Beranda blog Halaman 88

PLN Catat Lonjakan Pengguna REC, Penjualan Tembus 13,68 TWh di Semester I 2025

Penulis
Chardian CH
-

Jakarta(SegmenNews.com)- PT PLN (Persero) menegaskan komitmennya dalam mendukung transisi energi dan mengakselerasi pemanfaatan listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT). Hal ini ditunjukkan melalui layanan _Green as a Service_ (GEAS) _Renewable Energy Certificate_ (REC) yang terus mengalami pertumbuhan minat yang mencapai 13,68 terrawatt hour (TWh) hingga Juni 2025 atau tumbuh 14% dari periode yang sama pada 2024 (_Year on Year_ /YoY).

REC adalah salah satu instrumen produk hijau inovasi PLN untuk mempermudah pelanggan dalam mendapatkan pengakuan atas penggunaan energi baru terbarukan (EBT) yang transparan, akuntabel, dan diakui secara internasional. Adapun, harga per unit REC atau sebesar 1.000 Kilowatt hour (kWh) hanya Rp35 ribu.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menyatakan, REC merupakan salah satu upaya PLN dalam memberikan solusi bagi sektor industri dan bisnis untuk mendapatkan pasokan listrik hijau yang andal dan terjangkau.

Hadirnya listrik hijau dari PLN menjadi dukungan kepada industri dalam memenuhi permintaan pasar akan produk dari sumber listrik yang ramah lingkungan atau bersumber dari EBT. Pasalnya, saat ini permintaan produk yang dihasilkan melalui energi bersih menjadi faktor penting dalam menjaga daya saing industri.

“PLN berkomitmen meningkatkan daya saing industri dengan menyediakan layanan listrik hijau yang 100% dipasok oleh pembangkit EBT kami melalui REC. Kami siap melayani kebutuhan listrik hijau untuk sektor bisnis dan industri dengan proses yang mudah dan cepat,” ujar Darmawan.

Darmawan melanjutkan, sejak diluncurkan pada tahun 2020, penjualan REC terus mencatatkan pertumbuhan signifikan hingga mencapai 13,68 Terrawatt hour (TWh) pada Juni 2025. Dia merinci penjualan pada tahun 2021 mecapai 308,610 Megawatt Hour (MWh) dan melonjak signifikan pada 2022 sebesar 1.762.953 MWh.

Kemudian meningkat lebih dari 100% pada 2023 atau mencapai 3.543.638 MWh, lalu sebesar 5.382.245 MWh pada 2024, dan sampai dengan semester 1 2025 penjualan REC mencapai 2.689.117 MWh.

Menurutnya, minat pelanggan sektor industri dan bisnis terhadap layanan listrik hijau REC akan terus meningkat pada periode-periode selanjutnya

“Semakin banyak perusahaan, baik dari dalam dan luar negeri yang mempercayakan suplai listrik hijaunya melalui REC PLN. Sehingga, kami optimistis layanan listrik hijau ini akan terus tumbuh,” paparnya.

Darmawan memaparkan saat ini ada 10 pembangkit PLN yang telah menyuplai listrik hijau untuk pelanggan REC. Kedelapan pembangkit tersebut yakni Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Kamojang, PLTP Ulubelu, PLTP Lahendong, PLTP Ulumbu, Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Cirata, PLTA Bakaru, PLTA Orya Genyem, PLTA Saguling, PLTA Mrica dan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Lambur.

Sejumlah pelanggan perusahaan kenamaan seperti PT Cheil Jedang Indonesia, Nike, PT Asahimas Chemical, PT South Pasific Vincose, PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk, PT Air Liquide Indonesia, PT Smelting, PT Ceria Metalindo Prima, PT Frisian Flag Indonesia, PT Ajinomoto Indonesia, dan PT HM Sampoerna Tbk telah menggunakan listrik hijau milik PLN.

Head ID SMS Department PT HM Sampoerna Tbk, Imron Hamzah menyampaikan bahwa inisiatif ini sejalan dengan visi perusahaan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, efisiensi energi, dan tanggung jawab terhadap lingkungan.

“Terima kasih atas kerja samanya yang sudah berjalan selama 3 tahun dengan PLN dan semoga kerjasama ini akan berlanjut terus agar berdampak pada perkembangan penggunaan energi hijau di indonesia,” ujar Imron.

Hal serupa juga diungkapkan oleh General Manager PT Inecda Plantation, Khamdi yang mengapresiasi kolaborasi dalam mendukung penggunaan energi hijau untuk mengurangi emisi karbon.

