Kuansing(SegmenNews.com)– Persoalan yang terjadi antara PT. Wanasari dengan Masyarakat desa Simpang Raya Kabupaten Kwansing yang di mediasi Pakar Lingkungan Provinsi Riau Dr.Elviriadi Spi  Msi  dibahas dalam seminar HMI, Rbu (15/12/2021) sore di cafe tepi Sawah Taluk Kuantan.

Selain Dr. Ellviriadi acara tersebut juga dihadiri Kapolres Kwansing yang diwakili Kanit PPA, Kajari Kwansing diwakili Kasi Pidum, Ketua dan Pengurus lumbung Informasi Rakyat(LIRA) Kwansing,Kabid Humas LPK Provinsi Riau Yusrizal Yahya,dan puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa islam Indonesia(HMI)kwansing.

Seminar yang diangkat dengan tema Konflik Agraria di Kwansing dan Solusi, dengan nara sumber sebanyak tiga orang yakni Pakar Lingkungan hidup Provinsi Riau,Kajari Kwansing,Kapolres dan salah seorang anggota DPRD Kwansing.

Nara Sumber pertama Dr. Elviriadi Spi, Msi pada pemaparannya menyampaikan bahwa saat ini cukup banyak persoalan-persoalan yang terjadi dengan Masyarakat Kwansing namun di dominasi dengan masalah konflit lahan perkebunan antara Masyarakat dengan Perusahaan.

,”Hampir seluruh Masyarakat di Setiap Kabupaten di Riau konflit masalah lahan dengan perusahaan ini salah satu pertanda bahwa Pemerintah tidak peduli dengan nasif Masyarakatnya,”Terang Elviriadi yang Vokal itu.

Dr.Elv juga menyampaikan kalau kedepannya Pemerintah lebih mencintai  Perusahaan daripada Rakyatnya maka tunggulah kehancuran akan datang,terutama sekali di desa yang jauh dari kota,yang kurang termonitor.

Pada kesempatan itu Elv membeberkan kepada peserta seminar yakni terkait dengan PT.wanasari yang sedang mengeksecusi lahan perkebunan sawit warga Simpang Raya,

Pada kesempatan itu juga Sang Dr.Elviriadi yang kerap jadi saksi ahli di pengadilan itu,setelah mengutarakan Kronologis kejadian beliau berpendapat putusan Mahkamah Agung harus ditafsirkan secara objektif dan ilmiah.

“Luas lahan HGU PT.Wanasari yang dimaksud dalam Putusan itu yang mana? Berapa luas yang boleh dieksekusi. Berapa yang masih harus memenuhi syarat HGU yang sah sesuai UU.No.40 tahun 1996.

Kemudian, ijin HGU yang ditelantarkan sejak 1997 sampai lebih sepuluh tahun, itu kan tidak sah. Lahan kembali ke negara. Mengapa belakangan di “hidup” kan kembali oleh BPN? Inikan mal adminstrasi yang memicu konflik agraria dan korban masyarakat, “Ungkap Elviriadi yang didampingi Puluhan Mahasiswa yang tergabung didalam Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia(HMI)Kabupaten Kwansing.

DR.Elviriadi yang juga sebagai Kepala Departemen Perubahan Iklim Majelis Nasional KAHMI  itu meminta PT.Wanasari dan pihak eksekutor menyebut lokasi eksekusi selaras dengan hukum acara perdata.

“Jadi jangan sampai  nomenklatur dan hukum acara perdata tidak terpenuhi. Jika lahan masyarakat masih bersertifikat, perusahaan tidak bisa langsung eksekusi. Harus ikuti UU.No.40 tahun 2006 tentang HGU yakni melakukan pelepasan hak. Jika belum digugurkan SHM Warga, maka hal itu bisa menimbulkan persoalan baru. Yaitu pidana perusakan tanaman sawit warga yang memiliki yang dikeluarkan oleh BPN,” tambahnya.

Sementara itu, puluhan Anggota HMI Kabupaten Kwansing berjanji akan mendukung penuh seniornya Dr.Elviriadi yang telah berkontribusi secara hukum lingkungan terhadap persoalan lahan antara PT.Wanasari dengan Masyarakat desa Simpang Raya.

,”HMI siap membantu Dr.Elviriadi didalam memperjuangkan hak-hak Masyarakat yang di tindas oleh Perusahaan yang hanya mencari keuntungan Pribadi,” tandas  Novri salah seorang aktivis HMI. (yus)

Pekanbaru(SegmenNews.com)- Gugatan warga Negara (citizen lawsuit) terkait persoalan sampah di Kota Pekanbaru resmi didaftarkan. Riko Kurniawan dan Sri Wahyuni melalui kuasa hukumnya mendaftarkan gugatan tesebut di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Gugatan yang turut diinisiasi oleh WALHI Riau, LBH Pekanbaru, RWWG , Koalisi Sapu bersih dan GPS Plastik menggugat Walikota dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan hingga DPRD Kota Pekanbaru. Ketiga pihak yang ditarik sebagai tergugat diminta untuk membenahi kebijakan pengelolaan sampah, baik kebijakan penanganan hingga pembatasan.

