Beranda blog Halaman 1391

Bupati Sukiman Ikuti Rakor Evaluasi Kinerja Ciptakan Pemilu Damai

Rohul(SegmenNews.com)- Bupati Rokan Hulu, H. Sukiman, bersama pejabat Fokompinda Rohul, ikut menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Gubernur Riau Arsyad Juliandi Rachman, dengan Bupati/ Walikota se-Provinsi Riau, Selasa (4/9/2018) pagi.

Rakor yang dipimpin Gubri, sebagai persiapan penyelenggaraan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) tahun 2019, serta tindak lanjut hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah kabupaten/ kota, guna peningkatan prestasi penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Riau di Hotel Premiere Pekanbaru.

Rakor dibuka Gubri Arsyadjuliandri Rachman turut dihadiri Bupati Rohul Sukiman,  Kapolres Rohul AKBP Muhammad Hasyim Risahondua SIK, M.Si, Kepala Kejari Rohul Freddy Daniel Simanjuntak SH, M.Hum, Asisten I Setdakab Rohul Juni Safri, Kaban Kesbagpol Musri M.Si, Kabag Tapem Setdakab Rohul Erpan Dedy Sanjaya, serta Ketua KPU Rohul Fahrizal ST, MT.

Gubri berharap Arsyadjuliandri Rachman, Bupati/ Walikota se-Riau ikut berikan sumbangsih pikiran untuk mensukseskan Pilpres dan Pileg 2019. Apalagi di Pemilu tahun depan, ada lima yang akan dipilih masyarakat, yakni anggota DPRD kabupaten/kota, anggota DPRD Provinsi Riau, anggota DPR RI, anggota DPD RI dan Presiden.

Gubri mengajak, agar Bupati/Walikota se-Riau bisa wujudkan penyelengaraan Pilpres dan Pileg 2019 yang aman, dan secara aktif mensupport penyelengaraan Pemilu agar tetap aman, serta meningkatkan integritas dan kredibilitas penyelengaraan Pemilu.

Kemudian, melalui Kapolda Riau dan jajarannya termasuk unsur pimpinan TNI di wilayah Riau, Gubri juga meminta agar ikut mengantisipasi segala macam bentuk gangguan keamanan yang dapat meresahkan masyarakat, dan mengganggu stabilitas pelaksanaan pemerintahan dengan memanfaatkan isu Pilpres dan Pileg 2019.

“Bagi seluruh aparatur sipil negara saya ingatkan untuk menjaga netralitas selama Pilpres dan Pileg berlangsung. Pemerintah tidak akan sungkan memberi sanksi tegas jika ada aparatur sipil negara yang coba-coba menjadi tim sukses, juru kampanye, serta memberikan bantuan fasilitas untuk kampanye atau bentuk tidak netral lainya,” tegas Gubri Arsyadjuliandi Rachman.

Kemudian, Bupati Rohul Sukiman mengaku Rakor dipimpin Gubri sangat bermanfaat, sehingga pelaksanaan Pilpres dan Pileg 2019 di Kabupaten Rohul berjalan aman dan lancar.

Sementara itu, dikatakan Bupati Sukiman, diirinya mengajak seluruh‎ elemen masyarakat di Kabupaten Rohul ikut menjaga keamanan dan kenyamanan di daerahnya, sehingga pelaksanaan Pemilu 2019 berjalan aman dan lancar, tidak menimbulkan kegaduhan.***(adv/humas Pemkab Rohul).

Polda Riau Gagalkan Penyelundupan 9 Ton Bawang Merah Diperairan Bengkalis

Polda Riau Gagalkan Penyelundupan 9 Ton Bawang Merah Asal Malaysia

Pekanbaru(SegmenNews.com)- Jajaran  Polda Riau berhasil menggagalkan penyelundupan 9 ton bawang merah tanpa dokumen di perairan Bengkalis.

