Beranda blog Halaman 102

Pansus Ranperda Perhubungan DPRD Riau Rapat Bersama OPD

Penulis
Hasran
-
Pansus Ranperda Perhubungan DPRD Riau Rapat Bersama OPD

Pekanbaru(SegmenNews.com)- Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Riau pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Perhubungan mengadakan rapat kerja bersama OPD terkait, di Ruang Rapat Komisi IV DPRD Provinsi Riau, Rabu (7/5/2025).

Rapat ini dipimpin oleh Ketua Pansus Manahara Napitupulu, didampingi Anggota Pansus, yaitu Zulhendri, Edi Basri, dan Samsuri Daris.

Hadir dalam rapat ini sejumlah instansi terkait, antara lain Dinas Perhubungan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau, serta tenaga ahli dari DPRD Provinsi Riau.

Rapat kerja ini bertujuan untuk menyempurnakan substansi Ranperda agar selaras dengan kebutuhan sektor transportasi di Provinsi Riau. Dalam pembahasan, disoroti pentingnya sinkronisasi dan harmonisasi pengaturan agar tidak terjadi tumpang tindih regulasi. Selain itu, penyesuaian dasar hukum juga menjadi perhatian utama, khususnya agar sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Ruang lingkup pengaturan dalam Ranperda mencakup berbagai aspek strategis seperti kewenangan pemerintah daerah, perencanaan transportasi, penyelenggaraan moda transportasi darat, laut, dan udara, pengembangan teknologi transportasi, serta mekanisme pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Rapat juga menyoroti pentingnya pembangunan Terminal Tipe B oleh Pemerintah Provinsi Riau dalam jangka waktu 10 tahun ke depan, dengan fasilitas yang lengkap dan layak.***(rn)

Pemkab Bengkalis Canangkan Desa Air Putih jadi Desa Cantik

Penulis
Imam R
-

Bengkalis(SegmenNews.com)- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bengkalis, menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) tentang Standar Pelayanan Publik pada Pelayanan Statistik Terpadu dan Pencanangan Desa Cinta Statistik (Cantik), di Ruang Hang Tuah, lantai II Kantor Bupati Bengkalis, Kamis, 15 Mei 2025.

Bupati Bengkalis Kasmarni diwakili Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Johansyah Syafri membuka secara resmi kegiatan tersebut, sekaligus menandatangani piagam Pencanangan Desa Air Putih sebagai Desa Cantik alias Cinta Statistik.

Ketika membacakan pidato tertulis Bupati Bengkalis, Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM menyampaikan apresiasi kepada BPS Kabupaten Bengkalis, sekaligus menyambut baik dengan dilaksanakannya FGD ini.



“Kita harapkan FGD ini mampu menjadi media untuk kita berdiskusi sekaligus menerima masukan-masukan yang bersifat konstruktif dari berbagai pihak, terkait penyusunan rancangan standar pelayanan statistik terpadu BPS. Agar kedepannya, BPS mampu menyediakan pelayanan yang lebih efektif, efisien, serta berorientasi pada kebutuhan pengguna layanan statistik,” ujar Johansyah.

Sebagaimana diketahui, lanjutnya, undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik pasal 22 telah mengamanatkan bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan standar pelayanan. Karena standar pelayanan merupakan tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam memberikan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.



“Apalagi pemberian layanan publik yang cepat, mudah, dan tepat itu merupakan muara dari yang namanya reformasi birokrasi. Maka melalui FGD ini kami mengajak semua pihak, baik itu masyarakat, akademisi, media massa, LSM dan pihak-pihak terkait lainnya, mari bersama-sama kita berdiskusi dan memberikan masukan yang konstruktif kepada BPS, agar layanan BPS Kabupaten Bengkalis nantinya menjadi semakin mudah, cepat, terjangkau dan berkualitas. Terutama dalam memudahkan masyarakat untuk mengakses data, sebagai salah satu bentuk kontribusi BPS dalam penyebarluasan data-data strategis yang dapat dipakai sebagai dasar pembangunan Kabupaten Bengkalis kedepannya,” jelasnya.

Khusus kepada BPS Kabupaten Bengkalis, Johansyah Syafri juga berpesan agar dalam menyusun rancangan standar pelayanan statistik terpadu BPS nantinya, prinsip-prinsip pelayanan publik serta komponen standar pelayanan publik jangan pernah terlewati, namun harus di penuhi.



