Beranda blog Halaman 109

Rugikan Negara Rp1,347 Triliun, Kejati Riau Naikkan Status Kasus Penguasaan Aset ke Penyidikan

Penulis
Hasran
-
Kepala Seksi (Kasi) Penerangan Hukum dan Humas Kejati Riau, Zikrullah

Pekanbaru(SegmenNews.com)- Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau resmi meningkatkan status kasus dugaan korupsi terkait penguasaan tanpa hak atas aset daerah berupa Pabrik Mini Kelapa Sawit di Desa Tengganau, Kabupaten Bengkalis, ke tahap penyidikan.

Aset negara yang seharusnya dikuasai pemerintah ini, hingga kini masih dikelola pihak swasta sejak 2015 tanpa dasar hukum yang sah.

Pabrik Mini Sawit tersebut merupakan aset milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis yang seharusnya telah dirampas untuk negara berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA) RI Nomor: 1125/K/Pid.Sus/2014. Putusan itu telah dieksekusi oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkalis pada 2014. Namun, aset tersebut tetap dikuasai oleh swasta, diduga menimbulkan kerugian keuangan negara hingga Rp1,347 triliun dalam sembilan tahun terakhir.

Kepala Seksi (Kasi) Penerangan Hukum dan Humas Kejati Riau, Zikrullah, menyatakan bahwa pihaknya telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRINT-04/L.4/Fd.1/04/2025 tertanggal 22 April 2025, sebagai bentuk komitmen dalam penyelamatan aset negara.

“Penyelamatan aset daerah bukan hanya soal nilai ekonomi, tetapi menyangkut keadilan dan kepastian hukum. Kami akan menindak tegas semua pihak yang bermain-main dengan aset negara,” ujar Zikrullah, Rabu (24/4).

Hal ini, menurut Zikrullah, sesuai Asta Cita Presiden RI, Prabowo Subianto dan instruksi Jaksa Agung RI melalui Kepala Kejati (Kajati) Riau, Akmal Abbas.

“Saat ini, tim penyidik tengah mengumpulkan alat bukti dan meminta keterangan saksi-saksi untuk proses penetapan tersangka,” tegas Zikrullah.

Informasi yang dihimpun, pabrik tersebut awalnya dibangun tahun 2004 melalui dana pinjaman lunak sebesar Rp9,7 miliar dari Pemkab Bengkalis dan dikelola oleh Koperasi Tengganau Mandiri. Namun, Ketua Koperasi saat itu, Farizal, telah divonis bersalah dalam kasus korupsi, dan aset pabrik dirampas untuk negara. Ironisnya, pabrik masih dikelola oleh Koperasi Tengganau Mandiri Lestari.***(kejati riau)

Bupati Alfedri Lepas JCH Siak Masuk Kloter 11 Melalui Embarkasi Batam

Penulis
Villa S
-

Siak(SegmenNews.com)- Bupati Siak Alfedri melepas 333 jamaah calon haji (JCH) Kabupaten Siak yang tergabung dalam Kelompok Terbang (Kloter) 11 dan akan berangkat pada 11 Mei 2025 mendatang, dari Embarkasi Batam.

Pelepasan ditandai dengan prosesi tepung tawar kepada perwakilan JCH, serta memakaikan kacu kepada JCH laki-laki tertua Masyudin Bin Tayim (83) asal Kecamatan Siak dan JCH perempuan termuda Farras Febryani Amelia (20) asal Kecamatan Siak.

Disampaikan Bupati Alfedri, ibadah haji merupakan ibadah fisik, kepada JCH untuk selalu menjaga kesehatan dengan baik. “Dari sekarang persiapkan diri, sehingga nanti kita bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah dalam keadaan sehat,” ucap Bupati Alfedri di Masjid Al-fattah, Jalan Sutomo, Kelurahan Kampung Dalam, Kota Siak, Kamis (24/4/2025) siang.

Bupati Alfedri kemudian juga berpesan kepada JCH untuk selalu menjaga kekompakan, kebersamaan dan silaturahmi dengan baik. Perbanyak sabar, istighfar, ikhlas dan jangan sampai takabur apalagi bersikap sombong.

