Pangkalan Lesung (SegmenNews.com)- Puluhan masyarakat dan nelayan Desa Dusun Tua, Kecamatan Pangkalan Lesung membawa ikan yang mati mendadak di Sungai Kerumutan ke kantor PT.Makmur Andalan Sawit (MAS). Mereka kesal, ikan mati diduga akibat limbah perusahaan.
“Kedatangan kami ke PT. Mas membawa satu keranjang ikan mati. Agar pihak PT. MAS tahu apa yang sampai ditimbulkan oleh limbah mereka,” kesal warga setempat, Fadri Hadi Syahputra, Rabu kemarin.
Aksi membawa ikan mati ini, kata Fadri, bentuk kekecewaan mereka atas ucapan pihak perusahaan tidak ada ikan yang mati di sungai, padahal ini sudah kali ketiga terjadi.
Dugaan Pencemaran..Puluhan Nelayan Bawa Ikan Mati ke PT. MAS
“Bahkan kemaren itu kami bawa sampel air yang menyebabkan ikan mati dan kami suruh pihak perusahaan meminum nya biar mereka tau kalo air itu yg menyebabkan ikan mati,” tegas Fadri.
Sementara itu, Suprianto (39) salah satu nelayang di sungai Kerumutan tersebut mengatakan dirinya sangat merasa dirugikan , karena dampak ikan mati tersebut dirinya susah mencari ikan lagi di sungai, sebab biota ikan disana banyak yang mati mulai dari yang masih kecil sampai yang besar
“Kita sangat di rugikan pak, karena biasa kita mencari ikan disini,” ucap Suprianto dengan nada kecewa.
Pihak perusahaan PT.MAS Bintang Tulus Siregar saat di konfirmasi terkait ikan mati tersebut membantah bahwa limbah pabriknya tidak ada yang jebol.
“Sepengetahuan kami, tidak ada kanal limbah kita yang jebol,” ulasnya.***(Ris)
Pelalawan(SegmenNews.com)- Masyarakat Desa Dusun Tua, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan kesal terhadap Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pelalawan yang tidak pernah mengungkap pelaku pencemaran sungai yang mengakibatkan ribuan ikan mati. Bahkan penelitian sampel air diduga ada kejanggalan.
Ketua Pemuda Pangkalan Lesung, Fadri Hadi Syaputra kepada SegmenNews.com mengatakan, pencemaran sungai sudah terjadi tiga kali, namun sampai sekarang belum ada kejelasan pelaku dan sanksi terhadap pihak perusahaan.
Bahkan, pada pencemaran, Rabu kemarin, DLH Pelalawan mengambil sampel air sehari setelah terjadi pencemaran. Sampel air diambil dari aliran sungai yang sudah bersih.
“Limbah itu kemaren mengalirnya. DLH baru tadi sore datang utk mengambil sampel air, tentulah hasilnya tidak terdeteksi lagi. Airnya keburu di normalkan,” kesal Fadri.
Ia berkeyakinan, hasil uji laboratorium sampel air yang diambil akan kembali seperti sebelumnya, tidak pernah ada kejelasan.
“Kalo dengan pihak DLH ini kami sudah sering minta turun uji sampel, tapi hasilnya kami tak pernah tau, jadi kami tak terlalu berharap lagi lah sama DLH ni. Kami berharap masih ada pihak terkait yang peduli terhadap lingkungan dan kondisi masyarakat setempat,” ujarnya.***(Ris)
Jakarta(SegmenNews.com)- Wakil Bupati Siak H.Alfedri mengikuti FGD One Policy WRI yang dilaksanakan di Mercantile Athlatic Club Jakarta, Kamis (30/8/18).
Dijelaskan oleh Wakil Bupati Siak H.Alfedri pada pertemuan FGD One Policy WRI,Indonesia Bussines Council sustainable development (IBCSD) mempunyai komitmen sebagai mitra kunci bagi pemerintah dan masyarakat dalam menyediakan solusi bisnis untuk kebijakan indonesia tentang isu isu berkelanjutan.
