Pekanbaru(SegmenNews.com)- Pemerintah Kabupaten Bengkalis mengeluarkan Surat Edaran (SE) Bupati Bengkalis Nomor: 300.2.1/BPBD/VII/2025/95, tentang Antisipasi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), Selasa 29 Juli 2025.
SE Bupati Bengkalis ini, ditujukan kepada Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kab. Bengkalis, Pimpinan Perusahaan Perkebunan dalam wilayah Kab. Bengkalis.
Berikut Camat se-Kabupaten Bengkalis
dan Lurah/Kepala Desa se-Kabupaten Bengkalis.
Berdasarkan surat Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Nomor: KL.01.00/019/KKPR/VI/2025 tanggal 24 Juli 2025 perihal Penyampaian Data Iklim Prakiraan Cuaca, diprediksi kondisi dinamika atmosfer dan unsur lain yang berpengaruh terhadap curah hujan di wilayah Kabupaten Bengkalis sampai dengan minggu kedua Agustus mengidentifikasikan potensi suhu udara panas dan kering akibat minimnya curah hujan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada Kepala Perangkat Daerah terkait. Pihak Perusahaan Perkebunan, Camat. Lurah/Kepala Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk meningkatkan kewaspadaan dan melakukan upaya antisipasi sebagai berikut.
Pertama, menyiagakan seluruh aparatur pemerintah tingkat kecamatan, kelurahan/desa dan mengkoordinasikan dengan TNI, POLRI, Manggala Agni, Kelompok Tani/ Masyarakat Peduli Api dan Masyarakat Peduli Bencana serta unsur masyarakat lainnya agar meningkatkan konektivitas dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi dan menanggulangi bencana kebakaran hutan, kebun dan lahan.
Kedua, kepada seluruh Camat, Lurah/Kepala Desa se-Kabupaten Bengkalis agar memantau aktivitas masyarakat dalam hal membuka lahan untuk perkebunan.
Ketiga, kepada seluruh perusahaan yang bergerak di sektor perkebunan agar membuat kanal dan embung serta menjaga kawasan perusahaan dan sekitarnya dari kebakaran hutan dan lahan dengan mengaktifkan regu pemadam kebakaran.
Keempat, masyarakat diminta untuk tidak membuang puntung rokok yang masih menyala secara sembarangan dan tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran hutan dan lahan.
Dan kelima, jika terjadi hal-hal yang membutuhkan penanganan kebakaran hutan dan lahan dapat menghubungi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis atau dapat menghubungi layanan 112 panggilan darurat.***(imam/hm)
Pemkab Bengkalis Keluarkan 5 Point SE Bupati Antisipasi Karhutla
KPPU Jatuhkan Denda RP449 Miliar dalam Penjualan Truk Merek SANY di Indonesia
Jakarta(SegmenNews.com)- Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjatuhkan sanksi denda dengan total Rp449 miliar kepada 3 (tiga) Terlapor dari kelompok usaha Sany Group atas perilakunya melakukan pelanggaran integrasi vertikal dan penguasaan pasar dalam penjualan truk merek Sany di Indonesia.
Putusan atas Perkara Nomor 18/KPPU-L/2024 tentang Dugaan Pelanggaran terkait Penjualan Truk Merek Sany tersebut, dibacakan kemarinsore (05/08) di Jakarta dalam Sidang Majelis Komisi yang dipimpin oleh Moh. Noor Rofieq sebagai Ketua Majelis, serta M. Fanshurullah Asa dan Rhido Jusmadi masing-masing sebagai Anggota Majelis.
Perkara yang bersumber dari laporan publik ini menyangkut Dugaan Pelanggaran Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berkaitan dengan integrasi vertikal dan Pasal 19 Huruf a, b, c,dan d yang berkaitan dengan penguasaan pasar dalam penjualan truk merek Sany berikut suku cadangnya yang ada di Indonesia.
Perkara melibatkan 4 (empat) Terlapor, yakni Sany International Development, Ltd. (Terlapor I), PT Sany Indonesia Machinery (Terlapor II), PT Sany Heavy Industry Indonesia (Terlapor III), dan PT Sany Indonesia Heavy Equipment (Terlapor IV).