Kabid Humas Polda Riau, Kombes Pol Sunarto didampingi Wadir Pol Air AKBP IGN Soeprapto dan Kasubdit Gakkum Akbp Hicca Alexfonso Siregar,Sik, Rabu (5/9/18) menjelaskan, barang bukti kurang lebih seribu karung atau 9 ton bawang merah dan para tersangka diamankan, Jumat tanggal 31 Agustus 2018, sekira pukul 11.30 Wib.

Ketika itu, speed boat Polisi IV-2003 sedang melaksanakan tugas patroli rutin di Perairan Kuala Sungai Kembung Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis, di back up
oleh tim Sie Lidik Subdit Gakkum,  menghentikan dan memeriksa KM.
Faisal yang dinakhodai oleh ZR alias IZ.

Mereka sedang berlayar dari Batu Pahat (Malaysia) dengan mengangkut muatan organisme pengganggu tumbuhan karantina berupa bawang merah sebanyak ±1000  karung sekitar 9 TON tanpa dilengkapi Sertifikat Kesehatan Tumbuhan dari negara asal.

Selanjutnya KM. Faisal beserta
muatan bawang merah beserta seluruh awaknya dikawal ke Dermaga Ditpolair Polda Riau di Pekanbaru, guna proses pemeriksan lebih lanjut.

Barang bukti diamankan yakni,
1. 1 (satu) Unit KM. Faisal
2. 1 (satu) bundel Port Clearance dari jabatan kastam Diraja Malaysia
3. 1 (satu) Lembar PAS Kecil KM. Faisal
4. 1 (satu) Lembar Sertifikat Keselamatan KM. Faisal.
5. ±1000 (kurang lebih seribu) karung bawang merah asal Malaysia
6. 25 kotak makanan campuran hasil olahan pertanian asal Malaysia
7. 3 (tiga) buah paspor

“Dugaan tindak pidana Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan yaitu dengan sengaja memasukkan media pembawa hama atau penyakit organisme pengganggu tumbuhan
karantina yang dimasukan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia, tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal asal, tanpa melalui tempat – tempat pemasukan yang telah ditetapkan, dan tanpa dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat-tempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina,” jelas Sunarto.

Hal itu lanjut Sunarto, sebagaimana dimaksud dalam rumusan :
-Pasal 31 ayat (1) Jo Pasal 5 UU RI. No. 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.
-Pasal 31 ayat (1), UU RI No. 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan tumbuhan :
Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan – ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 21 dan Pasal
25, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).***(ran)

Bupati Mursini Dongkrak SAKIP OPD Lebih Baik

Bupati Mursini Dongkrak SAKIP OPD Lebih Baik

Teluk Kuantan(SegmenNews.com) – Bupati Kuansing Drs.H.Mursini,M.Si memimpin Rapat Expose Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Kabupaten Kuantan Singingi, Rabu Pagi (05/09/2018) di Ruangan Multimedia Kantor Bupati Kuantan Singingi.

Bupati Mursini memimpin langsung pemaparan itu bersama Wakil Bupati H.Halim dan Sekda Dr.Dianto Mampanini,SE.MT. Expos yang difasilitasi Bagian Organisasi Setdakab Kuansing ini, dilakukan untuk mengetahui sejauh mana inovasi yang dilakukan seluruh OPD lingkungan Pemkab Kuansing. SAKIP tersebut dapat mengukur kinerja pembangunan dan kinerja yang dilakukan setiap OPD.

Hal ini, menurut Bupati Mursini bertujuan untuk menyamakan persepsi seluruh OPD yang ada demi terwujudnya visi dan misi Pemkab Kuansing yang kemudian akan diajukan ke Kemenpan RB guna dilakukan penilaian. Dari penilaian di Kemenpan tersebutlah nantinya akuntabilitas kinerja di Pemkab Kuansing diketahui seperti apa.

”Kita mau semua OPD melakukan kinerjanya dengan baik. Sehingga nilai SAKIP kita nanti bagus tentunya,” kata Bupati, pagi tadi.

Sementara Sekda Dianto menitikberatkan pada program inovasi yang dilakukan seluruh OPD. Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Karena itu, sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome).