Menurutnya standar pelayanan publik itu diantaranya dasar hukum, persyaratan, sistem dan mekanisme, jangka waktu pelayanan, biaya/tarif, produk layanan, sarana prasarana/fasilitas, kompetensi pelaksana, pengawasan internal, pengaduan, saran, dan masukan, jumlah pelaksana, jaminan pelayanan/keamanan dan evaluasi kerja atau sekurang-kurangnya meliputi pelaksana layanan, pengelola pengaduan, pengelolaan informasi, pengawasan internal, penyuluhan kepada masyarakat, dan pelayanan konsultasi.

“Kami juga berpesan kepada Desa Air Putih untuk benar-benar menjadikan desanya sebagai Desa Cantik dan mampu menjadi contoh untuk desa-desa yang lain. Dukung program Desa Cantik ini dengan maksimal dan jadikan Desa Air Putih sebagai desa yang banyak dikunjungi orang luar dan berkesan,” tutupnya.

Dikesempatan itu, turut dilakukan penandatanganan piagam Pencanangan Desa Cantik oleh Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Johansyah Syafri, Kepala Bappeda, Rinto, Kepala BPS Kabupaten Bengkalis, Hari Prasetyo, Kepala Diskominfotik, diwakili Kabid Statistik, Azmar Plt Kepala Dinas PMB, diwakili Kabid Pemerintah Desa, Rinaldi Eka Wahyu dan Kepala Desa Air Putih, Muhammad Saifuddin dan turut hadir, Dandim 0303/Bengkalis, diwakili, Kapolres Bengkalis, diwakili, Ketua Baznas Kabupaten Bengkalis, Ismail dan para tamu undangan lainnya.***(inf)

Perkuat Ekosistem Media Siber, SMSI Konstituen Dewan Pers Kini Hadir di Bengkalis

Penulis
Chardian CH
-
Perkuat Ekosistem Media Siber, SMSI Konstituen Dewan Pers Kini Hadir di Bengkalis

Bengkalis(SegmenNews.com)- Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), sebagai salah satu organisasi konstituen Dewan Pers, kini resmi terbentuk di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor : 006/KPTS/SMSI-RIAU/V/2025, kepengurusan SMSI Kabupaten Bengkalis masa bakti 2025–2028 telah sah berdiri, dengan Erwin Syah Putra, S.Psi sebagai Ketua.

SK pengangkatan tersebut ditandatangani oleh Ketua SMSI Provinsi Riau, Luna Agustin, dan Sekretaris Zulmiron pada 15 Mei 2025 di Pekanbaru. SMSI Bengkalis hadir sebagai wadah resmi media siber di bawah naungan Dewan Pers yang berkomitmen mendorong profesionalisme pers digital dan menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak.

Dengan terbentuknya SMSI di Negeri Junjungan ini, Erwin menegaskan komitmennya bersama jajaran pengurus untuk mengibarkan dan membesarkan bendera SMSI sebagai organisasi media siber yang kredibel, profesional, dan berada di bawah naungan Dewan Pers.

“Kami siap bekerja, bersinergi, dan berkolaborasi dengan semua elemen, terutama Pemerintah Kabupaten Bengkalis, demi mendorong ekosistem media yang sehat, beretika, dan berkontribusi positif bagi pembangunan daerah,” tegas Ketua SMSI Bengkalis Erwin Syah Putra didampingi jajaran pengurus, Kamis (15/05/2025) usai menerima SK.

Tupoksi SMSI dan Implementasi di Bengkalis

Dikatakan Erwin Sebagai organisasi resmi konstituen Dewan Pers, SMSI Bengkalis akan merancang dan melaksanakan sejumlah kegiatan dan program kerja strategis untuk tiga tahun ke depan.

“Beberapa program yang akan kita rancang antara lain mendorong Profesionalisme Media Siber,
SMSI akan melakukan pendampingan terhadap media anggota agar sesuai dengan regulasi Dewan Pers, termasuk verifikasi faktual dan administratif. Selanjutnya kita juga akan menyelenggarakan pelatihan jurnalistik baik di tingkat umum, sekolah maupun kampus, workshop etika pers, hingga uji kompetensi wartawan (UKW) secara berkala.” Laparnya.

