Jakarta(SegmenNews.com)- PT PLN (Persero) menyambut baik hadirnya insentif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) kendaraan listrik, yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2021. Beleid yang diteken Presiden Joko Widodo ini bakal berlaku pada 16 Oktober 2021.

Melalui kebijakan baru ini, kendaraan bermotor dengan teknologi _battery electric vehicles_ dan _fuel cell electric vehicles_ akan dikenakan PPnBM 15 persen dengan dasar pengenaan pajak (DPP) 0 persen dari harga jual. Dengan DPP 0 persen dari harga jual, maka bisa dikatakan untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) maupun kendaraan bermotor listrik murni berbahan bakar listrik akan dibebaskan dari PPnBM.

Kehadiran aturan ini diharapkan bisa memacu investasi dan mendorong penggunaan kendaraan listrik di Indonesia. Pengamat Otomotif Bebin Djuana pun optimistis mulai berlakunya pembebasan PPnBM akan mengerek penjualan kendaraan listrik di Indonesia.

“Mulai berlakukanya pembebasan PPnBM pada 16 Oktober nanti tentunya akan berpengaruh positif buat penjualan mobil listrik,” ujarnya.

Belum lagi dengan dibentuknya Holding Baterai Listrik, Bebin menegaskan tidak ada alasan lagi untuk membuat kendaraan listrik lebih mahal dibandingkan kendaraan fosil. Ketika salah satu komponen termahal kendaraan listrik diproduksi di dalam negeri, maka dunia transportasi di negara kita mempunyai masa depan yang sangat cerah.

Terlebih lagi dengan biaya pemeliharaan yang lebih mudah dan murah, serta biaya per kilometer yang jauh lebih murah dibandingkan kendaraan bermesin bakar. Keinginan masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik tentunya akan semakin meningkat.

“Harapan saya pemberlakuan bebas PPnBM pajak untuk kendaraan listrik mengubah semua ini. Semoga 3-5 tahun ke depan kita akan sudah bisa menikmati Indonesia yang lebih maju dan hijau,” ucap Bebin.

Seiring perubahan teknologi yang terus bergulir, disertai sarana penunjang dari PLN maka masalah daya tempuh yang terbatas tidak akan menjadi kendala bagi masyarakat.

*Pasokan Aman*

Sadar akan potensi meningkatnya kendaraan listrik, PLN sudah menyiapkan pasokan listrik yang andal, membangun infrastruktur hingga memberikan insentif khusus bagi pemilik kendaraan listrik.

Direktur Niaga dan Manajemen PLN Bob Saril memastikan kesiapan PLN memenuhi berapapun daya listrik yang dibutuhkan pelanggan. Apalagi saat ini PLN memiliki cadangan daya sekitar 50 persen, dengan daya mampu listrik mencapai 57 Gigawatt (GW).

“Dengan adanya kebijakan pemerintah tersebut diharapkan dapat mendorong pertumbuhan konsumsi listrik lebih baik lagi, khususnya di tengah kondisi cadangan daya listrik PLN yang cukup banyak,” ungkap dia.

Untuk mendukung berkembangnya ekosistem kendaraan listrik, PLN memberikan insentif bagi para pemilik kendaraan listrik berupa diskon tarif 30 persen pada pemakaian malam hari.

“Mengapa malam hari, karena pengalaman dari banyak negara, pemilik mobil listrik melakukan pengisian daya paling banyak di rumah saat malam hari. Kami memberikan stimulus kepada para pelanggan berupa diskon tarif mulai pukul 22.00 hingga 05.00,” ujar Bob.

Perlu dipahami bahwa pola pengisian energi kendaraan listrik berbeda dengan kendaraan bermesin bakar. Kendaraan listrik polanya menyerupai pola pengisian daya gawai, malam dicas untuk penggunaan di siang hari.

Dengan pola seperti itu, tentunya daya untuk mobil listrik sebagian besar akan diperoleh dari listrik rumah. Maka wajar jika PLN mendorong pelanggannya untuk memanfaatkan diskon pemasangan dan pengisian menggunakan _home charging._

Terlebih lagi, para pemilik _Home Charging_ akan langsung terkoneksi dengan sistem PLN Mobile. Bob menjelaskan melalui PLN Mobile, para pelanggan bisa memantau pengisian daya secara _realtime_ dari ponsel.

Tak hanya itu, kata Bob PLN juga memberikan insentif tambah daya. Bagi para pemilik kendaraan bisa mendapatkan harga spesial sebesar Rp 150.000 dengan tambah daya sampai 11.000 VA dan sebesar Rp 450.000 untuk tambah daya sampai 16.500 VA.

