Beranda blog Halaman 607

Plt Bupati Langkat Syah Afandin Lantik 10 Pejabat, Ini Daftarnya

Plt Bupati Langkat Syah Afandin Lantik 10 Pejabat, Ini Daftarnya (Irwansyah)

Langkat(SegmenNews.com)– Pelaksana Tugas Bupati Langkat, H Syah Afandin SH melantik 10 orang pejabat dijajaran Pemerintah Kabupaten Langkat, di Ruang Pola Kantor Bupati Langkat pada Senin (4 Juli 2022).

Pengambilan sumpah janji itu dilakukan oleh Pejabat Fungsional Analis Kebijakan Ahli Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon ll), Pejabat Administrator (Eselon lll), dan Pejabat Pengawas (Eselon IV).

Plt Bupati Langkat melakukan penyematan tanda pangkat dan jabatan kepada 10 pejabat dilantik, berikut datanya.

1. dr H Indra Salahudin MKes MM menjabat sebagai Fungsional Analis Kebijakan Ahli Utama.
2. Romarlan Harahap SH menjabat Kadis Kearsipan dan Perpustakaan.
3. Drs T M Auzai menjabat Kadis Perikanan dan Kelautan.
4. Henri Tarigan S.Pt MMA menjabat Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan.
5. Muhammad Nawawi S.STP menjabat Camat Tanjung Pura.

6. Cici Indah Sari SE menjabat Kabid Jaminan dan Organisasi Sosial Dinas Sosial.
7. Mursal SE menjabat Lurah Pekan Selesai Kecamatan Selesai.
8. Syandra Handi Wijaya S.Sos menjabat Lurah Hinai Kiri Kecamatan Secanggang.
9. Suwardi SE menjabat Lurah Sawit Seberang Kecamatan Sawit Seberang.
10. Hidayat SE menjabat Sekretaris Lurah Hinai Kiri Kecamatan Secanggang.

Dilanjutkan penandatangan Berita Acara oleh perwakilan pejabat yang dilantik oleh:
1. dr H Indra Salahudin MKes MM selaku Pejabat Fungsional Analis Kebijakan Ahli Utama.
2. Henri Tarigan S.Pt MMA selaku Pejabat Eselon ll.
3. Muhammad Nawawi S.STP selaku Pejabat Eselon lll.

Sementara sebagai saksi Asisten II Perekonomian dan Pembangunan, Drs H Hermasyah MIP dan Asisten Adm Umum, Musti SE MSi.

PLT bupati Langkat H. Syah Afandin pada arahannya menjelaskan pelantikan merupakan bagian dari kehidupan dan kebutuhan organisasi dalam rangka pemantapan dan peningkatan kapasitas kelembagaan.

Serta bagian dari pola pembinaan karir pegawai dan menjadi suatu keharusan, khususnya bagi instansi pemerintah guna menguatkan pelaksanaan fungsi pelayanan di masyarakat.

Ia meminta kepada para pejabat yang dilantik agar tidak berpuas diri, sebab jabatan sesungguhnya bukan merupakan hadiah, tetapi bagian dari ujian atas kemampuan yang telah tunjukkan pada posisi sebelumnya.

“Sebagai pembuktian bahwa kemampuan dan kapasitas saudara masih layak untuk menduduki jabatan,” sebutnya.

Plt. Bupati secara khsusus berharap kepada pejabat fungsional analisis kebijakan ahli utama yang merupakan jabatan baru di lingkungan Pemkab Langkat, dapat menjadi penambah kekuatan.

Memberikan rekomendasi analisis kebijakan serta mampu melakukan komunikasi dan koordinasi, termasuk advokasi konsultasi terhadap rencana kebijakan yang akan diambil Pemkan Langkat.

Bagi pejabat yang menduduki jabatan pimpinan pratama (eselon 2), jabatan administrator (eselon 3) dan jabatan pengawas (eselon 4), agar menjaga amanah jabatan secara berjenjang dengan sebaik-baiknya.

“Sebab jabatan yang hari ini saudara emban dapat mengantarkan saudara menuju jenjang karir yang lebih tinggi,” ujarnya.

Sementara kepada para pejabat lama yang telah mengakhiri pelaksanaan tugas, Syah Afandin berterima kasih atas segala dedikasi, semangat pengabdian dan hal-hal positif lainnya yang telah diberikan secara tulus kepada Pemkab Langkat.

