Beranda blog Halaman 99

Wako Pekanbaru Perintahkan Camat Gesa Pembentukan Lembaga Pengelolaan Sampah

Penulis
Redaksi
-

Pekanbaru(SegmenNews.com)– Dalam kesempatan pagi itu, juga dilalukan soft launching Lembaga Pengelola Sampah (LPS).

Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Pekanbaru, saat ini sudah 33 Lembaga Pengelola Sampah (LPS) terbentuk, dan siap melakukan pengelolaan sampah di wilayah kelurahan.

Dengan masih adanya LPS yang belum terbentuk, Walikota Pekanbaru, H Agung Nugroho menginstruksikan kepada camat dan lurah agar menggesa pembentuan LPS sebelum 1 Juli 2025.

Ini disampaikan H Agung Nugroho saat memimpin apel bersama dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup se Dunia Tahun 2025 di halaman Gedung Dekranasda Jalan Arifin Ahmad, Kamis (5/6/2025) pagi,

“Saya perintahkan kepada camat dan lurah agar menggesa terbentuknya LPS ini sebelum 1 Juli 2025,” tegas H Agung Nugroho.

Orang nomor satu di kota Pekanbaru ini juga mengingatkan Camat maupun Lurah tidak mencari keuntungan dari angkutan mandiri dengan menaikkan nilai iuran.

“Saya ingatkan, bahwa konsep LPS ini bukan mencari keuntungan dari mandiri dengan menaikkan nilai iuran. Konsepnya adalah merubah pengelolaan sampah dari pengangkutan mandiri ke LPS berdasarkan iuran yang telah disepakati dengan masyarakat,” ujarnya menegaskan.***(dmf)

Prioritaskan Panti Rehabilitasi dan Edukasi Massif

Penulis
Redaksi
-

Kampar (SegmenNews.com)- Tingginya angka kasus penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Kampar mendorong aparat penegak hukum dan pemerintah daerah untuk memperkuat upaya mitigasi.

Satuan Reserse Narkoba Polres Kampar dan Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kampar bertekad menekan peredaran gelap narkoba serta memulihkan para korbannya, salah satunya dengan pembangunan panti rehabilitasi.

Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Kampar, AKP Markus T. Sinaga, mengungkapkan keprihatinannya atas melonjaknya penanganan perkara narkotika di wilayahnya. Sepanjang Januari hingga awal Juni 2025, tercatat 139 kasus dengan 208 pelaku, yang sebagian besar merupakan pengedar dan sisanya adalah korban penyalahgunaan. Angka ini menjadi lampu kuning bagi Kampar.

Dalam rapat koordinasi dengan Wakil Bupati Kampar Dr. Hj. Misharti, yang juga menjabat sebagai Ketua BNK Kampar, AKP Markus T. Sinaga mengusulkan gagasan strategis. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara Polres Kampar, BNK Kampar, dan Pemerintah Kabupaten untuk mendorong pembangunan panti rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika.

“Keberadaan panti rehabilitasi ini krusial mengingat belum adanya fasilitas serupa di Kampar, sementara jumlah korban terus meningkat,” kata Markus Rabu (5/6).

Kolaborasi ini tidak hanya berfokus pada rehabilitasi, tetapi juga pada pencegahan. Satuan Narkoba Polres Kampar bersama BNK Kampar akan mengintensifkan kegiatan penyuluhan bahaya narkotika.

“Sosialisasi ini akan menyasar berbagai lapisan masyarakat, mulai dari wilayah perkampungan hingga sekolah-sekolah, dengan melibatkan tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat,” jelas Markus.

Sementara itu, Wakil Bupati Kampar, Misharti, selaku Ketua BNK Kampar, menjelaskan bahwa dirinya telah menjalin komunikasi dengan Kepala BNN RI Komjen Pol Dr. Martinus Hukom. Pertemuan ini berlanjut dengan pertemuan pengurus BNK Kampar bersama Bupati Kampar H. Ahmad Yuzar dengan Kepala BNN Pusat saat peresmian kantor BNN Provinsi Riau di Pekanbaru pada 6 Mei 2025 lalu.