“Kami mendoakan semoga semuanya dalam keadaan selamat dan sehat. Mudah-mudahan selama di sana Allah berikan kemudahan, pulang menjadi haji mabrur dan mabrurah,” kata Bupati Alfedri.

Plt Kepala Sub TU Kemenag Siak Resman Junaidi menjelaskan, JCH asal Kabupaten Siak akan bergabung dengan JCH Kabupaten Rokan Hulu sebanyak 102, JCH Kota Pekanbaru 4. JCH Kabupaten Siak terdiri dari 8 rombongan dan 33 regu.

“Alhamdulillah sampai hari ini, pelaksanaan manasik haji, seluruh JCH Kabupaten Siak dalam keadaan sehat dan dapat melaksanakan seluruh kegiatannya,” ungkapnya. Pelepasan JCH ditutup dengan penyampaian tausiyah dan doa bersama ustaz Zubir Effendy.***(inf)

HIPMAWAN Nilai Pemprov Gagal Kelola Dunia Pendidikan, Desak DPR Buat Pansus

Penulis
Risky A
-

Pekanbaru(SegmenNews.com) – Himpunan Mahasiswa Pelalawan (HIPMAWAN) Pekanbaru melontarkan kritik pedas terhadap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menyusul insiden memalukan di Kabupaten Pelalawan, di mana siswa-siswi SMA Kelas Jauh Desa Pulau Muda harus mengikuti ujian di dalam Masjid karena tidak memiliki ruang kelas.

Bagi HIPMAWAN, ini bukan hanya sekadar persoalan infrastruktur. Ini adalah cermin dari pembiaran sistematis dan kegagalan mutlak Pemprov Riau dalam menjalankan amanat konstitusi : menjamin hak setiap warga negara atas pendidikan yang layak.

“Di mana Gubernur Riau ketika anak-anak harus menjawab soal ujian di atas sajadah, bukan di bangku sekolah? Di mana Dinas Pendidikan Provinsi ketika generasi muda harus belajar di tempat ibadah, bukan di ruang kelas? Ini bukan sekadar kelalaian—ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap masa depan rakyat.!!!,” tanya Dhea Kurnia Insan Hasibuan, selaku Kepala Divisi Hukum dan Advokasi, menegaskan.

Pihaknya juga menyebutkan kejadian tersebut sebagai simbol kegagalan total pemerintah provinsi dalam menjalankan fungsi pengawasan, distribusi anggaran, dan keadilan sosial. Mereka menilai Pemprov Riau terlalu sibuk mengejar pencitraan dan proyek-proyek jangka pendek yang “Mengilap di permukaan tapi kosong di dalam”.

“Kami tidak butuh seremoni-seremonial. Kami tidak butuh pidato-pidato tentang visi Riau Emas atau Pelalawan Emas 2045. Jika hari ini saja adik-adik kami masih dibiarkan belajar di masjid karena tak ada gedung sekolah, mimpi-mimpi itu hanya omong kosong elit birokrat,” ungkapnya, baru-baru ini.

HIPMAWAN menantang Pemprov Riau untuk turun langsung ke lapangan, meninjau lokasi-lokasi krisis pendidikan di Pelalawan, dan berhenti menyembunyikan kegagalan mereka di balik laporan-laporan formal yang manis di atas kertas.

“Kami tahu data bisa dimanipulasi. Tapi fakta di lapangan tidak bisa dibohongi. Anak-anak kami tidak butuh statistik, mereka butuh meja, papan tulis, dan gedung sekolah,” tuntut Dhea, yang akrab disapa tersebut.

Selain itu, HIPMAWAN juga menuntut pihak terkait agar mengaudit Anggaran Pendidikan Provinsi, serta mendesak DPRD Riau membentuk Panitia Khusus (Pansus), untuk menginvestigasi apakah ada penyalahgunaan anggaran yang menyebabkan ketimpangan pendidikan ini dibiarkan terus terjadi.