Even Sembiring, Direktur Eksekutif WALHI Riau menyebut persoalan sampah di Pekanbaru merupakan persoalan krusial. Timbulan sampah terjadi setiap tahun sejak 2016. Kejadian ini akibatkan banjir, pencemaran air, polusi udara hingga gangguan keindahan kota.

“Kejadian timbulan sampah yang terus berulang memperlihatkan buruknya tata kelola pemerintahan di Kota Pekanbaru. Perencanaan, implementasi hingga pengawasan yang buruk mengakibatkan persoalan sampah terus terjadi tiap tahun. Hal ini mengakibatkan penduduk Pekanbaru kehilangan hak dasarnya, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat,” sebut Even.

Selain persoalan timbulan sampah, kota Pekanbaru juga menghadapi persoalan sampah plastik yang tidak terkendali. Ini tertuang dalam dokumen BPK yang menyebutkan pemerintah kota Pekanbaru harus segara menerbitkan aturan tentang pembatasan plastik sekali pakai. Seharunya perumusan aturan ini bukan menjadi pekerjaan sulit, banyak peraturan kepala daerah,  seperti Kota Bogor, Surabaya, DKI Jakarta, Bali dan lainnya yang dapat dirujuk pemerintah kota untuk merumuskan peraturan pembatasan plastik sekali pakai.

Gugatan ini juga melihat DPRD Kota Pekanbaru tidak serius menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran pengelolaan sampah. Kejadian berulang tidak direspon dengan sikap tegas dan solutif, sehingga Walikota dan Dinas LHK Kota Pekanbaru tidak serius membenahi persolan pengelolaan sampah.

Andi Wijaya, Direktur LBH Pekanbaru sekaligus koordinator tim advokasi mengatakan gugatan ini memperlihatkan partisipasi publik guna mendorong perbaikan kebijakan dan tindakan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam pengelolaan sampah.

“Untuk itu gugatan ini harus dimaknai secara positif oleh para tergugat. Keseluruhan petitum meminta perbaikan, penguatan kebijakan dan alokasi anggaran pengelolaan sampah. Jadi Walikota, Dinas LHK dan DPRD Kota Pekanbaru harus berterima kasih kepada publik yang sudah menginisiasi gugatan,” tutup Andi.***(chr/rl)

Kuansing(SegmenNews.com)-Dr.Elviriadi S, Di, Msi Pakar Lingkungan mengingatkan PT.Wahana agar tidak gegabah melakukan eksekusi lahan masyarakat petani, Desa Simpang Raya, Kabupaten Kuansing, Provinsi Riau, sebelum ada Izin dari pengadilan.

Hal ini disampaikan Dr. Rlviriadi didamping didampingi Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau yang di Wakili Kasi LHK Dwiyana S.Hut,Msi Selasa (14/12/2021)busai pertemuan dengan masyarakat petani di Kantor desa Simpang Raya.

Diutarakannya .kendatipun pada Pra Peradilan PT. Wahana di putuskan menang dalam perkara dengan Masyarakat namun Perusahaan tersebut tidak boleh se mena-mena Langsung mengexsecusi lahan yang dimenangkan.

Menurut Dr.Elviriadi untuk mengexsecusi lahan tersebut harus ada putusan Pengadilan secara tertulis dengan persetujuan kedua belah pihak.

,”Kita sangat menyayangkan PT. Wahana mengeksecusi lahan Masyarakat secara paksa dengan menyewa puluhan Brimob mengawal dilapangan untuk menakut-nakuti Masyarakat,”Ungkap Elviriadi yang didampingi Puluhan Mahasiswa yang tergabung didalam Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia(HMI)Kabupaten Kwansing.

DR.Elviriadi yang juga sebagai Ketua HMI Provinsi Riau itu meminta PT.Wahana supaya bersabar menunggu penyelesaian perkara yang Alan dilaporkan kembali ke pihak berwajib melalui lembaga Bagian Hukum(LBH)Provinsi Riau.

,”Kita akan menuntut PT.wahana karena telah merusak kebun sawit Masyarakat yang memiliki legalitas yakni sertifikat yang dikeluarkan oleh BPN,”tambahnya.

Sementara itu puluhan Anggota HMI Kabupaten Kwansing berjanji akan mendukung penuh Ketuanya Dr.Elviriadi yang telah mengambil alih persoalan lahan antara PT.Wahana dengan Masyarakat desa Simpang Raya.

,”HMI siap membantu Dr.Elviriadi didalam memperjuangkan hak-hak Masyarakat yang di tindas oleh Perusahaan yang hanya mencari keuntungan Pribadi,” tandasnya-(yus)