“Kami berharap, kolaborasi bersama PLN ini dapat terus terjalin sehingga memberikan dampak baik melalui langkah-langkah yang mengedepankan prinsip bisnis berkelanjutan dan mengimplementasikan aspek-aspek Environmental, Social, and Governance (ESG) untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan mendukung Sustainability Development Goals (SDGs),” tutur Khamdi.***(rl)

Maksimalkan Data untuk Pembangunan, Pemkab Inhil Teken MoU dengan BPS

Penulis
Supian
-
Maksimalkan Data untuk Pembangunan, Pemkab Inhil Teken MoU dengan BPS

Pekanbaru(SegmenNews.com) – Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir resmi menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Inhil dalam upaya memperkuat kolaborasi pemanfaatan data statistik untuk perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah, kamis (07/08/2025) malam.

Penandatanganan yang berlangsung di Gedung Balai Serindit Pekanbaru ini dilakukan langsung oleh Bupati Inhil, H. Herman dan Kepala BPS Inhil dengan disaksikan oleh Gubernur Riau Abdul Wahid dan Kepala BPS Pusat, Amalia Adininggar Widyasanti.

Bupati Inhil, H. Herman menyampaikan bahwa kerja sama ini penting untuk mendorong pembangunan berbasis data yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Turut hadir dalam kesempatan ini, Bupati / Walikota se-Provinsi Riau, Kepala BPS se-Provinsi Riau, Pejabat Eselon dilingkungan Pemprov Riau, serta undangan lainnya.***(sup/)

Bengkalis Borong Tiga Penghargaan Pelayanan Publik

Penulis
Imam R
-

Pekanbaru(SegmenNews.com)- Pemerintah Kabupaten Bengkalis berhasil meraih prestasi gemilang dengan memborong tiga penghargaan dalam ajang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) RI.

Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Wakil Menteri PAN-RB, Purwadi Arianto, kepada Wakil Bupati Bengkalis, H Bagus Santoso, di Gedung Pauh Janggi, Kompleks Gubernuran Riau, Kamis, 7 Agustus 2025.

Prestasi ini membuktikan komitmen Kabupaten Bengkalis dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Tiga instansi yang menerima penghargaan adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, mendapatkan kategori Pelayanan Prima dengan nilai 4,56. Kemudian, Dinas Sosial, meraih kategori Pelayanan Prima dengan nilai 4,52. Dan, RSUD Kabupaten Bengkalis yang berhasil mencapai kategori Sangat Baik dengan nilai 4,08.

Wakil Bupati Bengkalis, H Bagus Santoso, mengungkapkan bahwa penghargaan ini adalah hasil dari kerja keras dan komitmen bersama seluruh perangkat daerah serta dukungan penuh dari Forkopimda.

“Capaian ini merupakan buah dari usaha dan kerja keras kita semua dalam menciptakan pelayanan publik yang terbaik untuk masyarakat di Kabupaten Bengkalis,” ujar Bagus Santoso.

Beliau juga menegaskan pentingnya peran Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai garda terdepan dalam pelayanan.

“Kita juga tau bahwa pelayanan yang optimal dari ASN sangat krusial untuk membentuk persepsi positif di masyarakat dan mendukung visi Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto menekankan bahwa kunci utama pelayanan publik adalah kepercayaan.

“Kepercayaan masyarakat hanya bisa diperoleh jika kita tulus melayani dan cepat merespons,” katanya.

Ia juga menjelaskan bahwa transformasi sektor publik perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui birokrasi yang agile, adaptif, berpikir jauh ke depan (thinking ahead), berpikir ulang (thinking again), lintas batas (thinking across), pengambilan keputusan berbasis bukti (evidence-based), serta didukung oleh integrasi data besar (integrated big data).

Purwadi juga menyampaikan lima arahan kepada seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Riau. Yakni, Gunakan hasil indeks kinerja sebagai alat navigasi pembenahan. Dorong integrasi lintas dinas dan lembaga.

Kemudian, perkuat kanal partisipasi publik seperti Lapor. Kembangkan inovasi pelayanan yang kontekstual dan berdampak. Dan, jadikan budaya pelayanan prima sebagai bagian dari etos kerja ASN.

Acara penyerahan penghargaan tersebut turut dihadiri oleh sejumlah pejabat, seperti Staf Khusus Menteri PANRB Bidang Pengendalian Mutu Prinsip Meritokrasi, Tasdik Kinanto, Sekretaris Deputi Bidang Pelayanan Publik, Akik Dwi Suharto Rudolfus, Asdep Penguatan Budaya Kerja dan Pengembangan Kompetensi Deputi SOMA, Damayani Tyastianti.

