Beranda blog Halaman 85

DPRD Riau Paripurna Penyampaian Reses Masa Persidangan II

Penulis
Redaksi
-

Pekanbaru(SegmenNews.com)- DPRD Provinsi Riau menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian laporan reses masa persidangan II (Januari-April) tahun 2025, dan penyampaian pengumuman reses masa persidangan III (Mei-Agustus) tahun 2025, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau, Kamis (19/6/2025).

Rapat paripurna ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, Ahmad Tarmizi. Serta dihadiri Anggota DPRD Provinsi Riau, yaitu Soniwati (PDI-P), Robin P Hutagalung (PDI-P), Sofyan (PDI-P), Nalladia Ayu Rokan (Golkar), Evi Juliana (Golkar), Jons Ade Nopendra (Golkar), Indra Gunawan Eet (Golkar), Septina Primawati (Golkar), Imustiar (Golkar), Darmalis (Golkar), Zulaikhah (Golkar), Abdul Kasim (PKS), Rizal Zamzami (PKS), Sutan Sari Gunung (PKS), Samsuri Daris (PKS), M. Amal Fathullah (PKS), Zulhendri (Gerindra), Androy Aderianda (Gerindra), Syafrudin Iput (Gerindra), Edi Basri (Gerindra), Monang Eliezer Pasaribu (Demokrat), Dodi Saputra (Demokrat), Nur Azmi Hasyim (Demokrat), Eva Yuliana (Demokrat), Magdalisni (Demokrat), Sumardany Zirnata (Demokrat), Siti Aisyah (PKB), Kasir (PKB), Misliadi (PKB), Muhtarom (PKB), Adrias (PKB), Ade Firmansyah (PKB), Munawar Syahputra (Nasdem), Daniel Eka Perdana (Nasdem), dan Efrinaldi (Nasdem).

Dari pihak Pemerintah Provinsi Riau, turut hadir Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Riau, M. Job Kurniawan, beserta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Riau.

Dalam rapat tersebut, anggota DPRD menyerahkan laporan hasil Reses Masa Persidangan II Tahun 2025 kepada Plh Sekda. Laporan ini merupakan hasil kunjungan kerja seluruh anggota dewan di luar masa sidang.

Selanjutnya, diumumkan bahwa Reses Masa Persidangan III akan dilaksanakan mulai tanggal 22 hingga 29 Juni 2025, dengan durasi maksimal delapan hari sesuai ketentuan yang berlaku.

Rapat paripurna ditutup dengan semangat dan harapan, ditandai dengan ucapan, “Selamat bertugas” yang ditujukan kepada seluruh anggota dewan dan masyarakat Provinsi Riau.***(galeri)

Al Fajar Resmi Dilantik, HMI Cabang Rokan Hulu Siap Jadi Wadah Perjuangan Bangsa

Penulis
Redaksi
-
Al Fajar Ketua Umum HMI Cabang Rokan Hulu periode 2025–2026

Rohul(SegmenNews.com) – Pelantikan Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Rokan Hulu Periode 2025–2026 berlangsung khidmat di Aula Masjid Agung Islamic Centre, Rabu (18/6/2025).

Pelantikan ditandai dengan pembacaan ikrar pengurus baru yang dipimpin langsung oleh Ilham Mandala Anugrah dari Pengurus Besar HMI (PB HMI). Dalam prosesi tersebut, Al Fajar resmi menjabat sebagai Ketua Umum HMI Cabang Rokan Hulu periode 2025–2026.

Dalam sambutannya, Al Fajar menegaskan komitmennya menjadikan HMI sebagai wadah perjuangan nyata bagi umat dan bangsa. Ia juga menyampaikan rencananya untuk melibatkan alumni HMI atau KAHMI dalam berbagai diskusi strategis bersama pemerintah daerah.

“Kami siap membawa HMI Cabang Rokan Hulu sebagai wadah konkrit untuk kepentingan umat dan bangsa,” ujar Al Fajar.