Maka pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas dan teratur dan efektif yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

10 OPD yang wajib expose adalah Bappedalitbang, Inspektorat, dan OPD utama (random) yang melaksanakan program strategis, dengan isi expose eksplorasi di cascade, pohon kinerja dan informasi capaian kinerja, termasuk strategi  pencapaian, inovasi. Dalam penilaian tersebut, evaluator akan menilai juga Kepala/OPD untuk menginformasikan peran strategisnya dengan pelaksanaan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menembak sasaran RPJMD atau bagaimana komitmen Kepala OPD menggerakan sumber daya yang ada untuk mencapai target kinerja.

Kepala Bappedalitbang Ir.Maisir pun menyampaikan berbagai jurus Pemkab Kuansing telah dilakukan semaksimal mungkin untuk dongkrak akuntabilitas kinerja. Saat ini nilai Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kuansing berada pada nilai 51,62 atau nilai “CC”,  upaya yang dilakukan merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja yang menghasilkan layanan publik yang lebih baik untuk masyarakat.

Predikat CC ini menjadi motivasi untuk memberi pelayanan lebih baik lagi kepada semua masyarakat dan semua kegiatan yang menggunakan APBD agar terencana dengan baik, sehingga pada pelaksanaannya berjalan dengan lancar.

“Semoga Pemerintah Kabupaten Kuansing bersama-sama Kepala OPD berupaya untuk meningkatkan nilai SAKIP tersebut bisa menjadi nilai “B”, Semakin tinggi nilai indeks RB maka semakin baik tata kelola pemerintahan kita” Ungkap Maisir.***(Lind)

Layanan Satu Pintu PLN, Mudahkan Pelanggan

Layanan Satu Pintu PLN, Mudahkan Pelanggan

Pekanbaru(SegmenNews.com)- Salah satu bentuk apresiasi PLN dalam rangka Hari Pelanggan Nasional 2018 adalah membuka Layanan Satu Pintu (LSP) untuk semua pelanggan tegangan rendah (TR).

General Manager PT PLN (Persero) Wilayah Riau dan Kepulauan Riau, Irwansyah Putra, Rabu (5/8/18) mengatakan, LSP merupakan suatu aplikasi sistem layanan terintegrasi yang menggabungkan layanan permohonan penyambungan baru/tambah daya dan layanan permohonan Sertifikat Laik Operasi (SLO).

Layanan ini disediakan oleh PLN yang bekerja sama dengan Pemerintah dan Lembaga Inspeksi Teknik-Tegangan Rendah (LIT-TR).

Kemudahan-kemudahan yang diberikan melalui LSP antara lain:
1. Prosedur yang praktis dan tidak rumit,
2. Jaminan waktu pelayanan dengan SLA,
3. Keringanan biaya melalui sarana cicilan Biaya Penyambungan hingga 24 kali

Implementasi LSP pada Konsumen Bisnis dan Industri daya 100-200 kVA (kilo Volt Ampere) sudah sejak 2016. Kini, LSP dibuka untuk seluruh Konsumen TR mulai 450 VA sampai dengan 197 kVA. Untuk pelanggan dengan daya 450 VA s.d. 82.500 VA, LSP berlaku untuk layanan Pasang Baru.

Irwansyah menambahkan, LSP sebagai bentuk reformasi pelayanan mampu membawa rapor Getting Electricity (GE) Indonesia naik ke peringkat 38, dari yang sebelumnya 49.

“Ini adalah reformasi pelayanan yang sangat baik, dimana mendapatkan listrik di Indonesia semakin mudah. Berbisnis pun semakin mudah. Di sinilah PLN hadir untuk kesuksesan pelanggan, karena kesuksesan mereka adalah kesuksesan kami,” ungkap Irwansyah.

