Beranda blog Halaman 126

Pemprov Riau Perkuat Regulasi CSR untuk Masyarakat

Penulis
Redaksi
-

Pekanbaru(SegmenNews.com)- Pemerintah Provinsi Riau mempertegas peran Corporate Social Responsibility (CSR) dalam mendukung pembangunan daerah melalui regulasi yang lebih jelas. Termasuk rancangan dalam pengelolaan dana CSR yang lebih sistematis.

Hal ini disambut positif oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Riau, Bobby Rachmat. Menurutnya, langkah ini bertujuan agar dana CSR benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat luas.

“Yang penting adalah regulasi dan kebutuhan masyarakat. Bagaimana dana ini berguna untuk masyarakat, bukan demi kepentingan orang-orang tertentu,” ujarnya, Senin (17/3/2025).

Bobby menjelaskan bahwa rapat yang diadakan di Dinas Sosial terkait CSR pada pagi hari ini mempertegas kewenangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pembinaan teknis dan fungsional CSR.

“Ada SK Gubernur yang menjelaskan bahwa forum CSR ini berada di bawah koordinasi Dinas Sosial. Kami ingin regulasi CSR dipertegas, apakah bersifat wajib atau tidak, agar program ini benar-benar memberikan dukungan nyata bagi pembangunan Riau,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa pembangunan di Riau tidak hanya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tetapi juga dari CSR.

“Dengan adanya tambahan sumber dana dari CSR, pembangunan bisa berjalan lebih lancar. Ini sesuai arahan Gubernur untuk menyempurnakan forum CSR,” urainya.

Ia berharap forum CSR dapat menjadi wadah yang menyatukan kebutuhan semua pihak, termasuk masyarakat, pemerintah, dan perusahaan.

“Kami ingin forum CSR menjadi tempat koordinasi yang baik agar tidak terjadi persaingan tidak sehat dalam memperoleh dana CSR,” tegasnya.

Bobby menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota agar tidak terjadi salah persepsi terkait CSR.

“Pembangunan harus terus berjalan, meskipun APBD dan APBN belum maksimal. CSR bisa menjadi solusi tambahan,” ungkapnya.

Ia juga menyoroti perlunya regulasi yang jelas untuk mengatur penyaluran CSR. “Regulasi ini penting agar CSR bisa disalurkan secara efektif dan tepat sasaran,” tambahnya.

Dengan regulasi yang lebih jelas dan koordinasi yang baik, pemerintah berharap CSR dapat menjadi sumber dana tambahan yang signifikan untuk masyarakat Riau, bukan untuk kepentingan golongan tertentu.***(adv)

Kasmarni : APBD 2025 Telah Dialokasikan Untuk Drainase dan Peningkatan Jalan di Bathin Solapan

Penulis
Imam R
-

Bathin Solapan(SegmenNews.com)- Bupati Bengkalis Kasmarni mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Bengkalis khususnya di Kecamatan Bathin Solapan untuk bersama-sama bergandeng tangan dalam membangun daerah.

Hal itu disampaikan Bupati Bengkalis Kasmarni didampingi Wakil Bupati Bagus Santoso ketika melaksanakan safari ramadhan Pemerintah Kabupaten Bengkalis di Masjid Al-Ilham Jalan Pipa Air Bersih Desa Simpang Padang, Selasa, 18 Maret 2025.

Bupati Bengkalis Kasmarni mengucapkan terima kasih kepada seluruh komponen masyarakat yang telah bersama-sama menyukseskan Pilkada serentak 2024 lalu.

“Terima Kasih karena telah mempercayakan kami untuk melanjutkan pembangunan di Negeri Junjungan, mari bersama kita bergandeng tangan dan bersatu padu dalam pembangunan di Kabupaten Bengkalis karena kunci utama dalam pembangunan yakni semangat kebersamaan,” kata Bupati.

Selanjutnya Bupati Kasmarni mengajak untuk selalu merawat kebersamaan dengan baik dan saling mendukung melalui kolaborasi dan sinergi dalam membangun Kabupaten Bengkalis menjadi negeri yang Bermarwah, Maju, dan Sejahtera serta Unggul di Indonesia.