Misharti menambahkan, BNK Kampar telah aktif melaksanakan berbagai kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba.

“Sosialisasi bahaya narkoba telah dilakukan secara masif dengan target masyarakat melalui pemerintah kecamatan dan desa, melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, ninik mamak, tokoh muda, BPD, Kadus, RW, dan RT. Jangkauan sosialisasi juga diperluas hingga ke sekolah-sekolah di semua tingkatan, dari SD hingga SMA,” katanya.

Senada dengan gagasan Polres Kampar, BNK Kampar ke depannya juga akan menjajaki pembangunan fasilitas panti rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika.

Upaya ini akan dilakukan dengan membangun kerja sama strategis bersama BNN Provinsi Riau dan BNN Kota Pekanbaru, memastikan fasilitas yang memadai dan program rehabilitasi yang efektif.

Langkah-langkah mitigasi komprehensif ini diharapkan dapat menekan angka penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Kampar secara signifikan. Dengan sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan partisipasi aktif masyarakat, Kampar optimis dapat menciptakan lingkungan yang bersih dari narkoba dan memberikan harapan baru bagi para korban.***(mr)

Wabup Bagus Berharap Listrik bawah Laut segera Terealisasi

Penulis
Imam R
-

Bengkalis(SegmenNews.com)- Bupati Bengkalis diwakili Wakil Bupati H. Bagus Santoso berharap listrik bawah laut yang telah dijanjikan pihak PLN pusat supaya segera direalisasikan pada tahun 2025.

Harapan ini, disampaikan dihadapan Manajer UP III Dumai Manihar Hutajulu dan Manager PLN Unit Layanan Pelanggan (ULP) Bengkalis Muhammad Ashqolany, saat meninjau Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Desa Pangkalan Batang, Kamis 5 Juni 2025.

Bagus meminta kepada pihak PLN pusat maupun BUMN supaya menyetarakan listrik Kabupaten Bengkalis dengan pusat, sesuai dengan janjinya tahun ini akan diterapkan di Pulau Bengkalis listrik bawah laut.

“Hari ini juga kita Pemerintah Kabupaten Bengkalis akan menyurati Menteri BUMN supaya segera merealisasikan listrik bawah laut. Kami menagih janji  pemerintah pusat melalui Kementerian BUMN bahwasanya setiap warga Indonesia berhak mendapat aliran listrik yang memadai. Sementara Pemerintah Kabupaten Bengkalis hingga saat ini penyaluran listriknya masih menggunakan diesel. Sesuai dengan pernyataan PLN pusat bahwa penggunaan listrik diesel sudah kuno. Kami tidak ingin Negeri Junjungan ini listrik kuno. Mohon disampaikan permintaan kami kepada PLN pusat dan Menteri BUMN,”tegas Bagus.

Bagus menambahkan, bentuk keseriusan Pemerintah Kabupaten Bengkalis menyambut kehadiran listrik bawah laut, Pemkab Bengkalis sudah membangun Gardu di Sungai Pakning.

“Artinya kami Pemerintah Kabupaten Bengkalis sudah siap, hanya menunggu pihak PLN pusat untuk merealisasikan listrik bawah laut,”ujar Bagus kepada Manajer PLN Dumai.

Hingga hari ini, lanjut Bagus kerja sama Pemerintah Kabupaten Bengkalis bersama pihak PLN terus terjalin dengan baik.

“Untuk itu kami berharap kepada pihak PLN Bengkalis terus memberikan pelayanan terbaik dan maksimal kepada warga kami. Kami juga minta dispensasi, jika itu ada regulasinya.

Sementara itu, Manajer UP III Dumai Manihar Hutajulu menjelaskan bahwa pihaknya saat ini sedang melakukan preventif atau pencegahan terhadap pemeliharaan mesin yang ada di pulau Bengkalis, tepatnya di Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Desa Pangkalan Batang.