Getting Electricity (GE) adalah 1 dari 10 indikator yang menjadi penilaian dalam EoDB (Ease of Doing Business) yang dicanangkan World Bank untuk mengukur tingkat kemudahan berbinis dari 190 negara di dunia. 4 kriteria Penilaian GE adalah prosedur, waktu, biaya, dan keandalan pasokan serta transparansi tarif.***(rls)

Meranti Deklarasi Pemilu Damai

Meranti Deklarasi Pemilu Damai

Meranti(SegmenNews.com)- Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, Forkopimda dan seluruh elemen masyarakat menggelar Deklarasi Pemilu Aman, Damai, Sejuk dan Kondusif Tahun 2019, kegiatan deklarasi dalam rangka mensukseskan Pemilu Legislatif dan Pilpres tersebut, dipusatkan di halaman Mapolres Meranti, Rabu (5/9/18).

Hadir dalam kegiatan itu, Sekretaris Daerah H. Yulian Norwis SE MM, Wakapolres Meranti Kompol. Irmadison, Kajari Meranti Budi Rahardjo SH MH, Wakil Ketua DPRD Meranti H. Taufikurrahman, Perwakilan Pos AL, Kakan Kemenag Meranti H. Darwison MAg, Danramil Selatpanjang, Ketua Komisi A DPRD Meranti Edy Masyudi, Ketua MUI Meranti H. Mustafa, Ketua Bawaslu Meranti Syamsurizal, Perwakilan KPU Meranti, Perwakilan Kemenkum HAM, Tokoh Masyarakat/Agama/Pemuda, dan lainnya.

Pemilu yang aman, damai, sejuk serta kondusif dalam memilih pemimpin dan wakil rakyat untuk Legislatif di alam Demokrasi Indonesia saat ini merupakan harapan semua pihak, baik Pemerintah Daerah maupun seluruh elemen masyarakat, untuk itu dalam rangka mewujudkan pesta demokrasi itu berjalan seperti yang diinginkan Pemerintah Daerah beserta seluruh Elemen masyarakat Se-Kabupaten Kepulauan Meranti menggelar Deklarasi Damai.

Kegiatan deklarasi dikemas dengan upacara singkat dan hikmat, ditandai dengan penandatanganan komitmen yang diawali oleh Bupati Kepulauan Meranti yang diwakilkan Sekretaris Daerah H. Yulian Norwis, diikuti oleh Forkopimda dan perwakilan seluruh elemen masyarakat, selanjutnya pelepasan balon dan seruan yel yel ‘Pemilu Aman, Damai, Sejuk dan Kondusif di Kepulauan Meranti untuk Indonesia Jaya’ secara serempak oleh seluruh Forkopimda dan seluruh komponen masyarakat.

Sekretaris Daerah H. Yulian Norwis SE MM, juga mengapresiasi terselenggaranya kegiatan itu, menurutnya Pemilu yang aman dan kondusif di Kepulauan Meranti merupakan harapan semua pihak, dan ia berharap Pemilu Pilpres dan Pileg di Kepulauan Meranti tidak dicederai oleh kecurangan, dan segala bentuk perbuatan yang melanggar aturan baik oleh penyelenggara, peserta maupun simpatisan serta masyarakat pemilih.

“Kita berharap penyelenggara Pemilu KPU dan Bawaslu Meranti dapat bekerja dengan baik mengawal proses Pemilu ini agar berjalan lancar, aman dan damai. Dalam bekerja penyelenggara hendaknya mengacu pada tugas dan fungsinya seperti yang diatur dalam UU,” ujar Sekda.

Begitu juga kepada peserta terutama yang ikut dalam Pemilihan Legislatif, diharapkan bersaing dengan sportif dan tidak berbuat curang seperti money politik dan lainnya.

“Kita harapkan juga kepada peserta dapat bersaing dengan sehat dan sportif, bisa mengkoordinir masanya untuk tidak berbuat anarkis dan hal hal yang melanggar hukum lainnya,” jelasnya.