Kemudian, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Riau, Zulkifli Syukur, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkalis, Ismail, Kepala Dinas Sosial Bengkalis, Paulina, Direktur RSUD Bengkalis, dr Azahari Effendy, Kabag Organisasi Setda Bengkalis, Yoan Dema dan tamu undangan lainnya.

Penghargaan ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi seluruh instansi di Kabupaten Bengkalis untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik demi kesejahteraan masyarakat.***(imam/hm)

Kepercayaan Masyarakat Kunci Baiknya Pelayanan Publik

Penulis
Imam R
-

Pekanbaru(SegmenNews.com)- Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamen PANRB), Purwadi Arianto menyebut bahwa kepercayaan masyarakat merupakan kunci dalam menilai semakin baik atau tidaknya pelayanan publik.

Hal tersebut disampaikannya dalam acara penyerahan penghargaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024 di Gedung Daerah Balai Pauh Janggi Pekanbaru.

Wamen Purwadi mengatakan, untuk memperoleh kepercayaan masyarakat tersebut, para birokrat selaku mesin penggerak pelayanan publik bisa menjalankan tugasnya dengan memberikan pelayanan yang tulus dan merespon dengan cepat keluhan atau kebutuhan masyarakat.

“Kunci pelayanan publik yang baik adalah kepercayaan masyarakat. Kepercayaan masyarakat itu hanya akan diperoleh kalau kita tulus melayani dan merespon dengan cepat,” ujarnya.

Wamen Purwadi menegaskan, birokrasi harus menjadi tulang punggung dalam menghadirkan layanan yang berdampak positif dan bepihak pada masyarakat. Sebab, pelayanan publik yang efektif adalah pondasi tata kelola pemerintah yang baik dan inklusif.

“Maka hari ini kita bukan sekedar menjalankan agenda birokrasi, tetapi memastikan bahwa setiap pelayanan pemerintah benar-benar menjadi kebutuhan masyarakat,” katanya

Ia menjelaskan bahwa, Presiden Prabowo Subianto, telah memberikan arahan agar birokrasi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, efektif dalam pengelolaan anggaran, dan dapat dengan cepat mengimplementasikan kebijakan.

Selain itu, presiden juga mengarahkan birokrasi untuk mentransformasi layanan publik dengan menggunakan pendekatan digital, memperkuat koordinasi antar lembaga, dan melakukan pengelolaan sumber daya manusia, supaya kontribusinya maksimal dalam menjaga target pembangunan.

“Oleh karena itu, reformasi pelayanan publik menjadi salah satu titik penting dalam asta cita bapak presiden yang diharapkan terwujud melalui pembenahan pelayanan publik agar lebih efisien dan transparan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, ” tutup Wamen Purwadi.***(mr)

BPK Temukan Belanja BBM di Diskominfo Rohul Tidak Dilengkapi Bukti Pertanggungjawaban

Penulis
Hasran
-

Rohul(SegmenNews.com)- Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau menemukan belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) tahun 2024 di Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Kabupaten Rokan Hulu tidak dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban senilai Rp104.389.919,00.

Selain Diskominfo, ada juga tiga SKPD dengan kasus yang sama, tidak didukung bukti pertanggungjawaban senilai Rp39.448.300,00

Hasil konfirmasi BPK terhadap pengguna kendaraan, diketahui terdapat pembelian BBM yang tidak dilengkapi faktur dengan alasan faktur hilang atau lupa meminta struk pembelian sehingga bukti pertangungjawaban sehingga bukti pembelian hanya berupa kwitansi internal.

Baca Juga: Diskominfo Rohul Terbanyak Langgar Aturan Perbup Terkait Sistem Pembayaran Non Tunai

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan LHP BPK Riau yang diterima SegmenNews.com, bukti belanja BBM tersebut tidak dapat diyakini kewajarannya, sehingga BPK merekomendasikan kepada Bupati Kabupaten Rokan Hulu memproses kelebihan pembayaran BBM dan menyetorkannya ke kas daerah.

Sementara itu, Kabid Informasi dan Komunikasi Publik, DR.Rudi Fadrial, S.Sos, M.Si kepada SegmenNews.com, Kamis 7 Agustus mengakui kebenaran temuan BPK tersebut dan tidak adanya bukti struk pembelian BBM, namun ia mengklaim tela mengembalikan uang senilai Rp104.389.919,00 ke kas daerah. ***(ran)

Pernikahan Dini Picu Meningkatnya Kasus Perceraian

Penulis
Supian
-
Pernikahan Dini Picu Meningkatnya Kasus Perceraian

Inhil(SegmenNews.com)- Momentum Perayaan Hari Anak Nasional 2025, dimanfaatkan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) melalui Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) bersinergi dengan Forum Anak Inhil, taja Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Anak.

