Jakarta(SegmenNews.com)- PT PLN (Persero) menargetkan sistem kelistrikan Sumatera dan Bangka bakal terhubung kabel listrik bawah laut pada Desember 2021. Dengan terhubungnya dua sistem kelistrikan tersebut akan menghemat biaya operasi mencapai Rp 1,4 triliun serta menghentikan pengoperasian sebanyak 5 Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) sebesar 65 megawatt (MW) yang akan bermanfaat terhadap peningkatkan efisiensi penggunaan BBM sebesar 186 juta liter dan menekan emisi sebesar lebih dari 221 ribu ton CO2 pertahunnya. Terpenting, pasokan listrik di Bangka bakal semakin andal.
Saat ini total daya mampu pembangkit di Bangka mencapai 187,7 megawatt (MW), dengan beban puncak 174,9 MW. Pulau Bangka akan mendapat tambahan pasokan listrik sekitar 109 MVA dari kabel listrik bawah laut sepanjang 36 kilometer sirkuit (kms) tersebut.
“Untuk menghubungkan dua sistem kelistrikan ini, investasinya sekitar Rp 1,9 triliun,”ungkap Direktur Mega Proyek dan EBT, Wiluyo Kusdwiharto.
Tak hanya meningkatkan keandalan, keberadaan kabel listrik tersebut akan memangkas biaya pokok produksi (BPP) di Bangka. Sebab listrik dari pembangkit-pembangkit berbiaya murah di Sumatera dapat disalurkan ke Pulau Bangka.
Dari total kapasitas pembangkit 248 MW, saat ini pasokan listrik di Bangka masih didominasi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD). Dengan tersambung kabel laut, BPP Bangka bakal turun hingga 57 persen dari Rp 2.454 per kilowatt hour (kWh) menjadi Rp 1.054 per kWh.
“Potensi penghematannya sekitar Rp 1,4 triliun per tahun,” terang Wiluyo.
Wiluyo berharap dengan kian andalnya pasokan listrik nantinya bisa mendorong pertumbuhan ekonomi Bangka dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Dengan beroperasinya kabel laut Sumatera-Bangka, PLN juga bisa
meningkatkan pelayanan terutama untuk mengakomodir permintaan pelanggan industri pada sektor perikanan” tutup Wiluyo.
*Narahubung*
Agung Murdifi
Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN
Tlp. 021 7261122
Facs. 021 7227059
*Sekilas Tentang PLN*
_PT PLN (Persero) adalah BUMN kelistrikan yang terus berkomitmen dan berinovasi menjalankan misi besar menerangi dan menggerakkan negeri. Memiliki visi menjadi perusahaan listrik terkemuka se-Asia Tenggara, PLN bergerak menjadi pilihan nomor 1 pelanggan untuk untuk Solusi Energi. PLN mengusung agenda Transformasi dengan aspirasi Green, Lean, Innovative, dan Customer Focused demi menghadirkan listrik untuk Kehidupan yang Lebih Baik. PLN dapat dihubungi melalui aplikasi PLN Mobile yang tersedia di PlayStore atau AppStore.***(rls)
Pekanbaru(SegmenNews.com)-Aktivis Riau, Haryanto, yang juga Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Pengawasan Pembangunan Indonesia (DPP LSM FPPI), berharap majelis hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tidak memberikan discount hukuman kepada Usman alias Abi cs, yang sebelumnya divonis 1 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Batam. Hal ini agar tercipta rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat.
Hal ini dikatakan Haryanto, Kamis 23 September 2021, majelis hakim Pengadilan Negeri Batam menyatakan terdakwa Usman alias Abi dan Umar alias Sunardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penadahan sebagaiman dakwaan Primer melanggar Pasal 480 Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan menjatuhkan pidana penjara masing-masing selama satu tahun.
“Kalau kita lihat ancaman hukuman terhadap pasal itu adalah empat tahun penjara. Kalau hakim hanya menjatuhkan vonis selama satu tahun penjara tentunya sudah ringan. Mengingat kerugian yang diakibatkan perbuatannya ini juga besar,” ujarnya.
