Bali(SegmenNews.com)- PT PLN (Persero) mengajak semua pihak termasuk negara anggota G20 untuk bisa berkolaborasi dalam penurunan emisi karbon demi mencapai target Carbon Neutral pada 2060.

Dalam Road to G20 Dialogue “The Global Blended Finance Alliance for MSMEs and Energy Transition” yang digelar oleh Yayasan Tri Hita Karana, PLN pun menegaskan perannya dalam transisi energi.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan dunia tidak perlu ragu atas komitmen Indonesia dalam penurunan emisi global. Sebagai tuan rumah Presidensi G20, Indonesia sudah menjalankan roadmap penurunan emisi karbon.

Namun, kata Luhut Indonesia upaya tersebut perlu dukungan negara lain untuk bisa mencapai hal ini. Belajar dari pemulihan ekonomi global dari Pandemi Covid-19, kolaborasi yang sama mestinya juga diterapkan dalam target pengurangan emisi.

“Kami membutuhkan kolaborasi yang konkret, tidak hanya kerja sama dari sisi pendanaan tetapi juga sharing teknologi dan investasi untuk membuka lapangan pekerjaan yang semuanya sejalan dengan cita-cita global dalam penurunan emisi,” ujar Luhut.

Pada kesempatan tersebut, Luhut pun menyampaikan dukungan terhadap PLN sebagai ujung tombak transisi energi di Tanah Air. Ia juga mendorong negara-negara G20 ikut terlibat dalam suksesnya program transisi energi.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menjelaskan PLN menunjukkan komitmen dalam mencapai target _Carbon Neutral_ 2060 dengan berbagai program. Saat ini PLN telah menjalankan transisi energi dengan membangun pembangkit energi baru terbarukan. Secara bertahap PLN juga mempensiunkan dini pembangkit berbasis batu bara.

Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2021-2030, PLN bakal membangun pembangkit EBT sebesar sekitar 51,6 persen dari target penambahan pembangkit baru.

“Kami sadar ini semua belum cukup. PLN juga mengakui tidak bisa melakukan semua ini sendiri. Karena itu, jalan keluarnya adalah dengan kolaborasi bersama,” ujar Darmawan.

Ia menegaskan PLN membutuhkan dukungan melalui pembiayaan berbunga rendah, kerangka kebijakan, dan kolaborasi proyek. PLN membutuhkan investasi hingga USD 500 miliar untuk bisa menjalankan proyek transisi energi.

“Karena seluruh upaya kami juga akan bedampak langsung pada dunia. Misalkan saja, emisi karbon yang dihasilkan di Bali saja juga akan berdampak pada Eropa dan Jepang. Sehingga upaya kami dalam menurunkan emisi yang akan berdampak langsung pada dunia ini perlu dukungan,” tegas Darmawan.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Luky Alfirman menjelaskan dalam menjalankan transisi energi Indonesia mempunyai PLN sebagai pemain utama. Berbagai upaya penurunan emisi karbon dilakukan oleh PLN, mulai dari penurunan emisi dari sektor pembangkit listrik, hingga mendorong masyarakat terlibat aktif dalam penggunaan energi berbasis listrik dalam kehidupan sehari hari. Langkah ini dilakukan sebagai upaya menekan ketergantungan pada energi berbasis fosil.

“PLN merupakan salah satu pemain kunci dalam transisi energi. PLN perlu dukungan kolaborasi semua pihak agar program transisi energi yang dicanangkan bisa berjalan dengan baik,” ujar Luky.

Luky menjelaskan Pemerintah Indonesia sangat terbuka atas skema kerja sama energi bersih untuk mencapai target pengurangan emisi global. Indonesia mendorong adanya skema _Blended Finance_ yang mampu menjadi _win-win solution_ dari sisi investasi.

“ _Blended Finance_ jadi salah satu cara untuk solusi pendanaan transisi energi. Saya yakin semua negara ingin mencapai cita-cita ini. Maka perlu kerja sama untuk bisa mencapai hal tersebut,” ujar Luky.

_Blended finance_ dimaksudkan untuk menemukan skema pembiayaan yang optimal dengan mengkombinasikan beberapa sumber pendanaan atau pembiayaan dalam satu proyek seperti dari anggaran pemerintah, pihak swasta dan donor.

Asian Development Bank (ADB) pun mengajak semua pihak untuk bisa membantu Indonesia dalam mencapai target pengurangan emisi karbon ini. ADB yang selama ini sudah bekerja sama dengan Indonesia dalam proyek energi bersih mengaku tak lagi ragu atas komitmen Indonesia.

“Kami sudah sejak lama membantu Indonesia dalam proyek energi bersih. Kami tentu saja akan selalu mendukung Indonesia. Kami mengajak semua pihak mempunyai semangat yang sama untuk menjawab kebutuhan Indonesia,” ujar Vice President for East Asia, Asian Development Bank, Ahmed Saeed.

