Mahasiswa UIN Suska Adukan Rektor ke DPRD Riau

Mahasiswa UIN Suska Adukan Rektor ke DPRD Riau
Mahasiswa UIN Suska Adukan Rektor ke DPRD Riau

Pekanbaru(SegmenNews.com)- Puluhan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN Suska) Riau mendatangi DPRD Provinsi Riau, Senin (12/10). Mereka mengadukan tindakan rektor yang dinilai tidak memihak kepada mahasiswa.

Nurhayadi selaku perwakilan masa aksi menjelaskan, hampir 2000 mahasiswa di UIN saat ini menjadi alpa studi dan terancam droup out (DO). Penyebabnya hanya gara-gara terlambat membayar SPP, padahal saat itu ada kesalahan dari pihak bank yang sempat offline pada tanggal 28 sampai 31 juli.

Sebagian besar korban keganasan tipu tipu Rektor ini terjadi kepada mahasiswa yang berasal dari daerah dinyatakan alpa studi.

“Yang sangat disayangkan lagi bank bekerjasama dengan UIN tidak melayani mahasiswa diatas jam 1 siang (diatas pukul 13.00 WIB). Untuk itu kedatangan kami kesini menuntut kebijakan rektor yang tidak memihak kepada mahasiswa,” kata Nurhayadi di gedung DPRD Riau.

Dalam surat peraturan rektor yang bernomor 0594/R/2015 di poin keempat mengatakan mahasiswa DIII semester VIII dan SI semenster XIV yang terlambat membayar uang semester akan dinyatakan sebagai mahasiswa Droup Out.

Selain itu, di poin tersebut, mahasiswa jenjang S1 TA 2014-2015 dan seterusnya masa studinya hanyalah 10 semester. Mahasiswa jenjang S1 TA 2014-2015 dan seterusnya semester X yang terlambat membayar uang kuliah dinyatakan sebagai mahasiswa Droup Out.

“Dengan adanya hal tersebut tidak ada sosialisasi rektorat kepada mahasiswa. Dan sampai sekarang ini pihak rektorat tidak menggubris. Sudah dua bulan lebih tidak ada tanggapan. Kami ingin meminta solusi konkrit mengenai masalah ini,” jelasnya.

Sementara itu, Armansyah menegaskan bahwa UIN bukan lagi lembaga pendidikan yang seperti biasanya. Namun kini menjadi lahan bisnis perorangan dan kelompok. Sehingga ribuan mahasiswanya telah menjadi korban bisnis dengan modus kebijakan.

Dirinya mengharapkan Komisi E DPRD Riau, yang membidangi pendidikan bisa menjalankam tupoksinya dengan baik. Supaya lembaga pemerintah terutama lembaga pendidikan tidak dijadikan lagi oleh pejabatnya untuk menjadi ladang bisnis. Agar lulusan perguruan tinggi itu tidak mengikuti jejak dari pendidiknya.

“Selama ini kami tidak berani mengadu. Namun hari ini kami mengadu kepada komisi E, terutama seluruh anggota DPRD, supaya bisa mengusut tuntas permainan Rektor UIN ini. Agar perguruan tinggi ini tidak dijadikan ladang bisnis bagi pejabat untuk menguntungkan diri pribadi, kelompok maupun organisasi,” sorak mahasiswa ini. Baca Selanjutnya>>>>.***(alind)