Terlapor I yang bertanggung jawab atas operasi internasional induk usahanya, yakni Sany Heavy Industry Co Ltd, menunjuk dealer non-eksklusif yaitu PT Pusaka Bumi Transportasi dan PT Gajah Utama Internasional. Meskipun kedua perusahaan tersebut merupakan dealer, namun pembelian unit truk Sany dan suku cadangnya dilakukan melalui Terlapor II dan Terlapor III.
Pada akhirnya kondisi ini menyebabkan dealer diperlakukan secara diskriminatif oleh Terlapor I, karena dealer membeli produk truk Sany dari pesaingnya dengan sistem pembayaran yang berubah-ubah.
Sistem pembayaran yang pendek dengan target penjualan telah ditentukan oleh Terlapor I menyebabkan dealer kesulitan dalam pembayaran, dan akhirnya keluar dari pasar.
Berdasarkan berbagai fakta dan bukti di persidangan, Majelis Komisi dalam Putusannyamenyatakan bahwa:1. 2. 3. 4. 5. Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 19 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV tidak terbukti melanggar Pasal 19 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;Terlapor IV tidak terbukti melanggar Pasal 19 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;6. 7. 8. 9.
Menghukum Terlapor II, membayar denda sebesar Rp360.000.000.000 (tiga ratus enam puluh miliar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja KPPU melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).
Menghukum Terlapor III, membayar denda sebesar Rp57.000.000.000 (lima puluh tujuh miliar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja KPPU melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).
Menghukum Terlapor IV, membayar denda sebesar Rp32.000.000.000 (tiga puluh dua miliar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja KPPU melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).
Memerintahkan Terlapor I untuk memperbaiki perjanjian dealer dengan menghilangkan ketentuan yang melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;10.
Memerintahkan Terlapor I untuk memperbaiki saluran distribusi perdagangan truk merek Sany dan suku cadangnya;11. Memerintahkan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV untuk melaksanakan putusan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Terlapor menerima pemberitahuan putusan apabila Terlapor menerima putusan KPPU; dan12.
Memerintahkan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV menyerahkan jaminan bank sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai denda ke KPPU paling lama 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan Putusan ini, jika mengajukan upaya hukum keberatan.
Majelis Komisi juga merekomendasikan KPPU untuk memberikan saran pertimbangan kepada Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dan Kementerian Perdagangan untuk melakukan evaluasi terhadap kegiatan usaha yang dilakukan oleh Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV.
Secara terpisah, KPPU memandang Putusan ini sebagai wujud komitmen KPPU dalam memberikan penegakan hukum yang adil dan berlaku bagi semua, tanpa memperhatikan asal (origin) pelaku usaha.
“Putusan dan denda merupakan denda terbesar di sepanjang sejarah penegakan hukum persaingan usaha, setelah Google. Ini patut menjadi pelajaran bagi semua pelaku usaha, baik penanaman modal asing atau dalam negeri, bahwa KPPU tidak main-main dalam memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang melakukan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
Karena praktik tersebut tidak menciptakan efisiensi perekonomian nasional dan lingkungan bisnis yang sama atau adil kepada seluruh pelaku usaha, tegas Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama, Deswin Nur.***(ran/rl)
Ekonomi Riau Tumbuh 4,59 Persen di Tri Wulan II – 2025
Pekanbaru(SegmenNews.com)- Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau mencatat perekonomian Riau pada triwulan II-2025 menunjukkan kinerja positif dengan pertumbuhan sebesar 4,59 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year-on-year/y-on-y). Pertumbuhan ini ditopang oleh peningkatan signifikan di sektor jasa dan ekspor luar negeri.
Kepala BPS Provinsi Riau Asep Riyadi menyampaikan, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Riau atas dasar harga berlaku pada triwulan II-2025 tercatat sebesar Rp293,05 triliun. Sementara itu, atas dasar harga konstan 2010, nilai PDRB mencapai Rp147,55 triliun.
