PLN bergerak cepat pasang _home charging,_ pasang baru, tambah daya, dalam layanan terintegrasi dalam superapps PLN Mobile,” ujar Darmawan.

PLN juga mengembangkan sistem terintegrasi _Electric Vehicle Digital Services_ (EVDS). Melalui EVDS ini, masyarakat bisa langsung mendapatkan informasi lokasi _charging station,_ transaksi pengisian daya, memonitor konsumsi daya, bahkan fitur _test drive_ yang mempertemukan antara distributor dengan masyarakat yang ingin menjajal kendaraan listrik.

“Seluruh infrastruktur kelistrikan ini merupakan upaya PLN dalam meningkatkan layanan dengan memberikan kemudahan bagi pengguna kendaraan listrik dan untuk menarik minat masyarakat beralih menggunakan kendaraan listrik,” kata Darmawan.

Darmawan mengatakan, PLN tidak hanya fokus di bidang kelistrikan tetapi juga mewujudkan upaya transisi energi di Indonesia.

“Kami di PLN berkomitmen mendukung program pemerintah untuk mewujudkan energi bersih. Oleh karena itu PLN mengambil langkah yang cepat,” kata Darmawan.

Lebih lanjut, Darmawan mengatakan, PLN juga turut mendukung pelaksanaan IIMS Tahun 2023 yang digelar mulai 16-26 Februari di Jiexpo Kemayoran. PLN ikut berpartisipasi aktif dengan menyediakan Hall khusus motor listrik dan test ride motor listrik.

PLN menampilkan berbagai produk di booth antara lain 12 motor konversi yang diproduksi oleh PLN Pusat Pemeliharaan Ketenagalistrikan (Pusharlis) dan PLN Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang). Beberapa jenis motor konversi yang ditampilkan di antaranya Choper Electric, Binter Electric, Vespa Electric, KLX Electric, dan Regal Raptor.***(rl)

PWI Pelalawan Siapkan Berbagai Perlombaan, Meriahkan HUT PWI ke-77

Penulis
Jerry
-

Pelalawan(SegmenNews.com)– Untuk memeriahkan Hari Pers Nasional (HPN) dan HUT PWI ke-77, panitia dari PWI Kabupaten Pelalawan mempersiapkan berbagai perlombaan.

Panitia melakukan rapat perdana
pasca mendapatkan surat mandat yang diketuai oleh M. Said dengan Sekretaris panitia Rizki Apdali dan Bendahara Andy Indrayanto.

“Kita lakukan persiapan terkait pertandingan internal dan eksternal yang akan kita laksanakan guna memeriahkan kegiatan ini. Kita ingin kegiatan ini bisa menyatukan seluruh anggota PWI Pelalawan untuk bersama-sama mensukseskan kegiatan ini,” kata Said pada media ini, Kamis (16/2/2023).

Dia menjelaskan untuk kegiatan internal akan dipertandingkan perlombaan tenis meja, badminton, domino dan juga eksibisi pertandingan sepakbola antara Pemkab dan PWI Pelalawan, dengan waktu lomba keseluruhan dimulai tanggal 1-9 Maret.

Sementara untuk kegiatan eksternal, akan ada Lomba Stand-Up Comedy tingkat SMA/SMK sederajat se Kabupaten Pelalawan, bekerjasama dengan Komunitas Stand-Up Comedy Pekanbaru.

“Kita juga berencana akan menggelar donor darah dan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat. Sedangkan untuk stand-Up comedy, tema lomba masih kita diskusikan tapi kemungkinan tema akan mengambil tentang dunia pelajar sekolah dan jurnalis di sekolah. Untuk hal-hal teknis lomba stand-Up comedy lainnya hampir rampung, dan langsung akan kita sebar ke sekolah-sekolah SMA/SMK sederajat yang ada di Kabupaten Pelalawan,” katanya.

Lanjutnya, selaku ketua panitia dirinya berharap, baik itu perlombaan internal dan eksternal bisa diikuti seluruh anggota PWI Pelalawan. Dan untuk yang eksternal, yakni stand-up comedy membuka ruang kreativitas bagi para pelajar SMA/SMK sederajat di daerah ini untuk bisa mengungkapkan perasaannya di depan publik.