Berdasar laporan panitia sosialisasi sekaligus Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dan Pemenuhan Hak Anak DP2KBP3A, Siti Munziarni, yang menyebutkan kekhawatiran pemerintah daerah terhadap maraknya pernikahan usia anak yang terjadi di Inhil.

“Dari data yang kami himpun pada 2024, ada 167 kasus pernikahan usia anak yang diajukan, sementara untuk tahun 2025 ini dari awal tahun sampai Juli, anak laki-laki yang mengajukan pernikahan berjumlah 7 orang dan anak perempuan sebanyak 88 orang, ini belum termasuk yang menikah siri, maka angkanya akan lebih besar lagi. Inilah yang menjadi alasan kami mengadakan kegiatan sosialisasi pada hari ini, agar angka tersebut dapat berkurang ditahun mendatang,” ujar Siti Munziarni.

Pernikahan usia anak memiliki sejumlah dampak yang dijelaskan oleh Bunda PAUD Inhil diwakili Sekretaris Dinas P2KBP3A, Matzen.

“Tingginya kasus perceraian akibat pernikahan usia anak, gangguan kesehatan reproduksi, kasus Stunting, meningkatnya angka putus sekolah hingga memperparah kualitas pendidikan dan bertambahnya angka kemiskinan,” Sekretaris Dinas P2KBP3A menjelaskan.

Maka dari itu, Matzen membawa pesan Bunda PAUD Inhil mengajak semua pihak untuk bersinergi mencegah terjadinya pernikahan anak.

“Orangtua dan Guru dapat mendorong anak berkegiatan positif dan dibekali pengetahuan. Kami juga harapkan peran semua stakeholder untuk bahu membahu mencegah dampak dari pernikahan usia anak tersebut,” lanjut Matzen.

Kegiatan yang berlangsung pada Rabu (6/8) pagi di Gedung Wanita Tembilahan ini, diisi dengan penyerahan penghargaan kepada kecamatan yang memenangkan Lomba Video dalam Rangkaian Hari Anak. Juga dilaksanakan, pemberian tablet penambah darah oleh Kepala Dinas Kesehatan Inhil untuk peserta sosialisasi.

Usai rangkaian tersebut, dilanjutkan penyampaian materi sosialisasi oleh Dr. Ruhiat sebagai konselor bidang keagamaan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA).***(sup/hm)

Ginda Burnama Pimpin Rakor Fraksi Gerindra se Riau

Penulis
Redaksi
-
Ginda Burnama Pimpin Rakor Fraksi Gerindra se Riau

Pekanbaru(SegmenNews.com)- Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Riau mengadakan rapat koordinasi bersama Fraksi Gerindra dari Kabupaten/Kota se-Riau, di Ruang Rapat Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Riau, Senin (4/8/2025).

Ketua Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Riau, Ginda Burnama, memimpin langsung jalannya rapat yang berlangsung dalam suasana akrab dan penuh semangat kebersamaan.

Pertemuan ini menjadi forum strategis untuk menyusun langkah-langkah bersama, baik dalam menyelaraskan arah politik, menyusun program-program prioritas, mengevaluasi kinerja, maupun memperkuat peran fraksi dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

“Melalui rapat ini, kami ingin memastikan bahwa seluruh elemen Fraksi Gerindra, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, memiliki semangat dan visi yang sama dalam memperjuangkan aspirasi rakyat,” ujar Ginda Burnama.

Rapat koordinasi ini juga menjadi momentum penyatuan visi dan program kerja lintas daerah, sebagai wujud komitmen Fraksi Gerindra dalam menjaga soliditas partai dan meningkatkan efektivitas kerja legislator di seluruh wilayah Riau.***(ch)

MTQ ke-29 Tingkat Kecamatan Gaung Tahun 2025 Resmi Dibuka

Penulis
Supian
-

Gaung(SegmenNews.com)- Bupati Indragiri Hilir (Inhil) secara resmi membuka Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) ke-29 tingkat Kecamatan Gaung tahun 2025 melalui Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sekaligus Plt. Ketua LPTQ Kabupaten Inhil, H. Dwi Budiyanto, S.Sos., M.Si, pada Rabu (6/8/2025) malam.

Kegiatan yang dipusatkan di halaman kantor Desa Semambu Kuning ini turut dihadiri oleh alim ulama, tokoh masyarakat, Kepala Dinas Damkar dan BPBD Inhil, Camat Gaung bersama Forkopimcam, para lurah dan kepala desa se-Kecamatan Gaung, serta tamu undangan lainnya.

