Beranda blog Halaman 509

80.183 Rumah Tangga Nikmati Listrik PLN dari Pemerintah

Penulis
Achiruddin
-

Jakarta(SegmenNews.com)- PT PLN (Persero) telah merampungkan tugas penyaluran Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) dari pemerintah. Per Desember 2022, PLN telah menyalurkan BPBL pemerintah kepada 80.183 rumah tangga (RT) di wilayah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (3T) di Indonesia.

Adapun rinciannya adalah 23.091 RT di pulau Sumatera Kalimantan (Sumkal), 45.182 RT di wilayah Jawa, Madura dan Bali (Jamali) dan 11.910 di Wilayah Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara (Sulmapana). Capaian ini telah melampaui target 80.000 keluarga tidak mampu yang ditetapkan oleh pemerintah di tahun 2022 berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No.502.K/TL.03/DJL.2/2022.

Program BPBL pun disambut suka cita oleh para penerima bantuan. Salah satunya adalah Warga Desa Patrasana, Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang, Banten yaitu Masni.

“Saya mewakili warga desa Patrasana, alhamdullilah sekali, terima kasih banyak kepada pemerintah dan semua pihak yang terlibat dalam Program BPBL ini, desa kami menjadi terang dan semoga kehidupan kami menjadi lebih produktif,” ungkap Masni.

Sementara itu, Seorang penerima Program BPBL lainya di Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara, Tanihar menyampaikan rasa syukur dengan adanya pemasangan instalasi listrik gratis di rumahnya. Sebelumnya Tanihar hanya mendapatkan listrik hasil menyambung dari rumah anaknya.

“Saya bersyukur dapat bantuan ini. Terima kasih,” ujar nenek berusia 81 tahun.

Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto menyampaikan apresiasinya atas kolaborasi dan kerja keras seluruh pihak untuk menghadirkan pemerataan akses listrik di wilayah Indonesia.

“Terima kasih atas kolaborasi yang sangat baik antara Kementerian ESDM, Pemerintah setempat dan PLN dalam menghadirkan pemerataaan akses listrik bagi masyarakat melalui program BPBL sehingga dapat terealisasi melebihi target. Saya berharap upaya ini memberikan manfaat bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya,” kata Sugeng.

Sementara itu, Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Wanhar memberikan apresiasi kepada PLN yang telah berhasil melampaui target yang ditetapkan oleh pemerintah. Semangat yang sama diharapkan bisa dibawa oleh PLN untuk mencapai target program BPBL di tahun 2023.

Program ini merupakan penugasan dari pemerintah oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM yang dilaksanakan dan didukung PLN. Tujuannya adalah untuk meningkatkan rasio elektrifikasi di wilayah 3T serta membantu masyarakat untuk memperoleh akses listrik.

“Target Program BPBL tahun ini terlampaui, bahkan melebihi target yakni sebanyak 80.183 rumah tangga. Tahun depan BPBL akan berlanjut dengan target 83.000 rumah tangga pada 32 provinsi,” kata Wanhar.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, penyaluran listrik gratis melalui program BPBL merupakan wujud nyata dari komitmen negara hadir dalam mewujudkan energi berkeadilan. Oleh karena itu, PLN akan terus mendukung upaya pemerintah untuk meningkatkan rasio elektrifikasi (RE) agar seluruh masyarakat dapat mengakses listrik sehingga mendorong roda perekonomian.

Tidak lupa Darmawan juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang mendukung program BPBL sehingga bisa melampaui target. PLN juga siap mengikuti arahan pemerintah dan berkolaborasi kembali untuk menyalurkan program BPBL di tahun depan.

“Saudara-saudara kita khususnya yang berada di daerah terpencil berhak menikmati energi listrik. Untuk itulah PLN, atas arahan dan dukungan pemerintah, mendapatkan mandat ini. Sehingga dalam kondisi apapun, kami harus bisa menyalurkan listrik kepada masyarakat yang membutuhkan,” kata Darmawan.

Diketahui bahwa, Kementerian ESDM melalui Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan menargetkan 80.000 rumah tangga yang tersebar di Indonesia, bagi masyarakat tidak mampu yang tinggal di daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (3T) dan terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DKTS) menjadi sasaran program BPBL.

