Pekanbaru(SegmenNews.com)- Persoalan sampah saat ini terus menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat. Selain kumuh dampak sampah akan berakibat penebaran berbagai penyakit. Siapa yang bertanggung jawab?
Persoalan tersebut membuat para anggota DPRD Provinsi Riau dapil Kota Pekanbaru prihatin. Sebab persoalan ini bukan saja menjadi perbincangan di Kota Pekanbaru, melainkan sudah sorot oleh Kemendagri. Untuk itu Pemko Pekanbaru diminta untuk membuka selebar-selabarnya bantuan dari pihak manapun.
“Gubernur sudah tipis kupingnya dengan permasalahan ini, bahkan Kemendagri juga sudah mempertanyakan permasalahan ini, dan menjadi pemberitaan nasional,” ujar Anggota DPRD Riau Dapil Kota Pekanbaru, Erizal Muluk, Rabu (22/6/16).
Dikatakannya, ia bersama delapan Dapil Kota Pekanbaru lainnya yang duduk menjadi wakil rakyat di DPRD Riau sudah menyepakati menemui pihak Pemprov untuk meminta agar membantu Pemerintah kota dalam menangani masalah sampah .
Sembilan orang anggota DPRD Riau Dapil Pekanbaru tersebut Diantaranya, Erizal Muluk, Noviwaldy Jusman, Mansyur, Yusuf Sikumbang, Ade Hartati, Nuraini, Kordias Pasaribu,Taufik Arakhman dan Yurnalis.
Ia juga menyampaikan bahwa pihaknya apresiasi dengan sikap Gubernur Riau ang sudah menurunkan bantuan untuk membantu pemerintah kota Pekanbaru dalam menyelesaikan masalah sampah yang akhir-akhir ini menjadi keluhan masyarakat.
“Kita sangat berterimakasih kepada Pemerintah Provinsi Riau, dalam hal ini pak Gubernur yang sudah menurunkan bantuannya. Sekarang pertanyannya apakah mereka bisa sepenuhnya membantu, karena ini bukan tupoksinya pemprov,” papar politisi Golkar ini.
Namun, dewan sangat menyayangkan atas sikap keberatan yang ditunjukkan Pemko atas bantuan yang diberikan. Padahal ini adalah masalah bersama. Apalagi jelasnya Pekanbaru merupakan ibu kota Provinsi Riau.
“Kita menghimbau kepada Walikota Pekanbaru untuk membuka selebar-lebarnya bantuan dari pihak manapun dalam membantu masalah sampah saat ini,” ungkap Noviwaldy Jusman menyambungkan.
Lebih lanjut dikatakan pria yang akrab dipanggil dedet ini, Walikota Pekanbaru selaku mepala daerah mengevaluasi terlebih dahulu pihak ketiga pengelola sampah.
“Kita harapkan walikota mengevaluasi terlebih dahulu, karena kita tahu tujuan awalnya diswastanisasikan itu tidak salah. Hanya saja pihak ketiganya tidak bekerja dengan benar. Sementara empat kecamatan yang tidak ada masuk dalam yang dipihak ketiga kan tidak ada komplain,” tambahnya.***(adv/ant)
