Kampar(SegmenNews.com)- Komisi I DPRD Kampar menilai pengangkatan 29 orang pejabat sementara (PjS) Kades di Kabupaten Kampar bermasalah atau tak sesuai prosedur perundang udangan.
Hal itu diungkapkan oleh, Wakil Ketua Komisi I Repol,SAg saat rapat Komisi I dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kampar, Senin (7/9/15). Ada beberapa hal yang melanggar aturan Undang – undang No 6 tahun 2012 tentang desa, dan PP nomor 43 tahun 2014 tentang pelaksanaan UU no 6 tentang desa.
Diantaranya:
– Dalam aturan jabatan Pjs Kades hanya untuk 6 bulan/maksimal 1 tahun. Sementara beberapa Pjs Kades ada yang sudah menjabat 2 hingga 3 tahun.
– Seharusnya Pjs dijabat oleh PNS. Namun 29 Pjs Kades di Kampar dijabat oleh non PNS.
Mencermati berbagai permasalahan itu, Komisi I DPRD Kampar meminta BPMPD segera mengganti 29 Pjs Kedes bermasalah, dan mengevaluasi Camat yang menjabat Plt Kades di 2 Desa hingga 3 Desa. “Satu aja tidak mampu menganyomi apalagi dua atau sampai tiga desa,” tukas Repol.
Atas kritikan anggota DPRD tersebut, Kepala BPMPD Kampar, Basrun berjanji segera melaksanakan rekomendasi komisi I DPRD Kampar. “Kita akan melaksanakan Pilkades serentak sebanyak 105 desa, pada Oktober. Maka sebelum oktober 29 Pjs kades ini sudah diberhentikan dan diganti,” ujarnya.
Basrun berharap, para Pjs kades bisa memahami dan menerima keputusan ini, dan sesuai hasil keputusan bersama Komisi I tentang Kepala Desa yang non PNS tersebut akan dituntaskan hingga tanggal 28 September. “Artinya kita akan di beri waktu menonaktif mereka sebelum pelaksana pilkades serentak dilaksanakan,” jelas Basrun kepada wartawan usai rapat.
Rapat tersebut dihadiri oleh anggota komisi I, Triska Felly, Efrinaldi SH, Kardinas Kasim, Yudi Rofali SH, M Ansyar. Dari Pemerintahan yakni, selain Kepala BPMPD hadir juga Kabid Pemdes BPMPD Roni putra, serta para Camat yang di kecamatannya bermasalah seperti Camat Bangkinang Kota, Camat Tapung hulu, Camat Kampar, Camat Kampar Timur, Camat Rumbio Jaya,dan camat Siak hulu.***(ali)