Komitmen ADB terwujud dalam pembiayaan proyek kelistrikan PLN sebesar USD 600 juta yang sudah disepakati Mei 2022 silam. Pembiayaan dari ADB ini dimanfaatkan oleh PLN untuk memperkuat jaringan transmisi di Indonesia dan juga pembangunan pembangkit berbasis EBT.***(rl)

Jakarta(SegmenNews.com)- PT PLN (Persero) menjalin kolaborasi dengan segenap Produsen Industri Kelistrikan Nasional untuk bisa meningkatkan kapasitas nasional demi meningkatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Peningkatan TKDN ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi.

PLN menggelar acara diskusi dengan industri dalam negeri yang digelar di Auditorium Kantor Pusat PLN (12/7) untuk merumusan langkah strategis dalam peningkatan TKDN sektor ketenagalistrikan. Acara tersebut turut dihadiri oleh Staf Ahli Bidang Keuangan dan UMKM Kementerian BUMN Loto Srinita Ginting.

Loto Srinita mengapresiasi langkah PLN mendorong peningkatan kapasitas produksi industri dalam negeri melalui pelibatan pelaku usaha dalam proyek PLN. Harapannya sinergi yang makin erat ini akan mampu meningkatkan kapasitas produksi industri dan juga peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Hal ini sejalan dengan program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (GNBI) yang telah diluncurkan pemerintah demi menaikkan penggunaan produk dalam negeri.

“Pada dasarnya BUMN, khususnya PLN, kami lihat telah menjalin beberapa kemitraan dengan UMKM atau produsen lokal dalam mendukung rantai pasok PLN. Hal ini selaras dengan aksi afirmasi penggunaan produk dalam negeri, dan kemitraannya akan lebih sustain,” jelas Loto Srinita.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan PLN bahwa agenda ini menjadi bagian dari proses pengembangan infrastruktur kelistrikan yang lebih tangguh. Hal ini tidak terlepas dari target pemerintah mencapai _carbon neutral 2060_.

Dalam proses itu PLN memiliki sejumlah program peningkatan pembangunan pembangkit EBT yang tertuang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021 – 2030. Targetnya pada 2030 ada penambahan kapasitas EBT sebesar 223 GW.

“Kita sudah hitung kebutuhannya. Ada banyak proyek kelistrikan yang bisa dikolaborasikan dengan industri dalam negeri. Dengan adanya sinergi ini kita bisa semakin kompetitif,” ujar Darmawan.

Darmawan mengatakan salah satu amanat Presiden dalam peningkatan TKDN bukan hanya sekedar meningkatkan industri dalam negeri saja tetapi juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Ia menjelaskan dengan mengurangi impor bahan baku minimal Rp 150 triliun per tahun saja sudah berkontribusi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 1,1 persen.

“Jadi kalau sebelum pandemi covid-19 kemarin pertumbuhan ekonomi kita mencapai 5,1 persen maka jika kita bisa kurangi impor bahan baku Rp 150 triliun saja pertumbuhan ekonomi bisa naik ke 6,1 persen,” ujar Darmawan.

Hingga Juni 2022 ini, realisasi TKDN PLN mencapai 44,61 persen. Melalui realisasi ini serapan investasi dalam negeri untuk proyek kelistrikan telah mencapai Rp 8,46 triliun. Darmawan merinci, realisasi TKDN tertinggi berada di sektor transmisi dengan capaian 60,51 persen dan sektor distribusi mencapai 56,91 persen.

Ia juga menambahkan belanja material dan konstruksi PLN mencapai Rp 49 triliun per tahun. Ini adalah kesempatan yang baik bagi pelaku usaha dalam negeri untuk bisa dimanfaatkan sebagai pendorong produktivitas industri.

“Belanja PLN tersebut tentunya akan dapat membantu mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri, banyak orang yang akan terlibat dalam rantai bisnisnya. Sehingga sila ke-5 Pancasila, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, dapat terwujud,” ujar Darmawan.

Sesuai amanat Presiden RI Joko Widodo peningkatan TKDN juga perlu memiliki _multiplier effect_ seperti pembukaan lapangan kerja baru dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sehingga, menurut Darmawan perlu ada kerjasama dan sinergi PLN dengan pihak industri dalam negeri untuk bisa mencapai target bersama ini.

“Kita akan petakan seperti apa roadmap nya. Jika industri membutuhkan tambahan investasi, kami siap membantu mengkomunikasikan dengan Himbara. Sebab, hal ini juga gayung bersambut dengan arahan Menteri BUMN sehingga semua pihak bisa bersinergi untuk peningkatan kapasitas nasional,” tutup Darmawan.***(rl)