“Ekonomi Riau triwulan II-2025 tumbuh 4,59 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai Lapangan Usaha Jasa Lainnya sebesar 9,37 persen. Dari sisi pengeluaran, ekspor luar negeri mencatat pertumbuhan tertinggi mencapai 12,77 persen,” ujar Asep Riyadi, Selasa (5/8/2025).
Jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (quarter-to-quarter/q-to-q), ekonomi Riau tumbuh sebesar 1,52 persen. Pertumbuhan ini didorong oleh Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan yang tumbuh tinggi sebesar 24,32 persen.
Dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) tumbuh 8,37 persen. “Transportasi dan pergudangan tumbuh tinggi karena adanya peningkatan aktivitas logistik, terutama dalam mendukung ekspor dan distribusi regional,” jelas Asep.
Sementara itu, secara kumulatif (c-to-c), ekonomi Riau selama semester I-2025 tumbuh sebesar 4,62 persen dibanding semester I-2024. Pertumbuhan tertinggi dari sisi produksi terjadi pada Lapangan Usaha Jasa Pendidikan sebesar 9,54 persen.
Sedangkan dari sisi pengeluaran, ekspor luar negeri kembali menjadi penyumbang tertinggi dengan pertumbuhan 13,87 persen.
Menariknya, jika sektor migas dikeluarkan, pertumbuhan ekonomi Riau pada triwulan II-2025 justru lebih tinggi, yakni mencapai 5,06 persen. Angka ini lebih baik dibanding pertumbuhan nonmigas pada triwulan yang sama tahun sebelumnya yang tercatat 4,61 persen.
“Pertumbuhan ekonomi Riau tanpa migas menunjukkan bahwa struktur ekonomi kita semakin kuat di sektor nonmigas. Ini positif untuk keberlanjutan pertumbuhan jangka panjang,” ucap Asep.
Secara spasial, pada triwulan II-2025 Provinsi Riau menyumbang 4,98 persen terhadap total PDB nasional. Dengan capaian tersebut, Riau menempati peringkat keenam provinsi dengan PDRB terbesar di Indonesia dan menjadi yang kedua terbesar di luar Pulau Jawa **(adv)
Gubernur Riau Bersama Tokoh Adat Melayu Sambut Kedatangan Mahkota Kesultanan Siak
Pekanbaru(SegmenNews.com)- Gubernur Riau, Abdul Wahid bersama para tokih Adat Melayu Riau dan Kapolda menyanbut kedatangan Mahkota asli Kesultanan Siak Sri Indrapura.
Mahkota tersebut selama ini lebih dari delapan dekade berada di Museum Nasional, Jakarta, tiba di Pekanbaru dan disambut dengan prosesi adat di Balai Adat Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR), Rabu petang (6/8/2025). Prosesi tersebut menjadi penanda kembalinya simbol kejayaan Kerajaan Siak ke tanah asalnya.
Gubernur Riau Datuk Seri Setia Amanah Abdul Wahid, Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat (MKA) Datuk Seri Marjohan, Ketua Umum DPH LAMR, Datuk Seri Taufik Ikram Jamil, serta sejumlah tokoh adat, agama, dan masyarakat hadir dalam penyambutan di halaman Balai Adat LAMR, Jalan Diponegoro, Pekanbaru.
Mahkota tiba bersama dua artefak lainnya, yakni pin dan pedang peninggalan Sultan Siak. Ketiganya diarak dari bandara menuju Balai Adat dengan pengawalan ketat.
“Prosesi adat ini merupakan bentuk penghormatan terhadap simbol kebesaran Melayu dan upaya pelestarian warisan budaya Riau,” ujar Sekretaris Umum LAMR Datuk Jonnaidi Dasa.
Prosesi dipimpin Ketua Umum DPH LAMR, Datuk Seri Taufik Ikram Jamil, dengan iringan musik nafiri dan pengusung atribut adat seperti tepak, payung, pedang, dan keris.