Bupati Kasmarni menjabarkan khusus di Kecamatan Bathin Solapan pada APBD 2025 telah mengalokasikan anggaran untuk berbagai program pembangunan diantaranya optimalisasi saluran drainase Kecamatan Bathin Solapan, peningkatan jalan Siak, peningkatan jalan Bukit Abbas dan peningkatan sarana dan prasarana.

Pada kesempatan itu juga Bupati Bengkalis Kasmarni menyerahkan program CSR BRK Syariah 4 rumah ibadah yakni, Masjid Al-Ilham, Masjid At-Taqwa, Masjid Asrorul ‘Azam dan Masjid Al-Ikhlas.

Kemudian bantuan program rumah layak huni Baznas Kabupaten Bengkalis 2 unit yakni, Hariana Jl Rantau dan Mardalena Jl Rangau lama.

Juga bantuan kaum dhuafa 30 orang dan yatim 20 orang, selanjutnya bantuan program paket sembako dari K3S Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis serta paket sembako dari DWP Kabupaten Bengkalis sebanyak 3 paket.***(inf)

Kamis Lusa, PWI Riau akan Gelar Buka Puasa dan Memberi Santunan ke Anak Yatim

Penulis
Chardian CH
-

Pekanbaru(SegmenNews.com)- Dalam rangka merajut kebersamaan, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Riau dibawah kepemimpinan Raja Isyam Azwar akan menyelenggarakan acara buka puasa pada Kamis (20/03/2025) lusa.

Pada acara buka puasa nanti, PWI Riau akan menyerahkan santunan untuk anak yatim dari wartawan anggota PWI Riau serta anak yatim yang berada di sekitar gedung PWI Riau.

Disamping itu, bagi pengurus dan anggota PWI Riau yang hadir, panitia akan menyiapkan bingkisan.

Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Riau raja Isyam Azwar mengatakan, kegiatan berbuka puasa ini rutin diselenggarakan setiap tahunnya. Dan ini merupakan salah satu upaya untuk menyambung tali silaturahmi antar seluruh pengurus dan wartawan anggota PWI Riau.

“Insya Allah nanti Gubenur Riau Abdul Wahid dan juga para Gubernur pada masanya akan ikut menghadiri kegiatan buka puasa bersama kita,” tutur Raja Isyam, Selasa (18/03/2025).

Melalui kesempatan ini, Raja Isyam mengajak seluruh pengurus dan anggota PWI Riau untuk menghadiri dan meramaikan kegiatan buka puasa bersama nanti.

Sementara itu, Wakil Ketua PWI Bidang Kesra Zulmiron selaku penanggung jawab acara buka bersama mengatakan, sejumlah persiapan sudah dilaksanakan. Misalnya undangan berbuka puasa bersama, jauh-jauh hari sudah diedarkan.

“Untuk undangan ke Gubernur Riau Bapak Abdul Wahid dan Wakil Gubernur Riau Bapak SF Hariyanto sudah kita sampaikan ke Bagian Umum Setdaprov Riau. Begitu juga dengan undangan untuk para Gubernur Riau pada masanya juga sudah kita edarkan. Tidak itu saja, undangan untuk Forkopimda antara lain Kapolda Riau, Danrem 031 Wira Bima, Danlanut Roesmin Nurjadin dan Kepala Kejaksaan Tinggi Riau serta mitra PWI Riau juga sudah kita sampaikan,” ungkap Zulmiron sembari menyampaikan, yang akan memberikan tausiah atau ceramah Ramadhan yakni Ustadz H Zulhendri Rais.

“Untuk itu, kita mengimbau seluruh anggota PWI Riau mari kita ramaikan acara buka bersama demi merajut kebersamaan diantara kita,” ajak Zulmiron seraya juga menyampaikan nanti saat kegiatan berbuka puasa bersama diharapkan memakai dresscode atau pakaian berwarna putih.