Sementara jika dibandingkan dengan hukuman terhadap perkara penadahan lainnya, yang jumlah kerigiannya lebih kecil, hukumannya lebih tinggi. Misalnya di PN Pekanbaru atas nama terdakwa Atika, menadah sebuah motor scoopy dengan harga Rp4,5 juta, divonis selama satu tahun tiga bulan penjara.
Kemudian terdakwa Rudy Dalimunthe di Pengadilan Negeri Batam, divonis selama satu tahun enam bulan penjara karena terbukti menadah sepeda motor curian seharga Rp3 juta.
“Jadi kalau bisa, kita berharap majelis hakim di Pengadilan Tinggi Pekanbaru tidak lagi memberi discount terhadap hukuman terdakwa Usman alias Abi jika terbukti bersalah,” ujar Haryanto.
Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Negeri Batam menyatakan terdakwa Usman alias Abi dan Umar alias Sunardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penadahan sebagaiman dakwaan Primer melanggar Pasal 480 Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan menjatuhkan pidana penjara masing-masing selama satu tahun.
Sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum Wahyu Oktaviandi SH, sebelumnya disebutkan, perbuatan kedua terdakwa bermula pada tanggal 24 September 2018. Ketika itu, saksi Kasidi Als Ahok selaku Direktur PT. Karya Sumber Daya membeli 4 unit Crane Noell dari Mohammad Jasa Abdullah selaku Direktur Jasib Shipyard & Engineering (M) SDN BHD seharga Rp15,6 miliar dengan pembayaran lunas pada tanggal 24 September 2018 berdasar Invoice No.09-JSE/PTKSD/1QC/P1 tanggal 26 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Jasib Shipyard & Engineering (M) SDN BHD dan Bukti Setor Pengiriman Bank Mandiri tanggal 24 September 2018, dengan Pengirim atas nama PT. Karya Sumber Daya dan penerima Jasib Shipyard & Engineering (M) SDN BHD, dengan ketentuan penjual (Mohammad Jasa Abdullah) harus mengirimkan 4 unit crane noell dimaksud ke gudang lokasi pemotongan milik PT. Ecogreen Oleochemicals (Presiden Direktur Jacobus Hartato) di Jl. Kuda Laut No.122 Kel. Sungai Jodoh Kec. Batu Ampar Kota Batam yang disewa oleh penjual (Mohammad Jasa Abdullah) untuk kemudian dilakukan pemotongan terhadap crane noell tersebut menjadi potongan besi scrap.
Setelah dikirim, tanggal 5 April 2019 Mohammad Jasa Abdullah menugaskan Saw Tun Als Alamsah Als Alam menunjuk Dedy Supriadi Als Dedy dan Dwi Buddy Santoso Als Dwi Als Buddy untuk memotong crane noell tersebut. Saw Tun juga ditugaskan oleh Mohammad Jasa Abdullah untuk mengawasi proses pemotongan. Sedangkan Kasidi Als. Ahok selaku pemilik besi scrap noell secara lisan menunjuk Yanto Als Tutung selaku pekerja lepas untuk mengawasi proses pemotongan, kegiatan pemuatan barang dan membuat surat jalan.
Bahwa pada pertengahan bulan April 2019 sekira pukul 09.00 Wib di gudang PT. Ecogreen Oleocimicals, Saw Tun dan Dedy Supriadi bertanya kepada Purwanto sebagai orang yang dipekerjakan oleh Dedy Supriadi untuk melakukan pemotongan crane noell “apakah ada yang mau beli scrap ?” dijawab Purwanto “ada, saya telpon dulu”, selanjutnya pada tanggal 20 April 2019, Purwanto menemui Haryono mengatakan “ada yang mau jual besi scrap di gudang PT. Ecogreen Oleochemicalss”.
Setelah itu pada tanggal 24 April 2019 sekira pukul 19.00 Wib, Haryono menemui Sunardi Als Nardi selaku Direktur PT. Royal Standar Royal Utama dan mengatakan “itu ada teman saya memberi info, ada temannya yang mau jual scrap”.