Wakil Bupati Rokan Hulu, H. Syafaruddin Poti, SH., MM, yang turut hadir dalam acara, menyampaikan dukungannya terhadap eksistensi dan peran aktif HMI di tengah masyarakat.

“Pemkab Rokan Hulu terbuka terhadap HMI Cabang Rokan Hulu untuk menyampaikan ide, gagasan, dan pemikiran demi kemajuan daerah,” katanya.

Sementara itu, Ilham Mandala Anugrah dari PB HMI berharap HMI Cabang Rokan Hulu mampu menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah.

“HMI adalah organisasi besar. Kami berharap HMI Cabang Rokan Hulu mampu menjadi penengah yang menyuarakan kepentingan masyarakat kepada pemerintah,” ucap Ilham. Ia juga mengingatkan agar HMI tak terjebak dalam romantisme sejarah, tetapi terus bergerak menghadapi tantangan zaman.

Ketua Majelis Daerah KAHMI Rokan Hulu, Yunda Lufita Nur Alfiah, SP., M.Si, juga turut memberi sambutan. Ia menegaskan bahwa KAHMI siap memberikan dukungan penuh terhadap program-program pengurus baru.

“HMI adalah organisasi tertua dan terbesar di Indonesia. Kami berharap pengurus HMI Cabang Rokan Hulu periode ini dapat mengemban amanah dengan baik,” ujarnya.

Pelantikan ini menjadi momentum penting mempererat sinergi antara mahasiswa, alumni, dan pemerintah daerah dalam mendorong kemajuan Rokan Hulu.***

Akselerasi Penghimpunan Dana, BRK Syariah Evaluasi Kinerja di Wilayah Kepulauan Riau

Penulis
Redaksi
-

Tanjungpinang – PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) menyelenggarakan kegiatan Rapat Kerja Monitoring dan Evaluasi Kinerja Dana Pihak Ketiga (DPK) untuk wilayah Kepulauan Riau. Kegiatan ini bertempat di Hotel Aston, Kota Tanjungpinang, pada hari Kamis, (19/06/2025).

Kegiatan yang dihadiri oleh para team leader, funding officer dari unit-unit BRK Syariah se-wilayah Kepulauan Riau dan BRK Syariah Cabang Jakarta ini menjadi bagian dari upaya optimalisasi pengelolaan Dana Pihak Ketiga (DPK), khususnya Current Account Saving Account (CASA), yang merupakan sumber dana organik dan berkelanjutan bagi BRK Syariah. Rapat kerja juga difokuskan pada percepatan kinerja dan pembekalan strategi kepada tim pendanaan di seluruh kantor cabang BRK Syariah.

Dalam sambutannya, Pemimpin Divisi Dana dan Digital Banking BRK Syariah, Edi Wardana, menyampaikan pentingnya peran aktif seluruh lini dalam memperkuat pencapaian target DPK tahun 2025.

“Kami mendorong semua team leader dan funding officer untuk menyusun rencana aksi yang strategis, mengidentifikasi prospek nasabah potensial, serta memaksimalkan pemanfaatan digitalisasi dalam proses penghimpunan dana,” ujarnya.

Rapat kerja tersebut dipandu oleh tim dari Divisi Dana dan Digital Banking BRK Syariah, yaitu Pemimpin Bagian Retail Funding dan Priority Banking, Nicky Sulaikha, Pemimpin Seksi Retail Funding dan Priority Banking, Rajiev Dharma, serta Pemimpin Seksi Digital Banking, Soko Diraharja. Ketiganya memberikan pemaparan teknis, arahan strategi, serta pendampingan penggunaan aplikasi EFOM sebagai media pelaporan dan evaluasi kinerja harian pendanaan.

Sebanyak 49 peserta dari berbagai cabang BRK Syariah di wilayah Kepulauan Riau, termasuk cabang di Batam, Tanjungpinang, Tanjung Balai Karimun, Ranai, Lingga, Bintan, dan cabang lainnya, turut serta dalam rapat kerja ini. Mereka mendapatkan pengarahan dan evaluasi langsung sebagai bentuk penguatan sinergi dalam mencapai target pembiayaan dan penghimpunan dana.