Setiap keluarga penerima program BPBL mendapatkan fasilitas seperti pemasangan instalasi listrik rumah sebanyak 3 titik lampu + 1 stop kontak, pemeriksaan dan pengujian instalasi Sertifikat Laik Operasi (SLO); serta pengisian token listrik perdana secara gratis. Sehingga begitu pemasangan selesai, masyarakat bisa langsung menggunakannya.***(rl)

Warga Keluhkan Kemacetan Arus Lalulintas Kota Pangkalan Kerinci

Penulis
Jerry
-
Warga Keluhkan Kemacetan Arus Lalulintas Kota Pangkalan Kerinci

Pelalawan(SegmenNews.com)- Kondisi arus lalulintas di ibu kota Pangkalan Kerinci, kabupaten Pelalawan di keluhkan warga. Pasalnya setiap hari terjadi kemacetan dan arus lalulintas semberawut.

Keluhan itu di sampaikan saat Polres Pelalawan melaksanakan Jumat Curhat yang dipimpin Kabag Ops Kompol LA Gomo AMd, bersama Kasat Bimas AKP Budi Ikhsan SH dan Kasi Humas AKP Edy Haryanto SH serta Kasubbag Dal Pers IPTU Yulhairi SH, MH, di kantor Komunitas Sopir Dumtruk (KSDK) Pangkalan kerinci.

“Banyaknya bus karyawan tidak memiliki lokasi parkir sehingga memarkirkan kendaraannya di pinggir jalan yang kerap menimbulkan kemacetan yang berpotensi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas khususnya di kota pangkalan kerinci inj,” ujar Sur salah satu warga yang menyanpaikan keluhan.

Maka kondisi tidak itu saja, arus lalulintas macet karena para bus karyawan menurunkan atau menaikan  penumpang di sembarangan tempat.

Sedangkan saat kondisi lalulintas sedang padat dan jam pulang kerja. Tidak terlihat ada petugas kepolisian dari Sat Lantas Polres Pelalawan maupun Dinas Perhubungan melakukan pengaturan.

Namun selain warga mengeluhkan kemacetan arus lalulintas, menyampaikan tentang sulitnya masyarakat memperoleh tanah timbun atau pasir yang di butuhkan untuk membangun rumah tempat tinggal. Serta, memperoleh Bahan Bakar Minyak (BBM) kendaraan khususnya solar bersubsidi.

“Saya selaku masyarakat memohon kepada pihak kepolisian khususnya Kapolres Pelalawan agar dapat membantu masyarakat mencarikan solusi sehingga Permasalahan perekonomian dan ketertiban masyarakat dapat segera teratasi dan kembali normal,” ucapnya.

Menanggapi keluhan masyarakat Kabag Ops Polres Pelalawan Kompol La Gomo Amd menyampaikan semua keluhan dari masyarakat terkait sulitnya memperoleh tanah timbun tentunya kami akan menghimbau masyarakat yang memiliki usaha Galian C agar segera mengurus ijin sehingga kelangkaan tanah timbun untuk bahan bangunan dapat segera teratasi.

Sementara terkait masalah sulitnya masyarakat memperoleh bahan bakar solar pihak polres Pelalawan akan segera berkordinasi dengan Pihak SPBU agar dapat mengatur sistim antrian pengisian bahan bakar khususnya solar sehingga masyarakat dapat kembali memperoleh bahan bakar jenis Solar.

“Terkait kemacetan jalan yang di sebabkan oleh banyaknya bus karyawan yang parkir di sepanjang jalan kota pangkalan kerinci pihak Polres Pelalawan akan melakukan kordinasi dengan Dinas Perhubungan Kabupaten  Pelalawan dan pengusaha angkutan khususnya bus karyawan agar segera memiliki areal Parkir Pribadi sehingga  kendaraan bus tidak lagi parkir di pinggir jalan,” ungkap Kabag Ops.

Lanjut Kompol La Gomo, di samping itu untuk menciptakan kelancaran pihak Satlantas akan meningkatkan Patroli dan Penegakan hukum di kota Pangkalan Kerinci pada saat jam sibuk, hal di lakukan agar kemacetan tidak kembali terjadi.

Ditambahkan Kabag Ops bahwa kegiatan jumat Curhat di laksanakan, untuk mengakomodir keluhan dan permasalahan tentang Gangguan Kamtibmas. Hingga Polres Pelalawan terjun ke tengah masyarakat di Kabupaten Pelalawan.***(jr)

PLN Rampungkan Infrastruktur Tegangan Tinggi KEK Likupang

Penulis
Achiruddin
-
PLN Rampungkan Infrastruktur Tegangan Tinggi KEK Likupang

Manado(SegmenNews.com)-  PT PLN (Persero) merampungkan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan (PIK) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Likupang dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) mencapai 84 persen.