Tanggal 25 April 2019 sekira pukul 12.00 Wib di gudang PT. Ecogreen Oleochemicalss, Sunardi Als Nardi dan Saksi Haryono menemui Saksi Purwanto dan dipertemukan dengan Dedy Supriadi dan Saw Tun untuk membicarakan penjualan besi scrap crane noell. Sunardi Als Nardi, Dedy Supriadi dan Saw Tun sepakat bahwa harga besi scrap crane noell sebanyak 100 ton adalah Rp440 juta atau Rp4.400 per kg dan pembayarannya melalui transfer ke rekening BNI nomor 0450683527 atas nama Dedy Supriadi Als Dedi, pengangkutan besi akan dilakukan ke tujuan ke gudang PT. Royal Standar Utama milik Sunardi Als Nardi.
Antara pukul 13.00 Wib sampai dengan pukul 16.00 Wib bertempat di rumah terdakwa Usman Als Abi Perumahan Permata Baloi Blok B1/5 RT.005 RW.001 Kel Baloi Indah Kec. Lubuk Baja Kota Batam, terdakwa Usman selaku Direktur PT Bieloga ditemui Sunardi Als Nardi ditawari besi scrap sebanyak 100 ton dengan harga Rp4.400 per kg serta diminta fee sebesar Rp100 per kg. Terdakwa Usman menjawab, “okelah, ambilah”.
Kemudian Sunardi Als Nardi meminta uang muka sebanyak Rp440 juta. Selanjutnya Terdakwa Usman berkata “kalau perlu mobil untuk angkut minta sama Umar dan uangnya besok ambil ke kantor”. Pada hari Jumat tanggal 26 April 2019 sekira pukul 09.00 Wib di gudang PT. Bie Loga Terdakwa Umar selaku Direktur Utama PT. Bie Loga ditemui Sunardi Als Nardi mengatakan bahwa “ada yang mau menjual 100 ton besi scrap di PT. Ecogreen Oleochemicals dengan harga Rp4.400 per kilo ditambah Rp. 100 per kilo sebagai fee perantara, pembayarannya ditransfer ke rekening BNI nomor 0450683527 atas nama Dedy Supriadi Als Dedi” dan Terdakwa Umar diminta menyediakan 4 lori untuk mengangkut besi scrap.
Setelah Sunardi Als Nardi meninggalkan PT. Bie Loga kemudian Terdakwa Umar menghubungi Terdakwa Usman dan disepakati membeli barang yang ditawarkan. Kemudian Terdakwa Umar memerintahkan 4 orang sopir ke PT. Ecogreen Oleochemicals untuk mengangkut besi scrap crane noell dan menghubungi Sunardi Als Nardi.
Jumat tanggal 26 April 2019 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa Usman memerintahkan istrinya, Lim Lee Hun mentransfer uang sebesar Rp440 juta ke rekening Saksi Dedy Supriadi.
Jumat tanggal 26 April 2019 sekira pukul 09.00 Wib Kasidi Als Ahok datang ke gudang PT. Ecogreen Oleochemicals untuk melihat pemotongan crane noell. Iabertemu Dedy Supriadi dan bertanya “Apakah pemotongan berjalan dengan lancar dan jangan sampai barang keluar dari sini” dijawab Dedy Supriadi “pemotongan berjalan lancar dan tidak mungkin barang-barang saya keluarkan dari sini”.
Sekira pukul 11.00 Wib setelah Kasidi alias Ahok meninggalkan gudang PT. Ecogreen Oleochemicals, Sunardi Als Nardi bersama dengan keempat orang sopir beserta 4 mobil Truk/Lori datang ke gudang PT. Ecogreen Oleochemicals menemui Dedy Supriadi. Kemudian Sunardi Als Nardi, Dedy Supriadi, Dwi Buddy Santoso dan Saw Tun melakukan proses muat barang potongan besi scrap noell milik Kasidi Als Ahok ke dalam 4 unit mobil lori milik PT. Bie Loga.
4 unit mobil lori tersebut dalam proses muat barang dan keluarnya dari PT. Ecogreen Oleochemicals harus dilengkapi surat jalan (gate pass out) yang dikeluarkan oleh pemilik barang yang sah, akan tetapi Dwi Buddy Santoso yang bukan sebagai pemilik barang yang sah membuatkan gate pass out dengan tujuan PT. Royal Standar Utama yang nantinya diberikan kepada pihak Security PT. Ecogreen Oleochemicals agar pihak PT. Ecogreen Oleochemicals membuatkan surat jalan dengan tujuan PT. Royal Standar Utama untuk mengeluarkan 4 unit mobil lori yang telah bermuatan besi scrab noell dari PT. Ecogreen Oleochemicals.