Kegiatan ini ditutup secara resmi oleh Direktur Dana dan Jasa BRK Syariah, M.A Suharto, yang dalam arahannya menekankan pentingnya kolaborasi, inisiatif, dan inovasi di tengah dinamika industri perbankan syariah.

“Kita harus menjadi agen perubahan dalam membangun kinerja BRK Syariah yang lebih kompetitif, inklusif, dan berdaya saing tinggi. Saya yakin dengan semangat dan integritas tim, target yang telah ditetapkan dapat kita capai bersama,” tegas Suharto.

Sebagai bentuk apresiasi, kegiatan ini ditutup dengan sesi pemberian hadiah emas Antam kepada para team leader dan funding officer wilayah Kepulauan Riau yang berhasil mencapai target tertinggi. Penghargaan ini diharapkan menjadi motivasi tambahan bagi seluruh tim untuk terus menunjukkan performa terbaiknya dan meningkatkan kontribusi terhadap pencapaian target Dana Pihak Ketiga BRK Syariah.

Melalui kegiatan ini, BRK Syariah berharap terwujudnya peningkatan signifikan dalam pencapaian target Dana Pihak Ketiga serta penguatan layanan berbasis syariah yang profesional, modern, dan berorientasi pada kepuasan nasabah.***(inf)

Pemprov Riau Teken MoU dengan Bank Riau Kepri Syariah

Penulis
Redaksi
-

Pekanbaru(SegmenNews.com)- Pemerintah Provinsi Riau bersama PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) resmi menjalin kerja sama melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait layanan jasa perbankan. Kegiatan ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga keuangan daerah berbasis syariah dalam rangka mendukung pengelolaan keuangan yang efisien, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Acara penandatanganan ini berlangsung di Menara Dang Merdu BRK Syariah Pekanbaru, Kamis (19/6/2025) malam dan dihadiri Gubernur Riau Abdul Wahid, Plt Dirut BRK Syariah Helwin Yunus, Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Fajar Restu Febriansyah serta berbagai pihak terkait, baik dari jajaran pemerintah Provinsi Riau maupun sejumlah Pemimpin Divisi Bank Riau Kepri Syariah.

Dalam sambutannya, Plt. Direktur Utama BRK Syariah, Helwin Yunus, menyampaikan bahwa penandatanganan ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara lembaga keuangan daerah dan pemerintah Provinsi Riau.

“MOU layanan jasa perbankan ini bertujuan untuk mendukung pengelolaan keuangan daerah yang efisien, transparan, dan sesuai prinsip syariah. Kami berharap keberadaan Bank Riau Kepri Syariah dapat terus memberi manfaat bagi pemerintah daerah dan masyarakat luas,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Riau Abdul Wahid, menekankan pentingnya peran Bank Riau Kepri Syariah dalam mendukung pelaksanaan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik.

“Identitas Bank Riau Kepri Syariah adalah bagian dari pemerintah daerah. Maka kita memiliki tanggung jawab bersama untuk menjadikan bank ini tumbuh dan berkembang, tidak hanya melayani sektor pemerintahan, tetapi juga menjangkau dunia usaha dan masyarakat,” ungkapnya.

Gubernur Riau juga mengajak seluruh jajaran Bank Riau Kepri Syariah untuk terus melakukan inovasi, meningkatkan pelayanan, serta memperluas akses perbankan digital agar mampu bersaing dan memberi solusi keuangan yang menyeluruh.

“Penandatanganan PKS ini diharapkan menjadi awal dari kolaborasi yang lebih luas dan berkelanjutan antara pemerintah daerah dan Bank Riau Kepri Syariah, dalam mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan di Provinsi Riau,” tutupnya.inf

PH Ahmad Yusuf Tegaskan Muflihun Tidak Layak Dijadikan Tersangka SPPD Fiktif

Penulis
Hasran
-
Muflihun didampingi penasehat hukumnya Ahmad Yusuf saat memberikan keterangan persnya

Pekanbaru(SegmenNews.com)- Penasehat Hukum mantan Sekretaris DPRD Provinsi Riau, Ahmad Yusuf mengaskan kliennya Muflihun tidak terkait dan tidak layak dijadikan tersangka dalam kasus Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif di Sektretariat DPRD Provinsi Riau yang saat ini ditangani oleh Polda Riau.