Tiga peninggalan bersejarah bagi tamadun Riau itu kemudian diletakkan di atas meja bundar diiringi pembacaan shalawat oleh kelompok perempuan LAMR. Acara dilanjutkan dengan pembacaan Kalam Ilahi, syair adat, serta sambutan Ketua Umum DPH LAMR Datuk Seri Taufik Ikram Jamil, Gubernur Riau Datuk Seri Setia Amanah Abdul Wahid dan petuah amanah dari Ketua Umum MKA LAMR Datuk Seri Marjohan Yusuf.
Abdul Wahid menyebutkan kehadiran Mahkota Kerajaan Siak di Pekanbaru sebagai momen bersejarah yang sarat makna. Ia menegaskan bahwa mahkota bukan sekadar benda pusaka, tetapi simbol kemuliaan dan perjuangan bangsa Melayu untuk Republik Indonesia.
“Alhamdulillah, dalam rangka Hari Jadi ke-68 Provinsi Riau, kita bisa membawa Mahkota Asia kembali ke Riau untuk dipamerkan dan bisa dilihat oleh seluruh masyarakat yang rindu akan Mahkota Kerajaan Siak,” ujar Gubernur Wahid, sambutannya pada acara penyambutan Mahkota Sultan Siak, pin, dan pedang di Balai Adat LAMR, Rabu petang l.
Ia menyebut bahwa Mahkota Siak merepresentasikan lebih dari sekadar lambang kekuasaan. Mahkota itu merupakan simbol keikhlasan dan komitmen besar Sultan Syarif Kasim II terhadap kemerdekaan Indonesia.
“Yang diserahkan kepada Republik Indonesia bukan hanya kekuasaan, tetapi juga kemuliaan, keikhlasan, dan perjuangan. Bahkan Sultan Syarif Kasim II menyumbangkan satu juta Gulden untuk kemerdekaan bangsa ini,” katanya.
Gubernur menekankan pentingnya kehadiran pusaka ini sebagai sarana edukasi bagi generasi muda. Ia ingin agar anak-anak muda Riau mengenal jati diri sejarahnya, serta memahami bahwa bangsa Melayu adalah bangsa besar, berdaulat, dan beradab.
“Kita ingin generasi muda tidak merasa asing dengan sejarahnya sendiri. Kita ingin mereka bangga, bahwa leluhurnya bukan hanya berbudaya tinggi, tapi juga rela berkorban demi persatuan bangsa,” ucapnya.
Ia juga menyinggung pesan simbolik dari mahkota yang diyakini bertuliskan kalimat bermakna spiritual, salah satunya dikenal sebagai “mahkota bulan purnama”.***(Galeri)
Pemprov Riau Ambil Langkah Cepat, Status Tanggap Darurat Karhutla Diperpanjang 14 Hari
Pekanbaru(SegmenNews.com)- Pemerintah Provinsi Riau kembali menunjukkan komitmennya dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Melalui keputusan strategis, Pemprov Riau resmi memperpanjang status Tanggap Darurat Karhutla selama 14 hari ke depan, terhitung mulai Selasa (5/8/2025).
Perpanjangan ini bukan tanpa alasan. Meski sebagian wilayah Riau sempat diguyur hujan, namun kondisi cuaca yang masih kering dan titik api yang belum padam sepenuhnya membuat pemerintah tak ingin mengambil risiko.
“Keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan adalah prioritas kami. Itulah sebabnya status tanggap darurat diperpanjang agar seluruh sumber daya tetap bisa dikerahkan secara maksimal,” ungkap Kepala BPBD Riau, Edy Afrizal, Selasa (5/8/2025).
Langkah cepat ini diambil usai rapat koordinasi antara BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, dan stakeholder terkait lainnya. Pemerintah memastikan seluruh unsur penanganan tetap solid dan bekerja 24 jam di lapangan.
Sejak status ini diberlakukan pertama kali pada 22 Juli 2025, berbagai upaya intensif telah dilakukan. Mulai dari pengoperasian helikopter water bombing, pemadaman darat terpadu, hingga patroli udara untuk mendeteksi dan menanggulangi titik api sedini mungkin.
Laporan terkini menunjukkan Karhutla masih terjadi di sejumlah kabupaten/kota seperti Kampar, Rokan Hilir, Pelalawan, Kepulauan Meranti, dan Siak. Namun, berkat kolaborasi lintas sektor, luasan kebakaran dapat ditekan dan tidak meluas secara drastis.
