Jakarta (SegmenNews.com)- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, melaksanakan Rapat Koordinasi Nasional di gedung Balai Kartini di Jakarta (23/12/14).
Rapat koordinasi yang dihadiri oleh Bupati Siak Drs.H.Syamsuar.MSi dan para Kepala Daerah dari seluruh daerah di se-Indonesia kali ini dilaksanakan dengan tema ‘Gotong Royong Mewujudkan Desa Mandiri dan Pusat Pertumbuhan di Kawasan Transmigrasi Serta Mengentaskan Daerah Tertinggal’.
Hadir dan membuka secara resmi kegiatan tersebut Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, yang didampingi Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Marwan Jafar puan, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang Feri Mursidan Baldan.
Dikatakan Marwan Jafar dalam sambutannya, kegiatan rakornas ini merupakan forum yang bertujuan untuk memadukan langkah antar pemangku kepentingan sehingga dapat bersinergi dalam memajukann desa. “langkah ini merupakan perwujudan dari regulasi perundang-undangan yg telah memberikan ruang bagi desa utuk memperoleh perhatian luas dari pemerintah dalam melaksanakan pembangunan”jelasnya.
Lebih lanjut politisi PKB ini juga menjelaskan, saat ini kementerian yang dipimpinnya merupakan penggabungan dari tiga kementerian yang ada sebelumnya, diantaranya Kementerian Percepatan desa Tertinggal, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kementerian Dalam Negeri. “Merger tiga kementerian ini merupakan wujud implemetasi UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang mengamanatkan pembentukan kementerian Desa,” katanya.
Untuk itu menurutnya, diperkukan adanya pembentukan forum regional di daerah untuk menyatukan implementasi penting yang melibatkan peran kepala daerah dan lintas sektoral.
Sementara itu Menko Bidang Pembangunan Manusia dan kebudayaan Puan Maharani, mengatakan gotong royong sebagai tema pelaksanaan kegiatan yang dikampanyekan, sesuai dengan visi pembangunan Presiden Joko Widodo yang mengedepankan prinsip gotong royong dalam pembangunan nasional. “Visi pembangunan lima tahun kedepan adalah mewujudkan Indonesia mandiri yang berlandaskan gotong royong”. Dikatakannya, salah satu agenda priorotas nawacita adalah membangun Indonesia dari pinggiran dangan memperkuat peran strategis desa dalam pembangunan.
Ia juga berharap perlu segera diterbitkannya Peraturan Pemerintah yang mengatur pelaksanaan UU Desa resmi berlaku 1 Desember 2015 nanti.
“Peraturan teknis lebih lanjut ditingkat daerah seperti Pergub dan Perbup juga perlu segera dipersiapkan,” katanya. Selain itu, perlu dibentuk pendampingan desa agar pelaksanaan pembangunan berjalan transparan dan tepat sasaran dengan melibatkan pendamping dari PNPM Mandiri serta pembentukan tim pengendali dari elemen lintas sektoral.***(rls/rinto)