Sementara itu sekretaris SMSI Bengkalis Andika, menambahkan bahwa pihaknya juga akan menjalin kemitraan strategis dengan pemerintah daerah, institusi pendidikan, BUMD/BUMN, serta stakeholder lainnya dalam menyebarluaskan informasi pembangunan dan kebijakan publik.

“Banyak program kerja yang akan kami rancang sesuai dengan Tupoksi SMSI, misalnya lewat diskusi publik, forum media, dan kegiatan literasi digital. SMSI siap menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah. Kita juga akan mendukung pertumbuhan UMKM dan Promosi Daerah, dengan memfasilitasi promosi potensi daerah melalui media online, termasuk mendorong media lokal menjadi agen penggerak ekonomi kreatif digital.” Ujar Andika

“Kami menyadari bahwa media memiliki peran sentral dalam mengawal pembangunan. SMSI Bengkalis akan menjadi mitra strategis yang konstruktif, kritis, namun tetap menjunjung etika jurnalistik,” tambahnya.

Terbentuknya SMSI di Kabupaten Bengkalis diharapkan menjadi babak baru dalam memperkuat kehadiran media siber yang sehat, terverifikasi, dan memiliki daya dorong terhadap kemajuan daerah. Dalam waktu dekat, SMSI Bengkalis juga akan menggelar audiensi bersama Bupati Bengkalis dan stakeholder terkait sebagai langkah awal sinergi program kerja.

Berikut Susunan Kepengurusan SMSI Kabupaten Bengkalis Masa Bakti 2025 – 2028

Ketua: Erwin Syah Putra, S.Psi

Wakil Ketua I: Romi

Wakil Ketua II: Sofyan

Sekretaris: Andhika

Bendahara: Nurfizal, S.IP

Seksi-Seksi:

Organisasi dan Keanggotaan:

Koordinator: Wawan Imawan, S.E

Anggota: Indra

Humas dan Kerjasama:

Koordinator: Randy

Anggota: Yuriadi

Pendidikan dan Pelatihan:

Koordinator: H. Taufik

Ekonomi dan Usaha Media:

Koordinator: Jamil

Anggota: Siboroto

Wamenaker RI Puji UNILAK Soal Kesetaraan Mahasiswa Disabilitas

Penulis
Redaksi
-

Pekanbaru(SegmenNews.com)- Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Immanuel Ebenezer, melakukan pertemuan khusus dengan mahasiswa penyandang disabilitas dari Universitas Lancang Kuning (UNILAK), Riau. Kegiatan yang berlangsung di Mit Coffee, Pekanbaru, ini membahas implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, khususnya Pasal 53 ayat (1) dan (2) yang mengatur kewajiban pemerintah dan dunia usaha dalam memberikan kesempatan kerja kepada penyandang disabilitas.

Pertemuan tersebut difasilitasi oleh Zulkardi, Anggota DPRD Kota Pekanbaru, sebagai bentuk dukungan terhadap upaya penguatan inklusi sosial di bidang ketenagakerjaan. Zulkardi menyampaikan bahwa kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan perguruan tinggi sangat penting untuk memastikan terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas secara menyeluruh.

Dalam sambutannya, Septiandi Putra selaku Dosen Pendamping Mahasiswa Disabilitas UNILAK menegaskan bahwa inklusi bukan sekadar jargon, melainkan komitmen nyata yang terus diupayakan kampus. “UNILAK menjadi satu-satunya perguruan tinggi di Riau yang saat ini menerapkan sistem pendidikan inklusif secara konsisten. Harapan kami, keberpihakan ini juga diterjemahkan oleh dunia kerja secara konkret,” ujarnya.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer, menyampaikan apresiasi tinggi atas langkah UNILAK dalam menciptakan ruang pendidikan yang terbuka dan setara. “Saya memberikan penghormatan kepada Universitas Lancang Kuning yang telah memelopori pendidikan inklusif di Riau. Ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang menekankan kesetaraan hak dalam memperoleh pekerjaan. Kita perlu dorong dunia usaha agar menjalankan peran yang sama,” ujar Wamenaker.

Muhamad Seldy Febryansah, salah satu mahasiswa penyandang disabilitas yang hadir dalam pertemuan, menyampaikan harapannya agar akses kerja bagi penyandang disabilitas tidak lagi menjadi simbolik. “Kami tidak menuntut perlakuan khusus, hanya ingin diberi ruang dan kepercayaan. Kami siap bekerja dan berkontribusi,” katanya.

Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) UNILAK, Muhammad Anwar, menegaskan bahwa isu inklusi adalah bagian dari perjuangan kolektif mahasiswa. “Ini bukan hanya tentang kelompok disabilitas, ini soal keadilan sosial. Mahasiswa harus berada di garis depan perjuangan ini,” tegasnya.

Pertemuan ini menjadi langkah awal yang strategis untuk mendorong sinergi antara pemerintah, legislatif daerah, dan institusi pendidikan dalam menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang lebih inklusif dan berkeadilan.***(mr)

Nahkodai SMSI Pelalawan, Andri Winata : Kita akan Jalin Sinergritas

Penulis
Redaksi
-

Pelalawan (SegmenNews.com) – Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), organisasi konstituen Dewan Pers yang telah delapan tahun menjadi wadah bagi perusahaan media di Indonesia, terus memperluas eksistensinya. Tercatat sekitar 2700 perusahaan media telah bergabung dan menjadi organisasi perushaaan terbesar se Indonesia. Di Kabupaten Pelalawan, tiga tokoh media lokal—Andre Winata, Riski Apdalli, S.IP, dan Dedi—mendapat mandat untuk melakukan konsolidasi internal dan eksternal pembentukan kepengurusan.

Hasil musyawarah mufakat dari 10 perusahaan media yang akan bergabung dalam struktur SMSI Pelalawan menghasilkan keputusan bulat: Andre Winata ditunjuk sebagai Ketua, Dedi sebagai Sekretaris, dan Riski Apdalli, S.IP sebagai Bendahara untuk masa bhakti 2025–2028. Kepengurusan ini akan memimpin organisasi yang menjadi rumah bagi para pekerja media daring, seperti jurnalis, redaktur, fotografer, hingga staf IT.

“Alhamdulillah, berkat kepercayaan kawan-kawan pengusaha media yang hadir dalam forum ini, saya siap mengemban amanah ini. Insha Allah, SMSI akan menjadi contoh organisasi media yang solid dan adaptif di era digital, khususnya di Kabupaten Pelalawan,” kata Andri, didampingi Dedi dan Riski usai terpilih.

Menyadari tantangan industri media saat ini, terutama menurunnya pendapatan perusahaan pers, Andre menegaskan bahwa SMSI Pelalawan akan berkomitmen untuk mendorong kesejahteraan para karyawan media, mulai dari pimpinan redaksi hingga tim teknis.

“Sebagai pelaku industri media, kita memiliki kewajiban yang diatur dalam regulasi. Ke depan, dari sekitar 300 perusahaan media yang terdaftar di Kominfo Pelalawan, akan kita ajak bersama-sama mewujudkan perusahaan yang mensejahterakan karyawannya,” ungkap Andri, putra daerah asli Pangkalan Kerinci.

Ia juga berharap, ke depan tidak ada lagi wartawan yang bekerja di luar tupoksi atau terlibat praktik-praktik yang mencederai marwah profesi jurnalis.

“Kita ingin profesi ini dijaga dengan baik. Media siber harus semakin memperhatikan kesejahteraan dan profesionalisme karyawannya. Sudah seharusnya pemilik media memenuhi tanggung jawabnya sesuai aturan yang berlaku,” tegas Andri.

Menariknya, dalam waktu dekat SMSI akan memperingati Hari Ulang Tahun ke-8 di Jakarta Pusat, pada 20 Mei mendatang. SMSI Pelalawan bertekad memanfaatkan momentum tersebut untuk memperluas kontribusi dan eksistensi di tingkat nasional, sembari membawa nama baik Kabupaten Pelalawan yang kaya akan sumber daya alam.

“Kita akan menjalin sinergi dengan berbagai pihak, khususnya Pemda Pelalawan, untuk menggali peluang besar ini. Termasuk melibatkan semua pemangku kepentingan, lintas sektor, dan para pelaku usaha yang membutuhkan layanan publikasi,” ujarnya.
Tak hanya di tingkat lokal, SMSI juga menatap skala global.

Tahun ini, SMSI berencana mengembangkan jejaring pengusaha media hingga ke Australia, sejalan dengan arahan Ketua Umum SMSI Pusat, Firdaus, dalam menyikapi tantangan digitalisasi berkelanjutan.