“Pakaian bebas saja. Tapi disarankan bernuansa putih,” sebutnya. ***(rl)

DPRD Kepulauan Meranti Bahas Tunda Bayar Rp 119 Miliar dengan BPKAD

Penulis
Redaksi
-
DPRD Kepulauan Meranti Bahas Tunda Bayar Rp 119 Miliar dengan BPKAD

Meranti(SegmenNews.com) — Komisi II DPRD Kepulauan Meranti memanggil Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk membahas tunda bayar senilai Rp 119 miliar yang belum terealisasi pada tahun 2024.

Rapat yang digelar Senin (17/3/2025) itu dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kepulauan Meranti, Antoni Shidarta, serta dihadiri Ketua Komisi II Syafi’i Hasan, Wakil Ketua Komisi II Mulyono, dan anggota lainnya. Dari pihak eksekutif, hadir Kepala BPKAD, Irmansyah, beserta jajarannya.

Irmansyah menjelaskan bahwa tunda bayar mencakup berbagai sektor, seperti pengadaan barang dan jasa sebesar Rp 38 miliar, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN selama lima bulan sebesar Rp 54 miliar, Siltap perangkat desa sebesar Rp 24 miliar, serta gaji honorer Desember 2024.

“Tunda bayar ini masuk dalam DPA pergeseran dan kami sudah menyurati Kementerian Keuangan serta Gubernur untuk memohon pencairan. Namun, hingga saat ini belum ada realisasi,” ujar Irmansyah.

Ia menyebutkan bahwa Pemkab Kepulauan Meranti masih menunggu pencairan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat sebesar Rp 41 miliar dan dari provinsi sebesar Rp 22,8 miliar.

“Kas daerah saat ini tidak cukup untuk menutupi seluruh tunda bayar. Kami baru bisa membayar sekitar 10 persen dari total tunda bayar dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) spesifik,” tambahnya.

Wakil Ketua Komisi II, Mulyono, menyoroti bahwa baru ADD untuk Siltap perangkat desa yang telah dibayarkan satu bulan dari sisa anggaran DAK.

“Sisanya akan dilunasi pada pergeseran anggaran tahap ketiga,” jelas Mulyono.

Ketua Komisi II, Syafi’i Hasan, menyatakan bahwa pihaknya akan memprioritaskan pembayaran kepada kontraktor pengadaan barang dan jasa, mengingat dampaknya terhadap ekonomi lokal.

“Kami berharap ketika dana masuk ke kas daerah, fokusnya tetap pada penyelesaian tunda bayar ini agar semua sektor yang terdampak bisa kembali berjalan normal,” tegas Syafi’i.

DPRD Kepulauan Meranti menegaskan akan terus mendampingi BPKAD dalam berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Riau guna mempercepat pencairan dana yang tertunda.***(adv)

Bupati Bengkalis Kasmarni Tinjau SPBU di Jalur Mudik Lintas Timur Bathin Solapan

Penulis
Redaksi
-

Bathin Solapan(SegmenNews.com)- Bupati Bengkalis Kasmarni bersama Wakil Bupati Bagus Santoso langsung memantau takaran pengukuran bahan bakar minyak (BBM) di salah satu SPBU Jalan Jenderal Sudirman Lintas Timur, Kecamatan Bathin Solapan, Selasa, 18 Maret 2025.

Sidak yang dilakukan pada salah satu SPBU tersebut tidak ditemukan adanya kecurangan atau kekurangan takaran.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan akurasi takaran dan melindungi konsumen dan pelaku usaha dari kesalahan pengukuran sesuai yang diamanatkan oleh UU no 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta memastikan rasa aman dan nyaman selama mudik menjelang Idul Fitri 1446 H.

Dalam inspeksi ini, Bupati Kasmarni didampingi Kepala Dinas Perindag Zulpan, Kadis Kominfo Suwarto, Kabid Pengembangan Perdagangan, Muhammad Samsi Nirwansyah, Pengawas Perdagangan Ahli Pertama, Ibrahim.

Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan bahwa pengisian BBM sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan tidak merugikan masyarakat maupun pengusaha SPBU.