Ketua PWI Pelalawan, Zulhamsyah, dikonfirmasi usai penyerahan SK Panitia HPN dan HUT PWI tingkat Kabupaten Pelalawan, menyatakan rasa optimisnya akan helat bergengsi bagi para kaum jurnalis ini.

“Kita akan dukung sepenuhnya hal-hal yang dibutuhkan panitia, baik dari moril maupun materiil. Saya berharap semua pertandingan yang dilombakan sudah selesai sebelum memasuki bulan Ramadhan, sehingga habis Hari Raya Idul Fitri, kita hanya fokus mematangkan puncak acara kegiatan ini di tanggal 5 Mei dan persiapan kegiatan HPN dan HUT PWI tingkat Riau yang akan dilaksanakan di Inhil pada pertengahan Mei mendatang,” tukasnya. (jer)

6 Payung Elektrik Masjid Raya Annur Riau Sudah Dipasang

Penulis
Redaksi
-

Pekanbaru(SegmenNews.com)- Progres pembangunan enam payung elektrik Masjid Raya Annur Provinsi Riau, di Pekanbaru saat ini sudah mencapai 90 persen lebih.

“Untuk progres payung elektrik Masjid Raya Annur Provinsi Riau sudah 90 persen lebih,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kawasan Pemukiman Pertanahan (PUPR-PKPP) Riau, M Arief Setiawan melalui Kepala Bidang Cipta Karya Thomas Larfo Dimiera, Jumat (17/2/2023).

Thomas mengatakan, saat ini kondisi enam payung raksasa yang digadang-gadang mirip payung di Masjid Nabawi Madinah itu telah terpasang keseluruhannya.

“Keenam payung elektrik sudah terpasang semua. Saat ini tinggal finishing saja untuk pekerjaan minor lainnya yang sedang kita gesa,” ujarnya.

Thomas menyampaikan, pemberian kesempatan 50 hari kerja kepada rekanan telah habis kontrak pada 16 Februari 2023, terhitung sejak akhir Desember 2022 lalu.

Namun, pihaknya kembali memberi kesempatan kedua kepada rekanan untuk menuntaskan pekerjaan proyek payung elektrik tersebut.

“Karena progres sudah mencapai diatas 90 peesen, maka kita berharap agar penyedia tetap bisa menyelesaikannya. Kita sudah minta pertimbangan secara teknis dari pengawas untuk pemberian kesempatan kedua, mengingat pekerjaan yang tertinggal hanya pekerjaan minor,” terangnya.

“Pemberian kesempatan kedua kalau sesuai aturan tidak ditentukan. Namun, kita harus logis juga, harapan kita tidak lebih dari yang sebelumnya (pemberian kesempatan pertama), kemungkinan di 40 hari kerja sudah selesai,” tukasnya.

Untuk diketahui, pembangunan enam payung elektrik Masjid Raya Annur Riau dikerjakan oleh rekanan asal Jakarta Timur yaitu, PT Bersinar Jesstive Mandiri, dengan nilai kontrak sebesar Rp40,7 miliar dari pagu anggaran lebih kurang sebesar Rp42 miliar, yang dialokasikan di APBD Riau 2022.***(mc)

OPINI: Dimensi Keadilan dalam Perspektif Membangun Kepercayaan

Penulis
Redaksi
-

Polemik terhadap penerapan hukum yang terus berkumandang di tengah perkembangan zaman yang semakin modern, lantas menjadi suatu hal yang penting untuk ditelaah.

Indonesia dikenal sebagai negara hukum karena berlandaskan konstitusional UUD 1945, akan tetapi apakah sudah sepenuhnya dijalankan? Tentu sebagai Pelajar/Mahasiswa terutama Mahasiswa Hukum yang arif dan bijak kita tidak bisa menilai hanya dengan perspektif yuridis namun juga harus dengan sosiologis dan politis.

Dalam sebuah buku Hukum Tata Negara Indonesia yang ditulis oleh Prof. Dr. Ellydar Chaidir, S.H., M.Hum., yang mana memaparkan terkait paham konstitusi yakni anatomi kekuasaan atau kekuasaan politik yang tunduk pada hukum. Namun, kenyataan yang terjadi yakni hukumlah yang tunduk pada kekuasaan politik.