Menurut dia, IBCSD juga merupakan termasuk Penyediaan platform bisnis untuk berbagi dan mempromosikan praktik terbaik dalam menangani risiko dan memanfaatkan peluang dalam pembangunan yang berkelanjutan.
“Sala satu bentuk kegiatan ini,bertujuan untuk mewujudkan komitment,dengan memberikan dukungan wawasan dan pengelolaan lingkungan serta kebijakan satu peta (KSP), maka IBCSD didukung oleh WRI Indonesia dan TFA 2020 yang bertujuan menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) yang ke tiga sebagai bentuk tindak lanjut FGD yang pertama dan kedua dengan para pihak dari pemerintah (BIG,KSP,Kemenko,Kemendagri dll) dan sektor swasta sebagai forum komunikasi yang memungkinkan sektor swasta untuk dapat berkontribusi dalam proses kebijakan satu peta yang dikelola oleh pemerintah,” pungkasnya.
Acara tersebut turut dihadiri oleh Budi Santoso selaku Direktur Eksekutif IBCSD,serta Dody Riyadi selaku Asisten Deputi bidang penataan ruang dan kawasan strategis.***(rls)
Komplek Makam Bersejarah di RBS-Rohul Bakal Diperbaiki
Rohul(SegmenNews.com)- Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) wacanakan pembangunan makam bersejarah di Desa Rantau Binuang Sakti (RBS), Kecamatan Kepenuhan.
Rencana itu disampaikan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Rohul Drs. Yusmar M.Si, Kamis (30/8/2018), sikapi hasil pertemuan dengan masyarakat juga para tokoh masyarakat Desa Rantau Binuang Sakti (RBS), Kecamatan Kepenuhan, Rabu (29/8/2018) kemarin.
Kata Yusmar, dalam pertemuan di kampung kelahiran Tokoh Suluk Rohul Syekh Abdul Wahab Rokan yang dilaksanakan, bertujuan untuk kelancaran status tanah, kemudian keikutsertaan seluruh masyarakat dalam rencana pembangunan makam bersejarah yang ada di Desa RBS, Kepenuhan.
Diakui Yusmar, makam bersejarah yang ada di Desa RBS merupakan salah satu objek atau destinasi wisata sejarah religi yang ada di Rohul. Kemudian, di Desa RBS juga merupakan tempat kelahiran tokoh suluk di Asia Tenggara Syekh Abdul Wahab Rokan.
“Karena, berbagai wisatawan baik dalam negeri maupun luar negeri pernah berkunjung ke makam bersejarah di Desa RBS untuk berziarah, yang sebelumnya sulit dijangkau atau dilalui kendaraan bermotor,”
“Kini, akses jalan darat ke lokasi makam bersejarah sudah dilakukan perbaikan dan pengerasan yang membuat pengunjung bisa gunakan kendaraan roda empat hingga ke lokasi,” sebutnya.
Menurut Yusmar, selain pembangunan komplek makam bersejarah, juga sudah dibangun visitor centre di RBS, sebagai tempat persinggahan atau kedatangan wisatawan. Kini sedang dilakukan pembangunan surau suluk berukuran 20 meter kali 20 meter, serta gapura masuk ke komplek pemakaman bersejarah.
“Disparbud Rohul sedang mendudukkan status tanah komplek makam yang dihibahkan masyarakat ke Pemerintah Daerah Kabupaten Rohul lebih kurang 6 hektar,” sebutnya
“Lahan akan didudukkan dulu, agar status dan dokumen pendukung dapat digunakan, baik nantinya sebagai dasar dalam perencanaan, pembangunan maupun dalam usaha pemeliharaan, termasuk mendapatkan anggaran, baik dari APBD Provinsi maupun APBN,” ucap Yusmar.
