Meranti(SegmenNews.com)-Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam hal ini Bappeda Meranti menggelar kegiatan Konsultasi Publik kajian lingkungan hidup strategis (KLHS), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulaan Meranti 2021-2026, dalam kegiatan itu masalah infrastruktur untuk meningkatkan aksesbilitas dan tingginya angka kemiskinan masih menjadi Isu strategis untuk segera dituntaskan.

Kegiatan dalam rangka mendengarkan isu aktual dan menghimpun masukan dari sejumlah tokoh masyarakat sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2009 terkait penyusunan RPJMD tersebut dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti, Dr. Kamsol MM didampingi Plt. Kepala Bappeda Meranti Rizki Hidayat, bertempat di Gedung Biru Kantor Bupati, Jum’at (23/10/2020).

Turut hadir bersama Sekda, Kepala Kantor Kemenag Meranti Agustiar MA, Wakapolres Meranti Kompol Ipwin Bonar Hutabarat, Kepala Bappeda Meranti Rizki Hidayat, Pemateri Dr. Suwondo, Danposal Letda Jeri Hendra, Perwakilan OPD serta tokoh masyarakat di Kepulauan Meranti.

Pada kesempatan itu, Sekretaris Daerah Dr. Kamsol mengatakan Pemerintah Daerah akan terus fokus pada upaya-upaya untuk menekan angka kemiskinan yang masih cukup tinggi di Kepulauan Meranti. Meski sudah jauh menurun dari sejak pertama Meranti berdiri 10 tahun yang lalu berada di angka 40 persen kini angka kemiskinan berhasil ditekan menjadi 26 persen lebih.

Hal ini menurut Sekda berkat keseriusan dan konsistensi dari tiap OPD dilingkungan Pemkab. Meranti untuk bersinergi mengatasi berbagai persoalan yang terjadi ditengah masyarakat. Adapu. Isu-isu yang terus dibenahi adalah masalah minimnya infrastruktur dasar seperti jalan yang menyebabkan terkendalanya aksesbilitas, alhasil biaya transportasi menjadi tinggi, mahalnya harga kebutuhan pokok, sementara daya beli semakin lemah.

“Jadi masalah inftastruktur ini sangat berkaitan erat dengan masih tingginya angka kemiskinan di Meranti untuk itu pembangunan inftastruktur tetap menjadi fokus kita ditahun tahun yang akan datang,” jelas Sekda.

Agar upaya-upaya menekan angka kemiskinan dan peningkatan pembangunan berjalan dengan baik, Pemkab. Meranti sangat berharap masukan dari berbagai elemen dan tokoh masyarakat untuk bersama-sama memberikan saran yang nantinya akan menjadi pertimbangan bagi Kepala Daerah selanjutnya dalam penyusunan RPJMD 2021-2025.

“Disni kita mencoba untuk menggali berbagai isu strategis yang terjadi ditengah masyarakat baik masalah Kemiskinan, Minimnya Infrastruktur, Melemahnya Ekonomi, Sosial, Kesehatan, hingga masalah lingkungan Abrasi, serta Kemanan dan lainnya,” ujar Sekda.

Selain malasah infrastruktur Isu lainnya yang juga harus menjadi pertimbangan menurut Sekda Kamsol adalah, kondisi Pandemi Covid-19 saat ini yang menyebabkan melemahnya semua sektor terutama ekonomi masyarakat, untuk itu Sekda mengntruksikan kepada semua OPD terkait untuk terus fokus kepada program-progran pemberdayaan yang benar-benar bersentuhan dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat dengan begitu segala permasalahan dapat ditanggulagi dengan baik.

Terakhir, Sekda Kamsol berjanji segala masukan dan saran yang diperoleh dari kegiatan Konsultasi Publik ini akan dicatat dan akan dijadikan sebagai pertimbangan bagi Pemda Meranti khususnya Kepapa Daerah dalam penyusunan RPJMD yang akan datang.

“Harapan kita kedepan semua Isu dan permasalah yang terjadi dapat ditanggulangi dengan baik yang ditandai dengan sejahteranya masyarakat dan pemerataan pembangunan mulai dari Kota hingga pelosok Desa,” pungkas Sekda.(Ags)

Meranti(SegmenNews.com)-Saat ini kondisi yang tidak sehat terjadi di tubuh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Hal itu terkait dengan banyaknya pejabat yang rangkap jabatan sehingga banyak berstatus sebagai Pelaksana Tugas (Plt).

Kondisi ini terjadi akibat banyaknya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang pindah ke luar daerah dan adapula yang akan memasuki masa pensiun dan meninggal dunia.