Hal ini ditandai dengan dioperasikannya Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV Likupang-Paniki guna meningkatkan keandalan listrik di wilayah yang dicanangkan sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) tersebut.

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey menyampaikan apresiasi atas dukungan PLN. Olly mengatakan, dengan adanya infrastruktur ini masyarakat tidak perlu lagi khawatir tentang kecukupan pemenuhan listrik.

Sebab, keandalan listrik di Likupang menurutnya, akan memberikan manfaat bagi masyarakat. Serta, dapat menunjang percepatan pembangunan pariwisata di Likupang yang juga merupakan salah satu Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) yang ada di Sulawesi Utara.

“Kami selaku pemerintah provinsi Sulawesi Utara mengucapkan terima kasih kepada PLN yang telah membangun infrastruktur ketenagalistrikan untuk mendorong perekonomian di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Likupang,” ujarnya.

Bupati Minahasa Utara Joune Ganda memastikan dukungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara kepada PLN dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di wilayahnya.

“Dengan keberhasilan PLN mengoperasikan jaringan transmisi ini akan semakin membantu perkembangan perekonomian masyarakat di Kabupaten Minahasa Utara kedepannya,” kata Joune

General Manager PLN UIP Sulawesi Defiar Anis menjelaskan, jaringan SUTT 150 kV Likupang – Paniki dikerjakan oleh PLN Unit Pelaksana Proyek Sulawesi Utara (UPP Sulut). Jaringan ini melewati empat Kecamatan dan 17 Desa, mulai dari Gardu Induk Likupang hingga Gardu Induk Paniki dengan panjang lintasan 29,78 kilometer-route (kmr) dan 88 tower.

Anis menambahkan bahwa dalam pembangunan infrastruktur kelistrikan ini PLN melibatkan berbagai potensi dalam negeri baik dari komponen pendukung konstruksi bangunan hingga sumber daya manusia yang mengerjakan proyek ini. Sehingga TKDN proyek ini mencapai 84 persen dan turut menggerakkan ekonomi dalam negeri.

Dijabarkan Anis, selain SUTT 150 kV Likupang – Paniki, PLN UIP Sulawesi juga berhasil menyelesaikan pembangunan Interbus Transformator (IBT) 60 MVA Gardu Induk (GI) 150 kV Likupang (New) dan GI 150 kV Paniki (Ext) yang ditandai dengan pemberian tegangan pertama _(energize)_ oleh PLN Unit Induk Pembangunan Sulawesi.

Adanya Interbus Transformator (IBT) 60 MVA ini menurut Anis, akan menghubungkan sistem 70 kV dan 150 kV pada Gardu Induk Likupang sehingga pasokan listrik menjadi semakin andal karena sistem terkoneksi.

Anis juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada stakeholders atas dukungan yang diberikan sehingga infrastruktur tegangan tinggi ini bisa beroperasi.

“Kami berterima kasih kepada seluruh _stakeholder_ baik jajaran pemerintah, aparat keamanan, hingga masyarakat yang telah mendukung PLN dalam menyelesaikan infrastruktur ketenagalistrikan ini,” ujarnya.***(rl)

Wabup Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Indragiri Hilir Masa Persidangan I Tahun 2023

Penulis
Supian
-
Wabup Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Indragiri Hilir Masa Persidangan I Tahun 2023

Tembilahan(SegmenNews.com)- DPRD Kabupaten Indragiri Hilir menggelar Rapat Paripurna DPRD masa persidangan ke- I T. A 2023, Senen, (02/01/2023).

Rapat Paripurna kali ini membahas tentang penyampaian;
1. Penyampaian laporan masa reses III masa persidangan III Tahun 2022.

2. Penyampaian laporan kinerja pimpinan DPRD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2022

3. Pengumuman penyempurnaan hasil evaluasi Gubernur atas rancangan Perda Kabupaten Indragiri Hilir tentang APBD Inhil 2023

4. Penutupan masa persidangan III tahun 2022

5. Pembukaan masa persidangan I tahun 2023

Dalam Rapat paripurna yang dilaksanakan di Ruang Rapat Paripurana DPRD Inhil tersebut di hadiri 23 orang anggota DPRD Inhil dan dipimpin oleh Ketua DPRD Inhil H. Ferryandi yang dihadiri Wakil Bupati Inhil H. Syamsuddin Uti, para wakil ketua DPRD, Forkompimda, Sekda Kab Inhil, serta kepala dinas, Sekretaris, Kabag dan kabid di lingkup Pemerintahan Kab. Inhil.