Dasar pelantikan ini adalah undang undang No.5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2017, tentang Menejemen PNS dan sesuai:

1. Keputusan Presiden No.25/M Tahun 2022 tanggal 15 Juni 2022, tentang pengangkatan dalam jabatan fungsional dr H Indra Salahudin MKes MM sebagai Analis Kebijakan Ahli Utama pada Pemkab Langkat.

2. Persetujuan Menteri Dalam Negeri No.821.12/3686/SJ tanggal 29 Juni 2022 dan 821/3893/OTDA tanggal 06 Juni 2022 prihal persetujuan pengangkatan dan pelantikan pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas dilingkungan Pemkab Langkat.

3. Surat Komisi Aparatur Sipil Negara No. B-1644/JP.00.01/04/2022 tanggal 26 April 2022, prihal rekomendasi hasil uji kompetensi dalam rangka mutasi PPT Pratama dilingkungan Pemkab Langkat.

Turut hadir para Asisten dan Staf Ahli Bupati, para Kepala Perangkat Daerah dijajaran Pemkab Langkat dan Camat se Kabupaten Langkat.(wan)

Bupati Rohil Teken Komitmen Percepatan Penurunan Stunting

Bupati Rohil Teken Komitmen Percepatan Penurunan Stunting (foto:Chandra/SegmenNews.com)

Rohil(SegmenNews.com)-Bupati Rokan Hilir (Rohil) Afrizal Sintong SIp menandatangani deklarasi aksi komitmen dan kesepakatan bersama berbagai pihak untuk mendukung percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Rohil, Senin (4/6/2022) di hotel Armarosa Bagansiapiapi dalam acara rembuk stunting.

Penandatanganan tersebut diikuti Wakil Bupati H Sulaiman, Ketua PKK Sanimar Afrizal, Wakil Ketua PKK Sari Eka Rahmi, Plt Dinas Kesehatan Afridah, seluruh kepala dinas, kepala puskesmas se Rohil, seluruh Camat dan beberapa kepenghuluan yang menjadi Lokus penanganan stunting tahun 2022.

Rembuk stanting itu untuk memastikan sebagai bentuk deklarasikan komitmen pemda dalam menangani stunting, menjadi ajang pembelajaran yang dapat memotivasi Pemda Rohil dan jajaran untuk meningkatkan kinerjanya dalam penanganan stunting.

Bupati Afrizal Sintong mengaku optimis kedepannya tingkat stunting bagi anak yang terjadi di wilayah Rohil bisa mengalami penurunan.

“Insya Allah, saya yakin jika kita semua mulai dari datuk penghulu, pihak posyandu, kepala puskesmas, camat, dinkes dan sebagainya saling bekerja keras untuk kpenurunan stunting, maka kedepan kasus stunting yang terjadi tentu menurun,” katanya didampingi wabup H Sulaiman SS MH.

Untuk memperhatikan bukan juga kepada anak-anak yang telah lahir namun bisa dimulai dengan memperhatikan terpenuhinya kebutuhan gizi yang baik untuk  ibu hamil.

“Berikan perhatian yang baik, dan itu menjadi tugas kita bersama, Harus diperhatikan, bagaimana puskesmas, posyandu sebagai yang terdekat bisa memantau, memberikan laporan mengenai angka stunting yang terjadi di setiap wilayahnya,” kata bupati.

Sehingga diyakini tambahnya kalau bekerja sama, saling bekerja keras angka penurunan stunting terjadi.

Apalagi baru-baru ini pada saat menghadiri kegiatan tingkat propinsi Riau, juga diketahui bahwa angka stunting di Rohil telah menurun walaupun masih dalam jumlah kecil.

“Persoalan stunting ini harus kita dukung, begitu juga setiap sosialisasi perlu dilakukan lebih gencar lagi sampai ke tingkat kepenghuluan yang ada di Rohil,” katanya. (Chan)

Komisi V DPRD Riau Rapat Bersama BKD dan Honorer Guru Honorer

Komisi V DPRD Riau Rapat Bersama BKD dan Honorer Guru Honorer

Pekanbaru(SegmenNews.com)- Komisi V DPRD Provinsi Riau bersama Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau, menerima audiensi guru honorer Provinsi Riau di Ruang Rapat Medium DPRD Provinsi Riau, Senin (4/7/2022).