Terakhir kepada masyarakat diminta untuk menjaga keamanan dan kedamaian dengan cara melaksanakan hak pilih dengan sebaik baiknya, dan tidak mudah terpancing dengan isu yang dapat memecah belah dan mengganggu kondusifitas daerah dengan begitu Pemilu yang Aman, Damai, Sejuk serta Kondusif dapat diwujudkan.***(DM)

Promo Gebyar Kemerdekaan dan Gratis Biaya Balik Nama PLN Berlaku Hingga 30 Oktober

Pekanbaru(SegmenNews.com)- Dalam rangka Hari Pelanggan Nasional (HPN) 2018 yang jatuh setiap tanggal 4 September, PLN kembali menyapa pelanggan dan stakeholders yang tersebar di seluruh Indonesia.

Pada Hari Pelanggan Nasional, PLN juga memiliki dua program menarik untuk pelanggan, yakni Promo Gebyar Kemerdekaan 2018 dan Gratis Biaya Balik Nama. Keduanya berlaku hingga 31 Oktober.

Promo Gebyar Kemerdekaan 2018 memberikan diskon Biaya Penyambungan (BP) Tambah Daya untuk semua golongan tarif tegangan rendah. Diskon BP 50% (maksimum potongan Rp 10 juta) diberikan bagi pelanggan yang bermohon dan membayar dari tanggal 17 Agustus s.d 31 Oktober 2018).

Sementara itu, Program Gratis Biaya Balik Nama ditujukan untuk pelanggan dengan daya < 41.500 VA (syarat dan ketentuan berlaku). Layanan ini dapat dimanfaatkan misalnya, bagi pelanggan-pelanggan perumahan yang ingin balik nama dari nama developer ke nama pribadi.

“PLN sebagai salah satu BUMN terbesar di Indonesia dengan jumlah pelanggan lebih dari 69 juta, sudah sepatutnya terus meningkatkan pelayanan kepada pelanggan. Ini adalah bentuk kepedulian dan apresiasi kepada pelanggan,” jelas General Manager PT PLN (Persero) Wilayah Riau dan Kepulauan Riau, Irwansyah Putra.***(rls)

Tim Labfor Medan Selidiki Penyebab Kebakaran Kantor Pajak di Pelalawan

Tim Labfor Medan Selidiki Penyebab Kebakaran Kantor Pajak di Pelalawan (foto Cakaplah.com)

Pelalawan(SegmenNews.com)- Tim Laboratorium Forensik (Labfor) yang bermarkas di Medan Sumatera Utara (Sumut) terjun langsung ke Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Selasa (4/8/18), untuk menyelidiki penyebab kebakaran kebakaran kantor pelayanan pajak Pratama.

Para penyidik melakukan serangkaian penyelidikan terhadap penyebab kebakaran di sebuah ruangan lantai tiga kantor pelayanan pajak Pratama Pangkalan Kerinci, yang terbakar hari Minggu lalu.

Tim Labfor ini datang ke Pangkalan Kerinci, sekitar pukul 17.00 WIB. Mereka didampingi Kasat Reskrim Polres Pelalawan, AKP Teddy Ardian beserta sejumlah penyidik di kesatuan Reskrim.

Pantauan di lapangan, tim Labfor tampak menuju lantai tiga. Persis terjadinya, di titik api yang menghanguskan sebuah ruangan kantor pajak ini.

Di tempat ini, tampak pula beberapa tim Labfor mengacak-ngacak, sejumlah bekas dokumen sisa kebakaran. Bahkan salah seorang tim, tanpak pula berusaha mencium bekas sejumlah benda sisa kebakaran.

Sementara itu di bagian, lain, tampak pula seorang tim melakukan wawancara kepada sejumlah pegawai. Termasuk petugas keamanan tak luput dari wawancara yang dilakukan tim Labfor.***

Sumber: cakaplah.com

Bengkalis Deklarasi Pemilu 2019 Aman Damai dan Sejuk

Bengkalis Deklarasi Pemilu 2019 Aman Damai dan Sejuk

Mandau(SegmenNews.com)- Jelang Pemilu 2019, Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis beserta seluruh stakeholder gelar Deklarasi Pemilu secara demokratis, aman, damai dan sejuk, Selasa (4/9), di lapangan Koramil 04 Mandau, Simpang Pokok Jengkol. Kelurahan Batang Serosa, Duri, Kecamatan Mandau.