Rapat diawali dengan penyampaian laporan reses III masa persidangan III tahun III tahun 2022 oleh juru bicara dari Fraksi PDIP Suwono, di lanjutkan penyampaian lapiran kinerja pimpinan DPRD Inhil di sampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Edi Gunawan, Pengumuman penyempurnaan hasil evaluasi Gubernur atas rancangan Perda di sampaikan oleh Sekretaris DPRD Inhil.***(sup/prkm)

Bupati Bengkalis Ikuti Rakor Persiapan Kunjungan Presiden RI

Penulis
Imam R
-

Bengkalis(SegmenNews.com)- Bupati Bengkalis melalui Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis Aulia menghadiri rapat koordinasi persiapan kunjungan kerja Presiden RI di Provinsi Riau, Senin (02/01/23) bertempat di Balai Serindit Gubernuran Pekanbaru.

Ikut bersama dalam rapat tersebut Plt.Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Toharuddin serta Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Bengkalis Syafrizal.

Rakor yang juga diikuti oleh Pj.Walikota Pekanbaru, Pj.Bupati Kampar, Walikota Dumai, Bupati Siak, Bupati Rokan Hilir dan Bupati Bengkalis itu juga menghadirkan Forkopimda enam daerah tersebut diatas.

Rakor yang dipimpin langsung oleh Gubernur Riau H.Syamsuar itu membahas secara rinci terkait waktu dan locus kunjungan Presiden selama di Provinsi Riau.

Namun untuk locus pasti kunker Bapak Presiden selama dua hari yang dimulai dari tanggal 04 s-d 05 Januari 2023 itu nantinya masih bersifat tentatif.

Menurut Aulia, Bupati Bengkalis Ibu Kasmarni akan mengikuti seluruh rangkaian kunjungan Presiden RI di Riau nantinya.

“InSyaa Allah, jika tidak ada halangan seluruh rangkaian kunjungan akan diikuti oleh Ibu Bupati, dan kita Pemerintah Kabupaten Bengkalis bersama Forkopimda tentunya siap memberikan dukungan serta menyukseskan seluruh rangkaian kunjungan Bapak Presiden di Provinsi Riau,” tutur Aulia yang diamini juga Toharuddin dan Syafrizal.***(imm/prokpm)

Rangkaian Seleksi 6 Jabatan PTP di Lingkungan Pemko Pekanbaru Rampung

Penulis
Redaksi
-

Pekanbaru(SegmenNews.com)- Seleksi 6 jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (PTP) di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru telah rampung. Sejumlah pejabat telah mengikuti rangkaian seleksi oleh Pansel.

Hasil seleksi atau assesment ini akan segera diserahkan ke Pj Walikota Pekanbaru, Muflihun S.STP M.AP. Ada sejumlah pejabat yang telah lolos seleksi yang digelar secara terbuka ini.

“Sudah selesai dan hari ini laporan dari Panitia Seleksi (Pansel) akan disampaikan ke kita,” ujar Pj Walikota Pekanbaru Muflihun, Senin (2/1).

Muflihun menuturkan, dirinya sudah meminta kepada Pansel untuk melaksanakan assessment ini secara profesional. Apalagi seleksi dilakukan secara terbuka setiap tahapan.

“Saya tak ada beban hari ini. Saya ingin melaksanakan sesuai dengan kemampuan mereka. Karena saya butuh orang-orang yang bisa membantu kita dalam bekerja,” ungkapnya.

Adapun seleksi terbuka ini untuk mengisi sejumlah jabatan defenitif. Diantaranya jabatan Sekretaris Daerah Kota (Sekdako), Sekretaris DPRD, Kepala Dinas Perkim, Kepala Dinas Kominfo, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, serta Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga.***(dmf)

Distankan Pekanbaru Dampingi Poktan Membuat Olahan Semangka

Penulis
Redaksi
-
Distankan Pekanbaru Dampingi Poktan Membuat Olahan Semangka

Pekanbaru(SegmenNews.com)– Tim penyuluh dari Dinas Pertanian dan Peirkanan (Distankan) Kota Pekanabaru memberi penyuluhan kepada Kelompok Tani (Poktan) Amara Jaya, Senin (2/1). Mereka mendampingi poktan ini dalam membuat produk olahan dari buah semangka.