“Kemudahan ini tentu akan mendorong orang semakin banyak beralih ke kendaraan listrik, sehingga ekosistemnya semakin berkembang,” ucap Bob

*Tambah SPKLU*

Bob menjelaskan, saat ini PLN sudah punya 46 unit Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di 33 lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia. Hadirnya SPKLU akan memudahkan para pemilik kendaraan listrik untuk mengisi daya di tengah perjalanan jarak jauh.

“Kami sudah menyediakan 46 unit SPKLU yang bisa mendukung para pemilik kendaraan listrik. Ini wujud peran aktif kami untuk memberikan kemudahan yang harapannya bisa mendorong pertumbuhan kendaraan listrik lebih masif lagi,” tambah Bob.

Untuk bisa mendorong SPKLU lebih banyak lagi, PLN tak sendiri. PLN membuka peluang untuk keterlibatan swasta dalam pengembangan SPKLU kedepan. Dalam waktu dekat, PLN akan meluncurkan _website_ khusus pendaftaran waralaba SPKLU untuk mempermudah calon mitra yang ingin bergabung di bisnis ini.

PLN menargetkan akan membangun 67 unit SPKLU lagi yang tersebar di Indonesia sampai dengan akhir tahun ini. Sementara dalam Grand Strategi Energi Nasional, pemerintah menargetkan pembangunan sebanyak 572 SPKLU pada 2021 dan mencapai 31 ribuan unit pada 2030.

Selain dua hal tersebut, bentuk nyata peran aktif PLN dalam mendorong kendaraan listrik adalah PLN bergabung bersama MIND ID, Antam dan Pertamina dalam Indonesia Battery Corporation.

“Langkah-langkah tersebut merupakan upaya PLN untuk mendukung ekosistem kendaraan listrik yang ramah lingkungan di Indonesia,” tambah Bob.***(rls)

Jakarta(SegmenNews.com)- Produsen es krim Aice Group mengumumkan bahwa salah satu pabriknya PT Alpen Food Industry (AFI) berhasil mendapatkan pengakuan standarisasi tinggi dalam sistem jaminan mutu dan keamanan produk dalam proses produksinya.

Pengakuan lulus sertifikasi ISO 9001:2015 dan Analisis Bahaya dan Pengendalian Titik Kritis (HACCP) tersebut diterima Aice dari Lembaga Sertifikasi Balai Besar Industri Agro (BBIA) Kementerian Perindustrian.
Juru Bicara sekaligus Brand Manager Aice Group Sylvana menjelaskan bahwa AFI yang pabriknya berlokasi di Bekasi, Jawa Barat telah mendapatkan status zero finding dalam proses Surveillance Audit yang dilaksanakan BBIA pada Jumat (20/8/2021) lalu.

“Kami bersyukur atas capaian zero finding dari pabrik Alpen Food dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak Lembaga Sertifikasi. Kombinasi sistem produksi berteknologi tinggi serta komitmen tim produksi kami dalam menjaga kualitas produk secara konsisten sangat membantu keberhasilan AFI mempertahankan sertifikasi ISO 9001 dan HACCP dengan zero finding. Kami juga sangat menghargai kerja keras seluruh karyawan pabrik AFI, diantaranya tim Quality Control dalam menjaga proses produksi dengan komitmen tinggi menerapkan Total Quality Control mulai dari penerimaan bahan baku dan pengontrolan proses produksi memberikan jaminan dalam menghasilkan produk-produk Aice Ice Cream yang berkualitas,” jelas Sylvana dalam keterangannya Selasa (21/9/2021) di Jakarta, sebagaimana pres rilis yang diterima SegmenNews.com.

Lebih lanjut, ia pun mengapresiasi seluruh karyawan produksi di pabrik AFI. “Karyawan merupakan aset penting bagi Aice Group, dan hasil terbaik zero finding ini tidak lepas dari kerja keras mereka. Hasil ini tidak membuat kami berpuas diri, namun akan semakin memotivasi kami dalam memproduksi produk-produk berkualitas tinggi dan inovatif,“ tambah Sylvana.

Ia menjelaskan bahwa ISO 9001:2015 yang didapatkan Aice untuk tiga tahun ke depan ini akan makin menjamin konsumen Aice untuk selalu mendapatkan produk es krim berkualitas tinggi secara konsisten.

Selain itu, penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 akan mencegah terjadinya kegagalan mutu produk sepanjang proses produksi.
Dalam kesempatan terpisah, Lead Auditor Sistem Manajemen Mutu dan Sistem Manajemen Keamanan Pangan BBIA Lukman Junaidi menjelaskan bahwa lembaganya telah merampungkan pemeriksaan atas AFI.

Ia menjelaskan bahwa dokumen sistem dan implementasi yang dilaksanakan oleh pabrik Aice sudah memenuhi persyaratan standar ISO 9001 dan HACCP. Dua standar tersebut dinilainya sudah menjadi panduan dalam proses produksi Aice untuk menjamin mutu dan keamanan bahan baku produk.