“Jika Pemprov tidak segera bertindak, maka kami akan turun ke jalan. Kami akan angkat isu ini ke tingkat Nasional. Karena pendidikan bukan milik elite, pendidikan adalah hak rakyat, dan kami tidak akan diam melihatnya diinjak-injak,” tandasnya kepada SegmenNews.com.***(riz)

Mahasiswa Pesisir Desak Pemprov Riau Perhatikan SMA Kelas Jauh Pulau Muda

Penulis
Risky A
-

Pelalawan(SegmenNews.com) – Mahasiswa daerah pesisir yang tergabung di Ikatan Pelajar Mahasiswa Pelalawan Bersatu (IPMPB) turut prihatin atas peristiwa Siswa/Siswi SMA Kelas Jauh Pulau Muda, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, Riau. Perwakilan IPMPB Rorin Adriansyah, yang juga Ketua IPM-KP mengecam keras Pemerintah provinsi (Pemprov) Riau dan Dinas Pendidikan terkait.

“Sebagai Ketua Mahasiswa Kecamatan Pelalawan, kami merasa tergerak untuk menyuarakan aspirasi dan kepedulian terhadap kondisi pendidikan di daerah kami, khususnya di Desa Pulau Muda, Kecamatan Teluk Meranti, yang saat ini mengalami krisis serius dalam hal akses pendidikan,” kata Rorin, menegaskan.

Menurutnya, sebagai salah satu wilayah yang seharusnya mendapatkan perhatian lebih dari Pemerintah, Desa Pulau Muda malah terabaikan dalam soal fasilitas pendidikan, terutama dalam hal keberadaan dan kualitas program SMA kelas jauh yang selama ini diandalkan oleh anak-anak di daerah terpencil ini.

Meskipun, Pemprov Riau telah berusaha untuk menyediakan pendidikan melalui program kelas jauh di beberapa daerah, kenyataannya program tersebut tidak berjalan dengan maksimal di Desa Pulau Muda.

“Pendidikan SMA di desa ini semakin terpinggirkan, dan para pelajar terpaksa menanggung beban yang sangat berat hanya untuk bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Jarak yang jauh, infrastruktur yang terbatas, serta minimnya dukungan dari pemerintah membuat anak-anak di desa ini terpaksa mengorbankan banyak hal, mulai dari waktu hingga biaya, hanya untuk mengenyam pendidikan yang seharusnya menjadi hak mereka,” ungkapnya baru-baru ini.

Ia juga menambahkan, Pemprov Riau seharusnya lebih responsif terhadap kebutuhan pendidikan di daerah-daerah terisolasi seperti Desa Pulau Muda. Kelas jauh yang ada di desa ini seharusnya bukan menjadi alasan untuk mengabaikan kualitas pendidikan yang diterima oleh para siswa. Faktanya, banyak siswa yang terhambat oleh keterbatasan fasilitas, baik dalam hal pengajaran yang tidak optimal, keterbatasan perangkat teknologi, hingga kurangnya pendampingan yang cukup dari tenaga pengajar.

“Sebagai mahasiswa yang berasal dari Kecamatan Pelalawan, saya dan teman-teman merasakan betul betapa pentingnya pendidikan yang berkualitas dan merata. Kami mengingatkan Pemprov Riau untuk lebih serius dan mempercepat langkah-langkahnya dalam menangani masalah ini. Pemerataan pendidikan harus menjadi prioritas, terlebih di daerah-daerah yang jauh dari pusat kota. Jangan biarkan anak-anak di Pulau Muda dan wilayah terisolasi lainnya terpaksa menghentikan pendidikan mereka hanya karena terbatasnya fasilitas dan infrastruktur yang memadai,” ujarnya.

“Kami mengutuk keras ketidakpedulian yang terjadi di tingkat provinsi terhadap nasib pendidikan di daerah-daerah terpencil. Kami mendesak Pemprov Riau untuk segera melakukan evaluasi mendalam terhadap pelaksanaan pendidikan SMA kelas jauh di Desa Pulau Muda dan daerah lainnya di Kecamatan Teluk Meranti. Pemerintah harus memberikan perhatian lebih pada pembangunan infrastruktur pendidikan, pengadaan perangkat teknologi yang memadai, serta pelatihan bagi tenaga pendidik yang dapat mendukung program pendidikan jarak jauh dengan kualitas yang lebih baik,” tambah Rorin, sapaan akrabnya ini.

