Meranti(SegmenNews.com)-Tim Kuasa Hukum Paslon 3, Syahrial, Henri Zanita, dan Darul Huda menyebutkan perkara dugaan pelanggaran Pilkada dilakukan tim Paslon nomor urut satu naik ke penyidikan.

“Per tanggal 18 Desember ditingkatkan menjadi penyidikan, jadi penyidik akan mengembangkan perkara ini memanggil saksi-saksi dan nanti mungkin ada yang ditetapkan menjadi tersangka,” ujar Zanita, Minggu (20/12/2020) di posko menebas center Jalan Amelia Selatpanjang.

Dijelaskannya proses penyidikan tersebut nantinya akan dilaksanakan selama 14 hari kerja.

“Kami sangat apresiasi dengan Bawaslu telah bekerja proporsional,” ungkapnya.

Syahrial menambahkan naiknya status laporan mereka membuktikan bahwa laporan mereka terkait pelanggaran saat pilkada benar adanya.

“Ingin sekedar memberitahu kepada siapapun, jangan bermain-main dengan hukum, dan mudah-mudahan ini tetap berlanjut ke tahap persidangan,” tuturnya.

Dirinya juga mengatakan dengan penyidikan ini nantinya pihaknya juga akan melanjutkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Ini akan memperkuat lagi bukti-bukti kami di Mahkamah Konstitusi. Bahwa pihak Bawaslu nanti akan menjadi pihak pemberi keterangan di Mahkamah Konstitusi,jadi komplementer dengan langkah kami berikutnya,” ujarnya.

Dirinya juga menekankan dengan adanya penyidikan ini membuktikan bahwa laporan mereka bukan sekedar gertakan saja.

“Jadi bagi yang masih ragu-ragu di luar sana bahwa perjuangan ini hanya perjuangan gertak sambal, tidak! Ini perjuangan yang serius,” tegasnya.

Syarial juga menyampaikan nantinya pihaknya juga akan melengkapi dan menyampaikan “peluru” lainnya untuk meneruskan kasus ini.

“Akan ada hal-hal berikutnya yang akan kami sampaikan dan itu adalah suprise. Ada kejutan-kejutan tak terduga karena ini ibarat bola salju, akan bergulir terus.” Pungkasnya.

Seperti diketahui beberapa waktu yang lalu pihak kuasa hukum Paslon Mahmuzin Taher-Nuriman Khair melaporkan dugaan pelanggaran Kampanye politik uang dan kampanye di luar jadwal yang dilakukan oleh Paslon nomor urut 1 M. Adil-Asmar.

Adapun barang bukti yang dibawa meraka adalah kartu BLT dengan gambar paslon nomor urut 1 serta beberapa saksi yang menerima kartu tersebut. Kartu tersebut disampaikan mereka dibagikan oleh pihak tim sukses Paslon nomor urut 1.

“Kartu BLT dari Paslon nomor urut 1, dugaan pelanggaran bisa jadi money politik pasal 187a ayat 1, menjanjikan. Walaupun belum ada transaksi uang pada saat itu tapi menjanjikan juga masuk unsurnya,” ungkap Zanita.

Selain itu pelanggaran juga dikatakan Zenita karena pembagian kartu tersebut juga dilakukan pada saat masa tenang Pilkada.(Ags)

Meranti(SegmenNews.com)-Sabtu 19 Desember 2020 Kabupaten Kepulauan Meranti memperingati Hari Jadi ke-12. Salah satu agenda penting dalam mengenang sejarah perjuangan pemekaran daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat menggelar rapat paripurna istimewa yang berlangsung di Balai Sidang DPRD.

Paripurna dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan guna mengantisipasi penyebaran Covid-19. Dipimpin Ketua DPRD Kepulauan Meranti Ardiansyah SH MSi, didampingi Wakil Ketua I DPRD H Khalid Ali SE, dan Wakil Ketua II Iskandar Budiman SE.