Para anggota poktan nantinya bisa membuat sirup, selai dan manisan dari buah semangka. Buah semangka merupakan buah yang sangat manis dan segar dan sudah banyak dibudidayakan oleh para petani termasuk petani yang ada pada Kelompok Tani Amara Jaya.

Buah semangka banyak dikonsumsi oleh masyarakat sebagai buah segar atau juga juice dan bahkan es buah. Buah semangka digemari oleh semua lapisan masyarakat karena cita rasanya yang manis dan banyak mengandung air serta vitamin.

Namun tak banyak orang yang tau cara mengolah semangka. Selain bisa untuk dimakan, buah ini bisa diolah menjadi produk sirup, selai dan manisan.

“Maka kita beri penyuluhan kepada Kelompok Tani Amara Jaya yang terletak di Kelurahan Binawidya Kecamatan Binawidya,” papar PPL Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru, Shally Mahardika Putri, S.TP.

Banyaknya hasil pertanian buah semangka, Kelompok Tani Amara Jaya yang merupakan binaan dari Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru, bersama sama mengolah semangka menjadi selai, sirup dan manisan. Mereka didampingi petugas penyuluhan.

Shally memberi penyuluhan kepada kelompok tani amara jaya bagaimana semangka mulai dari daging sampai kulit bisa diolah menjadi sirup, selai dan manisan. Hal ini bertujuan agar ibu ibu kelompok tani dapat menyerap ilmu yang diberikan dan dapat termotivasi serta mengembangkannya untuk meningkatkan nilai ekonomi keluarga.

Untuk mengenalkan hasil olahan semangka ini kepada masyarakat, nantinya Kelompok Tani Amara Jaya akan mendirikan bazar yang akan digalang oleh Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru pada Acara Panen Raya Semangka di Kelompok Tani Amara Jaya yang akan dilaksanakan pada Januari 2023.***(mc)

Selama 2022, Ombudsman Riau Terima 131 Laporan Masyarakat

Penulis
Redaksi
-
Selama 2022, Ombudsman Riau Terima 131 Laporan Masyarakat

Pekanbaru(SegmenNews.com)- Selama kurun waktu tahun 2022, Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Riau menerima 131 laporan masyarakat. Jumlah laporan tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 123 laporan.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Riau Bambang Pratama mengatakan, dari 131 laporan tersebut, pelapor yang paling banyak berasal dari kota Pekanbaru yakni 76 pelapor. Kemudian, asal Kabupaten Bengkalis 12 pelapor dan Kampar 9 laporan.

“Sedangkan untuk klasifikasi terlapor yang paling banyak yakni pemerintah daerah 60 laporan, Badan Pertanahan Nasional 21 laporan, Kepolisian 18 laporan, lembaga pendidikan negeri 10 laporan, BUMN/BUMD 6 laporan, lembaga pendidikan swasta 5 laporan,” katanya.

Lebih lanjut dikatakannya, adapun laporan yang disampaikan masyarakat yakni penundaan berlarut, tidak kompeten, tidak memberikan pelayanan, penyimpanan prosedur, penyalahgunaan wewenang, permintaan uang, barang dan jasa, diskriminasi dan tidak patut.

“Untuk cara penyampaian laporan, paling banyak dilakukan melalui telepon, datang langsung, melalui surat, email dan juga on the spot,” ujarnya.

Sementara itu, untuk peringkat hasil penilaian kepatuhan pada pemerintah daerah pada 2022 yang ada pada peringkat pertama yakni Kabupaten Bengkalis, kemudian Siak, Pemprov Riau, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Kampar, Kepulauan Meranti.

“Kemudian, peringkat ke delapan yakni Pemerintah Kabupaten Pelalawan, selanjutnya Kuantan Singingi, Inhil, Inhu, kota Pekanbaru dan terakhir kota Dumai,” paparnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bambang juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah pada tahun depan diharapkan dapat memperbaiki pelayanan strategis yang menyangkut hajat hidup orang  banyak. Seperti yang menyangkut pendidikan, kesehatan, administrasi yang langsung diakses masyarakat.