Bahwa pada saat dua unit mobil lori yang terakhir hendak keluar dari gudang PT. Ecogreen Oleochemicals, Minggu Sumarsono, SH selaku kuasa hukum dari Kasidi Als Ahok datang ke lokasi PT. Ecogreen Oleochemicals melarang 2 unit mobil lori tersebut keluar dan mengatakan kepada Dedy Supriadi, bahwa potongan besi scrap noell yang dimuat di mobil lori adalah milik Kasidi Als Ahok sambil memperlihatkan dokumen perjanjian jual beli. Peristiwa tersebut disaksikan oleh Sunardi Als Nardi, Yanto Als Tutung dan Ahmad Ismail, akan tetapi setelah Minggu Sumarsono, SH meninggalkan lokasi gudang PT. Ecogreen Oleochemicals, dua unit mobil lori terakhir tersebut tetap keluar dari lokasi bersama dengan Sunardi Als Nardi, Dedy Supriyadi, Dwi Buddy Santoso, dan Saw Tun.***(segmen1)
Rohil(SegmenNews.com)-Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rohil tahun anggaran 2021-2026, Kamis (23/9/2021).
Musrenbang RPJMD itu, dibuka langsung oleh Bupati Rohil Afrizal Sintong. Turut hadir, wakil bupati Rohil H Sulaiman, Ketua DPRD Rohil Maston, Sekda Rohil M Job Kurnia, anggota DPRD Riau Dapil Rohil, kepala dinas, camat serta Forkopimda.
Musrenbang masa kepemimpinan Afrizal Sintong dan H Sulaiman ini, mengambil tema
Menuju Rokan Hilir yang Maju Religius dan Berbudaya Berbasis Infrastruktur dan Perekonomian yang Handal.
“Musrenbang ini untuk menyinkronkan visi misi kami sebagai bupati dan wakil bupati Rohil untuk lima tahun kedepan,” ungkap Afrizal Sintong.
Dijelaskan Afrizal, ada beberapa program unggulan selama masa kepemimpinan mereka. Diantara adalah fokus dengan pembangunan infrastruktur jalan, pendidikan, kesehatan dan peningkatan ekonomi masyarakat.
Selain itu, dengan terus minim nya APBD Rohil ini, Pemkab Rohil terus menggesa Perda perubahan BUMD menjadi PT agar bisa mengelola potensi minyak mentah di Blok Rokan karena ini berpeluang banyak meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
“APBD kita sekarang jauh menurun, jadi ini perlu kerja keras bersama semua pihak bagaimana kedepannya kita mengejar pendapatan daerah supaya dapat melakukan pembangunan yang lebih banyak,” paparnya.
Sementara itu Ketua DPRD Rohil Maston mengatakan DPRD Rohil telah menerima pengajuan perubahan BUMD Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Rokan Hilir (PD SPR) ke perusahaan terbatas (PT).
Namun saat ini pihak Pansus DPRD Rohil masih menunggu Pemkab Rohil memberikan dahulu penilaian secara akutansi hasil audit Perbankan modal dari PD ke PT. “Kami tinggal menunggu itu aja dari Pansus agar modal yang nanti dituangkan ke PT itulah jadi acuan PT ini kedepannya. Artinya kami DPRD Rohil dukung perubahan PD ini ke PT,” jelas politisi PDIP ini.***(Chan)
Sediakan Listrik untuk Kapal Sandar, PLN Dukung Pengembangan Pelabuhan Ramah Lingkungan
Manado(SegmenNews.com)– PT PLN (Persero) terus berinovasi dan menghadirkan layanan kelistrikan di sektor kelautan dan perikanan. Terbaru, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Manado (UP3 Manado) resmi meluncurkan Stasiun Penyedia Listrik Kapal Sandar (SPLiKS) yang merupakan hasil sinergi dengan PT Pelabuhan IV Manado.