Turut hadir Bupati Kepulauan Meranti Drs. H. Irwan MSi, Kapolres AKBP Eko Wimpiyanto Hardjito SIk, Sekda Dr. H. Kamsol, para pejuang pemekaran, srikandi, para Calon Bupati dan Wakil Bupati 2020, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, Kepala Bagian di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti, Camat, tokoh masyarakat, tokoh adat, alim ulama, budayawan dan cendikiawan.

Dalam pidatonya, Ardiansyah mengatakan, pertemuan ini sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT atas apa yang telah diraih. Hari Jadi ke-12 ini sebagai cermin sejauh mana jati diri anak negeri membawa eksistensi daerah ke arah lebih maju sesuai cita-cita para leluhur dan pelaku sejarah Kabupaten Kepulauan Meranti.

“Makna yang terkandung di dalam Hari Jadi yang jatuh hari ini adalah bagaimana mengingatkan kita kepada ajaran-ajaran kebaikan, nilai keikhlasan, makna perjuangan dan pengabdian,” kata Ardiansyah.

Menurutnya, Hari Jadi ke-12 ini juga merupakan momen untuk memupuk semangat kebersamaan dan persatuan. Banyak kemajuan dan prestasi yang telah diraih, namun masih ada PR besar untuk memajukan Kepulauan Meranti ke depan.

“Mari kita jadikan peringatan Hari Jadi ini sebagai momentum untuk mengevaluasi hasil pembangunan yang telah dilaksanakan sebagai acuan pembangunan kedepannya dengan karya dan prestasi yang lebih baik lagi,” ujarnya.

Dikakan Ardiansyah, penetapan daerah Kepulauan Meranti sebagai kabupaten merupakan buah dari perjuangan para tokoh-tokoh pendiri yang tak kenal lelah dan tanpa pamrih.

“Kita doakan agar para pejuang yang masih hidup diberikan kelapangan dan kesehatan. Sedangkan yang sudah meninggal dunia, kita doakan semoga dilapangkan kuburnya dan suatu saat kelak berhimpun dalam barisan penghuni syurga,” ungkap Ardiansyah, dan diaminkan para undangan yang hadir.

Sementara, Bupati Irwan dalam sambutannya menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada para pendahulu, pejuang pemekaran selaku founding father pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti.

“Penetapan Kepulauan Meranti sebagai daerah otonomi baru merupakan berkah dan nikmat yang tak terhingga dari Allah SWT. Perlu kita renungi bahwa, berbagai aspek sosial pembangunan yang kita nikmati sekarang ini merupakan implementasi dari pemekaran kabupaten ini,” kata Irwan.

Hari Jadi ke-12 memiliki makna sangat mendalam bagi Irwan. Karena selain diperingati di tengah keterbatasan akibat pandemi Covid-19, juga merupakan momen di akhir masa jabatan setelah 10 tahun dipercayakan mengemban amanah memimpin Kepulauan Meranti.

“Semoga Bupati dan Wakil yang akan dilantik nantinya mampu memberikan yang lebih baik dari apa yang sudah kami lakukan,” harapnya.

Irwan menjelaskan, selama 12 tahun sejak dimekarkan banyak pengalaman berharga baik tantangan maupun hambatan yang dilalui dalam membanguan daerah ini. Seperti tantangan geografis, yakni alam Kepulauan Meranti membutuhkan kos besar untuk membangun. Kemudian perubahan geopolitik, yang berujung perubahan kebijakan baik di tingkat pusat maupun provinsi yang berdampak pada komposisi keuangan daerah.

“Begitu juga perubahan-perubahan kebijakan tingkat pusat yang membatasi gerak kreasi kita membangun daerah,” jelasnya.

Bagaimanapun situasi tersebut, sambung Irwan, upaya meletakkan pondasi pembangunan terus dilakukan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat yakni, fokus pada program yang memperhatikan aspek pertumbuhan (growth), pemerataan (developing), dan berkelanjutan (sustainable).

