Pekanbaru(SegmenNews.com)- Soal keluhan Mahasiswa para mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN Suska) Riau hari ini, Senin (12/10/15). DPRD Riau berjanji akan memanggil Rektorat UIN Suska untuk meminta penjelasan atas keluhan mahasiswa. Agar nantinya mahasiswa bisa kuliah kembali.
“Yang pasti nantinya tidak ada yang dirugikan satu sama lain. Pihak rektorat diminta membuat kebijakan supaya mahasiswa bisa kuliah kembali. Kita akan dudukkan mereka dan kita carikan solusinya,” tegas Wakil ketua DPRD Riau Sunaryo saat berdialog dengan mahasisa yang mendatangi gedung DPRD, didampingi ketua Komisi E DPRD Riau Masnur dan anggota Komisi E DPRD Riau Ade Hartati.
Anggota komisi E DPRD Riau Ade Hartati sangat menyayangkan kurangnya sosialisasi dari pihak rektorat kepada mahasiswa. Sehingga banyak mahasiswa terlambat membayar SPP. Sementara dari pihak UIN langsung dikenakan sanksi alpa studi tanpa melihat adanya penyebab kenapa mereka terlambat bayar.
Sekarang kan diketahui, alasan keterlambatan membayar yakni karena mereka tidak sampainya sosialisasi dari rektorat kepada mahasiswa mengenai pembayaran SPP tersebut. Selain itu, adanya jaringan offline dari bank yang menyebabkan mereka tidak bisa membayar SPP.
Tanpa mengkaji sebab akibat, maka pihak UIN langsung memberikan sanksi alpa studi maka hal ini dianggap pihak rektorat kurang peduli terhadap pendidikan mahasiswanya. Meski demikian dewan terutama komisi E akan menelaah kembali agar keputusan yang diambil Rekor tersebut bisa dilonggarkan. Supaya mahasiswa bisa diberi kesempatan untuk memenuhi kewajibannya.
“Kita akan jadwalkan kembali pertemuan dengan rektorat, diperkirakan tanggal 15 Oktober nanti. Kita akan dengarkan apa masalahnya dan mencari solusi yang terbaik dari permasalahan ini. Saya berharap ada kebijakan yang meringankan mahasiswa. Sehingga tidak jadi alpa studi,” jelas Politisi PAN tersebut.
Dikeluhkan masiswa juga saat ini ada sekitar 2000 mahasiswa yang terancam Droup Out (DO) karena kebijakan rektorat. Untuk itu dewan terutama Pimpinan DPRD dan Komisi E diminta mencari jalan keluar yang terbaik nantinya.***(alind)