“Koordinasi antarinstansi berjalan sangat baik. Ini menunjukkan keseriusan kita bersama dalam menangani Karhutla secara tuntas,” tambah Edy.
Pemprov Riau juga terus mengimbau masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar, mengingat kondisi cuaca yang masih rentan.
Gubernur dan jajaran Pemprov terus melakukan pemantauan harian, serta siap menambah personel dan peralatan jika diperlukan. Tak hanya fokus pada penanganan, pemerintah juga telah menyiapkan langkah-langkah pencegahan jangka panjang, termasuk sosialisasi dan penguatan peran desa siaga api.
Pemerintah bergerak cepat, masyarakat diminta ikut berperan. Kolaborasi semua pihak menjadi kunci utama agar Karhutla tahun ini bisa dikendalikan lebih baik.***(mr)
HUT ke-68 Riau: Mahkota Asli Sultan Siak Tampil Pertama Kali di Pekanbaru
Pekanbaru(SegmenNews.com)- Setelah lebih dari delapan dekade berada di Museum Nasional, Mahkota Kesultanan Siak Sri Indrapura akhirnya dapat disaksikan langsung oleh masyarakat Riau dalam pameran pembangunan yang digelar dalam rangka Hari Jadi ke-68 Provinsi Riau.
Pameran ini akan berlangsung pada 7–10 Agustus 2025 di Jalan Sultan Syarif Kasim, tepatnya di depan Masjid Raya Annur, Pekanbaru. Mahkota akan dipamerkan bersama dua artefak lainnya, yakni pin dan pedang peninggalan Sultan Siak.
Ketua Panitia Pameran Hari Jadi ke-68 Provinsi Riau yang juga Kepala Dinas Pariwisata Riau, Roni Rahmat, menyampaikan bahwa kehadiran mahkota asli Kesultanan Siak menjadi daya tarik utama pameran tahun ini. “Pameran tahun ini sangat luar biasa karena untuk pertama kalinya mahkota, pin, dan pedang Sultan Siak kembali ke Riau setelah sekian lama,” ujarnya, Selasa (5/8/2025).
Menurut Roni, sepanjang pengetahuannya, ini merupakan kali pertama masyarakat Riau dapat melihat langsung ketiga benda pusaka tersebut. Ia menyebutkan, pameran akan dibuka setiap hari mulai pukul 14.00 hingga 20.00 WIB.
Pihak Museum Nasional Indonesia telah memberikan izin peminjaman benda-benda pusaka ini dengan prosedur keamanan yang ketat. “Saat ini saya masih berada di Museum Nasional. Mahkota, pin, dan pedang sedang dalam proses pengepakan oleh petugas. Insya Allah besok akan tiba di Pekanbaru dan langsung disambut dalam prosesi adat di Balai Adat LAMR,” ujar Roni.
Mahkota Siak dibawa ke Jakarta pada tahun 1945, saat Sultan Syarif Kasim II menyerahkan simbol-simbol kebesaran kerajaan kepada pemerintah Republik Indonesia sebagai bentuk dukungan terhadap kemerdekaan. Selain mahkota, sang sultan juga menyumbangkan dana sebesar satu juta gulden untuk perjuangan negara yang baru merdeka.
Mahkota Kesultanan Siak merupakan salah satu artefak kerajaan Melayu yang paling megah di Indonesia. Dibuat pada abad ke-19, mahkota ini terbuat dari emas, berlian, rubi, zamrud, dan mutiara. Mahkota tersebut memiliki berat 1.803,3 gram, diameter 33 sentimeter, dan tinggi 27 sentimeter.
Kehadiran mahkota ini dalam pameran pembangunan dipandang sebagai momen penting dalam memperkuat kembali jati diri dan kebanggaan masyarakat Melayu Riau terhadap warisan sejarah dan budayanya.***(mr)
BPK Riau Temukan Penggunaan Kas Secara Tunai pada Tujuh SKPD di Rohul Belum Sesuai Ketentuan
Pekanbaru(SegmenNews.com)- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia perwakilan Provinsi Riau menemukan penggunaan kas secara tunai pada 7 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu belum sesuai ketentuan.