MTQ ke-29 ini secara simbolis dibuka dengan pemukulan gong dan penekanan sirene oleh perwakilan Bupati yang didampingi para undangan, menandai dimulainya rangkaian lomba yang bertujuan untuk menumbuhkan semangat cinta Al-Qur’an di tengah masyarakat.***(sup)

Diskominfo Rohul Terbanyak Langgar Aturan Perbup Terkait Sistem Pembayaran Non Tunai

Penulis
Hasran
-

Pekanbaru(SegmenNews.com)- Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu tercatat terbanyak melakukan pelanggaran Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2017 tentang Sistem Pembayaran Non Tunai beserta perubahannya.

Penggunaan kas non tunai di Diskominfo Kabupaten Rokan Hulu sesuai laporan hasil pemeriksaan  Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Riau yang diterima SegmenNews.com menunjukan  mencapai Rp965.022.077,00.

Selanjutnya:
–  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Rp512.450.364,00
– Dinas Peternakan dan Perkebunan Rp240.885.013,00
–  Dinas Perpustakaan dan Arsip Rp99.250.000,00
–  Dinas UKM dan Tenaga Kerja Rp62.213.000,00
– Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Rp25.190.000,00
– Dinas Kependudukan dan KB Rp13.755.480,00

Sehingga jumlah total keseluruhan penggunaan kas yang melanggar aturan Perbub  Nomor 61 Tahun 2017 tentang Sistem Pembayaran Non Tunai beserta perubahannya mencapai Rp1.918.765.934,00.

Akibat penggunaan kas tidak sesuai ketentuan tersebut, sebagian besar mengalami permasalahan dalam pertanggungjawaban termasuk kwitansi yang dibuat hanya dari internal SKPD.

Atas temuan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Rokan Hulu agar menginstruksikan Bendahara Pengeluaran SKPD terkait menaati ketentuan terkait implementasi transaksi non tunai.

Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) pada Diskominfo Rokan Hulu, Rudi Fadrial, S.Sos, M.Si kepada SegmenNews.com, Kamis 7 Agustus 2025 mengakui temuan BPK terkait  ketentuan implementasi transaksi non tunai tersebut terdapat pada pembayaran media dan lainnya.

“Kita akan perbaiki, pada APBD Perubahan nanti akan kita laksanakan sesuai aturan non tunai,” jawab Rudi.***(ran)

Bapenda Pekanbaru Pastikan Tidak Ada Pemotongan UP oleh Pemungut Pajak

Penulis
Redaksi
-

Pekanbaru(SegmenNews.com)- Pelaksanaan Tugas (Plt) Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru, Denny Muharpan angkat bicara terkait isu mengenai pemotongan Upah Pungut (UP) yang diterima petugas pemungut pajak.

Secara tegas, Denny membantah dan memastikan tidak ada pemotongan UP bagi petugas Bapenda. Denny juga telah menelusuri terkait kepastian isu yang tengah berkembang tersebut.

“Tadi saya sudah panggil Kabid nya langsung. Dia katakan tidak ada pemungutan,” tegas Denny melalui keterangan tertulis, Selasa (5/8/2025) malam.

Denny menjelaskan, upah pungut atau UP, merupakan jasa yang diberikan kepada petugas pemungutan pajak Bapenda. UP diterima berdasarkan jumlah pajak yang berhasil dipungut petugas. Sedangkan pemberian UP tersebut langsung dikirimkan ke rekening pegawai.

“Persentase realisasi penerimaan pajak daerah atau retribusi daerah yang berhasil dipungut oleh petugas/pegawai, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Kepala Daerah tentang pemberian insentif pemungutan pajak dan retribusi,” jelasnya.

“Jadi, tidak ada celah pemotongannya. UP tersebut dikirim langsung non tunai ke rekening petugas atau pegawai kami. Jadi kalau ada yang mengatakan ada pemotongan UP, sini lapor ke saya. Saya pastikan saya tindak tegas,” sambung Denny.

Sebelumnya beredar pemberitaan mengenai adanya pemotongan UP petugas pajak Bapenda. Pemberitaan tersebut bahkan menyebut adanya pemotongan yang disampaikan oleh salah satu tenaga harian lepas (THL) Bapenda tanpa menyebutkan identitas aslinya.

Namun, Pemko Pekanbaru melalui Plt Kepala Bapenda membantah informasi yang beredar.***(mr)

1...878889...3,071Halaman 88 dari 3,071
© Segmennews.com | PT. Radja Segmen Media