“Banyak media yang kini mengurangi jumlah karyawannya. SMSI akan bekerja ekstra menjalin kemitraan berkelanjutan agar ekosistem media tetap sehat. Jika industri media sejahtera, para jurnalis pun akan hidup layak, masyarakat akan mendapat informasi yang sehat, dan negara bisa bersaing secara global,” tutup Andri.***(rl)

Di Embarkasih Batam, Bupati Kasmarni Berpesan JCH Jaga Kesehatan dan Jadi Haji Mabrur

Penulis
Imam R
-

Bengkalis(SegmenNews.com)- 174 orang Jamaah Calon Haji (JCH) asal Kabupaten Bengkalis yang tergabung dalam Kloter 13 resmi diberangkatkan dari Asrama Haji Embarkasi Batam menuju Madinah, Rabu, 14 Mei 2025.

Prosesi pelepasan dipimpin langsung oleh Bupati Bengkalis Kasmarni, turut dihadiri Wakil Ketua II DPRD Bengkalis Hendrik Firnanda Pangaribuan, Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Kepri diwakili Fahrul Rozi, Ketua DWP Kabupaten Bengkalis Ny. Ira Vandriyani Ersan dan sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Bengkalis lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Kasmarni berharap para jamaah diberikan kesehatan dan kekuatan untuk menjalankan seluruh rukun haji dengan sempurna serta kembali ke tanah air dalam keadaan selamat serta membawa prediket haji yang mabrur.

“Karena perjalanan ke tanah suci ini adalah perjalanan ibadah, untuk itu manfaatkan kesempatan berharga ini dengan sebaik-baiknya, dan laksanakan seluruh rangkaian ibadah haji dengan khusyuk serta penuh kesungguhan,” pesan Kasmarni.

Selain itu sambung Bupati, tetap jaga kesehatan, waktu istirahat, serta pola makan. Karena stamina dan kesehatan sangat menentukan kelancaran ibadah haji.

“Taati seluruh peraturan yang berlaku selama menjalankan ibadah haji, ikuti seluruh arahan tim kloter, atau selalulah berkoordinasi dan membangun komunikasi dengan sesama jama’ah maupun dengan para petugas haji yang senantiasa mendampingi, agar Bapak/Ibu tidak salah dalam melangkah nantinya,” kata Bupati.

Sementara itu disela keberangkatan, Kakan Kemenag Bengkalis H. Khaidir juga menjelaskan bahwa pesawat yang membawa JCH Kloter 13 dijadwalkan take off dari Bandara Hang Nadim Batam pukul 16.30 WIB dan akan tiba di Madinah sekitar pukul 21.00 Waktu Arab Saudi.

Terlihat kegiatan pelepasan JCH ini berlangsung khidmat, penuh doa, dan harapan agar seluruh jamaah dapat menjadi Haji dan Hajjah yang mabrur.***(inf)

Heboh! Istri Korban Penganiayaan Menangis Histeris di Polsek Tandun

Penulis
Redaksi
-
Tangkapan layar video istri korban penganiayaan memohon kepada polsek tandun

Rohul(SegmenNews.com)- Beredar video seorang wanita menangis histeris di kantor Kepolisian Sektor Tandun, Kabupaten Rokan Hulu, memohon agar pelaku penganiayaan suaminya segera ditangkap.

“Tolonglah kami pak, orang susah kami pak, suamiku tidak bisa kerja pak, beri keadilan bagi kami pak,” ujar ibu dalam video yang diunggah akun facebook Putri Setiady, Senin (12/5/25) dikutip SegmenNews.com.

Dari keterangan salah seorang warga yang enggan identitasnya dimuat, Rabu (14/5/25) mengatakan massa yang datang ke Polsek Tandun sekitar 150 orang yang terdiri dari masyarakat Desa Koto Tandun, Desa Tandun Barat, dan Desa Tandun.

Massa mendesak agar kepolisian segera menangkap pelaku penganiyaan terhadap D Sinaga. Korban sudah melaporkan ke Polsek Tandun pada Jumat, (9/5/25) lalu, hingga Minggu pelaku masih melakukan aktivitas seperti biasa, namun kini, diketahui diduga pelaku Boy sudah kabur melarikan diri.