Deklarasi tersebut tentunya membuktikan adanya perpaduan dan kesatuan semangat untuk mewujudkan pelaksanaan pemilu yang damai, langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil, sekaligus mewujudkan suasana tetap kondusif kendati tengah digelar pesta demokrasi serentak nantinya.

Bupati Bengkalis Amril Mukminin berharap kepada semua pihak yang terkait seperti komisi pemilihan umum sebagai penyelenggara, panwaslu yang melakukan tugas pengawasan, pasangan calon sebagai peserta pemilu, pemerintah selaku fasilitator, Kepolisian dan yang bertugas mengamankan jalannya pemilu, tokoh masyarakat, pemuda dan mahasiswa untuk bersatu padu menjaga ketertiban dan keamanan pemilu nantinya.

“Jadikan kesempatan yang berharga ini untuk mendeklarasikan semangat dalam mewujudkan kampanye pemilu damai, aman dan tertib yang dituangkan dalam bentuk deklarasi  atau ikrar bersama. Bukan sekedar formalitas dan seremonial belaka, namun mempertegas sikap kita semua akan keharusan untuk turut menciptakan iklim yang kondusif bagi keseluruhan proses pemilu”,  ajak Amril

Hal senada juga disampaikan Kapolres Bengkalis AKBP Yusup Rahmanto yang mengajak seluruh elemen masyarakat untuk jaga persatuan dan kesatuan.

“Beda pilihan itu biasa, jangan sampai bermusuhan, mari kita warnai pileg dan pilpres dengan berkompetisi secara sehat, jaga ketentraman dan kemanan”, ujar Yusup.

Sementara itu Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bengkalis Devitri Akbar menghimbau seluruh warga untuk salurkan hak pilih sesuai dengan ketetapan hati, jangan sampai golput.( humas )

246 KK di Talang Muandau Terima PLTS dari Kementerian ESDM

246 KK di Talang Muandau Terima PLTS dari Kementerian ESDM

Beringin(SegmenNews.com)- Bupati Bengkalis Amril Mukminin beserta unit kerja terkait, terus berupaya agar jumlah masyarakat yang belum bisa menikmati listrik di daerah ini kian hari jumlahnya terus menyusut.

Upaya dimaksud tidak terkecuali juga diperuntukkan buat mereka yang belum bisa menikmatinya disebabkan sulit dilayani listrik PLN akibat lokasinya yang sangat jauh di pedalaman atau terisolir dan penduduknya tersebar.

Caranya, diantaranya dengan “menjemput kue” pembangunan  yang dilaksanakan Pemerintah Pusat melalui program Pembangkit Listrik Tenaga Surya yang dilakukan Kementerian Energi dan Sumber  Daya Mineral (ESDM), sehingga juga dapat dinikmati masyarakat di kabupaten berjuluk Negeri Junjungan ini.

Hasilnya, Senin, 3 September 2018, bertempat di kantor Camat Talang Muandau, jalan Jend Sudirman Rt 02/RW 01 Desa Beringin, Bupati Amril secara simbolis menyerahkan peralatan PLTS kepada warga di 3 desa di kecamatan tersebut.

Penyerahan tersebut dilakukan Bupati Amril dengan didampingi Supervisor pemasangan PLTS dari Kementerian ESDM, Untung, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, H Heri Indra Putra, Camat Talang Muandau dan Kabag Perekonomian dan Pembangunan, Darmanto.

Selain mengucapkan terima kasih kepada Kementerian ESDM, kepada Untung, Bupati Amril minta pemasangan PLTS tersebut dilakukan dengan sempurna, sehingga benar-benar fungsional dan dapat dinikmati para penerimanya dengan baik.

“Siap, Pak!” jawab Untung ketika berbincang-bincang dengan Bupati Amril di ruang kerja Camat Talang Muandau sesaat sebelum acara penyerahan PLTS kepada ketiga desa tersebut dilakukan.