Kehadiran SPLiKS ini menjadi bagian dari program _Electrifying Marine_ dalam upaya PLN mendukung pengembangan Pelabuhan Ramah Lingkungan atau Green Port. Green port sendiri merupakan konsep baru pengembangan pelabuhan berkelanjutan yang terintegrasi dengan aspek kelestarian lingkungan, konservasi energi, _community development,_ dan kepentingan ekonomi dari pelabuhan.
General Manager PLN Unit Induk Wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Gorontalo (UIW Suluttenggo), Leo Basuki menuturkan bahwa kehadiran SPLiKS dapat menjadi opsi baru pengisian daya bagi pelaku usaha perairan yang aktivitas serta operasionalnya banyak dilakukan di pelabuhan.
“Ini salah satu bentuk pelaksanaan tugas oleh Negara untuk melistriki. PLN Suluttenggo hadir di Pelabuhan untuk mendukung aktivitas masyarakat, khususnya di sektor kelautan dan perikanan,” ucap Basuki
Basuki menjelaskan bahwa pengembangan _green port_ membutuhkan keandalan listrik yang terjaga. PLN berkomitmen mendukung Pelabuhan Indonesia IV Manado untuk masuk dalam fase ini dan membuka peluang bagi unit pelindo lainnya yang ingin sama-sama membangun _green port_.
Melalui inovasi SPLiKS, PLN menghadirkan listrik yang juga memberi manfaat dan keuntungan bagi pihak pemilik kapal. Terlebih dalam penghematan pemakaian solar, pemeliharaan genset serta dapat membantu meringankan beban Pemerintah dalam memberikan subsidi solar.
SPLiKS di Manado sendiri dibangun berdasarkan hasil survei di lapangan dan berfungsi menggantikan peran genset saat kapal bersandar untuk menunggu penumpang maupun saat terjadi naik turun muatan barang.
Basuki juga menyebut keuntungan ekonomi lain menggunakan SPLiKS adalah efisiensi biaya operasional hingga 41 persen. Di mana dengan menggunakan listrik dari SPLiKS, pelanggan cukup membayar Rp. 1.650 per kWh, jauh lebih murah dibandingkan menggunakan genset yang tarifnya Rp. 2.800 per kWh.
“Total pemakaian dapat dilihat oleh pelanggan langsung melalui struk yang dikeluarkan dari SPLiKS, sehingga lebih transparan. Sistem stop kontak yang bersifat universal juga cukup memudahkan sehingga siapa saja dapat menggunakannya,“ tutup Basuki.
SPLiKS merupakan terobosan dan pengembangan layanan kelistrikan dari Anjungan Listrik Mandiri (ALMA). Melalui SPLiKS, pelanggan dapat mengetahui berapa kwh yang dipakai saat penggunaan.
SPLiKS dilengkapi dengan tombol START dan STOP untuk memulai dan menghentikan pengisian daya. Sementara tombol PRINT berfungsi untuk mencetak struk pemakaian energi listrik.
General Manager PT Pelabuhan Indonesia IV Manado, Rudi Hartono pun mengapresiasi kehadiran PLN yang berinovasi dan mendorong transformasi Pelabuhan agar menjadi lebih efisien dan lebih bersih, sehingga terbangun kondisi yang menjadikan Pelabuhan Manado masuk ke dalam kategori _green port_.***(char/rls)
Panglima TNI Apresiasi Keberhasilan Gubri dan Forkopimda Tekan Covid 19 di Riau
Pekanbaru(SegmenNews.com)- Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mengapresiasi keberhasilan Gubernur Riau bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Riau yang berhasil menekan covid-19 di Provinsi Riau.
Hal ini disampaikannya dalam Rapat Forkopimda Provinsi Riau Bersama Panglima TNI, Kepala BNPB dan Kabarhakam POLRI, yang berlangsung di Bertuah Hall Hotel Pangeran, Pekanbaru Kamis (23/09/2021).
Menurut Panglima kebersamaan Gubri dengan Forkopimda Riau dalam berbagai upaya dan inovasi penanganan dan pencegahan covid-19 di Riau telah membawa Riau memasuki zona kuning.
“Saya mengapresiasi kebersamaan dan kekompakan Forkopimda di Riau. Saya yakin dengan komunikasi yang intens, koordinasi yang intens dan kolaborasi yang baik, penanganan covid-19 di Riau akan terus membaik sesuai yang kita harapkan,” ujar Panglima TNI.