Hadir dalam pertemuan tersebut Ketua Komisi V DPRD Provinsi Riau Robin P. Hutagalung, didampingi Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Riau Karmila Sari, Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Riau Syamsurizal, serta Anggota Komisi V DPRD Provinsi Riau, yaitu Marwan Yohanis, Ade Hartarti Rahmat, dan Eva Yuliana.

Turut hadir Kepala BKD Provinsi Riau Ikhwan Ridwan, beserta jajarannya serta guru honorer dari perwakilan daerah di Provinsi Riau.

Audiensi ini dilakukan guna membicarakan permasalahan pengangkatan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dimana terdapat beberapa keinginan yang ingin disampaikan, yaitu menginginkan adanya kesetaraaan perihal persentase umur.

Hal tersebut diajukan agar pengangkatan tersebut tidak dilakukan untuk usia produktif saja, tetapi juga untuk usia yang sudah tidak produktif. Dengan tujuan supaya guru honorer yang usianya sudah tidak produktif lagi tidak sulit untuk bersaing.

Selain itu, terdapat juga tuntutan adanya perlakuan khusus bagi guru honorer yang telah lama mengabdi, apakah itu tanpa tes atau mungkin ada tes yang diutamakan untuk mereka di usia tinggi.**(ADV)

Komisi I DPRD Pekanbaru RDP dengan Kebangpol

Pekanbaru(SegmenNews.com)- Komisi I DPRD Pekanbaru melaksanakan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Pekanbaru.

Rapat dilakukan diruangan Komisi I DPRD Pekanbaru, Senin (04/07). Agendanya, membahas tentang rencana kenaikan bantuan keuangan partai politik di Kota Pekanbaru, yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Pekanbaru Doni Saputra.

“Jadi secara spesifik tadi dibahas berkaitan dengan dukungan partai politik dalam menyukseskan pemilu 2024,” ujar Kepala Kesbangpol Kota Pekanbaru Zulfahmi Adrian.

Adapun poin penting dalam materi RDP mengenai kenaikan bantuan partai sebagai pendukung dalam pendidikan politik.

“Kenaikan bantuan keuangan partai politik ini nanti akan digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik,” paparnya.

Sebagai leading sektor dalam penyelenggaran urusan politik, Kesbangpol Kota Pekanbaru bersedia memfasilitasi usulan tersebut. Hanya saja butuh proses pematangan dan langkah-langkah agar tidak terjadi pelanggaran dalam merealisasikan usulan tersebut.

“Mudah-mudahan kedepan ada kenaikan bantuan keuangan parpol alam pelaksanaan pemilu 2024. Kalau untuk jumlah kenaikan anggarannya, kita masih menunggu kesepakatan antara TAPD dan Banggar serta menyesuaikan dengan kondisi kemampuan keuangan daerah,” cakapnya.

Ditempat terpisah Ketua Fraksi Gabungan Hanura-NasDem DPRD Pekanbaru, Ali Suseno mendorong Kesbangpol untuk terus melakukan persiapan dan verifikasi.

Ali Suseno berharap partai politik lainnya agar dapat mendukung kenaikan bantuan keuangan. Sebab, Mendagri sendiri membenarkan penambahan uang bantuan partai politik jelang pemilu serentak 2024.

“Dibenarkan untuk menambah dana bantuan parpol demi membantu persiapan pemilu 2024,” tandasnya.

Turut hadir dalam rapat itu Sekretaris Komisi Muhammad Isa Lahamid dan Anggota lainnya Indra Sukma, Pangkat Purba SH, Davit Marihot Silaban, Victor Parulian, Kepala Kesbangpol Kota Pekanbaru Zulfahmi Adrian beserta jajarannya. Sejumlah Ketua Fraksi DPRD Pekanbaru turut hadir dalam rapat tersebut. Diantaranya, Ketua Fraksi Demokrat Sigit Yuwono ST, Ketua Fraksi Golkar Hj Masni Ernawati, Ketua Fraksi PAN Irman Sasrianto, Ketua Fraksi Hanura-NasDem Ali Suseno dan Sekretaris Fraksi Gerindra Plus Hj Sri Rubiyanti. (Galeri foto)