Lalu, untuk kejelasan status juga diperlukan pemahaman dan pandangan, serta dukungan bersama masyarakat dengan pemerintah. Termasuk kesatuan persepsi sehingga objek dan distinasi wisata sejarah religi di Rantau Binuang Sakti dapat dijaga, dikembangkan, dan dilestarikan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat banyak di masa mendatang.
Di pertemuan yang juga dihadiri Pjs Kepala Desa RBS Syaiful Adnan, Ketua BPD Ali, Babinsa Koptu Tamrin, kholifah suluk Syahril, koordinator Suluk Basilam Langkat di Rohul Mustafa, Kepala Dusun Soalpi, Rahmat Suafril, dan tokoh masyarakat Syurkoni, S.Pd, disepakati bahwa masyarakat mendukung penuh dan akan bantu kelancaran proses pembangunan makam bersejarah religius di RBS.
Dukungan tersebut, sebagai suatu kebanggaan bagi Desa Rantau Binuang Sakti karena sebagai suatu destinasi dan objek wisata sejarah religi, dengan mengikutsertakan masyarakat setempat atau lokal.
Walaupun demikian kata Yusmar, masyarakat mengharapkan untuk setiap pekerjaan pembangunan di lokasi tersebut warga setempat yang memenuhi persyaratan untuk dapat dipekerjakan, untuk membantu ekonomi warga.
Kemudian, dari tanah lokasi pemakaman yang luasnya sekira 6 hektar, masyarakat meminta agar disediakan lahan untuk warga, mengingat daerah tersebut jarang terimbas banjir, karena lebih tinggi.
Tambah Yusmar, juga telah ditemukan lokasi tempat tinggal Syekh Abdul Wahab Rokan semasa kecilnya yang berada di lokasi pemakaman bersejarah RBS. Di lokasi itu juga akan dibangun rumah sebagai bukti kuat Syekh Abdul Wahab Rokan lahir dan dibesarkan di Desa Rantau Binuang Sakti, Kecamatan Kepenuhan.
“Jika diizinkan oleh tuan guru Babussalam Langkat Sumatera Utara, tempat makam Syekh Abdul Wahab Rokan akan dilengkapi pula pamakaman bersejarah tersebut dengan duplikat makam Syekh Abdul Wahab Rokan di lokasi itu,” ucap Yusmar.
Lalu, di Desa RBS atau sekitar pemakaman bersejarah juga ditemui tempat berhalwat, pemandian dan bertapa syekh. Berdasarkan tulisan yang ada di nisan salah satu makam di komplek pemakaman sejarah religi ini tertera tahun 1198 H atasnama Yatimun Binti Mahmud.
“Makam tersebut sudah berusia hampir 2 abad lamanya,” terang Yusmar, dan diakuinya tugas Disparbud Rohul untuk melestarikan, mengambil ilmu pengetahuan, sebagai bukti sekaligus pelajaran untuk masyarakat saat ini dan masa mendatang.**” (adv/humas Pemkab Rohul)
Pangkalan Kerinci(SegmenNews.com)- Kapolres Pelalawan AKBP Kaswandi Irwan, S.I.K mengatakan telah memberi garis polisi (Police-Line) dan melakukan penyelidikan terhadap kasus-kasus Kebakaran Lahan dan Hutan yang ada di wilayah hukumnya.
Hal ini menyusul maraknya kasus kebakaran yang terjadi di wilayah Provinsi Riau- salah satunya Kabupaten Pelalawan baik di kawasan lahan masyarakat maupun kawasan Industri Perusahaan.
“Di Pelalawan beberapa titik kasus Kerlahut yang kita beri Police-Line,” ungkap Kapolres Pelalawan saat di jumpai SegmenNews.com di ruang kerjanya.
Kapolres Pelalawan AKBP Kaswandi Irwan, S.I.K
Dari semua titik yang di beri Police-line tersebut termasuk salah satunya kasus Karlahut yang baru-baru ini terjadi di wilayah konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) PT. Arara Abadi Cabang Sorek, Distrik Malako dan semuanya juga sudah dilakukan penyelidikan tim Rsesort Kriminal (Reskrim) Polres Pelalawan.