“Diantara yang menjadi fokus kita adalah menstabilkan keuangan daerah. Alhamdulillah, APBD kita tetap berada dalam kisaran satu triliun lebih hingga tahun depan. Tanpa uang kita akan sulit membangun, dan alhamdulillah kita mampu mengelola dengan baik hingga mendapatkan delapan opini WTP berturut-turut,” beber Irwan.

Diungkapkannya, bahwa apapun visi dan misi pemerintah daerah pada akhirnya tujuan pokok dari pembangunan daerah adalah pembangunan manusia daerah itu sendiri. Dalam istilah statistik diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pengukuran dilakukan dengan perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup.

“Alhamdulillah IPM kita terus naik dari angka 59,71 poin tahun 2010, dan sekarang sudah 65,93 poin atau naik 6,22 poin dalam 10 tahun terakhir,” sebutnya.(Ags)

Meranti(SegmenNews.com)- Pihak Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Kepulauan Meranti nomor urut 3 Mahmuzin Taher dan Nuriman Khair hingga saat ini masih belum menerima hasil rekapitulasi suara melalui rapat pleno KPU Kepulauan Meranti beberapa waktu yang lalu.

Hal tersebut disampaikan oleh kuasa hukum Paslon 3 yaitu Syahrial, Henri Zanita, dan Darulhuda saat memberikan keterangan pers di Cafe Kopitiam Selatpanjang, Jum’at (18/12/2020).

Syahrial menyampaikan pihaknya belum menerima hasil apapun terkait Pilkada Kepulauan Meranti, sehingga saat Rapat pleno hasil rekapitulasi suara Pilkada Kepulauan Meranti pihaknya juga tidak mau menandatangi berita acara.

Hal tersebut dijelaskanya karena Meraka masih melakukan proses hukum terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Paslon nomor urut 1.

“Kita masih belum menerima hasil kemarin, karena kita masih melakukan upaya hukum. Sehingga itu pilihan kita sampai ada keabsahan terhadap proses hukum yang dilakukan,” ujar Syahrial.

Syahrial mengatakan mereka masih menunggu hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Bawaslu Kepulauan Meranti terkait pelanggaran yang dilakukan pihaknya.

Bahkan dirinya menilai bahwa seluruh bukti dan saksi sudah mereka serahkan kepada pihak Bawaslu untuk melengkapi berkas mereka.

“Kemarin ada 11 saksi yang sudah diperiksa. Walaupun ada beberapa saksi yang mengundurkan diri. Walaupun demikian bukti dan saksi tersebut bagi kami itu sudah lebih dari cukup. Jadi mudah-mudahan sudah memenuhi dan sudah membuktikan,” tuturnya.

Dari informasi yang diterimanya, Syahrial menambahkan saat ini pihak Bawaslu Kepulauan Meranti masih melakukan pendalaman melalui saksi ahli.

Dimana sesuai jadwal sesuai tanggal pelaporan, hasil penyelidikan apakah ditingkatkan atau tidak akan ditentukan esok hari.

“Tinggal minta keterangan ahli oleh Bawaslu dan kami yakin-seyakinnya itu terbukti,” pungkasnya.

Pada prinsipnya pihaknya tetap siap menang maupun kalah dalam perhelatan Pilkada ini. Hanya saja dirinya berharap pihak penyidik terhadap kasus yang mereka sampaikan juga bisa diproses secara adil.

“Kalah menang biasa saja, namanya kontestasi. Namun kita tidak mau proses ini dicederai dengan pelanggaran hukum. Kita hanya bisa menghimbau Bawaslu bisa berfikir objektif dan melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi mereka,” tutupnya.(Gus)

Tim kuasa hukum pasangan calon (Paslon) Menuju Negeri Bahari Sejahtera (Menebas) terus usut praduga Paslon nomor urut 1 Sebarkan Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT) disaat Minggu tenang.

Hal tersebut disampaikan oleh kuasa hukum Pasangan Paslon Menebas nomor urut 3 Syahrial, S.H, S.Sos.I, M.Si, M.H didampingi Henri zanita, S.H, M.H dan Darul Huda, S.H, S.Pd, M.Pd, M.H. Di Kopitiam lantai 2 Jalan Diponegoro Selatpanjang. Jum’at (18/12/2020).