Dikatakan, upaya penanganan telah dilakukan harus ditingkatkan. Selain itu, kewaspadaan terhadap pandemi ini harus terus dijaga, terutama terkait tracing dan testing di Riau.
“Kerja keras kita masih sangat dibutuhkan. Kita juga sudah diperingatkan akan munculnya gelombang ketiga pandemi covid-19. Jadi trasing dan testing di Riau harus terus ditingkatkan,” papar Hadi.
Sementara Kepala BNPB Pusat Letnan Jenderal TNI Ganip Warsito, S.E., M.M meminta kerjasama dan sinergi antara berbagai pihak dalam penanganan pandemi terus ditingkatkan.
“Mari kita terus bekerja keras, tidak lengah dan tetap melaksanakan tugas-tugas pengendalian covid-19 ini secara bersinergi dan melibatkan berbagai pihak secara bergotong royong. Karena belum ada literasi atau pernyataan ahli dari mana pun yang menyatakan bahwa covid ini akan segera berakhir,” ucap Kepala BNPB.
Gubernur Riau H Syamsuar dalam pemaparannya menyampaikan berbagai upaya yang saat ini terus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau bersama dengan Forkopimda Riau dan juga pemerintah Kabupaten/Kota beserta jajaran Forkopimda setempat.
Menurut Gubri, berbagai upaya yang dilakukan ini tidak terlepas dari mengikuti arahan yang telah disampaikan oleh Presiden Jokowi, maupun instruksi dari Mendagri, agar penanganan covid-19 di daerah ini dapat bersinergi dengan pemerintah pusat.
“Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Riau dan Forkopimda dalam penanganan covid-19 adalah menindak lanjuti inmendagri dengan menerbitkan ingubri untuk perpanjangan pelaksanaan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di Riau, selain itu juga mengoptimalkan posko penanganan covid, peningkatan kapasitas tempat tidur ruang isolasi, ICU dan penyediaan obat-obatan di Rumah Sakit.
Fasilitas Isolasi Terpadu juga tetap disiapkan, sehingga jika kembali terjadi lonjakan jumlah kasus, kita sudah siap. Kita juga menyiapkan Rumah Oksigen Gotong Royong di Lanud Roesmin Nurjadin yang memfasilitasi pengisian oksigen dari fasyankes setiap hari,” papar Gubri.
Selain itu, Gubri juga menyampaikan bahwa antusiasme masyarakat Riau untuk mengikuti vaksinasi sangat tinggi. Karena itu pelaksanaan vaksinasi di Riau terus ditingkatkan.
Selain dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan, vaksinasi massal juga digelar di pusat keramaian, ruang-ruang publik, kampus dan sebagainya. Karena itu Gubri berharap jumlah vaksin untuk Provinsi Riau bisa ditambah.
Rapat Koordinasi penanganan covid-19 di Riau bersama Panglima TNI, Kepala BNPB dan Kabarhakam POLRI ini, selain diikuti unsur Forkopimda Riau, juga diikuti oleh Bupati dan Walikota serta Forkopimda Kabupaten/kota se Riau secara langsung dan virtual. ***(Adv/Kominfo Riau/ran)
Pekanbaru(SegmenNews.com)– Walikota Pekanbaru Firdaus dan pimpinan DPRD menandatangani kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
Perubahan APBD 2021 sebesar Rp2,649 Triliun. Hal ini dipengaruhi transfer dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah pusat dan gaji guru Bantu dari Pemprov Riau.
Walikota Firdaus usai rapat paripurna di DPRD Pekanbaru, Rabu (22/9), mengatakan, Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (P-KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) APBD 2021 telah disepakati. Hal ini tidak terlepas dari kesepakatan bersama dan kerja keras semua pihak. Sehingga, salah satu tahapan dalam penyusunan APBD-P telah dapat dilalui.
“Penandatanganan kesepakatan ini merupakan hasil dari pembahasan intensif antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan tim anggaran Pemko Pekanbaru. Perubahan ini sangat penting karena berhubungan dengan kegiatan penganggaran dan penertiban administrasi,” ungkapnya.