Ahmad Yusuf mendampingi Muflihun dalam keterangan persnya menyayangkan maraknya pemberitaan di media yang menyebutkan akan ditetapkannya tersangka kasus SPPD Fiktif dengan inisial M.

Ahmad Yusuf menilai inisial M tersebut bermuara kepada kliennya atau Muflihun. Padahal hingga kliennya tidak pernah menerima pemberitahuan atau surat penetapan tersangka.

“Penyebutan inisial tersebut secara tetbuka telah membentuk oponi publik dan merusak nama klien kami secara serius,” tegasnya.

Ahmad Yusuf menilai tindakan tersebut sebagai pembocoran informasi yang melanggar etik dan asas praduga tak bersalah.

Ditegaskannya, kliennya Muflihun tidak terlibat dalam perkara dugaan SPPD Fiktif meskipun dia menjabat sebagai Sekretaris DPRD Riau. Ia tidak memiliki kewenangan teknis, administratif maupun keuangan dalam pelaksanaan perjalanan dinas.

Dimana fungsi pelaksanaan penunjukan, verifikasi dan pertanggungjawaban sepenuhnya dilaksanakan oleh PPTK, Bendahara dan pejabat teknis lainnya.

Ahmad Yusuf mengklaim bahwa tidak ada satupun alat bukti yang menunjukkan keterlibatan aktif maupun masif kliennya dalam dugaan pelanggaran hukum dalam kasus tersebut.

“Klien kami akan menghadapi semua proses hukum dengan terbuka, namun tidak akan membiarkan kriminalisasi berjalan tanpa perlawanan,” sebutnya.***(ran)

Rifky Arifi Jadi Narasumber Upgrading BEM FH UPP, Tekankan Pentingnya Integritas dalam Organisasi

Penulis
Redaksi
-
Rifky Arifi, SH (Tokoh Mahasiswa Pemuda Riau)

Rohul(SegmenNews.com) – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian (UPP) menggelar kegiatan Upgrading bertajuk Penguatan Peran Mahasiswa Hukum melalui Peningkatan Integritas dan Profesionalisme Organisasi, Rabu (18/6/2025).

Kegiatan ini dilaksanakan di lingkungan kampus UPP dan diikuti oleh mahasiswa aktif serta perwakilan organisasi kemahasiswaan lainnya.

Dalam kegiatan tersebut, Rifky Arifi, SH hadir sebagai narasumber utama. Ia merupakan demisioner Ketua Umum Himpunan Pelajar Mahasiswa Riau (Hipemari) Jakarta periode 2023–2024 sekaligus demisioner Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Rokan Hulu (HIMAROHU) Jakarta.

Dalam penyampaian materinya, Rifky menekankan pentingnya membangun integritas dalam berorganisasi. Menurutnya, integritas bukan sekadar persoalan citra, namun soal komitmen terhadap prinsip yang harus dipegang teguh oleh setiap mahasiswa, khususnya mahasiswa hukum.

“Mahasiswa hukum harus menjadi teladan dalam menjawab tantangan zaman dengan karakter yang kuat dan penuh integritas,” ujar Rifky.

Ia juga mendorong mahasiswa hukum agar tidak hanya unggul dalam akademik, tetapi juga memiliki etika dan tanggung jawab moral dalam mengemban amanah organisasi.

Selain Rifky, hadir pula Tata Haira yang turut memberikan pandangan terkait tantangan dan peluang yang dihadapi mahasiswa hukum dalam membangun organisasi yang profesional dan berintegritas.

Ketua BEM Fakultas Hukum UPP, M Surya Muda menyampaikan terima kasih kepada para narasumber dan peserta yang telah antusias mengikuti kegiatan ini.