Akibat oenganiayaan tersebut, korban mengalami luka pada pelipis mata sehingga dilarikan ke RS Tandun, namun karena korban muntah darah korban dilarikan ke RS Awal Bros Ujung Batu.

“Massa yang datang geram mengapa terduga pelaku tidak ditahan dan pelaku masih terlihat seperti biasa dirumahnya, padahal saksi saksi sudah diperiksa,untuk itu kami semua datang meminta keadilan,” ujarnya.

Sementara, Kapolres Rokan Hulu AKBP Emil Eka Putra ketika dijumpai usai bertemu tokoh masyarakat Tandun, Selasa (13/5/25) sore mengatakan mendalami permasalahan penganiayaan dan segera menangkap pelaku.

“Sedang kita dalami, saat ini dilapangan sedang melakukan penyelidikan, mohon doanya semoga cepat selesai,” tutup Kapolres.***(din)

Raih Sertifikasi Emisi GRK, PTPN IV PalmCo Jadi Pelopor Dekarbonasi Industri Perkebunan

Penulis
Redaksi
-
Raih Sertifikasi Emisi GRK, PTPN IV PalmCo Jadi Pelopor Dekarbonasi Industri Perkebunan

Pekanbaru(SegmenNews.com) – Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) melalui Subholding PTPN IV PalmCo mencatatkan sejarah baru dengan menjadi perusahaan perkebunan pertama di Indonesia yang memperoleh Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE-GRK).

Sertifikat tersebut diserahkan langsung secara simbolis oleh Menteri Lingkungan Hidup RI, Hanif Faisol Nurofiq, kepada jajaran manajemen PTPN IV PalmCo di Instalasi Pembangkit Tenaga Biogas (PTBg) Lubuk Dalam, Kabupaten Siak, Riau, Sabtu (10/5/2025).

“Selamat kepada jajaran PTPN IV PalmCo. Ini bukti nyata sektor agrikultur bisa mereduksi emisi,” ujar Hanif, yang turut didampingi oleh Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Hadi Sugeng.

Hanif mengakui dirinya sempat pesimistis terhadap kemampuan sektor perkebunan dalam menekan emisi, mengingat isu lingkungan yang kerap menyeret sektor ini. Namun, keberhasilan PalmCo dinilai mampu menjadi contoh konkrit dalam mendukung program net zero emission (NZE) 2060 melalui penerapan prinsip environmental, social, and governance (ESG).

Ia pun meminta Gapki untuk mendorong perusahaan-perusahaan sawit lain agar meniru langkah strategis PalmCo dalam program dekarbonisasi. Bahkan, ia menyarankan perusahaan lain untuk belajar langsung dari fasilitas PTBg Lubuk Dalam guna memahami tahapan mendapatkan sertifikasi SPE-GRK.

“Sekjen Gapki bisa inisiasi teman-teman lainnya untuk belajar dari sini. Ini tidak mudah, tapi PalmCo membuktikan bisa,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Menteri Hanif mendorong PTPN IV PalmCo agar memanfaatkan peluang perdagangan karbon, baik di pasar domestik maupun internasional. “Bisa lakukan dual listing di pasar karbon Indonesia dan gold standard. Ini akan memperkuat pendapatan perusahaan,” ujarnya.

SPE-GRK merupakan bentuk pengakuan resmi pemerintah atas keberhasilan mitigasi emisi oleh PalmCo, khususnya dari fasilitas PTBg Lubuk Dalam yang mengelola limbah cair sawit (POME). Berdasarkan verifikasi Tim Measurement, Reporting, and Verification (MRV) Kementerian LHK, fasilitas tersebut telah mereduksi emisi sebesar 33.799 ton CO2e dalam empat tahun terakhir.

Direktur Utama PTPN IV PalmCo, Jatmiko Santosa, menyebut keberhasilan ini sebagai hasil kerja keras dan komitmen tinggi dalam membangun ekosistem energi berkelanjutan dan ekonomi sirkular.

“SPE-GRK ini langkah awal kami. Selain fokus pada dekarbonisasi, kami juga ingin aktif membangun ekosistem perdagangan karbon nasional,” kata Jatmiko.

PalmCo, yang resmi terbentuk dari penggabungan lima entitas pada akhir 2023, terus memperluas inisiatif dekarbonisasi. Saat ini, perusahaan telah mengoperasikan 10 fasilitas pengolahan metana dan menargetkan dua fasilitas lainnya, yakni PTBg Tapung (Riau) dan PLTBg Pasir Mandoge (Sumut), untuk segera tersertifikasi.