“Kita berharap dengan penambahan mesin nantinya, penyaluran listrik pulau Bengkalis kembali normal, saat ini 2 unit mesin dari Medan lagi perjalanan menuju ke Bengkalis. Untuk itu kami minta Pemerintah Kabupaten Bengkalis supaya bisa mengkawalkan supaya mesinnya segera tiba di Pulau Bengkalis,”ungkapnya.

Manihar menargetkan jika tidak ada halangan tanggal 16 Juni 2025 ini, kelistrikan di Pulau Bengkalis kembali normal.

“Kami mohon maaf kepada seluruh pelanggan di Pulau Bengkalis atas tidak kenyamanan atas penyaluran listriknya, karena kami saat sedang berusaha keras untuk memberikan pelayanan optimal dan terbaik,”ucapnya.

Manihar menjelaskan bahwa terkait dispensasi memang ada regulasinya, namun berlaku apabila terjadi dalam satu bulan 7 kali mati lampu, dan lama durasinya selama 7 jam, maka akan diterapkan dispensasi sesuai dengan peraturan berlaku.

Turut mendampingi Wabup kala itu, Camat Bengkalis, Kades Pangkalan Batang, Ketua BPD Desa Pangkalan Batang dan Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.***(inf)

Temui Menkeu Sri Mulyani, Gubri Bahas Tunda Bayar dan Fiskal

Penulis
Redaksi
-

Pekanbaru(SegmenNews.com)- Gubernur Riau, Abdul Wahid, melakukan audiensi dengan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, di Gedung Juanda, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Kamis (5/6/2025).

Pertemuan ini membahas berbagai tantangan fiskal yang dihadapi Pemerintah Provinsi Riau, termasuk persoalan tunda bayar tahun anggaran 2023.

Dalam keterangannya usai pertemuan, Gubernur menyampaikan bahwa salah satu isu utama yang dibahas adalah tunda bayar sebesar Rp274 miliar yang belum terselesaikan.

“Kita sudah sampaikan kondisi keuangan daerah, termasuk ruang fiskal yang terbatas dan tunda bayar tahun 2023 senilai Rp274 miliar. Alhamdulillah, Ibu Menteri merespons positif dan akan segera mencarikan solusi melalui rapat internal,” ujar Abdul Wahid.

Ia menjelaskan bahwa salah satu penyebab utama tekanan fiskal di Riau adalah penurunan tajam produksi minyak dan gas (migas). Produksi migas yang sebelumnya mencapai 400 ribu barel per hari kini turun menjadi sekitar 140–160 ribu barel. Selain itu, harga minyak mentah Indonesia (ICP) juga lebih rendah dari target APBN, yaitu hanya USD60–65 per barel dibanding target USD80 per barel.

Gubernur Wahid juga menyoroti sejumlah penurunan dana transfer dari pusat yang berdampak langsung terhadap kemampuan fiskal daerah:

Dana Bagi Hasil (DBH) Migas
Turun dari 3,1 persen menjadi 2 persen sesuai UU Nomor 1 Tahun 2022

Realisasi 2024: Rp292 miliar

Realisasi 2023: Rp502 miliar

PPH Pasal 21 dan 25
Turun dari 8 persen menjadi 7,5 persen

Realisasi 2024: Rp182 miliar

Realisasi 2023: Rp213 miliar

DBH Kehutanan
Harga patokan belum diperbarui sejak 2017

Realisasi 2024: Rp20 miliar

Realisasi 2023: Rp36 miliar

DBH Sawit
Masih hanya dihitung dari pungutan ekspor dan bea keluar, tidak mencakup produksi CPO

Realisasi 2025: Rp32 miliar

Realisasi 2024: Rp73 miliar

Sisa Kurang Bayar DBH 2023

Total: Rp372 miliar

Disalurkan: Rp87 miliar

Sisa: Rp284 miliar (berdasarkan PMK Nomor 89 Tahun 2024)

Mekanisme TDF (Treasury Dealing Framework)
Disebut turut mempersulit proses manajemen keuangan daerah karena rumitnya pengajuan dana.