“Kami ingin memastikan bahwa masyarakat mendapatkan pelayanan yang adil dan sesuai standar. Jangan sampai ada ketidaksesuaian takaran yang bisa merugikan konsumen ataupun pengusaha dan kami juga ingin memastikan kelancaran distribusi ketersediaan stok dan harga,” ujar Kasmarni.

Selain pengecekan takaran BBM, Bupati juga mengingatkan pengelola SPBU agar selalu menjaga transparansi dalam operasional mereka. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Daerah berkomitmen untuk menegakkan aturan guna menciptakan lingkungan usaha yang sehat dan adil.

Dengan adanya pemantauan ini, Bupati Kasmarni mengharapkan seluruh SPBU di Kabupaten Bengkalis dapat terus menjaga kualitas layanan dan mengikuti standar yang telah ditetapkan demi kepentingan bersama.***(inf)

Bupati Inhu Pastikan Mudah Sinergi dengan Pemprov Riau, Ade Agus Hartanto : Gubernur Abdul Wahid Mentor Saya

Penulis
Redaksi
-

Inhu(SegmenNews.com)- Bupati Indragiri Hulu (Inhu), Ade Agus Hartanto ungkapkan bahwa Gubernur Riau, Abdul Wahid merupakan mentornya dalam berpolitik. Ia berharap dengan kedekatan tersebut, sinergitas antara Pemkab Inhu bersama Pemprov Riau semakin terjalin baik kedepannya.

Hal ini disampaikan Ade saat menghadiri silaturahmi dan buka puasa bersama Gubernur Riau dan Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Pasirpenyu. Bertempat di Balai Adat Air Molek, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, pada Minggu (16/3/2025).

“Pak wahid ini guru saya, mentor saya dalam berpolitik, dengan kedekatan ini tentunya kami harapkan sinergi dalam membangun Kabupaten Indragiri Hulu ini akan semakin baik kedepannya,” ungkap Ade.

Bupati Inhu Pastikan Mudah Sinergi dengan Pemprov Riau, Ade Agus Hartanto : Gubernur Abdul Wahid Mentor Saya

Ungkapan Ade Agus Hartanto tidak terlepas dari hubungan kedua tokoh ini sama sama pengurus teras di Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Riau dimana Abdul Wahid ketuanya sedangkan Ade Agus Hartanto sekretaris.

Ditempat yang sama, Gubri Abdul Wahid ungkapkan kebahagiannya dapat bersilaturahmi dan berbuka bersama bersama LAMR Pasirpenyu. Terlebih pada momen tersebut, ia berkesempatan mendengar berbagai masukan untuk pembangunan di Provinsi Riau kedepannya.

“Senang hati kami bisa bersilaturahmi dengan pemerintah kabupaten dan LAMR Pasirpenyu. Di balai adat ini kita berjumpa dan berbincang bersama rakyat. Ada yang ingin kami bangun, yaitu keterbukaan. Pemimpin harus mendengarkan kata rakyatnya,” ujarnya.

Lalu, orang nomor satu di Riau itu sampaikan keinginannya bahwa tidak ada sekat antara pemimpin dengan rakyatnya. Ia berkomitmen untuk selalu mengedepankan kebutuhan rakyat.

“Maka lebih banyak mendengar kepentingan rakyat agar tau apa yang dibutuhkan oleh rakyat. Saya ingin jalan-jalan dibangun, longsor kita cari upayanya. Inshaallah apa yang menjadi kepentingan pembangunan dapat selesai,” terangnya.

Lebih lanjut, Gubri Wahid meminta doa kepada para tokoh adat serta masyarakat agar kepemimpinannya selalu diberikan keberkahan dan kelancaran.

“Saya meminta doa dengan tokoh adat, bapak dan ibu agar saya selalu jalan lurus dan berpedoman pada hal yang benar. Saya percaya jika pemimpinnya berprilaku baik, maka rakyatnya juga baik. Maka doa dan tunjuk ajar bapak ibu sangat kami harapkan,” ujarnya.***(inf)

Bupati Kasmarni Apresiasi LMR Benkalis Salurkan Paket Sembako

Penulis
Imam R
-

Bengkalis(SegmenNews.com)- Bupati Bengkalis Kasmarni memberikan apresiasi kepada DPD Laskar Melayu Riau (LMR) Kabupaten Bengkalis yang telah menyalurkan 50 paket sembako kepada masyarakat kaum dhuafa di Kecamatan Bengkalis, Senin 17 Maret 2025 malam, bertempat di Bazar Ramadhan, Kecamatan Bengkalis.