Langkah ini juga dinilai penting dalam menjawab isu negatif di pasar internasional terkait kelapa sawit. “Kami ingin membuktikan bahwa produk CPO PalmCo bisa memenuhi standar global, termasuk aspek dekarbonisasi dan keterlacakan,” tegasnya.

Direktur Strategy dan Sustainability PalmCo, Ugun Untaryo, menambahkan bahwa PTBg Lubuk Dalam merupakan salah satu proyek unggulan dalam program dekarbonisasi. “Biogas dari POME dimanfaatkan untuk menggantikan cangkang sebagai bahan bakar boiler. Selain menghasilkan energi bersih, juga mendatangkan pendapatan tambahan dari cangkang,” paparnya.

PTBg Lubuk Dalam saat ini juga telah resmi terdaftar di IDX Carbon dan telah berhasil menjual 21.500 ton CO2eq, menjadikan PalmCo sebagai perusahaan perkebunan pertama yang bertransaksi karbon di bursa tersebut.

Ugun optimistis bahwa proses sertifikasi untuk fasilitas EBT lainnya akan lebih cepat berkat dukungan penuh dari pemerintah. Ia menyebutkan bahwa hingga saat ini, PalmCo telah mereduksi emisi sebesar 208 ribu ton CO2eq, dan menargetkan hingga 836 ribu ton CO2eq pada 2030 melalui 30 fasilitas EBT yang dikembangkan.

“Kami percaya dengan keberlanjutan ini, Indonesia bisa lebih cepat mencapai target NZE, dan industri sawit nasional mampu memberikan kontribusi nyata terhadap perubahan iklim,” pungkas Ugun.***(rls)

Pemko Pekanbaru Segera Tertibkan Kabel FO Semrawut

Penulis
Redaksi
-

Pekanbaru(SegmenNews.com)- Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, segera kembali menertibkan kabel-kabel Fiber Optik (FO) yang semrawut dan membahayakan keselamatan warga.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pekanbaru, Zulhelmi Arifin melakukan peninjauan langsung ke beberapa titik yang menjadi sorotan, salah satunya di Jalan Paus, Kecamatan Marpoyan Damai, pada Rabu (14/5/2025) dini hari.

“Kita melihat langsung bagaimana kondisi kabel FO ini sangat semrawut, bahkan ada yang nyaris jatuh dan bisa membahayakan pengguna jalan. Ini harus segera ditertibkan,” kata Zulhelmi Arifin.

Peninjauan tersebut melibatkan berbagai instansi, termasuk Satpol PP, Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Dinas PUPR, dan DPMPTSP.

Pemerintah menemukan fakta mencengangkan bahwa mayoritas kabel FO yang terpasang di Kota Pekanbaru tidak memiliki izin resmi dari pemerintah daerah.

“Dari hasil rapat dan pengecekan bersama, tidak satu pun kabel yang kita temukan hari ini memiliki izin. Ini jelas pelanggaran yang harus segera kita tindak,” terang Ami, sapaan akrabnya.

Ia menuturkan, dalam upaya penertiban ini, Pemko Pekanbaru meminta kepada seluruh anggota Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (APJATEL) untuk menyerahkan data lengkap mengenai jaringan kabel FO mereka, termasuk titik lokasi dan peta jaringan, paling lambat hari ini sebelum pukul 17.00 WIB.

“Kita sudah minta kepada APJATEL untuk segera menyerahkan data. Tanpa itu, kita tidak bisa menata jaringan ini secara menyeluruh dan terkoordinasi,” jelasnya.

Salah satu solusi yang mulai dipertimbangkan adalah penggunaan sistem ducting, yakni sistem pemasangan kabel bawah tanah agar lebih rapi dan tidak mengganggu pemandangan kota.

Sistem ini dinilai juga lebih aman, karena mengurangi risiko kabel jatuh atau terputus akibat cuaca ekstrem.

“Kita sudah lihat contoh ducting yang dibuat salah satu operator. Ini akan kita jadikan percontohan dan kalau memungkinkan, dalam waktu dekat sudah mulai kita eksekusi,” paparnya.