“Kami berharap kegiatan ini dapat menjadi momentum peningkatan kualitas kepemimpinan mahasiswa hukum, serta mampu memberi kontribusi positif baik di kampus maupun di tengah masyarakat,” ujarnya.

Kegiatan Upgrading ini dirancang sebagai bekal keterampilan kepemimpinan, komunikasi, dan manajerial bagi mahasiswa dalam menjalankan roda organisasi. Melalui diskusi interaktif dan studi kasus, para peserta didorong untuk menerapkan nilai-nilai integritas dan profesionalisme dalam setiap langkah mereka.

Dengan pelatihan semacam ini, diharapkan mahasiswa Fakultas Hukum UPP semakin siap menghadapi tantangan dunia profesional dan berperan aktif dalam pembangunan hukum di Indonesia.***

TOP! PLN Kembali Pertahankan Posisi Puncak Sektor Utilitas Fortune Southeast Asia 500

Penulis
Chardian CH
-

Jakarta(SegmenNews.com)- PLN kembali menjadi perusahaan utilitas terbaik di Asia Tenggara selama dua tahun berturut-turut versi Fortune Southeast Asia 500. Pencapaian ini merupakan hasil dari kinerja keuangan cemerlang perseroan di mana sepanjang tahun 2024 PLN berhasil membukukan pendapatan sebesar Rp545,4 triliun. Jumlah ini meningkat 11,9% secara _Year on Year_ dari Rp487,38 triliun di tahun sebelumnya.

Dalam daftar 500 perusahaan terbesar se-Asia Tenggara yang didasarkan pada pendapatan tersebut, PLN unggul atas sejumlah perusahaan utilitas negara lain, seperti Malaysia, Filipina, Singapura, Vietnam, dan Thailand. Dengan capaian ini, Indonesia resmi menjadi pemuncak sektor utilitas di kawasan Asia Tenggara versi Fortune.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menyatakan bahwa pencapaian ini merupakan hasil dari transformasi menyeluruh yang membuat PLN semakin adaptif, efisien, dan kompetitif secara global. Sebagai BUMN di sektor energi, PLN akan terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Indonesia.

“PLN terus berkomitmen untuk memberikan layanan kelistrikan terbaik bagi masyarakat Indonesia, termasuk mereka yang berada di pelosok negeri. Peringkat tertinggi ini kami raih untuk kedua kalinya secara berturut-turut, dan menjadi kebanggaan tidak hanya bagi PLN, tetapi juga bagi seluruh bangsa Indonesia karena menandai posisi kita di pentas ekonomi regional dan global,” ujar Darmawan.

Sepanjang 2024, PLN berhasil membukukan penjualan tenaga listrik sebesar 306,22 terawatt hour (TWh) atau tumbuh 6,17% dibandingkan dengan realisasi 2023. Capaian ini juga setara 102,08% dari target yang ditetapkan Pemerintah sebesar 299,99 TWh.

Penjualan tenaga listrik ini menjadi penopang utama pendapatan perseroan, di mana penjualan mencapai Rp353,17 triliun, meningkat dari Rp333,19 triliun pada tahun sebelumnya. Dengan kinerja positif ini, PLN mencatatkan laba bersih sebesar Rp17,76 triliun.

Dengan kinerja impresif tersebut PLN tidak hanya menjadi perusahaan utilitas terbesar di kawasan, tetapi juga menempati peringkat ke-6 dalam daftar keseluruhan yang memuat 500 perusahaan terbesar se-Asia Tenggara berdasarkan pendapatan.

“Capaian ini sejalan dengan visi PLN untuk menjadi bagian dari Top 500 Global Company. Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan masyarakat dan dukungan pemerintah yang menjadi fondasi kuat dalam menjaga ketahanan dan kemandirian energi nasional,” tambah Darmawan.

Sementara itu Asia Editor Fortune, Nicholas Gordon, mengungkapkan bahwa posisi PLN dalam daftar Fortune 500 Southeast Asia ini menunjukkan pentingnya sektor energi dalam struktur ekonomi Asia Tenggara.