Mereka yang memiliki kekuasaan akan memegang kendali terhadap penegakan hukum di tanah air. Bagi kalangan menengah kebawah apabila melanggar hukum akan dikenai hukuman setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya bahkan lebih berat lagi.

Namun, tidak dengan mereka yang berada dikalangan atas, hukum dan keadilan dapat dibeli hanya dengan uang dan kekuasaan. Politik tidak lagi tunduk pada hukum melainkan sebaliknya, lalu apa gunanya hukum? Dimana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu?

Rusaknya bangsa disaat hilangnya rasa percaya pada negeri itu sendiri. Kecewa yang berkecamuk dalam jiwa batin merintih berseru keadilan.

Salah satu contoh kasus terbaru yang menggemparkan bangsa Indonesia, yang merusak citra penegak hukum yaitu kasus pembunuhan almarhum Brigadir Nofriansyah Joshua Hutabarat oleh pimpinannya sendiri yaitu mantan Jenderal bintang 2 Ferdy Sambo.

Dengan kekuasaan yang dimiliki oleh Ferdy Sambo, maka semua kejadian yang sebenarnya terjadi dapat diputar balik atau direkayasa, namun selepas melewati rangkaian persidangan dan rintangan demi rintangan dalam memperjuangkan keadilan pada tanggal 13 Februari 2023, putusan Hakim terhadap hukuman atas pelanggaran hukum yang dilakukan terdakwa Ferdy Sambo setelah dinyatakan “telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama” dan melanggar Pasal 340 KUHP Juncto Pasal 55 Ayat (1) dengan hukuman pidana mati.

Kasus tersebut penuh dengan drama, banyak hal yang dapat dengan mudah diungkap dan diusut tuntas, namun dengan permainan politik, alih-alih bisa lolos dan memenangkan perkara tersebut malah berujung pada penyesalan.

Titik terang telah ditemukan, keadilan masih dapat berlabuh demi menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap penerapan dan penegakan hukum yang adil dan solid di Indonesia.

Ini adalah momentum yang tepat sebagai bentuk pelajaran dan perbaikan sistem hukum di tanah air tercinta Indonesia.

Namun tidak sampai disitu saja, aturan tentang hukuman pidana mati diatur dalam Pasal 100 KUHP baru yang isinya “apabila terpidana menunjukkan sikap terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan putusan presiden atas pertimbangan Mahkamah Agung (MA)”. Itu bisa terjadi setelah terpidana menjalani masa percobaan 10 tahun.

Yang dikhawatirkan nantinya ada kemungkinan unsur politik didalamnya, apabila sudah terbukti bersalah dan divonis hukuman pidana mati akan tetapi kenyataannya tidak terlaksana.

“Yaahh, bakal mahal deh surat keterangan kelakuan baik oleh kepala lapas penjara daripada dihukum mati, huuuuhh… orang berapapun akan mau mempertaruhkan apapun untuk mendapatkan surat keterangan kelakuan baik dari kepala lapas penjara” ujar pengacara kondangan Hotman Paris, dilansir dari video Hotman Paris yang beredar di TikTok terkait Pasal 100 KUHP baru.

Dari maksud perkataan Hotman Paris tersebut besar kemunginan adanya tindak sogokan atau penyuapan yang akan dilakukan kedepannya demi mendapat kebebasan dari hukuman pidana mati.

Opini negatif tersebut juga timbul akibat semakin kurangnya rasa percaya terhadap penegakan hukum di Negara Indonesia sehingga banyak sekali perspektif negatif yang timbul dimasyarakat. Hal ini juga perlu diwaspadai demi kemajuan dan kebaikan bangsa Indonesia kedepannya.

Mencermati bagaimana realitas hukum dan ekspektasinya yang tak kunjung bersua memancing psikologi emosional diberbagai kalangan masyarakat. Tak hanya sekali dua kali, namun dalam kurun waktu setahun saja sudah banyak kasus inkonsistensi hukum di Indonesia yang berulang kali terjadi tiap tahunnya. Maka tak heran jika banyak orang menilai penerapan hukum yang terjadi di negeri tercinta ini “…tajam ke bawah, namun tumpul ke atas…”

Yaa benar sekali… Hukum yang dimaksud dalam kata ‘Negara Hukum’ masih perlu dipertanyakan.