Dirinya menyampaikan pihaknya belum menerima hasil apapun terkait Pilkada Kepulauan Meranti, sehingga saat Rapat pleno hasil rekapitulasi suara Pilkada Kepulauan Meranti pihaknya juga tidak mau menandatangi berita acara.

Hal tersebut dijelasknnya karena Meraka masih melakukan proses hukum terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Paslon nomor urut 1. Ia berharap masyarakat yang bersedia menjadi saksi pelapor tidak perlu takut memberikan keterangan di Bawaslu, karena penyebaran kartu dengan janji janji untuk mempengaruhi pemilih, apalagi dalam masa hari tenang adalah pelanggaran serius Paslon nomor urut 1.

“Paslon 1 sebagai terlapor belum memiliki kapasitas untuk menyebar Kartu BLT dan Kartu lainnya itu, karena kapasitasnya masih calon, bukan Kepala Daerah yang sudah dilantik,” terangnya.

Menurut Syahrial, Tindakan Paslon itu menyebar Kartu BLT di hari tenang dengan janji janji untuk mempengaruhi pemilih adalah tindakan pidana pemilukada, antara lain tercantum dalam beberapa pasal. Masyarakat perlu menganalisa kepastian realisasi janji yang disampaikan saat Kartu itu diberikan oleh Paslon 1, mengingat kemampuan APBD yang masih bergantung pada DAK, DAU dan DBH dari pusat yang sudah jelas alokasi peruntukannya, sedangkan PAD masih sangat kecil.

“Ditariknya kembali Kartu itu dari masyarakat penerima, dapat dikatakan sebagai bukti bahwa Kartu itu hanya alat janji untuk mempengaruhi pemilih, dimana pendistribusian kartu tersebut tanpa ada ketentuan syarat dan kriteria calon penerima yang betul betul layak menerima BLT,” ucapnya.

Lebih jauh dikatakannya, upaya Paslon 1 mengamankan para saksi-saksi kasus itu adalah indikasi bahwa mereka menyadari tindakan menyebar Kartu BLT dengan janji-janji dimasa hari tenang adalah pelanggaran pemilukada.

“Kita masih belum menerima hasil kemarin, karena kita masih melakukan upaya hukum. Sehingga itu pilihan kita sampai ada keabsahan terhadap proses hukum yang dilakukan,” ujar Syahrial.

Syahrial mengatakan mereka masih menunggu hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Bawaslu Kepulauan Meranti terkait pelanggaran yang dilakukan pihaknya.

Bahkan dirinya menilai bahwa seluruh bukti dan saksi sudah mereka serahkan kepada pihak Bawaslu untuk melengkapi berkas mereka.

“Kemarin ada 11 saksi yang sudah diperiksa. Walaupun ada beberapa saksi yang mengundurkan diri. Walaupun demikian bukti dan saksi tersebut bagi kami itu sudah lebih dari cukup. Jadi mudah-mudahan sudah memenuhi dan sudah membuktikan,” tuturnya.

Dari informasi yang diterimanya, Syahrial menambahkan saat ini pihak Bawaslu Kepulauan Meranti masih melakukan pendalaman melalui saksi ahli.

Dimana sesuai jadwal sesuai tanggal pelaporan, hasil penyelidikan apakah ditingkatkan atau tidak akan ditentukan esok hari.

“Tinggal minta keterangan ahli oleh Bawaslu dan kami yakin-seyakinnya itu terbukti,” pungkasnya.

Pada prinsipnya pihaknya tetap siap menang maupun kalah dalam perhelatan Pilkada ini. Hanya saja dirinya berharap pihak penyidik terhadap kasus yang mereka sampaikan juga bisa diproses secara adil.

“Kalah menang biasa saja, namanya kontestasi. Namun kita tidak mau proses ini dicederai dengan pelanggaran hukum. Kita hanya bisa menghimbau Bawaslu bisa berfikir objektif dan melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi mereka,” tutupnya.(Ags)