“Peringkat ke-6 berdasarkan pendapatan tahun ini adalah Perusahaan Listrik Negara (PLN). Peringkat ini menyoroti satu sektor penting dari daftar ini, yaitu energi, baik itu pemanfaatan sumber daya, pembangkitan listrik, maupun transmisi listrik sebagai sektor dominan dalam Southeast Asia 500, yang menyumbang hampir sepertiga dari total pendapatan daftar tersebut,” kata Gordon.

Ia juga menambahkan bahwa Indonesia mendominasi daftar Fortune Southeast Asia 500 tahun ini dengan jumlah 109 perusahaan, disusul Thailand dengan 100 perusahaan, Malaysia dengan 92 perusahaan, Singapura dengan 81 perusahaan, dan Vietnam dengan 76 perusahaan.***(rl)

Bupati Herman Jemput kedatangan Jamaah Haji di Batam

Penulis
Supian
-

Batam (SegmenNews.com)- Sebanyak 445 jamaah haji, yang terdiri dari 438 jamaah dan 7 orang petugas pendamping, dari Kloter 07 asal Kabupaten Indragiri Hilir, telah tiba di Asrama Haji Embarkasi Batam pada Kamis dini hari, 19 Juni 2025.

Kehadiran para jamaah ini disambut langsung oleh Bupati Indragiri Hilir, H. Herman, didampingi Ketua TP-PKK Indragiri Hilir, Hj. Katerina Susanti Herman.

Dalam sambutannya, Bupati H. Herman mengucapkan selamat datang kepada seluruh jamaah: “Ahlan wa sahlan, selamat datang para tamu Allah. Alhamdulillah, seluruh jamaah telah kembali ke tanah air dalam keadaan selamat, tanpa kekurangan suatu apa pun. Besok pagi, kita akan melanjutkan perjalanan pulang ke Tembilahan menggunakan kapal ferry Dumai Land, dan akan disambut oleh Wakil Bupati di sana.”

Bupati juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para petugas yang telah mendampingi jamaah selama pelaksanaan ibadah haji: “Terima kasih kepada seluruh petugas yang telah menjalankan tugas dengan baik, mendampingi jamaah selama berada di Tanah Suci.”

Mengakhiri sambutannya, Bupati H. Herman menyampaikan harapan dan doa: “Atas nama pribadi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, saya memohon doa dari Bapak Ibu sekalian, semoga kampung kita, Indragiri Hilir, senantiasa diberi keberkahan oleh Allah SWT. InshaAllah, Bapak Ibu memperoleh predikat haji yang mabrur dan mabrurah.”

Setelah prosesi penyambutan, para jamaah diistirahatkan di Asrama Haji Batam Centre. Selanjutnya, mereka dijadwalkan berangkat setelah shalat Subuh menuju Pelabuhan Sekupang Batam menggunakan bus, dan kemudian melanjutkan perjalanan laut ke Tembilahan.

Diperkirakan, jamaah akan tiba di Tembilahan pada siang menjelang sore dan akan disambut oleh Wakil Bupati Indragiri Hilir, Yuliantini.
Setelah prosesi penyambutan, para jamaah akan kembali ke rumah masing-masing.***(sup/hm)

Gubri Minta Tanah Ulayat Diselesaikan dengan Musyawarah Adat

Penulis
Redaksi
-

Pekanbaru(SegmenNews.com)- Gubernur Riau (Gubri), Abdul Wahid menerima audiensi ninik mamak Kenegerian Mentulik, Kabupaten Kampar di Kediaman Gubernur Riau, Kota Pekanbaru, Rabu (18/6/2025). Audiensi ini membahas persoalan pengelolaan tanah ulayat yang menjadi perhatian masyarakat adat.

Ketua Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Republik Indonesia (Lemtari) Kabupaten Kampar, Suhaili Husein menyampaikan keluhan masyarakat adat. Ia menegaskan bahwa pengelolaan tanah ulayat oleh Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Rantau Kasih tidak melibatkan ninik mamak Kenegerian Mentulik.