Ia adalah John Hendri. Jabatan defenitifnya adalah Kepala Bagian Tata Pemerintahan. Namun ia ditunjuk sebagai Plt Kepala Disdagperinkop UKM menggantikan Aza Fahroni yang sudah pindah ke Bappeda dan Litbang Provinsi Riau.

Selanjutnya jabatan Plt Kepala Dinas PUPRPKP yang tinggalkan Aza Fahroni digantikan oleh Abu Hanifah, dimana jabatan definitif nya sebagai Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah.

Jabatan Plt Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah yang dijabat oleh Abu Hanifah, kini dipegang oleh Rudi Al Hasan yang saat ini menjabat sebagai Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah.

Jabatan Plt Kepala Bappeda saat ini dijabat oleh Kepala Disparpora, Rizki Hidayat dan Plt Dinas Pendidikan dijabat oleh Syamsudin yang saat ini juga menjabat sebagai Asisten I Sekretariat Daerah.

Sedangkan Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah, Rosdaner menjadi Pelaksana Harian (Plh) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Hal itu dilakukan menyusul Bambang Suprianto terpapar Covid-19 dan saat ini menjalani perawatan di RSKI Covid-19 di Pulau Galang, Kepulauan Riau. Begitu juga jabatan Kepala Satpol-PP juga akan dijabat oleh Plh, karena saat ini Helfandi dikabarkan terkonfirmasi positif Covid-19, namun penunjukannya belum dilakukan.

Sementara itu Jabatan Sekretaris Dinsos P3AP2KB, yang dijabat Rika saat ini kosong karena pindah ke Biro Ortal Sekretariat Daerah Provinsi Riau.

Begitu juga dengan jabatan Sekretaris Disdagperinkop UKM yang dijabat Firman, yang juga sudah pindah ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Riau.

Selain itu jabatan Sekretaris Camat Tebingtinggi Timur yang kemaren dijabat Khamril juga kosong, karena meninggal dunia beberapa waktu lalu.

Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kepulauan Meranti, Bakharuddin mengatakan kekosongan jabatan diakibatkan banyak pejabat yang mengajukan pindah, selain itu banyak juga yang sudah memasuki purna tugas.

“Sejak Januari 2020 sampai hari ini sudah ada 34 ASN yang mengajukan pindah dan SK nya sudah keluar. Selain itu juga ada beberapa pejabat yang akan memasuki usia pensiun dan ada yang meninggal dunia.Kita memang sangat kekurangan pejabat,” kata Bakharuddin, Kamis (22/10/2020).

Terkait jabatan yang saat ini dijabat oleh Plt maupun Plh akan diemban sampai ada pimpinan definitif di jabatan tersebut. Sayangnya, saat disinggung kapan lelang jabatan akan dibuka, Bakharuddin mengatakan belum ada. Pihaknya sifatnya hanya menunggu instruksi saja.

“Belum ada (lelang jabatan, Red). Belum ada petunjuk lebih lanjut dari Bapak Bupati. Sementara itu kita juga sedang menghadapi Pilkada. Mudah-mudahan bupati yang baru nanti sudah ada pejabat yang menduduki posisi tersebut,” ujarnya.

Dengan banyaknya pejabat pelaksana tugas (Plt) di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Kondisi ini dinilai membuat kinerjanya tidak maksimal.

Ketua Komisi I DPRD Kepulauan Meranti, Fauzi SE mengatakan, pejabat pelaksana tugas tidak bisa mengambil keputusan yang strategis. Hal ini karena sifatnya sementara, tidak definitif.

Namun, pihaknya menilai apa yang dilakukan Bupati dengan pengisian jabatan Plt sudah baik, meskipun dampaknya negatif bagi masyarakat.

“Plt tidak dapat mengambil keputusan yang sifatnya strategis karena sifatnya hanya sementara. Tapi mau bagaimana lagi, pejabat kita banyak yang notabene bukan orang tempatan, sehingga banyak yang sudah mengajukan pindah, sementara tidak ada aturan yang mengikat melarang untuk pindah,” kata Fauzi.

Terkait hal ini pula, pihaknya sudah memanggil dan mengadakan Hearing bersama BKD Kepulauan Meranti. Hasil pertemuan tersebut, Pemkab Kepulauan Meranti berjanji akan melakukan assessment pada tahun 2021 mendatang.

“Kita sudah memanggil BKD untuk menjelaskan persoalan yang terjadi saat ini. Mereka berjanji akan melakukan assessment pejabat pada 2021 mendatang, karena proses assesmen banyak menguras anggaran, sedangkan saat ini sedang terjadi pandemi Covid-19. Mudah-mudahan Bupati yang terpilih nanti bisa segera mengatasi persoalan ini,” pungkasnya.(Ags)