“Iya, yang di kawasan PT. Arara Abadi saat ini juga sudah dalam penyilidikan tim Reskrim kita,” terang Kapolres Kaswandi.***(Ris)
Kuansing(SegmenNews.com)- Atlet dayung, Rio Akbar berhasil meraih medali perak dan perunggu diajang Asian games 2018 di Palembang bersama tim dayung.
Prestasi tersebut tentunya telah mengharumkan nama Indonesia, khususnya Kabupaten Kuansing dan layak diperhitungkan untuk event berikutnya.
Prestasi tersebut tak lantas diraih begitu saja. Banyak duri dan upaya yang dilaluinya hingga sampai di ajang bergengsi di Asia itu.
Rio, saat berbincang-bincang dengan wartawan SegmenNews.com, bercerita, prestasi yang diraihnya berangkat dari hanya sekedar hobi.
Pria kelahiran tahun 1994 silam ini terus menekuni olahraga tradisional di tanah kelahirannya di Pangean, Kuansing.
Agar hobinya tersalurkan, anak bungsu dari lima bersaudara, pasangan
Nuraisa (alm) dan Ayah Saharudin ini sempat bergabung dengan atlet pacuan jalur tradisional Cahaya Baru Sukaping. Cahaya Baru Sekaping juga pernah berjaya di Tepian Narosa.
Pada tahun 2008, Rio mulai mengikuti Pekan Olahraga Nasional (PON) di Kalimantan Timur. Ketika itu ia memperoleh final A ke-6.
Hingga akhirnya berkat kegigihan dan keseriusannya, Rio, saat ini sebagai prajurit TNI Angkatan Laut dinas di Markas Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil) Jakarta Utara, diperhitungkan untuk mengikuti event bergengsi Asia di Palembang, dan berhasil mengharumkan nama Indonesia.
Kepada generasi muda, Rio berpesan agar terus menyalurkan hobi positif yang bermanfaat bagi masyarakat dan diri sendiri.
“Rugi kita jika tidak menyalurkan bakat dan hobi. Apalagi saat ini pemerintah sangat peduli dan mensupport penuh para atlet di Kuansing,” pesannya.
Terakhir Rio juga berharap, agar pemerintah terus meningkatkan kepeduliannya terhadap para atlet, sehingga para atlet semakin maju dan layak diperhitungkan di mata dunia.***(Lind)
Sempat Heboh, Kepsek SMAN 2 Keluarkan Surat SE Non Muslim Tidak Dianjurkan Pakai Jilbab
Rohul(SegmenNews.com)- Imbauan penggunaan jilbab kepada umat muslim dan non muslim sempat menjadi perdebatan orangtua dan pihak Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 2 Rambah Hilir.
Namun setelah di mediasi oleh Wakapolres Rokan Hulu, Kompol Willy Kartamanah, Kamis (30/8/2018) pagi, akhirnya Kepsek SMAN 2 Rambah Hilir, Nurman S.Pd dan para orang tua siswi non muslim sepakat, penggunaan jilbab tidak diwajibkan kepada siswi non muslim. Kesepakatan tersebut, akan dituangkan melalui surat edaran kepada orangtua siswi.
Wakapolres menyebutkan, persoalan ini hanya miss komunikasi. Diharapkan pihak sekolah lebih meningkatkan pertemuan rutin dengan komite sekolah.***(fit)
Lima Pegawai Honor Kantor Camat Bathin Solapan Terancam Dipecat
Bhatin Solapan(SegmenNews.com)- Lima pegawai honorer Kantor Camat Bhatin Solapan, Kabupaten Bengkalis tidak terima gaji selama 3 bulan, bahkan mereka terancam dipecat.