Temuan tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan BPK Riau terhadap rekening koran dan buku kas umum pembantu
Kas tunai, yang menunjukkan masih terdapat pembayaran yang dilaksanakan secara tunai yang tidak sesuai dengan Peraturan Bupati. Berikut rincian data SKPD yang diterima SegmenNews.com dari BPK Riau.
1- Dinas Perpustakaan dan Arsip Rp99.250.000,00
2- Dinas UKM dan Tenaga Kerja Rp62.213.000,00
3- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Rp512.450.364,00
4- Dinas Komunikasi dan Informatika Rp965.022.077,00
5- Dinas Kependudukan dan KB Rp13.755.480,00
6- Dinas Peternakan dan Perkebunan Rp240.885.013,00
7- Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Rp25.190.000,00
Jumlah keseluruhan mencapai Rp1.918.765.934,00.
Untuk penggunaan kas non tunai tersebut tertuang dalam Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 61 Tahun 2017 tentang Sistem Pembayaran Non Tunai beserta perubahannya.
Atas temuan tersebut BPK merekomendasikan Bupati Rokan Hulu agar menginstruksikan Bendahara Pengeluaran SKPD terkait menaati ketentuan terkait implementasi transaksi non tunai.***(ran)
Gubri Abdul Wahid Terima Penghargaan BWI Awards 2025 Kategori Indeks Wakaf Nasional Tertinggi
Jakarta(SegmenNews.com)- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dianugerahi penghargaan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Awards 2025 kategori provinsi dengan indeks wakaf nasional tertinggi.
Penghargaan BWI Awards 2025 untuk Provinsi Riau diterima langsung oleh Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid dalam kegiatan pembukaan rapat kerja nasional (Rakernas) BWI 2025 yang diselenggarakan di Hotel Pullman Jakarta Indonesia Thamrin CBD, Selasa (5/8/25).
Penganugerahan yang diberikan BWI ini merupakan bentuk penghargaan kepada pihak-pihak yang telah berdedikasi dalam mendorong kemajuan perwakafan di Indonesia.
Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kamaruddin Amin menyampaikan apresiasi atas kehadiran langsung Gubri Abdul Wahid dalam kegiatan BWI Awards 2025.
Menurutnya, kehadiran Gubri pada kesempatan itu sekaligus menjadi inspirasi bagi para kepala daerah lainnya untuk mendorong kemajuan wakaf di daerah.
“Luar biasa pak gub (Gubri Abdul Wahid) kehadiran bapak menginspirasi teman teman sekalian, seorang gubernur yang sangat energik khususnya dalam menyiapkan perwakafan di Indonesia,” ucapnya.
Gubri Abdul Wahid menyampaikan ucapan terima kasih atas penghargaan tersebut, menurutnya BWI Awards 2025 menjadi motivasi bagi Riau untuk terus berkontribusi dalam bidang wakaf.
“Terim kasih atas penghargaannya, ini jadi motivasi bagi kamu untuk terus berkontribusi dalam bidang wakaf,” ucapnya.***(inf)
Maksimalkan Pelayanan Keuangan Daerah, BRK Syariah dan Pemkab Kepulauan Anambas Teken Kerjasama
Batam(SegmenNews.com)– Bank Riau Kepri (BRK) Syariah menunjukkan komitmennya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dengan menjalin kerjasama strategis dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Anambas Tentang Layanan Jasa Perbankan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.
Kerjasama tersebut ditandatangani oleh Bupati Kepulauan Anambas Aneng, bersama Plt. Direktur Utama BRK Syariah Helwin Yunus didampingi Sekda Kabupaten Kepulauan Anambas Sahtiar, Direktur Dana dan Jasa BRK Syariah M.A. Suharto serta Branch Manager BRK Syariah Cabang Anambas Tarempa Idham Khalid, bertempat di Ballroom I Hotel Nagoya, Batam, Rabu, (05/08/2025).