Penulis: Putra Hadi Jelifer
(Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru – Riau)

Masyarakat Kerumutan Tuntut PT.Gandaeah Hendana Serahkan Lahan 750 ha yang Dijanjikan

Penulis
Redaksi
-
Masyarakat Kerumutan Tuntut PT.Gandaeah Hendana Serahkan Lahan 750 ha yang Dijanjikan

Pelalawan(SegmenNews.com)- Kelompok tani Koperasi Air Kuning perwakilan masyarakat Kelurahan Kerumutan, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, Riau, kecewa. Dalam hal ini mereka menuntut PT Gandaerah Hendana agar merealisasikan hak dijanjikan.

Pasalnya, selama dua puluh dua (22) tahun masyarakat petani air kuning menuntut penyerahan lahan seluas 750 ha dari PT Gandaerah Hendana, namun hingga kini belum terealisasikan kepada masyarakat Kelurahan Kerumutan.

“Kami meminta dukungan dari rekan-rekan media untuk memperjuangkan hak-hak kami yang lebih kurang 22 tahun. Sebab selama ini kami sudah menuntut kepada pihak perusahaan untuk menyerahkan lahan sawit yang dijanjikan untuk masyarakat,” terang Ketua Koperasi Air Kuning Mandiri, Ismail, kepada awak media, Kamis 16 Februari 2023.

Ismail menjelaskan, dirinya bersama masyarakat Kelurahan Kerumutan hanya meminta hak dari masyarakat itu diserahkan sesuai dengan janji dan kesepakatan yang telah dibuat dari tahun 2021. Namun hingga saat ini PT Gandaerah Hendana tidak memiliki itikad baik untuk menyerahkan kewajiban berupa kebun plasma ke masyarakat melalui Koperasi.

“Kita sudah berjuang mulai dari tahun 2001 hingga saat ini. Terakhir, kita duduk bersama dengan DPMPSP dan dihadiri pihak PT. Gandaerah Hendana, hasil notulen nanti kami bagikan pak,” ungkap Ismail dengan harapan secepatnya direalisasikan.

Ismail menambahkan, beberapa hari yang lalu pihaknya telah memasukkan surat pemberitahuan aksi massa atau demonstrasi ke pihak Polres Pelalawan, terkait tidak adanya tindak lanjut dari mediasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Pelalawan dibawah Dinas Penanam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSP).

“Sekali lagi kami sampaikan kepada Pemerintah maupun Perusahaan kami hanya ingin hak kami diberikan, sebab disitulah kami dapat menyekolahkan anak-anak kami, bahkan untuk mencukupi hidup kami sehari-hari. Diatas tanah kelahiran kami, hak kami tidak diberikan padahal sudah diatur undang-undang bahwa 20 persen dari luas HGUnya,” tegasnya.

Dirinya berharap, rekan-rekan media dapat mendampingi masyarakat menyuarakan hak yang seharusnya diterima puluhan tahun yang lalu. Suara masyarakat ini harus sampai kepada para pemimpin yang berada di senayan, bahkan ke Presiden sekalipun.***(Tim)

Komisi VI Dukung Peran EMI di PLN Grup

Penulis
Chardian CH
-

Jakarta(SegmenNews.com)- Komisi VI DPR RI mendukung langkah bergabungnya PT Energy Management Indonesia (EMI) ke PLN Grup. Langkah transformasi ini sejalan dengan agenda transisi energi Indonesia di mana PLN dan EMI menjadi _leading energy services company_ dalam penurunan emisi karbon.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal menilai dalam mencapai target _Net Zero Emission_ (NZE) di 2060 PLN membutuhkan kekuatan dan strategi yang matang untuk bisa mencapai target tersebut. Dengan bergabungnya EMI ke PLN menjadi tambahan kekuatan bagi PLN.

“Saya lihat target NZE ini kan tinggi. Target penurunan emisi karbon ini juga tinggi. Saya rasa ini menjadi tugas EMI untuk membantu PLN dalam menyusun strategi mengurangi emisi karbon ini,” ujar Hekal dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI, Rabu (15/2).

Anggota Komisi VI DPR RI Evita Nursanty menilai dengan bergabungnya EMI ke PLN Grup mampu menguatkan peran PLN dalam transisi energi. Ke depan aksi korporasi ini juga di satu sisi mampu menguatkan EMI sebagai BUMN.