Selain itu, pihaknya juga mendesak Pemprov Riau untuk memperjuangkan pembangunan sekolah SMA yang lebih dekat dengan masyarakat di Kecamatan Teluk Meranti. Kami tidak ingin generasi muda kami terputus harapan hanya karena masalah jarak dan biaya. Semua anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak tanpa terkendala oleh faktor geografis atau ekonomi.

Jika pendidikan adalah fondasi bagi masa depan bangsa, maka Pemprov Riau harus memastikan bahwa setiap anak di setiap desa, termasuk Desa Pulau Muda, memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan meraih impian mereka.

“Jangan biarkan ketimpangan pendidikan semakin dalam hanya karena kurangnya perhatian dan kebijakan yang tepat dari pemerintah. Pendidikan yang merata adalah kunci untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi muda, dan kami akan terus memperjuangkan itu, terutama bagi mereka yang berada di desa-desa terpencil yang belum mendapatkan akses yang setara,” pungkasnya berharap, kepada SegmenNews.com.***(riz)

Ketua DPRD Pekanbaru Muhamnad Isa Ikuti Rakor Efesiensi Belanja Daerah

Penulis
Redaksi
-

Pekanbaru(SegmenNews.com)- Ketua DPRD Kota Pekanbaru Muhammad Isa Lahamid menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Asistensi Tindak Lanjut Penyesuaian Pendapatan Dan Efisiensi Belanja Daerah APBD Tahun anggaran 2025. Kegiatan itu digelar di Ruang Melati Kantor Gubernur Riau lantai II, Kamis, 24/4/2025

Hadir dalam kesempatan itu PJ. Sekretaris Daerah Provinsi Riau M. Taufik, Kepala BPKAD Provinsi Riau Indra, SE, M, Si, pada kegiatan ini juga dilakukan Zoom Meeting bersama Kasubdit Wilayah I Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Bapak Fernando H. Siagian, S,STP, M, Si.

Muhammad Isa Lahamid menjelaskan bahwa Pemerintah mendapatkan arahan dan masukan penting terkait optimalisasi pendapatan dan efisiensi belanja daerah Kabupaten Kampar.  Ia mengatakan akan segera menindaklanjuti arahan tersebut untuk menyusun strategi yang tepat guna mencapai target APBD 2025.”

Kasubdit Wilayah I Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Bapak Fernando H. Siagian, S,STP, M, Si dalam arahannya menjelaskan tujuan rakor ini adalah untuk menindaklanjuti penyesuaian pendapatan dan efisiensi belanja APBD 2025 Provinsi Riau.  Mari kita bahas strategi optimalisasi pendapatan dan efisiensi belanja agar target APBD 2025 tercapai dengan efektif dan efisien.***(galeri)

Sekdakab Pelalawan Tak Ngerti Surat Kuasa, Sengketa Informasi di Komisi Informasi Ditunda

Penulis
Hasran
-

Pekanbaru(SegmenNews.com)- Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Pelalawan, T Zulfan, dinilai tidak mengerti dengan surat kuasa khusus. Akhirnya sidang sengketa informasi antara pemohon informasi Hendra Saputra dengan termohon Plt Sekdakab Pelalawan selaku atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Pemerintah Kabupaten Pelalawan ditunda.

Sesuai jadwal, Komisi Informasi Provinsi Riau menjadwalkan sidang perdana dengan agenda pemeriksaan awal antara pemohon Hendra Saputa dengan termohon Atasan PPID Utama Pemkab Pelalawan, Kamis 24 April 2025, pukul 13.30 WIB. Majelis hakim komisioner yang diketuai Junaidi Skom MIkom, membuka sidang dan memeriksa kelengkapan pemohon dan termohon.

Pemohon Hendra Saputra selaku individual menunjukkan identitas berupa Kartu Tanda Penduduk. Kemudian memeriksa dokumen permohonan sengketa dan batas waktu pengajuan. Setelah dinilai lengkap, majelis hakim komisioner kemudian meminta perwakilan termohon yang duduk di posisi termohon untuk menunjukkan surat kuasa.

Setelah ditunjukkan, majelis hakim meminta pemohon untuk memeriksa surat yang ditunjukkan oleh termohon. Setelah diperiksa oleh pemohon, akhirnya pemohon menyatakan keberatan, karena surat yang ditunjukkan bukan surat kuasa khusus, melainkan surat perintah kepada bagian PPID Utama.