Sementara itu, kepada masing-masing Kepala Desa yang menerima penyerahan simbolis itu, Bupati Amril menitip pesan kepada para kepala keluarga yang mendapat program dari Kementerian ESDM untuk menjaganya dengan baik. Sehingga bisa fungsional dalam waktu yang lama.

“Selain itu, bantuan seperti ini tidak bisa terus-terusan dilakukan pemerintah. Karena itu mesti dijaga dengan baik,” harap Bupati Amril.

Usai penyerahan, Darmanto menjelaskan,  ketiga desa yang menerima program Kementerian ESDM itu adalah Tasik Serai sebanyak 119 KK, Tebing Tasik Serai berjumlah 67 KK dan Koto Pait Beringin  60 KK.

“Total keseluruhan KK penerima bantuan PLTS program Kementerian ESDM untuk ketiga itu sebanyak 246 KK,” imbuh Awang, begitu Darmanto dalam keseharian akrab disapa.***(dskmf)

Bupati Inhil Apresiasi Jambore PKK

Inhil(SegmenNews.com)- Pembukaan Jambore Pembinaa Kesejahteraan Keluarga (PKK) Inhil TH 2018 yang diikuti seluruh Kecamatan se-Inhil. Kegiatan yang di pusatkan di lapangan Gajah Mada Kamis (30/8/2018) Siang dibuka langsung Bupati HM. Wardan turut dihadiri, Ketua DPRD Prov. Riau Hj. Septina Primawati Rusli, Ketua TP PKK Hj. Zulaikha Warisan, Unsur Forkopimda, serta Camat dan Ketua TP PKK Kecamatan Se-Inhil.

Jambore kader PKK Inhil TH 2018 dengan tema “melalui jambore kita tingkatkan kerukunan kader PKK dalam mewujudkan indonesia damai”. Dengan diikuti 364 peserta Kader PKK kecamatan se-Inhil. Jambore PKK ini dilaksanakan dari tanggal 30 Agustus – 1 September 2018.
Jambore PKK yang dilaksanakan ini bekerjasama dengan Pusdatin Puandri.

Dalam arahan Bupati HM. Wardan saat membuka Jambore PKK TH 2018 kegiatan ini merupakan suatu hal yang patut kita syukuri karena pada tahun 2018 ini dapat kembali melaksanakan jambore kader PKK di Kabupaten Indragiri Hilir ini. saya atas nama pemerintah kabupaten indragiri hilir sangat mendukung dan mengapresiasi atas dilaksanakannya kegiatan jambore pkk ini.

jambore PKK ini bisa menjadi momentum untuk mengeratkan jalinan silaturrahmi serta memperkokoh persatuan antara kader PKK sehingga lebih mudah dalam mencapai tujuan bersama.

Beliau menambahkan, sebagai mitra pemerintah PKK memang mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam memberdayakan keluarga terutama perempuan sebagai motor penggeraknya. selain itu, peran serta PKK juga sangat dibutuhkan dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat yang dapat menunjang pembangunan di berbagai aspek.

Oleh sebab itu, saya berharap para kader PKK dapat terus berperan aktif dalam membantu masyarakat meningkatkan kesejahteraannya, apalagi di saat seperti ini dimana sebagian besar masyarakat indragiri hilir sedang mengalami permasalahan ekonomi yang disebabkan oleh merosotnya harga komoditas perkebunan.

Peran serta dari kader pkk sangat diharapkan, terutama dalam upaya mencarikan cara alternatif agar masyarakat mampu meningkatkan pendapatannya, misalnya melalui pelatihan atau kegiatan lainnya yang dilaksanakan atas kerja sama dengan berbagai pihak.

Beliau berharap Semoga saat ini dengan adanya jambore PKK ini dapat memvantu mencari solusi ubtuk mengatasi hal tersebut dan dimasukkan materi pelatihan

Pembukaan Jambore PKK TH 2018 ditandai dengan pengguntingan balon oleh Ketua TP PKK Hj. Zulaikha Warisan yang di dampingi Bupati dan pengurus PKK Inhil. ***(adv/hms)