Berikit Galeri Fotonya:

Komisi I DPRD Pekanbaru RDP Dengan Kebangpol Pekanbaru
Komisi I DPRD Pekanbaru RDP Dengan Kebangpol Pekanbaru
Kepala Kesbangpol Kota Pekanbaru Zulfahmi Adrian.
Anghota DPRD Kota Pekanbaru

Rapat RPD demgan Kesbangpol Pekanbaru

Wabup Inhil Ajak Seluruh Pihak Bekerjasama Turunkan Stunting

Inhil(SegmenNews.com)- Buka Rekonsiliasi Stunting, Ketua TPPS H.Syamsuddin Uti Inhil ajak seluruh pihak bekerjasama dalam menurunkan stunting.

Tembilahan- Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir menyelenggarakan acara Rekonsilisasi Stunting di Aula Kantor Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir, Kamis (30/6/2022).

Kegiatan ini dihadiri dan dibuka langsung oleh Wakil Bupati Indragiri Hilir, H. Syamsuddin Uti selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Indragiri Hilir, Sekretaris BP3AKBP3A yang diawali dengan penandatanganan Komitmen Bersama.

Rekonsiliasi Stunting ini diikuti 40 orang peserta yang terdiri dari Camat, KUA dan TPPS Se-Inhil dengan menghadirkan Narasumber dari Dinkes Inhil, Kemenag Inhil dan BKKBN Provinsi Riau serta Ketua TP PKK Inhil.

Beliau menyampaikan Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis.

“Untuk itu, saya berharap semua yang terlibat dalam kepengurusan Tim TPPS ini dapat bekerja sama mengingat wilayah Inhil ini terdiri dari pulau – pulau. Dengan kerjasama ini diharapkan percepatan penurunan stunting dalam mencapai target yang diharapkan. Saya juga berharap agar Rekonsiliasi ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, sehingga apa yang menjadi tujuan dari kegiatan ini bisa tercapai dengan baik dan maksimal “Ujar Syamsuddin Uti.

Kegiatan tersebut, dihadiri langsung oleh Satgas Stunting Provinsi Riau Fachrurozin, M. PA.

Dalam sambutannya Kepala BKKBN Provinsi Riau mengatakan, Hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun Prevalensi Stunting Indonesia berada pada angka 24,4% dan ditargetkan bisa diturunkan hingga 14% pada tahun 2024. Untuk mencapai target Nasional minimal 14% pada tahun 2024, maka setiap tahunnya harus bisa diturunkan 2,6% dan untuk Kabupaten Indragiri Hilir perlu bekerja extra keras dimana untuk mencapai target nasional tersebut.

Usai pembukaan, dilanjut dengan pemaparan oleh para narasumber salah satunya Ketua TP-PKK Kabupaten Inhil Hj.Zulaikhah Wardan yang menjelaskan upaya yang telah dilakukan TP-PKK Kab. Inhil dalam pencegahan dan penanggulangan stunting di Kabupaten Inhil sesuai dengan pembahasan rancangan peraturan Bupati No. 14 tahun 2021.***(rl)

Wabub Rohul Tanam Bibit Kacang Tanah Unggul Seluas 2 Hektar

Wabub Rohul Tanam Bibit Kacang Tanah Unggul Seluas 2 Hektar

Rohul(SegmenNews.com)- Wakil Bupati (WABUB) Kabupaten Rokan hulu H. Indra Gunawan Didampingi kades Sungai Kumango Ali Husin beserta Rombongan Menanam Bibit Kacang Tanah Unggul Seluas 2 Hektar yang bertempat diarea kelompok tani kampung tangguh ketahanan pangan Desa Sungai Kumango kecamatan Tambusai, Senin (4/7/2022).

Adapun beberapa bibit unggul yang dibagikan pihak desa yang bekerja sama dengan dinas pertanian Rokan hulu kepada kelompok tani yakni Pembagian Bibit ikan nila 2500 ekor, Bibit ikan mas 2500 ekor total 5000 ekor.

Dilanjutkan pembagian anak ayam kepada masing-masing kepala keluarga dapat 20 ekor anak ayam.