Pemohon menyatakan, lazimnya surat kuasa mencakup identitas lengkap pemberi kuasa dan penerima kuasa, serta tujuan dan lingkup kuasa yang diberikan. Sementara pada surat yang ditunjukkan sama sekali tidak menyebutkan nama dan jabatan yang diberi kuasa untuk hadir di persidangan tersebut.

Atas keberatan pemohon, majelis hakim kemudian memeriksa surat tersebut dan menyatakan surat tersebut tidak dapat diterima dan utusan termohon yang duduk di tempat kursi termohon pada persidangan tersebut tidak diperbolehkan karena tidak ada nama sama sekali.

Majelis hakim kemudian menunda sidang dan meminta termohon untuk memperbaiki surat kuasanya dan sidang akan dijadwalkan ulang.

Untuk diketahui, sengketa informasi ini bermula dari permohonan informasi yang diajukan Hendra Saputra kepada PPID Utama Pemkab Pelalawan. Namun permohonan tersebut tidak dijawab, hingga pemohon mengajukan banding ke Sekda selaku atasan PPID Utama Pemkab Pelalawan, namun tetap tidak dijawab. Akhirnya pemohon mengajukan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi Provinsi Riau.

Adapun informasi yang dimohonkan pemohon sebelumnya antara lain, daftar kegiatan atau proyek dk.Sekretariat DPRD Pelalawan yang merupakan Pokir anggota dewan pada tahun 2023 dan 2024. Nama perusahaan atau orang yang mengerjakan proyek atau kegiatan tersebut, kemudian pelaksanaan anggaran makan minum dan kegiatan makan minum tamu di DPRD Pelalawan.***(ran)

Memprihatinkan, Sebelas Tahun Tak Punya Ruang Kelas, Sampai Diusir Pemilik Tanah Saat Ujian

Penulis
Risky A
-

Pelalawan (SegmenNews.com) – Kondisi sangat memprihatinkan kembali dipertontonkan dalam dunia pendidikan di Riau. Kali ini dirasakan oleh Siswa/i atau murid Sekolah Menengah Atas (SMA) kelas jauh, Desa Pulau Muda, Kacamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, Riau.

Pasalnya, saat semua SMA di Riau, merasakan tenangnya belajar dalam menghadapi Ujian Akhir Semester (UAS), mereka terpaksa dipindahkan ke sebuah Masjid yang ada didekat desa tersebut. Bukan tanpa alasan, karena tidak adanya tempat atau ruang kelas yang memadai dan selama ini menumpang di salah-satu tanah milik warga setempat, namun saat ujian mereka diusir tanpa alasan yang jelas.

Ironisnya lagi, sampai saat ini belum ada ditinjau oleh pihak Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten maupun pihak terkait lainnya. Padahal pihak Desa Pulau Muda, telah melaporkan kejadian memilukan tersebut ke semua pihak, hingga Gubernur Riau (Gubri), Abdul Wahid.

“Sejak kejadian murid SMA Kelas Jauh Pulau Muda diusir, kami dari Pemerintahan Desa sudah melaporkan ke berbagai pihak, namun sampai saat ini murid yang sedang ujian belum ada kepastian kemana arahnya sama sekali,” kata Kepala Desa (Kades) Pulau Muda, Andika, kepada SegmenNews.com, baru-baru ini.

Andika, menjelaskan bahwa di Desa Pulau Muda, itu sendiri khususnya banyak Perusahaan Raksasa yang berinvestasi dengan puluhan ribu karyawan, dengan kondisi ini pihaknya juga telah mencoba menyampaikan perihal SMA kelas jauh tersebut, namun sejauh ini tidak ada langkah kongkrit untuk mencari solusi bersama.

“Dengan ini kami berharap, agar pendidikan di daerah pelosok seperti Desa kami bisa, mendapatkan kesetaraan. Sebab anak-anak daerah sini juga menginginkan hak yang sama untuk menggapai cita-cita sebegai penerus bangsa,” harapnya.