Abdul Wahid mengusulkan agar pemerintah pusat mulai menerapkan sistem take on product, yakni sistem pembagian dana berdasarkan produksi aktual daerah, khususnya untuk sektor unggulan seperti migas dan kelapa sawit.

“Produk domestik regional bruto (PDRB) Riau mencapai Rp1,12 triliun, tapi penerimaan pajak yang diterima daerah tidak sebanding. Kami berharap alokasi DBH dan pajak disesuaikan dengan volume produksi aktual daerah,” tegasnya.

Ia juga meminta perhatian khusus atas menurunnya kontribusi sektor kelapa sawit terhadap pendapatan daerah dan potensi dampaknya terhadap stabilitas fiskal.***(adv)

PT. PLN ULP Bengkalis Gelar Forum Keselamatan Ketenagalistrikan

Penulis
Imam R
-

Bengkalis(SegmenNews.com)- PT. PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan (ULP) Bengkalis menggelar Forum Keselamatan Ketenagalistrikan Bersama Stakeholder, Selasa 3 Juni 2025, di ruang Restoran Hotel Horison Bengkalis.

Dalam arahannya, Team Leader Keselamatan, Kesehatan Kerja, Lingkungan dan Keamanan Dumai Yopriza Kurniawan mengatakan, tindakan berbahaya terkait listrik menurut PLN antara lain menyentuh jaringan listrik, memasukkan atau mendekati gardu PLN, dan bermain layang-layang atau umbul-umbul di dekat jaringan listrik.

Selain itu tindakan ilegal seperti nyantol listrik dan mengutak-atik kWh meter juga sangat berbahaya dan dilarang.

Selanjutnya Yopriza menjelaskan, ada beberapa tindakan berbahaya lainnya yang perlu dihindari, seperti menggunakan kabel yang tidak sesuai standar atau rusak, menyentuh peralatan elektronik saat tangan basah atau terkena air, dan membiarkan anak-anak bermain dengan peralatan listrik.

Berikutnya, pohon dan atap rumah menyentuh jaringan listrik, main layang-layang atau umbul-umbul di dekat jaringan listrik, kegiatan alat berat atau konstruksi di dekat jaringan listrik dan menyentuh peralatan listrik saat banjir. Jika hal ini terjadi harus segera dilaporkan kepada PLN agar dapat segera ditangani.

Yopriza menambahkan, keselamatan ketenagalistrikan merupakan tanggung jawab bersama, bukan PLN saja, masyarakat harus turut berperan aktif dan sadar akan bahaya listrik serta mengajak ikut memperhatikan dan menjaga aset PLN di sekitar.

“Listrik ini milik kita bersama, mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya, waspadai segala bahaya dan risiko yang akan muncul. Ayo kita bersama-sama jaga aktivitas disekitar jaringan listrik agar kegiatan kita lancar dan aman,” jelasnya.

Ia berharap melalui forum ini bisa memberikan upaya edukasi yang lebih baik terkait bahaya listrik dan pencegahannya, sehingga kecelakaan ketenagalistrikan di lingkungan masyarakat Kabupaten Bengkalis dapat dicegah, seperti yang diketahui bersama, tidak ada yang lebih penting dari keselamatan nyawa manusia.

“Bagi masyarakat dan pelanggan PLN apabila ditemukan kondisi-kondisi berpotensi bahaya listrik dapat segera melapor kepada PLN melalui aplikasi PLN Mobile atau kontak center PLN 123,”tambahnya.

Turut hadir pada forum tersebut, perwakilan dari Kepala Perangkat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Camat Bengkalis, Polsek Bengkalis, BPN Bengkalis dan tamu undangan lainnya.***(imam/hm)

Gubernur Riau Lantik Bupati dan Wakil Bupati Siak

Penulis
Redaksi
-
Gubernur Riau Lantik Bupati dan Wakil Bupati Siak

Siak(SegmenNews.com)- Gubernur Riau  (Gubri) Abdul Wahid secara resmi melantik Bupati dan Wakil Bupati Siak terpilih, Afni dan Syamsurizal, pada Rabu (4/6/2025) di Gedung Panglima Ghimbam DPRD Kabupaten Siak. Pelantikan ini menjadi penutup dari proses panjang yang melewati berbagai tantangan, termasuk gugatan di Mahkamah Konstitusi dan pemungutan suara ulang.