Perubahan-perubahan yang sudah terjadi dalam perjalanan dimasukkan dalam APBD-P. Jadi, refocusing (pergeseran) anggaran yang dilakukan beberapa kali sudah terangkum dalam APBD-P.
Ada penambahan anggaran Rp59 miliar. Tapi sesungguhnya, APBD murni yang disahkan Rp2,597 triliun tahun lalu, justru berkurang.
“Sebenarnya, kami kekurangan Rp60 miliar dari APBD-P. Tapi karena ada transfer pusat ke daerah maka seakan-akan APBD-P ini naik dari APBD murni,” ucap Firdaus.
Dana transfer dari pemerintah pusat itu berupa penyaluran dana BOS. Dana ini mesti dimasukkan dalam APBD-P. Nilainya sekitar Rp108 miliar.
Kemudian, Pemko Pekanbaru juga menerima dana transfer dari Pemprov Riau berupa honor guru bantu. Walaupun sebenarnya, guru bantu ini direkrut oleh Pemprov Riau. Tapi, gaji guru bantu ini ditransfer ke pemerintah kabupaten dan kota.
“Kami juga mendapat titipan gaji guru Bantu dari Pemprov Riau sebesar Rp12 miliar. Jadi total dana transfer yang kami terima Rp120 miliar,” sebut Wali Kota.
Pekanbaru(SegmenNews.com)- Kapolda Provinsi Riau, Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi mengungkapkan bahwa pelaksanaan vaksinasi merdeka serentak pada Rabu (22/9/2021) ini sebanyak 9.000 dosis vaksin dengan sebaran pelaksanaan vaksinasi di Universitas Riau (UNRI) 3.000 vaksin, Universitas Muhammadiyah Riau 4.000 dosis dan Stikes 2.000 dosis.
“Kita tentunya ingin mencapai satu kondisi yang ideal yaitu herd immunity dengan target capaian 70 persen,” kata Kapolda Riau.
Ia juga menerangkan hal ini juga bentuk kesiapan dari kampus untuk menyelenggarakan pembelajaran tatap muka yang sudah dimungkinkan untuk dilaksanakan.
“Tentu dengan pelaksanaan vaksin ini kita harapkan kita semuanya bisa mencapai tujuan itu,” ujarnya.
Agung menuturkan bahwa pihaknya yakin jika ada kerja sama dan gotong royong semua elemen termasuk masyarakat dan pemerintah capaian ini dapat terwujud. Dikesempatan tersebut, ia juga mengingatkan untuk terus mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker dan menjaga jarak.
“Saya harap kita semuanya terus mematuhi protokol kesehatan dan kemudian menjaga bagaimana kita semua jaga jarak dan juga menjaga kerumunan dan mobilitas yang tidak perlu,” tuturnya.
Pada kesempatan yang sama Rektor UNRI, Aras Mulyadi mengatakan di Universitas Riau telah menerima sebanyak 3.000 dosis vaksin untuk pelaksanaan vaksinasi merdeka serentak ini.
“Ini merupakan suatu langkah kita dunia pendidikan untuk persiapkan diri dalam penyelenggaraan pendidikan tatap muka,” sebutnya.
Aras juga mengucapkan terima kasih kepada Kapolda Riau beserta jajarannya terkait pelaksanaan vaksinasi merdeka serentak di UNRI ini. Ia berharap kegiatan vaksinasi ini dapat meningkatkan kuantitas ketercapaian herd immunity.
“Harapannya dapat meningkatkan kuantitas ketercapaian yang di targetkan sehingga untuk mencapai herd imunitas tadi bisa terselenggara dengan baik,” tutupnya.***(mc)
Pekanbaru(SegmenNews.com)- Sebanyak 124.120 sertipikat redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) diserahkan kepada masyarakat secara simbolis oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Bogor Jawa Barat, Rabu (22/9/2021).
Dari total sertipikat yang diserahkan, Provinsi Riau mendapatkan 3.000 sertipikat dengan luas lahan 500.000 hektare lebih yang tersebar di 4 kabupaten yakni Kabupaten Rokan Hilir, Rokan Hulu, Kampar, dan Siak.
Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar berharap masyarakat bisa memanfaatkan sertipikat redistribusi TORA dapat dimanfaatkan dengan sebaiknya untuk kesejahteraan masyarakat. Tidak hanya itu, dengan adanya sertipikat TORA juga diharapkan dapat menyelesaikan masalah-masalah pertanahan yang ada di daerah.
“Dengan adanya sertipikat TORA diharapkan dapat menyelesaikan masalah-masalah seperti konflik masyarakat dengan perusahaan, hingga masalah tumpang tindih yang ada di daerah di Riau. Bahkan sertipikat ini juga sekaligus bisa untuk pemulihan ekonomi nasional,” kata Gubri usai mengikuti penyerahan sertipikat redistribusi TORA oleh Presiden secara virtual di Gedung Daerah Balai Serindit.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Riau, M. Syahrir menyebutkan di tahun ini Provinsi Riau menargetkan redistribusi TORA
sebanyak 21.213 bidang.
“Hari ini baru diserahkan 3.000 sertipikat oleh Presiden dan nanti akan berlanjut pada bulan-bulan mendatang,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, masyarakat asal Kabupaten Siak penerima sertipikat TORA, Mukhlis mengaku senang telah mendapatkan sertipikat dari pemerintah.
Ia menyebutkan akan memanfaatkan sertipikat tersebut untuk membantu perekonomian warga khusunya masyarakat Siak.
“Ini digunakan untuk membantu perekonomian warga yang mungkin tidak mempunyai tanah atau tanahnya berkonflik, diharapkan bisa terbantu dengan adanya sertipikat ini,” pungkasnya.
Dengan memiliki sertipikat tersebut, Mukhlis mengaku akan memanfaatkan lahan tersebut untuk bercocok tanam.
“Kami nantinya akan menggunakan lahannya untuk menanam sawit dan nanas,” tutup Mukhlis. ***(MC)
Pekanbaru(SegmenNews.com)- Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Pekanbaru memastikan protokol kesehatan (Prokes) secara ketat tetap berjalan saat pembelajaran tatap muka.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Ismardi Ilyas menyebut, ada tim dari dinas yang mengawasi saat pembelajaran berlangsung.
Pihak sekolah juga diminta mengirimkan jurnal ke pihaknya untuk membuat laporan kegiatan belajar mengajar sesuai prokes.
“Dari data, yang kena (positif Covid-19) kan baru satu guru. Artinya kalau di sampling, ini sangat kecil sekali. Kita kan tidak tahu, kena di sekolah atau terpapar dari luar,” terang Ismardi, Rabu (22/9).
Ia memastikan, untuk siswa belum ada yang terkonfirmasi positif Covid-19 sejak sekolah tatap muka dimulai. Ismardi mengklaim, prokes yang diterapkan jauh lebih ketat dibandingkan dengan yang dibuat oleh pusat.
Seperti ada dua guru yang mengawasi di setiap rombongan belajar. Dua guru ini mengawasi di dalam dan luar kelas.
“Kemudian di SOP pusat itu hand sanitizer itu hanya diluar. Tapi kalau kita sampai ke kelas disiapkan. Dan tidak ada kesempatan anak untuk ke meja lain karena diawasi guru,” pungkasnya. (Kmf)
Pekanbaru(SegmenNews.com)- Vaksinasi Covid-19 bagi kelompok pelajar terus digesa Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru. Apalagi saat ini aktivitas belajar tatap muka telah berlangsung.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Ismardi Ilyas menyebut, pada Kamis (23/9) pelajar di lima sekolah bakal menjalani vaksinasi Covid-19.
“Ada sekitar 4.800 pelajar di lima sekolah yang akan vaksin,” ujar Ismardi.
Pelajar ini bakal menjalani vaksinasi yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dari Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru. Sebelum vaksinasi bakal dilakukan pemeriksaan kesehatan pada setiap pelajar.
Menurutnya, vaksinasi masal ini digelar guna mempercepat vaksinasi bagi kelompok pelajar. Vaksinasi dilakukan agar kekebalan tubuh pelajar terbentuk dan meminimalisir penyebaran Covid-19 saat belajar tatap muka berlangsung di sekolah.
“Total sekitar 32.000 pelajar yang menjadi target vaksinasi. Jumlah ini yang kita kejar untuk percepatan vaksinasi,” tutup Ismardi. (Kominfo6/RD2)