“Saya menyambut baik terkait bergabungnya EMI ke PLN. Dengan akuisisi ini menjadi semangat baru juga bagi EMI ke depannya,” ujar Evita.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan EMI resmi bergabung menjadi bagian PLN Grup melalui PP Nomer 65 Tahun 2021 Pada 4 Mei 2021 silam. Hal ini merupakan amanah Kementerian BUMN untuk bisa mencapai target nasional dalam mendukung penurunan emisi karbon.

Program strategis EMI menjadi _energy services company_ pada tahun 2023. Selain sebagai solusi konservasi energi dan lingkungan, EMI juga siap menjadi solusi pengembangan EBT dan infrastruktur _green_.

Secara spesifik, Darmawan menjelaskan PLN saat ini sedang melakukan teknologi _co-firing_ di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Nantinya, rantai pasok kebutuhan bahan baku _co-firing_ ini juga akan dilakukan oleh EMI.

“Kami butuh 10 juta ton biomassa per tahun untuk _co-firing_ ini. Untuk itu, nantinya EMI akan menjadi _leader_ dalam pengembangan ekosistem biomassa. EMI melakukan kajian, survei bahkan sampai pembibitan suplai biomassa ini,” ujar Darmawan.

Darmawan menjelaskan melalui teknologi _co-firing_ ini bukan hanya untuk agenda transisi energi saja. Melalui pengembangan biomassa ini juga mendorong ekonomi kerakyatan dalam mengelola supply biomassa.

“Ini merupakan kekuatan rakyat. Lewat pengembangan biomassa ini bisa membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat dan mendorong perekonomian rakyat,” pungkas Darmawan.***(rl)

Terekam CCTV, Kantor PWI Inhil Dibobol Maling

Penulis
Redaksi
-
Rekaman cctv aksi maling

Indragiri Hilir(SegmenNews.com)- Kantor Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) yang berada di jalan Kembang Nomor 53 Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Inhil dimasuki maling.

Naas, sejumlah barang seperti layar komputer, printer, mesin sedot air hingga peralatan lainnya raib dibawa kabur.

Peristiwa hilangnya sejumlah barang inventaris kantor PWI Inhil tersebut diketahui pertama kali Sekretaris PWI Inhil Zulfahrin pada Minggu (5/2/2023) sekitar pukul 08.00 Wib pagi.

Sekretaris PWI Inhil kemudian melaporkan hilangnya sejumlah barang kepada Ketua PWI Kabupaten Inhil Ardiansyah Julor dan Bendahara PWI Inhil Ramadana serta sejumlah pengurus PWI Inhil lainnya.

Setelah itu, Pengurus PWI Kabupaten Inhil diwakili Sekretaris PWI Inhil bersama Bendahara PWI Inhil membuat laporan ke Mapolres Inhil.

“Ada beberapa barang inventaris yang hilang terutama komputer dan printer untuk kepentingan administrasi kami selama ini, kantor PWI Inhil dilengkapi CCTV dan malingnya sempat terekam kamera sebelum akhirnya dirusak,” ungkap Sekretaris PWI Inhil Zulfahrin didampingi Bendahara PWI Inhil Ramadana saat melapor ke Polres Inhil.

Sementara itu Ketua PWI Inhil Ardiansyah Julor mengatakan, aksi pencurian di kantor PWI ini tentu tidak bisa ditolelir dan berharap pihak kepolisian segera mengambil tindakan cepat guna menangkap pelaku.

“Aksi pencurian di kantor wartawan ini tidak bisa ditolelir dan kami harap Polres Inhil dapat bertindak cepat mengamankan pelaku,” ucap Ketua PWI Inhil.

Ardiansyah Julor juga meminta kepada Kapolres Inhil dan jajarannya agar memberikan atensi lebih atas aksi pencurian ini sehingga dapat menjadi efek jera bagi pelaku.

“Kita minta kepada Kapolres Inhil dan jajaran agar ini jadi atensi, jangan sampai pelaku berkeliaran bebas dan kembali mengulangi perbuatannya,” pungkasnya. (rls)

1...484485486...3,061Halaman 485 dari 3,061
© Segmennews.com | PT. Radja Segmen Media