Dalam pembukaan pelantikan, Gubernur membacakan keputusan Menteri Dalam Negeri dan mengucapkan pelantikan secara resmi. “Saya Abdul Wahid, resmi melantik Bupati Siak Afni dan saudara Syamsurizal sebagai Wakil Bupati Siak berdasarkan keputusan Mendagri,” tegasnya.

Sumpah jabatan pun diucapkan secara khidmat oleh kedua pemimpin terpilih, dengan menyebut nama Tuhan Yang Maha Esa sebagai saksi utama. Mereka berjanji akan bekerja seadil-adilnya dan sebaik-baiknya sesuai dengan konstitusi dan tanggung jawab rakyat.

Gubernur Wahid dalam sambutannya mengapresiasi proses demokrasi di Siak yang berjalan dinamis. Ia menyebut pelantikan ini bukan hanya simbol kemenangan pasangan calon, melainkan kemenangan seluruh rakyat Siak yang telah dewasa menyikapi proses politik.

“Saya tahu perjalanan ini tidak mudah, tapi saya percaya, pemimpin itu ada garis tangannya. Kalau Allah sudah berkehendak, semua arah yang menentang pun akan tunduk,” ujar Wahid, disambut tepuk tangan tamu undangan.

Ia juga mengingatkan bahwa pesta demokrasi telah usai dan saatnya seluruh elemen masyarakat bersatu kembali. “Tidak ada lagi kotak satu, dua, atau tiga. Semua adalah masyarakat Siak yang harus dilayani dengan adil dan merata,” ujarnya.

Gubernur mengajak Afni–Syamsurizal merangkul semua pihak, termasuk yang dulu berseberangan. Menurutnya, luka politik harus disembuhkan demi memperkuat kembali jalinan sosial dan membangun Siak bersama-sama.

Pelantikan dihadiri berbagai tokoh penting, termasuk pimpinan DPRD, Forkopimda, para mantan kepala daerah, dan pimpinan partai politik. Momen pelantikan berlangsung penuh rasa syukur, namun juga mengandung tanggung jawab besar untuk membawa perubahan.***(mr)

Siak Harus Bangkit dari Defisit dan Bertransformasi Ekonomi

Penulis
Chardian CH
-

Siak(SegmenNews.com)– Dalam pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Siak Afni–Syamsurizal, Rabu (4/6/2025), Gubernur Riau Abdul Wahid menyampaikan tantangan besar yang dihadapi pemerintahan baru yakni, krisis fiskal dan transformasi ekonomi. Ia mengingatkan, Siak tak bisa lagi mengandalkan pendapatan dari sektor migas.

“Riau ini sering dianggap negeri kaya, padahal saat ini defisit. Ini jadi tantangan nyata,” ujar Wahid.

Ia mendorong Pemkab Siak di bawah kepemimpinan Afni dan Syamsurizal untuk segera mengalihkan fokus pembangunan ke sektor lain. Prioritas diarahkan pada kehutanan, perkebunan, perikanan, pariwisata, dan ekonomi kreatif.

“Kita tidak bisa hanya bergantung pada SDA. Kita butuh transformasi menuju ekonomi berbasis manusia, inovasi, dan teknologi. Saya yakin Siak mampu,” tegas Wahid.

Gubernur juga menyoroti pentingnya pengelolaan anggaran yang efisien dan berpihak pada kebutuhan rakyat. Ia menekankan bahwa setiap rupiah harus dibelanjakan secara cermat, transparan, dan sesuai skala prioritas.