Dalam sambutannya, Bupati Kepulauan Anambas Aneng menyampaikan apresiasi kepada BRK Syariah atas kerja sama yang terjalin.
“MoU ini merupakan implementasi kerja sama dalam rangka memaksimalkan pelayanan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019.” Kata Aneng.
Aneng juga menekankan pentingnya digitalisasi dalam layanan keuangan yang memiliki banyak keunggulan, prosesnya yang cepat, fleksibel, dan transparan sehingga dapat mempermudah dalam bertransaksi keuangan.
“Transaksi digital menawarkan beberapa keunggulan, di antaranya proses yang cepat, fleksibel, dan transparan. Keunggulan ini akan dikembangkan oleh Pemkab Kepulauan Anambas dan BRK Syariah untuk mempermudah masyarakat, pelaku usaha, dan Satuan Kerja dalam melakukan pembayaran pajak seperti PBB, BPHTB, dan PHRI.” Katanya.
Aneng berharap dengan adanya kerja sama ini, segala upaya yang disepakati dapat terealisasi dan memberikan dampak positif bagi Pemerintah Daerah dan kesejahteraan masyarakat Anambas.
Pada kesempatan yang sama, Plt. Direktur Utama BRK Syariah, Helwin Yunus, menyampaikan bahwa layanan jasa perbankan adalah bentuk dukungan BRK Syariah sebagai bank milik daerah untuk mempermudah masyarakat dalam bertransaksi. Ia juga berharap keberadaan BRK Syariah dapat memberikan manfaat nyata bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
“MoU ini bertujuan untuk menjalin kerja sama yang saling menunjang pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan para pihak, guna memberikan manfaat optimal dalam pemanfaatan layanan jasa perbankan di lingkungan Pemkab Kepulauan Anambas. Melalui kerja sama ini, BRK Syariah berkomitmen untuk mendukung pengelolaan keuangan daerah yang lebih efisien, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah.” Kata Helwin.
Selanjutnya Helwin menyampaikan komitmen BRK Syariah untuk terus mendukung program pemerintah daerah, termasuk dalam digitalisasi keuangan, pembiayaan UMKM, dan pengembangan ekonomi syariah di Kabupaten Kepulauan Anambas.
Turut hadir pada kesempatan tersebut Kepala BPKPD Kabupaten Kepulauan Anambas Rinaldi, Pemimpin Divisi Dana dan Digital Banking BRK Syariah Edi Wardana, Pemimpin Divisi Sekretariat Perusahaan BRK Syariah T.M. Fadhly Kholis dan Branch Manager BRK Syariah Batam Arifan Dinata serta Pimpinan unit kantor di Wilayah Batam.***(inf)
Kajati Riau Sampaikan Pentingnya Pengamalan nilai-nilai Tri Krama Adhyaksa
Pekanbaru(SegmenNews.com)- Pengamalan Tri Krama Adhyaksa dalam pelaksanaan tugas sehari-hari menjadi poin utama dalam amanat Kajati Riau Akmal Abbas SH., MH., saat memimpin Apel Kerja di halaman kantor Kejati Riau.(04/08/2025).
Mengawali amanatnya, Kajati menyampaikan bahwa pada tanggal 4 hingga 6 Agustus 2025 akan dilaksanakan Rakernis) di Kejaksaan Agung, yang akan diikuti langsung oleh para Asisten.
Rakernis ini menjadi forum strategis untuk menyusun arah kebijakan teknis serta memperkuat kinerja kelembagaan kejaksaan.
Lebih lanjut, Kajati menegaskan pentingnya pengamalan nilai-nilai Tri Krama Adhyaksa sebagai pedoman etika dan moral bagi seluruh aparatur kejaksaan.
Nilai-nilai tersebut diharapkan tidak sekadar menjadi slogan, tetapi benar-benar diimplementasikan dalam sikap dan tindakan, baik dalam pelaksanaan tugas kedinasan maupun dalam kehidupan bermasyarakat.
Penguatan nilai-nilai ini dianggap penting untuk menjaga integritas dan profesionalitas institusi.***(rn)