Penyerahan paket sembako ini, langsung diserahkan orang nomor satu di Kabupaten Bengkalis kepada masyarakat penerima manfaat.

Ikut serta mendampingi Bupati Bengkalis Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Ed Efendi, Kadis Parbidpora Edi Sakura, Kadishub Muhammad Adi Pranoto, Kadis Perindag Zulfan, Kabag Prokopim Syafrizal, Sekretaris BPKAD Firdaus dan Kasubbag protokol Yoandre Dwi Syahputra.

Dikesempatan tersebut Bupati Kasmarni mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada DPD Laskar Melayu Riau Kabupaten Bengkalis yang sudah menginisiasi kegiatan mulia ini.

“Kami yakin, kegiatan ini mampu dilaksanakan karena adanya dukungan dan kerja keras organisasi ini. Semangat ini yang sangat kami harapkan, jika kekompakan, dukungan dan kerjasama ini berjalan dengan baik, kami yakin visi misi Bermarwah, Maju dan Sejahtera serta Unggul di Indonesia mampu kita wujudkan,”tutur Bupati.

Lanjut Kasmarni semoga bapak/ibu yang menerima bantuan sembako ini, diharapkan mendapatkan keberkahan dari penyaluran ini dan dapat dirasakan apalagi momentumnya pas di bulan ramadhan.

“Semoga paket sembako ini dapat memenuhi kebutuhan di rumah dan semoga ramadhan kita tahun ini mendapat keberkahan dari Allah SWT,” ungkapnya.

Dikesempatan yang sama Panglima Laskar Melayu Riau Kabupaten Bengkalis Kamarudin mengucapkan terimakasih kepada Bupati Bengkalis Ibu Kasmarni yang telah hadir menyalurkan paket sembako ini.

“Alhamdulilah paket sembako yang kita bagikan, tidak lain, hanya mengharapkan ridho dari Allah SWT, karena berbagi itu, merupakan amal baik, bagi kita semua,”pungkasnya.

Turut hadir pada penyerahan paket sembako tersebut, Wadan Koti PP Kabupaten Bengkalis Subardan, Ketua RPG Kabupaten Bengkalis Ahmad Riduan serta masyarakat penerima manfaat.***(inf)

PWI Riau Buka Pendaftaran Anggota Baru, Gratis!

Penulis
Chardian CH
-

Riau(SegmenNews.com)- Kabar baik buat para jurnalis di Riau. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Riau membuka pendaftaran untuk anggota baru. Menariknya, pendaftaran ini gratis alias tanpa biaya sepeser pun!

Ketua PWI Riau, Raja Isyam Azwar, mengatakan bahwa proses pendaftaran akan dibuka mulai 17 Maret hingga 12 April 2025.

“Bagi rekan-rekan wartawan yang ingin bergabung, ini kesempatan bagus. Pendaftarannya gratis, jadi jangan sampai ketinggalan!” ujarnya, Minggu (16/3/2025).

Rekrutmen ini bertujuan untuk mengajak lebih banyak wartawan di Riau bergabung dengan organisasi jurnalis tertua di Indonesia.

“Segera daftar dan jadilah bagian dari keluarga besar PWI Riau,” tambah Raja Isyam.

Sementara Wakil Ketua Bidang Organisasi PWI Riau, Bambang Irawan, menjelaskan bahwa calon anggota bisa mengambil formulir langsung di Sekretariat PWI Riau di Jalan Arifin Ahmad, Pekanbaru.

Bagi peserta yang tidak bisa mengambil langsung formulir ke sekretariat, bisa mengunduh formulir pendaftaran secara online.

Lanjut Bambang, bagi peserta yang nantinya dinyatakan lulus seleksi administrasi, akan mengikuti ujian dan orientasi yang akan dilaksanakan pada 17 April 2025.

