Pekanbaru(SegmenNews.com)- Salah satu faktor yang menghambat kemajuan sebuah negara adalah banyaknya praktik korupsi di negara tersebut. Demi bisa mengetahui dan menilai secara tepat negara mana yang paling korup berdasarkan data empiris memang tidaklah mudah.
Tapi setiap tahunnya Koalisi Anti Korupsi Internasional, Transparency International merilis survei tahunan mereka akan negara yang paling korup di dunia. Transparency International membuat peringkat dari 176 negara dan menilai mana saja yang mempunyai potensi korupsi yang terbesar, dan tak berpotensi korupsi.
Indikatornya ditunjukkan dengan skor skala 0 sampai 100. Semakin besar skor yang didapat, maka semakin besar pula kemungkinan negara tersebut bersih dari praktik korupsi. Dari keseluruhan negara yang masuk dalam survei, ada beberapa diantaranya yang merupakan negara di wilayah Asia Pasifik, termasuk diantaranya Indonesia.
Secara keseluruhan, Transparency International menilai negara Asia Pasifik masih memiliki indikator yang besar untuk melakukan praktik korupsi. Dari 30 negara Asia Pasifik, Indonesia terleatk pada urutan ke 13, Peringkat global: 90 dari 176 negara.
Lembaga Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis peringkat-peringkat provinsi yang paling banyak kasus korupsi yang disidik oleh aparat hukum. Provinsi Riau terletak pada urustan ke-6.
Gubri Ingatkan ASN Jangan Korupsi dan Pungli
Untuk menekan angka korupsi itu, Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rahman terus menggemakan anti korupsi dengan berbagai upaya di dilngkungan pemerintahannya. Saat pengambilan sumpah jabatan para pejabat eselon III dan pejabat pengawas (eselon IV), dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau, di Stadion Utama Riau tahun 2017 ini.
Andi Rahman sapaan akrab Gubernur Riau, mengingatkan kepada seluruh pejabat baru yang dilantik, baik pada posisi yang semula, maupun pada posisi baru, agar bisa menerimanya tanpa ada keluhan. Karena sebagai pegawai harus menjalankan tugas sesuai dengan tupoksi yang ditempatkan.
Selain itu, Gubri juga mengingatkan kepada seluruh pegawai untuk tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum. Seperti tindakan korupsi dan prektek pungli yang baru-baru ini mulai terjadi di Riau.
“Kita ini akan terus dipantau, dan jangan macam-macam melakukan tindakan korupsi dan pungli. Sekarang saber pungli sudah menyebar. Seperti apa yang disampaikan oleh Pangdam, Kapolda dan Danrem, jangan lakukan tindakan itu,” tegas Gubri.
Pada 9 Desember 2016 lalu, masyarakat dunia memperingati Hari Antikorupsi Internasional (Haki). Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau sendiri terpilih sebagai tuan rumah Haki secara nasional dan telah disetujui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang rencana bakal digelar November 2016. Di Riau sendiri dibangun tugu integritas anti
korupsi.
Gubernur Riau (Gubri) Arsyadjuliandi Rachman bersama sejumlah petinggi negara seperti Ketua Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) Agus Raharjo dan Jaksa Agung M Prasetyo meninjau Tugu Integritas atau dimaknai dengan Anti Korupsi yang terletak di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Tunjuk Ajar Integritas, di Jalan Ahmad Yani, tepatnya di depan rumah dinas Walikota Pekanbaru.
Peninjauan ini juga disaksikan Wakil Ketua KPK Laode M Syarif, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranomo, Kapolda Riau Brigjend Pol Zulkarnain, bupati dan walikota se Riau.
Menurut Gubri, tugu anti korupsi yang ada di taman tunjuk ajar melayu ini bukanlah bentuk peresmian seperti yang telah direncanakan sebelumnya yang dijadwalkan langsung diresmikan oleh Presiden Joko Widodo, tetapi hanya peninjauan biasa saja.
Saat meninjau, Gubri dan sejumlah pejabat negara menyempatkan berfhoto ria di depan tugu anti korupsi tersebut. Tugu prasasti pengibaran bendera merah putih pertama di Riau juga ditinjau yang juga ada di areal di taman tunjuk ajar integritas.
Meski hanya peninjauan biasa, Gubri sempat memberikan sambutan terkait dibangunnya RTH taman tunjuk ajar integritas tersebut. Dimana tugu yang kokoh menjulang berdiri persis menghadap ke arah Jalan Riau tersebut bersimbolkan keris menancap menggambarkan sikap teguh atau semnagat Riau dalam memberantas korupsi.
Kemudian ada juga lengkungan yang mengililingi keris digambarkan sebagai ombak bono yang menjadi destinasi wisata handalan Riau.
Pentingnya Sinergitas
Didepan Bupati Inhu H Yopi Arianto dan seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Inhu, Gubri Andi menegaskan pentingnya sinergi atau kerjasama antara
Pemprov dengan Pemkab, terutama dalam menyusun dan melaksanakan program/kegiatan.
“Antara Pemprov dengan Pemkab harus bersinergi agar pembangunan dapat berjalan dengan baik. Kita tidak bisa sendiri-sendiri,” tegas pria yang akrab disapa Andi Rachman
itu.
Andi juga menegaskan pentingnya integritas dan loyalitas dalam bekerja. Tidak boleh ada dua komando. Staf atau bawahan harus mendukung apa yang ditegaskan pimpinan.
Termasuk meningkatkan akuntabilitas kinerja pegawai.
Pendampingan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kinerja Pemprov Riau adalah upaya untuk meningkatkan integritas dan akuntabilitas kinerja.
“Alhamdulillah apa yang diinginkan KPK sudah 75 persen kita laksanakan. Yang 25 persen hanya karena menyangkut aturan perundang-undangan dan itu dalam proses,” sebut
Andi.Apa yang sekarang dilakukan KPK di tingkat provinsi, secara bertahap akan dilakukan di lingkungan Pemkab/Pemkot se-Riau.
“Karena kita tidak bisa lagi berfikir mundur. Kita harus benahi semuanya. Reformasi birokrasi harus kita lakukan agar kinerja Pemerintah benar-benar dapat dirasakan
oleh masyarakat,” tegas Andi.***(AdvPemprov)