Dijelaskan dia, Desa Rantau Kasih berada dalam wilayah adat Kenegerian Mentulik, namun tidak pernah melakukan koordinasi. Hal ini memicu ketegangan karena hak-hak adat dianggap diabaikan.

“Desa Rantau kasih itu berada di dalam wilayah adat Kenegerian Mentulik, namun mereka tidak ada kordinasi sedikitpun juga untuk mengelola hak ulayat kami,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Gubri Abdul Wahid menekankan pentingnya musyawarah bersama. Ia meminta semua pihak duduk bersama agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pengelolaan wilayah adat.

Wahid memberi solusi agar persoalan ini dibahas bersama Lembaga Adat Melayu (LAM). Pemerintah Provinsi Riau dan LAM telah membentuk tim khusus untuk menyelesaikan persoalan-persoalan adat.

“Agar adil, harus duduk bersama membahas persoalan adat ini, agar tidak tumpang tindih. Datang ke LAM, Pemerintahan Provinsi Riau dan LAM sudah bikin tim, nanti kalau ada persoalan kedepan sampaikan ke LAM, agar tetua disana membahas persoalannya,” jelas Gubri.

Ia menambahkan bahwa semua keputusan menyangkut tanah ulayat harus dibahas dan disepakati oleh lembaga adat. Dengan begitu, pendaftaran hutan adat ke Kementerian Kehutanan pun menjadi lebih jelas dan sah secara hukum.

“Tidak boleh ada saling menekan atau memaksakan kehendak,” tegas Wahid. Ia menekankan bahwa harmoni antar masyarakat adat harus dijaga agar tidak terjadi konflik berkepanjangan.

Pertemuan ini diharapkan menjadi awal penyelesaian konflik secara damai dan bermartabat. Pemprov Riau siap memfasilitasi dialog antara pihak-pihak terkait demi menjaga persatuan dan hak masyarakat adat.***(mr)

Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi Riau Ayat Cahyadi Terima Kunjungan Pesantren Baitul Quran

Penulis
Redaksi
-

Pekanbaru(SegmenNews.com)- Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi Riau Ayat Cahyadi, menerima kunjungan belajar dari Pesantren Baitul Quran, Rabu (18/6/2025).

Kunjungan ini diikuti oleh pimpinan pesantren, para guru, serta sejumlah santri penghafal Al-Qur’an dalam rangka mengenal lebih dekat dunia politik dan peran DPRD.

Pimpinan Pesantren Baitul Quran, Ahmadi Cahyadi, hadir bersama jajaran, yaitu Supriyadi selaku Kepala Sekolah, serta para guru: Syuib Idris, Mukhtar, Ghozali, dan Irwan Said. Dalam sambutannya, Supriyadi menyampaikan bahwa tujuan kunjungan ini adalah memberikan wawasan politik kepada para santri.

“Kami ingin para santri tidak hanya memahami ilmu agama, tetapi juga mengenal sistem politik dan pemerintahan, khususnya yang ada di DPRD,” ujar Supriyadi.

Fraksi PKS menyambut baik kehadiran para santri yang juga diperkenalkan sebagai penghafal Al-Qur’an. Kegiatan ini menjadi forum belajar bagi para santri untuk memahami peran politik dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam kesempatan tersebut, Ayat Cahyadi menjelaskan struktur dan alat kelengkapan DPRD, serta tugas pokok dan fungsi lembaga legislatif kepada para peserta kunjungan.

Para santri kelas 6 diberi kesempatan untuk bertanya langsung seputar fungsi DPRD dan dinamika politik di Provinsi Riau.

“Mudah-mudahan para santri ini bisa menjadi generasi penerus bangsa yang tidak hanya kuat secara spiritual, tetapi juga memiliki pemahaman politik yang baik demi kemajuan Indonesia, khususnya di Provinsi Riau,” tutup Ayat Cahyadi.***(mdf)

1...848586...3,050Halaman 85 dari 3,050
© Segmennews.com | PT. Radja Segmen Media