Bagi wartawan dari daerah, ada satu syarat tambahan, yaitu wajib menyertakan surat rekomendasi dari Ketua PWI kabupaten/kota masing-masing.

“Formulir pendaftaran serta berkas persyaratan silahkan nanti diantar atau dikirimkan ke sekretariat paling lama 12 April,” tutur Bambang.

Bagi yang ingin mengunduh formulir secara online, bisa mengakses link berikut ini, https://bit.ly/FormulirPWIRiau2025

Untuk informasi lebih lanjut, bisa hubungi kontak admin sekretariat PWI Riau Suci Pratiwi (+62 853-8966-5542).***(rl pwi riau)

DPRD Kepulauan Meranti Awasi Ketersediaan dan Harga Sembako dan BBM Jelang Lebaran 1446 Hijriyah

Penulis
Redaksi
-

Meranti(SegmenNews.com) – Menjelang Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriyah, Komisi II DPRD Kepulauan Meranti memanggil Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Disperindag UKM) untuk membahas ketersediaan sembako dan stabilitas harga bahan pokok di pasaran. Rapat ini berlangsung di DPRD Kepulauan Meranti, dipimpin oleh Ketua Komisi II, Syafi’i Hasan, dan dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD sekaligus Koordinator Komisi II, Antoni Shidarta, serta anggota lainnya, seperti Jani Pasaribu, Sopandi, Pauzi, dan Al Amin. Sementara dari pihak eksekutif hadir Kepala Disperindag UKM, Marwan bersama jajaran staf terkait, Senin (17/3/2025).

Dalam pertemuan ini, DPRD menegaskan bahwa pemerintah daerah perlu melakukan pengawasan ketat terhadap distribusi dan harga sembako agar tidak terjadi lonjakan harga yang memberatkan masyarakat.

Ketua Komisi II, Syafi’i Hasan, menegaskan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap bahan pokok biasanya meningkat saat Ramadhan dan Idulfitri, yang sering kali memicu kenaikan harga. Oleh karena itu, Disperindag UKM diminta untuk melakukan pemantauan rutin guna memastikan harga tetap stabil dan pasokan mencukupi.

“Kami mengimbau Disperindag untuk secara berkala memantau ketersediaan dan harga bahan pokok di pasar. Jangan sampai ada permainan harga yang merugikan masyarakat,” ujarnya.

Syafi’i juga meminta pemerintah untuk mengawasi jalur distribusi bahan pokok agar tidak terjadi spekulasi harga yang bisa merugikan warga.

“Harus ada pengawasan distribusi supaya tidak ada permainan harga yang membuat sembako mahal. Kami harap Disperindag benar-benar mengawal ini,” tambahnya.

Wakil Ketua Komisi II, Mulyono, menekankan pentingnya peran pemerintah dalam menjaga stabilitas harga selama periode Ramadhan dan Idulfitri. DPRD juga merencanakan inspeksi mendadak (sidak) ke pasar dan gudang untuk memantau langsung ketersediaan bahan pokok serta mengantisipasi potensi kelangkaan.

Ia juga menyoroti peran pemerintah dalam menjaga stabilitas harga selama periode tersebut. Langkah proaktif diperlukan untuk memastikan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokoknya tanpa terbebani oleh kenaikan harga yang tidak wajar

“Kami akan turun langsung ke pasar untuk memastikan harga tidak melonjak secara tiba-tiba. Stabilitas harga adalah tanggung jawab bersama, termasuk kolaborasi antara pemerintah, aparat, dan masyarakat,” tegasnya.

Mulyono juga mengingatkan agar praktik penimbunan bahan pokok dapat dicegah.

“Jika ada yang sengaja menimbun barang untuk menaikkan harga, tentu akan merugikan masyarakat. Kami harap semua pihak bekerja sama untuk menghindari hal ini,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD sekaligus Koordinator Komisi II, Antoni Shidarta, menyoroti operasional Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) selama Idulfitri. Menurutnya, SPBU di Selatpanjang harus tetap buka agar tidak terjadi kelangkaan BBM di tengah tingginya mobilitas masyarakat. Dimana adanya lonjakan permintaan BBM di seluruh SPBU selama periode mudik Lebaran.