“Karena itu pada tahun ini, kami akan melakukan sidak terkait pelayanan dasar masyarakat tersebut. Kami berharap ada komitmen dari para kepala daerah untuk mewujudkan hal tersebut,” ujarnya.***(mc)

Pemko Pekanbaru Masih Berjuang Hadapi Pandemi Covid-19

Penulis
Redaksi
-

Pekanbaru(SegmenNews.com)- Pemerintah Kota (Pemko) masih berjuang menghadapi pandemi Covid-19. Berbagai upaya telah dilakukan guna memutus mata rantai Covid-19 melalui kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

“Kami juga secara masif memberikan layanan vaksinasi kepada seluruh masyarakat hingga dapat tercapainya kekebalan kelompok (herd immunity),” kata Penjabat (Pj) Walikota Pekanbaru Muflihun, Ahad (1/1).

Sejak diberi amanah sebagai Pj Walikota pada 23 Mei lalu, banyak tugas yang diberikan oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Riau. Tugas dari pemerintah pusat itu adalah menekan angka Covid-19 dan menuntaskan vaksinasi.

”Sejak Februari 2021 hingga 27 Desember 2022, capaian vaksin dosis pertama sudah mencapai 105,27 persen atau 895.928 orang,” sebut Muflihun.

Vaksinasi dosis kedua 88,91 persen atau 756.703 orang. Vaksinasi dosis ketiga 38,12 persen atau 231.638 orang.

“Capaian vaksinasi booster ini masih rendah. Kami juga telah memulai vaksinasi dosis keempat dengan jumlah 4.339 orang atau 2,01 persen,” ujar Muflihun.***(dmf)

Strategi Pencegah dan Pengendalian COVID-19

Penulis
Redaksi
-

Pekanbaru(SegmenNews.com)– Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan bahwa pasca PPKM dicabut, pencegahan dan pengendalian COVID-19 pada masa transisi menuju endemi harus tetap menerapkan strategi pencegahan dan pengendalian COVID-19.

Menko Marves menerangkan, strategi pencegahan dan pengendalian COVID-19 pertama adalah tetap menggunakan masker. Yaitu menggunakan masker di keramaian, tempat tertutup, jika ada gejala atau kontak erat.

Selain itu mencuci tangan secara berkala menggunakan air dan sabun atau hand sanitizer juga harus terus dijalankan.

Kemudian, pemerintah daerah juga diminta untuk tetap mengingatkan masyarakat akan risiko penularan masih ada dan perlu meningkatkan ketahanan mandiri.

Serta implementasi penggunaan aplikasi Peduli Lindungi untuk masuk fasilitas publik dan transportasi umum masih tetap digunakan.

“Saya kira masker ini wajib, apalagi untuk di rumah sakit, saya kemarin ke rumah sakit di Amerika itu tetap pakai masker,di Eropa masih pakai masker, di Singapura masih pakai masker. Jadi saya mohon rumah sakit masih pakai masker,” ucapnya, dalam rapat kordinasi pencabutan PPKM secara virtual, Senin (2/1/23)

Luhut Binsar Panjaitan menerangkan, pemerintah juga perlu melakukan surveilans untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan testing bila bergejala dan menjadi kontak erat.

Melakukan akselerasi vaksinasi dosis premier dan dosis lanjutan atau booster. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan isolasi mandiri bila terkonfirmasi COVID-19.

“Komunikasi publik perlu dilakukan dengan mengintensifkan komunikasi informasi dan edukasi melalui semua media dengan melibatkan tokoh masyarakat,” tambah Luhut.

Menko Marves tersebut meminta, supaya bantuan sosial, bantuan vitamin dan obat-obatan agar tetap dilanjutkan.

Disamping itu pula, menurut Luhut Binsar Panjaitan, Satgas COVID-19 pusat dan daerah agar tetap dipertahankan. Hal ini dengan tujuan untuk berjaga-jaga apabila terjadi apa-apa bisa lebih cepat bereaksi.

Terakhir, ia menegaskan, status pandemi masih tetap berlaku dan belum berakhir, menunggu keputusan WHO.

“Jadi saya mohon supaya semua bahasa kita sama (terkait pencabutan PPKM) jadi tidak ada nanti berita yang simpang-siur di luar. Monitoring kasus tetap dilakukan, Instruksi Mendagri PPKM level tetap dapat diaktifkan seandainya tersebut lonjakan kasus,” tuturnya.

“Jadi kita menyiapkan plan cadangan untuk kalau-kalau terjadi lonjakan kasus dan hal-hal yang tidak diinginkan,” tutupnya.***(mc)

1...508509510...3,061Halaman 509 dari 3,061
© Segmennews.com | PT. Radja Segmen Media