Selain itu, hal senada juga disampaikan Pengelola atau perpanjangan tangan Kepala Sekolah SMA kelas jauh Pulau Muda Ridwan, S.Pd, itu juga berharap dengan kejaidan ini bisa mendapatkan bangunan sekolah ataupum ruangan kelas belajar yang memadai. Sebab, pihaknya juga telah mencari solusi dengan berbagai cara selama ini, namun belum membuahkan hasil yang signifikan.

“SMA Kelas jauh ini sudah sebelas tahun ada disini pak. Sesuai atauran dan prosedur telah kami lakukan untuk mendapatkan perhatian terkait SMA kelas jauh ini, namun sejauh ini kami masih menunggu kapan akan di realisasikan. Tentu harapan kami bersama hal ini menjadi prioritas dan
perhatian serius, demi majunya pendidikan daerah ini,” ungkapnya seraya berharap.***(riz)

Kepala BPS Inhil Tanam Padi Serentak di Tempuling

Penulis
Supian
-

Tempuling(SegmenNews.com)- Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Indragiri Hilir, Sudiro, menghadiri kegiatan penanaman padi serentak yang digelar Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir di Kelurahan Pangkalan Tujuh, Kecamatan Tempuling, Kamis pagi (24/4/2025). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya kolektif untuk mewujudkan swasembada pangan, khususnya pada komoditas padi dan jagung.

Acara yang berlangsung di lahan pertanian milik Kelompok Tani Karya Maju ini juga dihadiri oleh Wakil Bupati Indragiri Hilir Yuliantini, Kapolres Inhil, Dandim 0314/Inhil, Wakil Ketua DPRD Inhil, jajaran Kepala OPD, Camat, Forkopimcam Tempuling, serta tokoh masyarakat dan petani setempat.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Yuliantini menyampaikan harapannya agar kegiatan penanaman serentak ini menjadi momentum penting dalam membangkitkan semangat dan optimisme sektor pertanian di Indragiri Hilir.

“Kita berharap semoga Kabupaten Indragiri Hilir ke depan bisa menjadi salah satu lumbung padi di Indonesia, khususnya di Provinsi Riau. Untuk itu, marilah kita bersama-sama membangun pertanian Indragiri Hilir yang lebih maju dan berkelanjutan,” ujar Yuliantini.

Ia juga menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor—termasuk antara pemerintah daerah, petani, dan pihak swasta—dalam mempercepat pencapaian ketahanan pangan.

BPS Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai penyedia data strategis, mendukung penuh kebijakan pembangunan pertanian berbasis data. Kehadiran Kepala BPS dalam kegiatan ini mencerminkan komitmen BPS dalam mendampingi pembangunan sektor pertanian melalui statistik yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan kolaborasi yang solid dan semangat gotong royong, diharapkan sektor pertanian Kabupaten Indragiri Hilir dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi signifikan bagi kesejahteraan masyarakat.***(bps)

Bahas Pembangunan, Relawan Pelita Silaturahmi ke Ketua DPRD Rohul

Penulis
Redaksi
-
Bahas Pembangunan, Relawan Pelita Silaturahmi ke Ketua DPRD Rohul

Rohul(SegmenNews.com) – Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hulu, Hj Sumiartini, menerima kunjungan silaturahmi dari pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Relawan Pelita pada Rabu (23/4/2024). Pertemuan berlangsung hangat di ruang kerja Ketua DPRD di Kompleks Kantor DPRD Rohul.

Kehadiran rombongan Relawan Pelita yang dipimpin langsung oleh Ketua DPC Gulmok Ambarita disambut langsung oleh Hj Sumiartini yang juga merupakan politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Wakil Ketua DPC Relawan Pelita Indra Calvin Sembiring dan Sekretaris Jenderal Paber Siahaan.

Dalam keterangannya, Gulmok menyebut bahwa kunjungan ini merupakan bentuk silaturahmi perdana pihaknya dengan pimpinan legislatif daerah. Ia menuturkan, pertemuan baru dapat terlaksana karena padatnya aktivitas kedua belah pihak selama ini.

“Ini pertama kali kita bersilaturahmi dengan Ibu Ketua DPRD. Pertemuan ini penting untuk membangun komunikasi yang baik antara elemen masyarakat dan lembaga legislatif, terutama karena Bupati yang terpilih saat ini merupakan sosok yang kami dukung sejak awal,” ujar Gulmok.