Disela-sela penanaman bibit kacang tanah yang lebih dikenal masyarakat sungai Kumango dengan kata-kata Mordang ini, Wabub Rohul H. Indra Gunawan mengatakan ia sangat mengapresiasi semangat para masyarakat terutama para kelompok tani yang sudah memanfaatkan lahan tidur menjadi lahan pertanian.

” Semoga hasilnya nanti bisa bermanfaat untuk para kelompok tani dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat itu sendiri,” ungkap H. Indra Gunawan.

Disamping itu Kepala desa Sungai Kumango Ali Husin mengatakan kepada awak media yang hadir bahwa penanaman bibit kacang tanah Unggul ini dan pembagian bibit ikan maupun bibit anak ayam, baru pertama kali diadakan di sungai Kumango.

” Hari ini pembagian bibit diserahkan untuk dua kelompok sebenarnya target kami untuk empat puluh kelompok dan dalam satu kelompok itu jumlahnya sepuluh orang,” kata Ali Husin.

Diakui Ali Husin bahwa mereka sudah menyalurkan bibit anak ayam sebanyak 800 kepala keluarga.

” Untuk pemeliharaan bibit sendiri kami sudah mengajarkan atau memberikan sosialisasi dalam merawat dan pemeliharaannya,” tutupnya. (Fit)

Sapi Kurban Bantuan Presiden untuk Riau Sebesar 814 Kg

Sapi Kurban Bantuan Presiden untuk Riau Sebesar 814 Kg

Pekanbaru(SegmenNews.com)- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau telah menemukan sapi kurban bantuan Presiden untuk Provinsi Riau sebesar 814 kilogram (Kg) milik peternak asal Kota Pekanbaru.

“Sapi kurban bantu Presiden sudah ada dapat, sapi dari peternak asal Pekanbaru sebesar 814 Kg,” kata Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Provinsi Riau, Herman, Senin (4/7/2022).

Herman mengatakan, sapi kurban bantuan Presiden itu jenis Simmental. Sapi tersebut setelah pihaknya melakukan seleksi tiga alternatif calon sapi kurban bantuan Presiden.

“Jadi dari beberapa sapi yang kita seleksi, sapi milik peternak Afrizal warga Jalan Purwodadi Ujung, Kelurahan Sialang Manggu, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru yang dipilih oleh tim Setneg,” terangnya.

Herman membeberkan, sapi kurban bantuan Presiden untuk Provinsi Riau itu seharga Rp70 juta, dari harga penawaran Rp75 juta.

“Harganya kemarin peternak menawarkan Rp75 juta, tapi setelah dinego oleh pihak Setneg jadinya Rp70 juta, dan sudah dibayar. Sapi kurban bantuan Presiden itu nantinya akan disembelih di Pondok Pesantren Babussalam Pekanbaru,” tutupnya.***(mc)

Gubri, DLHK Riau dan Gapoktan Tanam 10 Ribu Batang Bibit Aren di Rohul

Gubri, DLHK Riau dan Gapoktan Tanam 10 Ribu Batang Bibit Aren di Rohul

Pekanbaru(SegmenNews.com)- Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar bersama gabungan kelompok tani (Gapoktan) HKm Tambusai Utara Rawa Seribu pada Senin (4/7/2022), melakukan penanaman bibit aren sebanyak 10 ribu batang, dari rencana seluruhnya 20 ribu batang. Kegiatan ini diinisiasi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Riau.

Gubri mengatakan, bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau berkomitmen untuk mendukung pengembangan program Perhutanan Sosial (PS) yang merupakan salah satu program prioritas nasional.

Perhutanan sosial diharapkan menjadi bagian dari strategi menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi Riau, dalam upaya mewujudkan pengelolaan Kawasan hutan secara lestari di Riau, seperti perambahan hutan, illegal logging dan karhutla.

“Oleh karenanya, kami menyambut baik dan memberikan Apresiasi atas inisiasi Gapoktan HKm Tambusai Utara Rawa Seribu bersama Dinas LHK Provinsi Riau, untuk menyelenggarakan kegiatan penanaman aren bersama,” kata Gubri dalam kegiatan penanaman aren bersama Gapoktan HKm Tambusai Utara Rawa Seribu, Senin (4/7/2022).