“Kami meminta agar SPBU tetap buka selama Lebaran agar masyarakat tidak kesulitan mendapatkan BBM. Pengaturan jadwal petugas bisa disesuaikan agar tidak ada gangguan distribusi,” jelasnya.

Antoni juga menekankan pentingnya pengawasan distribusi BBM agar tidak terjadi penimbunan yang berpotensi menyebabkan kelangkaan dan lonjakan harga.

Sementara itu Disperindag UKM Kepulauan Meranti memastikan bahwa stok sembako di wilayah ini dalam kondisi aman dan harga tetap stabil. Pemantauan intensif terus dilakukan untuk mengantisipasi potensi kenaikan harga akibat meningkatnya permintaan selama bulan Ramadhan dan menjelang Idulfitri.

Kepala Disperindag UKM, Marwan, menyatakan bahwa pihaknya terus memantau ketersediaan dan distribusi bahan pokok agar masyarakat tidak mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Setiap hari kami turun ke lapangan untuk memastikan pasokan bahan pokok tetap terjaga. Sejauh ini, ketersediaan sembako cukup dan distribusinya lancar. Satu-satunya komoditas yang berasal dari produksi lokal adalah beras, yang akan mulai panen pada bulan Maret,” ujar Marwan.

Selain memastikan stok mencukupi, Disperindag juga mencatat bahwa harga sembako sejak awal Ramadhan masih dalam batas normal, bahkan beberapa komoditas mengalami penurunan harga.

“Sejak awal Ramadan hingga saat ini harga bahan pokok masih stabil, tidak ada lonjakan yang signifikan. Misalnya, harga cabai merah yang sebelumnya Rp 60 ribu per kilogram kini turun menjadi Rp 55 ribu per kilogram,” jelas Marwan.

Sebagai langkah antisipasi terhadap potensi kenaikan harga, Disperindag telah berkoordinasi dengan para agen dan distributor untuk mendapatkan suplai sembako dengan harga lebih terjangkau.

“Jika ada kelangkaan dari Sumbar atau Sumut, kami sudah berkoordinasi dengan agen agar dapat mengambil stok dari Batam yang notabene harganya lebih murah,” tambahnya.

Dengan berbagai langkah yang telah dilakukan, baik oleh DPRD maupun Disperindag, diharapkan harga bahan pokok tetap stabil hingga Idulfitri. Masyarakat pun dapat menjalankan ibadah di bulan suci dan merayakan hari kemenangan tanpa khawatir terhadap lonjakan harga yang memberatkan.

“Kami akan terus melakukan pemantauan hingga menjelang Lebaran agar masyarakat tidak kesulitan mendapatkan bahan pokok dengan harga yang wajar,” tutup Marwan. ***(adv)

Komjak Nilai Draft RUU KUHAP yang Beredar Upaya Lemahkan Kejaksaan Berantas Korupsi

Penulis
Redaksi
-

Jakarta(SegmenNews.com)- Beredar draf revisi Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dinilai mengecilkan peran Kejaksaan sebagai aparat penegak hukum dalam pemberantasan korupsi. Bahkan menyebutkan jaksa hanya menjadi penyidik kasus tindak pidana pelanggaran HAM berat.

Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, Prof. Dr. Pujiyono Suwadi, SH. MH menyoroti draf Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Ia berharap kewenangan Kejaksaan dalam penanganan kasus korupsi tidak dilemahkan.

Diketahui, beredar draf RUU KUHAP, yang disebut menghapus kewenangan Kejaksaan dalam melakukan penyidikan kasus korupsi. Hal ini dinilai bertentangan dengan UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RIyang memberi kewenangan kepada jaksa dalam menangani tindak pidana khusus, termasuk korupsi.

Menurut Pujiyono, kejaksaan selama ini telah menunjukkan kinerja yang luar biasa dalam pemberantasan korupsi, terutama tentang penanganan kasus-kasus besar atau yang dikenal sebagai ‘Big Fish’. Oleh karenanya, ia menyayangkan jika RUU KUHAP menghapus kewenangan kejaksaan dalam menindak kasus korupsi.