Dalam suasana pelantikan yang diselaraskan dengan ekonomi rakyat seperti penggunaan kendaraan odong-odong lokal. Wahid menyebut bahwa inisiatif seperti itu bisa menjadi contoh sinergi antara pemerintah dan pelaku ekonomi kecil.

“Saya terkesan. Pelantikan ini bukan hanya seremoni, tapi juga menunjukkan kepedulian pada ekonomi rakyat kecil. Ini awal yang baik,” ujar Wahid.

Gubri Abdul Wahid menutup sambutan dengan harapan agar pemerintah daerah segera menyusun prioritas dan strategi yang fokus pada kebutuhan nyata warga. “Merawat tuah menjaga marwah. Takkan Melayu hilang di bumi,” pungkasnya.***(mr)

VIDEO: Bagi-bagi Uang Korupsi, 2 Honorer Dapat Uang Lelah Rp 200 juta

Penulis
Hasran
-


Pekanbaru(SegmenNews.com)- Sidang perkara korupsi pemotongan dana Ganti Uang (GU) dan Tambah Uang (TU), serta gratifikasi dengan terdakwa Pj Walikota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa, Sekda Kota Pekanbaru, Indra Pomi Nasution dan Plt Kabag Umum Setdako Pekanbaru, Novin Karmila, Selasa 3 Juni 2025, kembali digelar.

Empat honorer di bagian umum Penko Pekanbaru memberikan keterangan. Mereka adalah, Maria Ulfa, Suhaila,Rafli , Rido dan Sri Wahyuni sebagai Bendahara Pengeluaran pada Bagian Perencanaan dan Keuangan, Setdako Pekanbaru.

Dalam kesaksiannya, Maria Ulfa mengaku banyak membuat kwitansi fiktif, mulai dari biaya makan minum dan lainnya. Maria juga membagi-bagikan uang korupsi kedalam amplop termasuk memasukkan uang masing-masing Rp30 juta dalam amplop diserahkan ke Yulianis Kepala BPKAD dan Haryanto Kabid di BPKAD

Rerekapan penerima uang korupsi tersebut diperintahkan oleh atasannya Plt Kabag Umum Setdako Pekanbaru, Novin Karmila.

Saking banyaknya membuat bon fiktif hingga Maria mengasumsikan bon ril hanya 40 persen, 60 persen lagi bon fiktif.

Uang korupsi berasal dari dana TU Rp 689 juta dan Rp 5,8 miliar.

Karena saksi Maria Ulfa dan Tengku Sahila banyak membantu pembuatan administrasi dan membagi-bagi uang dalam amplop, mereka disuruh mengambil uang lelah masing-masing Rp100 juta oleh Novin Karmila.

Saksi Maria Ulfa dan Sahila juga mengaku sering diberi uang oleh Novin Karmila hingga mencapai masing-masing sebanyak Rp50 juta.

Kedua saksi mengaku telah mengembalikan uang tersebut sebanyak Rp3 juta. Jaksa penuntut umum meminta kedua saksi segera mengembalikan sisa uang masing-masing sebanyak Rp47 juta.***(ran)

Gubernur Abdul Wahid Tinjau RSUD Arifin Ahmad, Wujudkan Komitmen Tingkatkan Layanan Kesehatan

Penulis
Redaksi
-

Pekanbaru(SegmenNews.com)-  Dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Provinsi Riau, Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid melakukan kunjungan langsung ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Arifin Achmad, Selasa (3/6/2025). Kunjungan itu menjadi bagian dari komitmen gubernur untuk memastikan fasilitas kesehatan di Riau terus berkembang dan mampu memberikan layanan terbaik bagi masyarakat.

Gubernur Wahid secara langsung mencoba fasilitas kesehatan canggih yang tersedia di RSUD tersebut, termasuk pemeriksaan Transcranial Doppler (TCD)untuk mendeteksi kelainan pada pembuluh darah besar di otak.

Menurutnya, pemeriksaan ini sangat penting sebagai langkah pencegahan penyakit yang menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi di Indonesia.