“Proses produksi di pabrik Aice telah berjalan secara terkendali dan menerapkan prinsip sistem manajemen mutu ISO 9001 maupun keamanan pangan HACCP. Bahan baku dalam proses produksi Aice memenuhi standar mutu yang berlaku, sehingga kami nilai kualitas bahan bakunya terjamin,” urai Lukman.

Dalam pengecekan implementasi sistem manajemen mutu dan keamanan pangan di pabrik AFI, Lukman menyatakan bahwa Aice memenuhi seluruh persyaratan ISO 9001 dan HACCP. Menurutnya, tidak ditemukan ketidaksesuaian baik kritis, mayor maupun minor dalam audit yang dilakukan lembaganya.

Penilaian dan pemantauan yang dilakukan dalam kegiatan audit BBIA tersebut meliputi semua lini produksi yang dimiliki AFI. Daftar pengecekan dimulai dari pemeriksaan kesesuaian fasilitas dan prasarana, mesin dan peralatan, pemenuhan aspek higienis dan sanitasi, hingga sistem monitoring atas parameter pengendalian proses produksi di pabrik Aice.

Saat menyoroti keberhasilan Aice lulus dalam pemeriksaan yang dilakukan lembaganya, Lukman berharap agar Aice dapat terus mempertahankan konsistensi implementasi sistem ISO 9001 dan HACCP di masa depan.

Menurutnya, Aice Group memiliki kemampuan untuk terus mengupayakan proses peningkatan kualitas produksi secara berkesinambungan.

Ia mengingatkan bahwa penerapan sistem HACCP sebagai alat pengatur keamanan pangan memberikan banyak keuntungan bagi konsumen. Mulai dari menghindarkan konsumen dari produk berbahaya, meminimalkan risiko kesehatan, hingga meningkatkan kepercayaan konsumen akan tingkat keamanan makanan olahan.

Terkait dengan hasil penilaian atas standar kualitas produksi Aice tersebut, Sylvana menyatakan bahwa standar tinggi perusahaannya didasarkan pada prinsip best compliance dan tata kelola usaha yang mematuhi berbagai regulasi yang ada.

Menurutnya, Aice menjalankan prinsip tata kelola tersebut sebagai komitmen jangka panjang Aice di industri makanan dan minuman Indonesia.

Di usia bisnis perusahaan yang masih tergolong muda, Aice berusaha melaksanakan best compliance dan akan terus menerus melakukan evaluasi serta perbaikan kontinyu atas semua sistem manajemen internal perusahaan yang relevan.

Upaya Aice menghasilkan produk terbaik, menjalankan segala regulasi terkait serta menjalankan etika bisnis yang baik tersebut sejalan dengan falsafah bisnis perusahaan yang berusaha memberikan manfaat ekonomi dan sumbangsih sosial bagi masyarakat Indonesia secara terus menerus.

“Aice selalu berusaha memproduksi es krim yang enak, terjangkau dan berkandungan baik. Visi standar kualitas produksi yang tinggi selalu menjadi bagian proses usaha Aice. Kami berharap produk Aice yang berbahan baku kualitas tinggi dan penuh inovasi akan selalu menghadirkan keceriaan konsumen es krim Indonesia,” tutup Sylvana. (Rn/rl)

Pekanbaru(SegmenNews.com)- Walikota Pekanbaru Dr. H. Firdaus, S.T., M.T mengatakan bahwa pemerintah kota berupaya meningkatkan sektor ekonomi selama PPKM level 2. Kebijakan selama PPKM level 2 mendorong pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19.

“Kita semua ingin ekonomi bisa tumbuh, tapi tetap dilaksanakan dengan protokol kesehatan,” jelasnya, Selasa (21/9 usai rapat terkait penerapan PPKM level 2

Menurutnya, tim Satgas penanganan Covid-19 di Kota Pekanbaru juga melakukan upaya penelusuran dan pemeriksaan. Mereka juga mengoptimalkan penanganan Covid-19.

Kota Pekanbaru sudah memasuki PPKM level 2. Penerapannya berlangsung selama dua pekan.

PPKM level 2 berlangsung hingga 4 Oktober 2021 mendatang. Ia berharap Kota Pekanbaru bisa turun ke PPKM level 1 dalam dua pekan.

Walikota mengajak masyarakat untuk menekan penyebaran kasus Covid-19 secara komprehensif agar bisa memasuki level 0. Apalagi tren kasus Covid-19 cendrung mengalami penurunan.

“Kita berupaya selama dua pekan kasus Covid-19 terus mengalami penurunan,” ujarnya.

Walikota mengimbau masyarakat agar ikut berperan dalam mencapai target indikator menjadi PPKM level 1. Indikator tersebut bisa dicapai secara bertahap.

“Saat ini kita sudah mendekati level 1, PPKM level 3 selama dua pekan ini cukup berhasil,” ulasnya. (Kominfo4/RD2)