Pegawai honor, IR mengaku, ia dan empat rekannya tidak lagi menerima gaji selama tiga bulan balakangan. Sebelumnya semasa Camat dijabat Iskandar mereka masih menerima gaji sebesar Rp1 juta perbulan.
Namun semenjak Camat dijabat H Amiruddin, gaji mereka berkurang menjadi Rp700 ribu per bulan. Bahkan sudah tiga bulan mereka tidak lagi gajian.
“Kami tidak berani menanyakan langsung, honor kami kecil tapi sudah 3 bulan belum menerima gaji,” keluhnya, Kamis (30/8/18 ).
Menanggapi keluhan pegawai honor tersebut, Amiruddin mengaku mereka bukan pegawai honor daerah, melainkan titipan dari anggota dewan, tokoh masyarakat dan ketua BPD, yang tidak jelas sumber pembayaran gajinya.
Dijelaskan, sejauh ini ada 16 pegawa/staff honorer di Kecamatan Bahtin Solapan. Namun untuk lima tenaga honor tersebut di masukkan melalui nota dinas camat sebelumnya, yang tidak dapat dipertangungjawabkan.
“Mereka tidak punya gaji, yang ada selama ini hanya sebatas solidaritas dan rasa kasihan, mereka diusulkan hanya mencari pengalaman, jadi sumber pembayaran honornya tidak jelas,” terang Amiruddin mantan Kasi Pemerintahan semasa Camat Iskandar ini.
Pun demikian, gaji lima pembantu kantor tersebut telah dimasukkan ke APBD Perubahan. Jika gaji mereka tidak disetujui atau tidak dianggarkan, maka lima pegawai honorer akan diberhentikan.
“Dari mana sumber honor mereka?selama ini saya bayar melalui uang pribadi saya ( gaji perjalanan dinas ), masak gaji mereka saya yang bayar,” keluh Amiruddin.
Selain itu, seorang anggota Satpol-PP, Hermanto bernasib sama dengan lima pegawai kantor camat tersebut. Hermanto sudah lima bulan tidak menerima gaji.
Camat Amiruddin mengakui, sejauh ini ada 10 orang penempatan maupun pengangkatan Satpol-PP tiap Kecamatan yang baru dimekarkan belum jelas sumber gajinya.***(Edi)
Ketua TP-PKK Bengkalis: Peran PKK Penting Bagi Pembangunan Daerah
Bengkalis(SegmenNews.com)- Rapat Kerja (Raker) TP PKK Kecamatan/Desa/Kelurahan tingkat Kabupaten Bengkalis, Kamis, 30 Agustus 2018, diharapkan dapat mewujudkan gerakan PKK yang berkualitas dan profesional.
Harapan itu disampaikan Ketua TP PKK Bengkalis Kasmarni Amril melalui WakilKetua III TP PKK Akna Juwita pada pembukaan Raker yang dipusatkan di Balai Kerapatan Wisma Daerah Bengkalis.
“Peran PKK penting dalam pembangunan karena untuk membangun Indonesia tidak bisa pemerintah sendiri melainkan harus melibatkan semua pihak termasuk PKK,” ungkapnya selaras dengan sambutan Bupati Bengkalis.
Untuk mewujudkan gerakan PKK berkualitas dan profesional, program yang dibuat harus tepat sasarandan dilaksanakan dengan maksimal.
“Sebab jika program yang disusun bagus namun pelaksanaannya tidak maksimal maka hasilnya tidak akan sesuai harapan,” terangnya.
Kasmarni juga berharap program kerja kedepan termasuk pedoman kelembagaan dan administrasi PKK harus disusun dengan baik, disesuaikan dengan perkembangan kemajuan pembangunan dewasa ini.
“Mari kita susun program kerja yang benar-benar tepat sasaran, agar nantinya masyarakat dapat merasakan manfaat dari berbagai kegiatan PKK,” ajaknya.