Menurutnya, langkah ini sejalan dengan visi Kota Pekanbaru untuk menjadi kota modern dan smart city, di mana tata kelola infrastruktur digital menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung kenyamanan dan keselamatan masyarakat.

Selain penataan fisik, Pemko juga akan melakukan pendekatan hukum terhadap pelanggaran pemasangan kabel tanpa izin. Kerja sama antar instansi akan diperkuat agar penertiban dapat berjalan efektif dan menyeluruh di seluruh wilayah kota.

“Sesuai perintah pak Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho, estetika kota harus dijaga. Pekanbaru ini wajah kita bersama. Jadi kita akan rapikan semuanya,” pungkasnya.***(dmf)

Tim RAGA Polda Riau Siap Tumpas Premanisme Jalanan

Penulis
Redaksi
-
Tim RAGA Tumpas Premanisme Jalanan!

Pekanbaru(SegmenNews.com)- Polda Riau dan jajaran kini punya tim baru untuk menumpas aksi premanisme dan geng anarkis yang meresahkan warga. Pasukan ini  dibentuk oleh Kapolda Riau, Irjen Pol Dr Herry Heryawan SIK MH MHum, di Lapangan Mapolda Riau, Rabu (14/5/2025).

Kapolda menjelaskan, tim RAGA ini merupakan singkatan dari Rabu Anti Geng dan Anarkisme. “Namun tim RAGA ini tidak hanya bertugas di hari Rabu saja. Artinya setiap hari ini tim ini akan berpatroli menindak kejahatan premanisme,” ungkap Kapolda.

Kapolda mengungkapkan, tim ini dibentuk menjawab keresahan maraknya premanisme dan kekerasan jalanan di Provinsi Riau.

Lebih lanjut jelas Kapolda, RAGA itu jiwa. Jiwa yang harus tertanam dalam setiap anggota tim. “Mereka harus hadir cepat, adil, dan humanis, tanpa membeda-bedakan siapa yang melapor. Semua warga berhak atas rasa aman,” tegas Kapolda Riau dalam arahannya yang penuh semangat.

Kapolda menekankan, tim RAGA ini merupakan ketegasan terhadap gangguan terhadap masyarakat dan tidak ada toleransi bagi premanisme di Riau.

“Bersamaan dengan dibentuknya tim RAGA ini, saya telah menginstruksikan jajaran intelijen untuk melakukan pemetaan wilayah rawan dan mengidentifikasi pelaku-pelaku yang kerap membuat onar di tengah masyarakat,” kata Kapolda.

Tim ini lanjut Kapolda bertugas lebih dari sekadar patroli dengan membawa pendekatan baru yang preventif dan edukatif. Di mana tim akan melakukan patroli dialogis, penyuluhan kepada masyarakat, serta membangun komunikasi dua arah guna mencegah gangguan keamanan sebelum terjadi.

“Tim RAGA adalah bagian dari KRYD, Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan. Mereka akan rutin patroli malam, melakukan penjagaan, pengawalan, dan terjun langsung membangun kepercayaan publik,” ujar Kapolda.

Sebagai Kapolda Riau, Irjen Herry menyatakan membuka ruang kritik dan masukan dari masyarakat. Karena rasa aman adalah hak dasar semua warga, dan polisi wajib memastikan itu terwujud secara nyata.

“Kalau masih ada satu warga yang merasa tidak aman, berarti kita semua termasuk saya harus berbenah. Karena semua yang kami pakai, dari seragam sampai sepatu, berasal dari uang rakyat,” ujarnya lugas.

Ia juga mengajak media massa untuk menjadi mitra strategis dalam menyuarakan kinerja Tim RAGA.

“Media adalah pilar demokrasi. Peran kalian sangat vital untuk mengawal agar keadilan benar-benar hadir di tengah masyarakat,” tutup Kapolda.

Menurutnya, setelah dirinya launching Tim RAGA Polda Riau ini, Polres jajaran juga akan melakukannya. “Nantinya tim RAGA ini juga akan ada di 12 Polres jajaran,” ungkap Kapolda.

Acara peluncuran Tim RAGA turut dihadiri oleh Wakapolda Riau, Brigjen Yossy Kusumo SIK MHan, beserta jajaran pejabat utama Polda Riau.***(mr)

1...101102103...3,054Halaman 102 dari 3,054
© Segmennews.com | PT. Radja Segmen Media