Selain penanaman aren, Gubri juga akan bersama melakukan penaburan 7 ekor indukan Arwana jantan dan betina.

“Kedua komoditi ini sebagai produk unggulan dari unit usaha HKm masyarakat yang tergabung dalam Gapoktan Rawa Seribu,” kata Gubri.

Masih di tempat yang sama, Kepala Dinas LHK Riau, Mamun Murod menambahkan bahwa Riau berdasarkan Daftar Indikatif Peta Indikatif Area Perhutanan Sosial (PIAPS Revisi VII) memiliki luas PS  seluas 1.234.428 hektare.

Di mana sampai dengan saat ini telah ada 76 hak kelola PS dengan luas kelola PS 103.310,34 ha yang terdiri dari 25 hak kelola Hutan Desa (68.428 ha).

Lalu, 41 hak kelola Hutan Kemasyarakatn (26.905 ha), 7 hak kelola Hutan Tanaman Rakyat (3.569,5 ha), 1 hak kelola Kemitraan (4000 ha) dan 2 hak kelola Hutan Adat (407,8 ha).

“Pemprov Riau melalui Dinas LHK Provinsi Riau bersama para pihak terus berupaya mendorong percepatan pengembangan PS sebagai bagian dari Rencana Aksi Riau Hijau,” ujar Murod.

Dijelaskan dia, Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS) Provinsi Riau yang telah dibentuk dan beranggotakan berbagai elemen terkait, memiliki tugas membantu melakukan percepatan.

“Peran Pokja ini sangat diharapkan mengingat alokasi Pemberian Akses Kelola di Tahun 2022 mencapai ± 20.000 Ha,” jelasnya.

Sedangkan terhadap areal yang sudah mendapat persetujuan juga perlu terus difasilitasi, terutama dalam penyusunan Rencana Pengelolaan, Rencana Kerja dan pengembangan usahanya.

Keberhasilan Program PS di Provinsi Riau hendaknya bukan dari sisi target luasan saja.

Namun, hendaknya juga mampu mengembangkan Pengelolaan PS yang berkualitas sehingga betul-betul memberikan manfaat bagi masyarakat.

Untuk itu sangat dibutuhkan kerjasama antar kementerian terkait di tingkat nasional, OPD di lingkungan Pemprov Riau dan Kabupaten/Kota, serta para pihak termasuk dunia usaha, LSM dan akademisi.

“Penting untuk kita pahami Bersama, bahwa pembinaan dan penguatan yang dibutuhkan oleh masyarakat pengelola PS tidak sebatas pada urusan bidang kehutanan. Namun, juga aspek-aspek pengembangan usaha seperti pelatihan keterampilan, peralatan, pemasaran dan pembiayaan,” bebernya.

Setelah mendapatkan persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial, imbuh Murod, diperlukan pendampingan berkesinambungan terhadap kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan diantaranya penyusunan Rencana Pengembangan Usaha.

Untuk itu diperlukan dukungan Para Pihak untuk melakukan pendampingan pasca persetujuan Perhutanan sosial.

Gapoktan Tambusai Utara telah memperoleh hak kelola Hutan Kemasyarakatan (HKm) dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Tahun 2017 seluas 1.565 Ha.

Hak Kelola ini tentu harus digunakan dengan baik sesuai dengan tujuan utama yaitu untuk pemberdayaan masyarakat.

Dia berharap, pengelolaan areal ini diharapkan mampu membuka lapangan kerja dan kesempatan usaha bagi anggota dan masyarakat sekitar, sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan di daerah kita ini.

Saat ini telah ada dua Kelompok Usaha PS yang dikembangkan oleh pengurus Gapoktan, yakni KUPS Rawa Seribu dan KUPS Budidaya Aren.

“Kegiatan yang dikembangkan berupa penangkaran Ikan Arwana yang selain bernilai ekonomi tinggi, juga merupakan upaya mempertahankan keanekaragaman hayati jenis endemic di daerah kita,” tandasnya. ***(adv)

Bank Riau Kepri MoU dengan Pemkab Lingga Optimalisasi Keuangan Daerah

Bank Riau Kepri MoU dengan Pemkab Lingga Optimalisasi Keuangan Daerah

Lingga(SegmenNews.com)- Optimalisasi pelayanan serta mendukung penatausahaan keuangan daerah (Kas daerah), Pemerintah kabupaten (Pemkab) Lingga melakukan penandatanganan nota kesepahaman bersama atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri (Bank Riau Kepri) terkait layanan jasa perbankan.