Raker ini diikuti 166 anggota TP PKK kecamatan/desa dan kelurahan, selain Sekda Bengkalis H Bustami HY, pembukaan ini juga dihadiri sejumlah Pejabat Tinggi Pratama, Ketua Organisasi Perempuan dan dua narasumber dari TP PKK Provinsi Riau.***(rls)
Kabinda Riau saat memulangkan Neno Warisman di Bandara Pekanbaru
Pekanbaru(SegmenNews.com)- Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UNRI menolak kehadiran Kepala Badan Intelijen Nasional (BIN) Provinsi Riau diacara kuliah Kuliah Umum pada Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) Universitas Riau 2018.
Keberatan kehadiran Kabinda Riau, Marsma TNI Rachman Haryadi di kampus tersebut disampaikan BEM Universitas Riau diwakili Presiden Mahasiswa, Randi Andiyana selaku Presiden Mahasiswa, M.Hafiz Ona Hadi Putra selaku Mensospol, Faldhany Hidayat selaku Mensosmas, Popo Haryanto selaku Menhadkesma serta Wahyu Andre Prahsetyo selaku Ketua Umum DPM Universitas Riau.
Penolakan kehadiran Kabinda tersebut buntut dari sikap dan perlakuan terhadap Neno Warisman, di bandara SSK II, Sabtu (25/8/18) lalu.
Kabinet Harmoni Perubahan, Randi Andriyana dan Presiden Mahasiswa UNRI dalam pres rilisnya ke redaksi SegmenNews.com menuliskan, Kabinda Riau dinilai telah melakukan tindakan represif kepada Hj.Neno Warisman.
Bentuk penghadangan yang dilakukan oleh Kabinda bersama Aparat Kepolisian lainnya sangat mencederai kebebasan demokrasi yang selalu digaung-gaungkan oleh petinggi negeri.
“Seorang Ibu ditahan dalam mobil dan tak bisa keluar selama hampir 7 jam lamanya, serta tidak diperbolehkan untuk diberi minum dan makanan, tidak sampai disana, bahkan lemparan batu oleh beberapa oknum massa aksi penolakan kedatangan beliau terhadap mobil BMW yang ditumpanginya. Sehingga menyebabkan kaca mobil tersebut pecah,” tulisnya.
Bahkan terjadi pemulangan paksa Hj.Neno Warisman di malam itu juga. Pesawat penerbangan terakhir ke Jakarta harus ditunda karena menunggu Hj.Neno tersebut.
Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) juga telah melakukan Ultimatum kepada Kapolda dan Kabinda untuk meminta maaf dan memberi klarifikasi dengan batas waktu sampai 30 Agustus 2018.
Pihak-pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut dirasa tak pantas untuk menyampaikan Kuliah Umum dihadapan Mahasiswa Baru.
Setelah Dialog dilakukan sekitar setengah jam, kemudian pihak Rektorat mengatakan akan mempertimbangkan dan akan menjumpai Kabinda untuk membatalkan kegiatan tersebut.
Alhasil, malamnya dikabarkan bahwa acara kuliah umum bersama Kabinda tersebut dibatalkan, dan pihak rektorat pun melepas baliho selamat datang kepada Kabinda Provinsi Riau tersebut.
Batalnya Kabinda mengisi kuliah umum pada PKKMB ini merupakan usaha BEM UNRI dalam menjaga marwah Universitas Riau serta melindungi Mahasiswa Baru Universitas Riau dari Oknum yang mengangkangi demokrasi serta Menciderai budaya melayu.
Perbedaan pendapat itu dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 28E ayat 3 dan itu merupakan kebebasan pendapat yang dimiliki oleh setiap warga negara.
Maka sangat disayangkan hal seperti dapat terjadi, bahkan kerap terjadi di Provinsi-provinsi lainnya. Hal-hal seperti ini merupakan pembungkaman demokrasi dan diharapkan tidak lagi terjadi hanya karena perbedaan pendapat.**(rls/chir)