“Jika di KUHAP tipikor tidak menjadi kewenangan kejaksaan, ada agenda apa? Sementara di sisi lain, lembaga penegak hukum yang lagi getol memberantas korupsi harus diakui kan Kejaksaan Agung dengan kasus Big Fish yang ditangani,” kata Pujiyono kepada wartawan, Minggu 16 Maret 2025.

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ini menjelaskan meski kewenangan Kejaksaan diatur dalam UU Kejaksaan, namun perlu diatur dalam KUHAP. Sebab, tindakan Kejaksaan dalam menangani tipikor akan mudah digugat melalui praperadilan atau eksepsi di persidangan jika tidak diatur dalam KUHAP.

“Jika di undang-undang induk, KUHAP itu tidak ada kewenangan kejaksaan dalam penanganan korupsi, tidak implementatif. Jika diimplementasikan pasti menimbulkan celah. KUHAP ini menjamin berlakunya hukum materiil kita, yaitu KUHP, UU Tipikor, UU Narkoba, UU HAM berat, yang nanti penanganannya didasarkan KUHAP kita. Kalau dasar KUHAP tidak ada, jadi persoalan,” ujar Pujiyono.

Pujiyono Suwadi pun mendesak DPR RI, khususnya Komisi III, untuk membuka draf RUU KUHAP secara resmi kepada publik agar bisa mendapat masukan yang lebih luas.

“Kita minta DPR RI membuka draf secara official. Jika ada masukan masyarakat, akan lebih baik. Jadi membuka partisipasi publik lebih banyak, karena kita ingin meletakkan hukum formil, mendampingi KUHP yang bukan hanya untuk 5 tahunan, bisa 70 tahun ke depan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Pujiyono menilai jika kewenangan kejaksaan dalam penanganan tipikor dihapus, itu bisa dianggap sebagai upaya memberikan impunitas bagi koruptor.

“Ini akan menjadi pukulan mundur bagi semangat pemberantasan korupsi yang saat ini sedang digencarkan oleh Kejaksaan Agung. Apakah ini diterjemahkan menjadi bagian dari nanti koruptor mendapatkan impunitasnya, bisa jadi begitu,” ujarnya.

“Kita juga diskusi dengan jaksa, itu dianggap bagian dari amputasi kewenangan jaksa dalam penindakan korupsi. Apakah ini diterjemahkan sebagai kemenangan koruptor? Masyarakat yang menilai,” sambungnya.

Pujiyono pun berharap DPR RI dapat memastikan kewenangan Kejaksaan dalam penanganan tipikor tetap diatur secara jelas dan tegas dalam RUU KUHAP yang baru. DPR RI diminta tak berdalih dengan alasan sudah ada UU khusus yang menyatakan kejaksaan bisa menangani tipikor.

“Jadi jaksa punya kewenangan pemberantasan korupsi di hukum materiil maupun formil. Jadi anggapan publik bahwa kejaksaan diamputasi di RUU KUHAP itu tidak jadi kenyataan. Kita anggap ini salah ketik saja, jaksa belum dimasukkan,” harapnya.

“Sekali lagi saya berharap Komisi III DPR RI membuka secara official dan melibatkan partisipasi publik seluas-luasnya, khususnya soal semangat pemberantasan korupsi. Janganlah kewenangan jaksa dihilangkan,” tambah dia.

Ia meminta masyarakat untuk senantiasa mengawal RUU KUHAP. Dengan desakan dari berbagai pihak, diharapkan RUU KUHAP yang baru dapat memperkuat sistem hukum pidana Indonesia serta menjaga integritas Kejaksaan dalam memberantas korupsi.

“Meski tidak punya niat menghilangkan, tapi di KUHAP harus di-mention secara klir, Kejaksaan punya kewenangan pemberantasan korupsi. Kita juga butuh dukungan publik agar RUU KUHAP tetap dikawal,” tutupnya. ( rl)

1...125126127...3,057Halaman 126 dari 3,057
© Segmennews.com | PT. Radja Segmen Media