Lebih lanjut, ia menegaskan komitmen Relawan Pelita untuk terus mendukung program-program pemerintah daerah, khususnya dalam upaya pembangunan di Kabupaten Rokan Hulu.

“Bersama Membangun Negeri, itu tagline yang terus kami bawa. Kami siap bersinergi dalam mendorong kemajuan daerah,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Hj Sumiartini mengapresiasi kehadiran Relawan Pelita dan menyambut baik upaya sinergi antara masyarakat dan DPRD.

“Kita memang sudah sejalan sejak Pilkada 2024 lalu, dan tentu ke depan sinergi ini harus ditingkatkan. Banyak hal yang kita bahas tadi, mulai dari peran pengawasan hingga usulan program-program pembangunan yang pro-rakyat,” kata Sumiartini.

Ia menegaskan bahwa DPRD sangat terbuka terhadap masukan dari kelompok masyarakat demi pembangunan daerah yang lebih inklusif.

“Kita butuh kontrol sosial dan masukan dari masyarakat. Dan saya melihat Relawan Pelita punya semangat itu. Ini awal yang baik,” pungkasnya.

Pertemuan tersebut diakhiri dengan harapan agar kolaborasi antara DPRD dan elemen masyarakat terus berlanjut, guna menciptakan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan di Negeri Seribu Suluk ini.***(rls)

IKMR Jakarta Gelar Silaturahmi Bersama Bupati Rohul di Pendopo Rumah Dinas

Penulis
Redaksi
-
IKMR Jakarta Gelar Silaturahmi Bersama Bupati Rohul di Pendopo Rumah Dinas

Rohul(Segmennews.com) – Puluhan alumni Ikatan Keluarga Mahasiswa Rokan Hulu (IKMR) Jakarta menggelar silaturahmi bersama Bupati Rokan Hulu, H. Anton, S.T., M.M., di Pendopo Rumah Dinas Bupati, Rabu (23/4/2025).

Kegiatan bertema “Perkuat Silaturahmi dengan Semangat Kekeluargaan Bersama Membangun Negeri Rokan Hulu” ini berlangsung lancar dan penuh keakraban.

Dalam sambutannya, Bupati Anton menyambut baik kegiatan tersebut. Ia menilai, selain menjadi ajang silaturahmi, momen ini juga bermanfaat untuk mendengar aspirasi dan masukan dari para alumni demi kemajuan Rokan Hulu ke depan.

“Saya pribadi pernah kuliah S2 di Jakarta pada 1999, otomatis saat itu tergabung dalam IKMR Jakarta. Jadi kegiatan seperti ini terasa sangat dekat,” ungkap Bupati Anton.

Ia juga menegaskan, setiap masukan positif untuk kemajuan daerah akan dicatat dan dipertimbangkan. Meski begitu, realisasi program akan tetap mengacu pada skala prioritas sesuai visi dan misi pemerintahan Anton–Poti serta kondisi keuangan daerah.

Sementara itu, Ketua IKMR Jakarta Gading Mawardi, S.T., menyampaikan apresiasi kepada Bupati Anton atas waktu dan tempat yang diberikan sehingga acara dapat terlaksana dengan baik.

“IKMR Jakarta telah berdiri sekitar 25 tahun. Hingga kini tetap solid dan menjaga kekompakan,” ujar Gading.

Ia menambahkan, IKMR Jakarta senantiasa berupaya berjalan beriringan dengan pemerintah daerah. Untuk itu, ia mengusulkan agar para alumni bisa diberdayakan sesuai keahlian masing-masing demi pembangunan daerah.

Pada kesempatan itu, Gading juga menyampaikan aspirasi mahasiswa IKMR Jakarta terkait kebutuhan sekretariat permanen serta usulan pembangunan Politeknik Negeri khusus sawit. Hal ini mengingat Rokan Hulu merupakan daerah dengan areal kelapa sawit terluas di Provinsi Riau.***(rls)

1...108109110...3,054Halaman 109 dari 3,054
© Segmennews.com | PT. Radja Segmen Media