“Saya meninjau langsung fasilitas yang ada di rumah sakit ini. Peralatannya cukup canggih dan memadai. Salah satunya adalah alat USG pembuluh darah yang digunakan untuk deteksi dini gejala stroke,” ujarnya.

Selain fasilitas yang memadai, tenaga medis atau sumber daya manusia (SDM) di rumah sakit ini juga sudah cukup lengkap dan kompeten.

Gubernur juga menegaskan bahwa pelayanan kesehatan menjadi salah satu program prioritas Pemerintah Provinsi Riau. Ia mengajak masyarakat yang memiliki keluhan terhadap pelayanan untuk menyampaikannya secara langsung agar bisa segera ditindaklanjuti.

“Insyaallah kami, pemerintah bersama manajemen rumah sakit, akan terus berkoordinasi memperbaiki pelayanan. Saya rasa berobat di RSUD Arifin Achmad tidak kalah dari rumah sakit lain,” katanya.

Ia berharap masyarakat memanfaatkan layanan ini untuk melakukan pemeriksaan sejak dini agar stroke bisa dicegah sebelum terjadi.

“Sebelum menganjurkan masyarakat datang ke rumah sakit, saya coba dulu. Ini bentuk tanggung jawab kami untuk memastikan pelayanan benar-benar berjalan dengan baik,” tutupnya.***(adv)

Ditjenpas Riau Dukung Program Laskar RMRB Tentang Pelatihan Soft Skill bagi WBP

Penulis
Chardian CH
-

Pekanbaru(SegmenNews.com) – Laskar Rumpun Masyarakat Riau Bersatu (RMRB) akan menggelar program pelatihan soft skill bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di seluruh Lapas dan Rutan se-Provinsi Riau. Program ini mendapat dukungan penuh dari Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Riau.

Hal ini disampaikan Ketua Laskar RMRB Provinsi Riau, Putra, saat melakukan audiensi dengan Kepala Kanwil Ditjenpas Riau, Maizar, Bc.IP., S.Sos., M.Si, di Kantor Kanwil Ditjenpas, Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru, Senin (2/6/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Putra menjelaskan bahwa pelatihan ini merupakan bagian dari visi dan misi organisasi RMRB dalam membantu masyarakat, khususnya dalam bidang sosial ekonomi dan ketenagakerjaan. Menurutnya, WBP yang akan kembali ke masyarakat perlu dibekali dengan kemampuan dan karakter yang baik agar siap menghadapi dunia kerja atau membuka usaha secara mandiri.

“Pelatihan ini bertujuan membentuk kepribadian yang lebih baik bagi WBP, baik selama menjalani masa hukuman maupun saat kembali ke masyarakat. Mereka juga akan mendapatkan sertifikat sebagai bekal untuk melamar kerja,” ujar Putra.

Ia menambahkan, melalui program ini diharapkan dapat mengubah paradigma masyarakat maupun perusahaan terhadap mantan narapidana.

“Kami ingin mendorong perubahan pandangan terhadap mantan WBP. Melalui pelatihan ini, kami berharap mereka dapat diterima kembali dan diberikan kesempatan yang sama dalam dunia kerja,” tambahnya.

Sementara itu, Kakanwil Ditjenpas Riau, Maizar, mengapresiasi dan menyambut baik inisiatif Laskar RMRB. Ia menegaskan bahwa kegiatan positif seperti ini sejalan dengan program pembinaan yang ada di Lapas.

“Kami sangat mendukung kegiatan yang bersifat sosial dan positif. Untuk teknis pelaksanaannya nanti bisa dikoordinasikan langsung dengan para Kalapas agar kegiatan ini terintegrasi dengan program pembinaan yang sudah berjalan,” ujarnya.

Audiensi ini turut dihadiri Ketua Umum Laskar RMRB Akel Pernando, SH, MH, Wakil Ketua DPW Riau H. Amir Husin, SE, dan Wakil Sekretaris Ramadhani Putra.***

1...9899100...3,059Halaman 99 dari 3,059
© Segmennews.com | PT. Radja Segmen Media