Penandatangan MoU yang berlangsung di Batam, Sabtu 2 Juli 2022 yang dilakukan langsung oleh Bupati Lingga M Nizar dengan Direktur Utama Bank Riau Kepri Andi Buchari.

Direktur Utama Andi Buchari menyampaikan apresiasi kepada Bupati Lingga yang sudah mempercayakan BRK untuk optimalisasi pengelolaan keuangan daerah yang diperkuat dengan MoU terkait layanan jasa perbankan.

“Terimakasih kami sampaikan kepada Bupati Lingga Bapak M Nizar karena selama ini sangat mensupport Bank Riau Kepri. MoU layanan jasa perbankan ini juga bentuk dukungan Bank Riau Kepri sebagai mitra pemda dalam hal keuangan daerah dan pembangunan yang memberikan nilai tambah kepada Pemkab Lingga. Fokusnya kepada peningkatan pendapatan daerah melalui aplikasi pembayaran online,” kata Andi Buchari.

Teknologi layanan perbankan berbasis digital ini, kata Said memang sudah menjadi kebutuhan masyarakat dan instansi pemerintahan saat ini. “Ini merupakan kemajuan di era digitalisasi, sehingga masyarakat dapat melakukan transaksi keuangan di mana saja dan kapan saja,” ujar Andi lagi.

Masih kata Direktur Utama Bank Riau Kepri, program yang sama juga sudah berjalan di sejumlah kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau dan Riau. Pelayanan berbasis digital dan elektronk ini sangat diperlukan pada era teknologi yang semakin maju.

“Pelayanan berbasis digital Bank Riau Kepri ini yaitu transaksi keuangan menggunakan aplikasi cash management system (CMS). Fitur yang sangat canggih dalam layanan pembelanjaan ini sudah banyak juga diterapkan di lingkup pemerintah kabupaten/kota. Selanjutnya, inovasi baru Bank Riau Kerpi untuk fitur pembayaran lainnya yaitu QRIS Bank Riau Kepri. Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) ini juga sudah diterapkan oleh beberapa Pemda dalam pembayaran retribusi daerahnya,” sebut Andi.

Bank Riau Kepri, kata tambahnya, sangat berkomitmen memberikan pelayanan dan kinerja yang terbaik kepada masyarakat serta Pemda setempat. Pada tahun 2022 ini sejumlah prestasi telah diraih Bank Riau Kepri yakni, TOP CSR AWARDS 2022 4-Stars, Bank Riau Kepri memperoleh Penghargaan Indonesia Best Sharia Finance 2022 with Outstanding Company Strategy for Inovative and Transformation Business Category: Sharia Business Unit of Conventional Bank dalam ajang SHARIA FINANCE AWARDS 2022 yang diselenggarakan oleh Warta Ekonomi.

Selanjutnya pada Juni 2022, Bank Riau Kepri dinobatkan sebagai The Best Global Company dimana DR. Andi Buchari menerima penghargaan sebagai The Best Global Leaders 2022 yang diselenggarakan oleh Indonesia Turkiye Business Forum 2022.

“Mohon dukungan kepada semua pihak agar proses Syariah ini segera selesai. Apa yang sudah kita raih ini akan kita kembalikan kepada pemberi manfaat, Pemda dan masyarakat setempat,” tutur Andi.

Dalam kesempatan yang sama Bupati Lingga M Nizar, Pemkab Lingga tetap selalu berkomitmen dan bersinergi dengan Bank Riau Kepri dalam beberapa program. Dan MoU dengan Bank Riau Kepri tidak hanya terkait layanan jasa perbankan ini saja, tentunya ke depan nanti masih banyak MoU lainnya yang selalu dilakukan untuk keuntungan kedua belah pihak.

“Apalagi selama ini Bank Riau Kepri sangat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat Lingga dan juga instansi pemerintahan di Lingga. Kerjasama terkait pelaksanaan pelayanan perbankan berbasis online, pajak daerah dapat terpantau secara real time dan lebih transparan. Kami akan selalu menjalin koordinasi dan komunukasi untuk terciptanya transparansi yang akuntabel dan efisien serta dalam hal optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD),” kata M Nizar.

Acara MoU tersebut dihadiri juga oleh Pincab BRK Tanjung Pinang Wan Abdul Rahman, Pincab BRK Batam Baharudin, Pincapem BRK Batu Aji Budi Purbaya, Pincapem BRK Lubuk Baja Haris, Pincapem BRK Syariah Febri serta kadis pariwisata Zalmidri dan Kabag protokoler Pemkab Lingga Widi satoto,***(ch)

Bupati Sukiman Buka Musda IKJR ke II Rokan Hulu

Bupati Sukiman Buka Musda IKJR ke II Rokan Hulu

Rohul(SegmenNews.com)- Ketua Umum DPP Ikatan Keluarga Jawa Riau (IKJR) Provinsi Riau, H Sukiman memukul gong sebanyak 7 kali, bertanda dibukanya Musyawarah Daerah (MUSDA) ke II DPD IKJR Rokan Hulu, bertempat di Hotel Sapadia Pasir Pengaraian, Desa Pematang Berangan, Kecamatan Rambah, Sabtu (2/7/2022) pagi.

Turut hadir Ketua TP PKK Rohul Hj Peni Herawati Sukiman, Kadis Kominfo Rohul H. Syofwan S.Sos, Forkompinda Rohul, Kepala OPD dilingkungan Pemkab Rohul, Para Camat se Kabupaten Rokan Hulu, Pengurus DPP IKJR Provinsi Riau, ketua DPD IKJR Rohul Ir Sri Hardono MM, Ketua Panitia Pelaksana Musda DPD IKJR Kabupaten Rokan Hulu, Para Punisepuh IKJR, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama.

Pada kegiatan acara Musda II DPD IKJR Rohul mengangkat tema ” Guyub Rukun Agawe Santoso Sepi Ing Pamrih Rame Ing Gawe. Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Bangun Karso, Tut Wuri Handayani.

Ketum DPP IKJR Riau yang juga menjabat sebagai Bupati Kabupaten Rokan Hulu H Sukiman menyampaikan, Musda ini merupakan agenda tertinggi dalam sebuah organisasi, oleh karena itu dengan diadakan Musda ke- 2 DPD IKJR Kabupaten Rohul merupakan momentum yang tepat dalam upaya membawa dan menghidupkan organisasi IKJR kearah perubahan yang lebih baik.

“Melalui Musda akan dilaksanakan evaluasi, koreksi dan introspeksi terhadap Program sekaligus sebagai sarana untuk memilih dan menentukan kepengurusan serta menyusun program-program yang lebih baik di masa yang akan datang,” ungkap Sukiman.

Disamping itu, Sukiman berharap eksistensi DPD IKJR Rohul harus terus dapat menjalin kerja sama dengan masyarakat dan Pemerintah, bersinergi serta berperan dalam pelaksanaan pembangunan.

Sementara itu, Ketua DPD IKJR Rohul yang lama Sri Hardono mengucapkan terima kasih kepada Panitia Musda yang telah mensukseskan dalam rangka memilih Ketua IKJR Rohul untuk lima tahun mendatang.

“Saya berharap Pengurus IKJR Rohul mendatang lebih kredibel dan bisa bersinergi dan mendukung Program Pembanguan di Rohul. Karena pondasinya sudah dimulai pak Sukiman saat menjadi Ketua IKJR Rohul,” harapnya.

Dilanjutkan pada siangnya pukul 14.00 wib dengan pemilihan ketua DPD IKJR Rokan hulu yang baru melalui Pleno MUSDA dengan masa periode 2022-2026 terpilihlah Margono S.Sos.

Ketua terpilih DPD IKJR Rokan Hulu Margono mengatakan mengucapkan ribuan terimakasih atas dukungan dari seluruh DPC-DPC yang ada dikabupaten Rokan hulu yang saat ini sudah mengamanahkannya untuk memimpin IKJR ini.

“Harapan saya kedepannya mudah-mudahan IKJR yang kita nahkodai ini yang pertama sekali bisa rukun muncul kebersamaan dan perdamaian khususnya dalam membangun kabupaten Rokan hulu yang lebih maju lagi,” tutup Margono.(fit)