Siak(SegmenNews.com)- MS (26), warga kampung Simaung, Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) ditangkap polisi di Kabupaten Siak, beserta barang bukti satu paket narkotika jenis sabu-sabu.
Kapolres Siak AKBP Barliansyah S.IK melalui Paur Humas Bripka Dedek Prayoga mengatakan, penangkapan dilakukan di jalan Lintas Perawang – Minas Km. 17 Kp. Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, 5 Maret 2018 sekira pukul 22.30 Wib.
Bermula dari informasi masyarakat,
Kasat Res Narkoba Polres Siak AKP Herman Pelani,SH memerintahkan Team Opsnal Sat Res Narkoba Polres Siak yg dipimpin oleh KBO Sat Res Narkoba Polres Siak IPDA Muslim,SH melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi itu, sekira pukul 22.30 wib ciri – ciri orang yang disebutkan diatas berhenti di jalan Lintas Perawang – Minas Km. 17 Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.
Ketika itu, MS diamankan tanpa perlawanan, saat digeledah ditemui 1 paket sabu-sabu didalam kotak rokok sampoerna.
“Tersangka dan barang bukti di bawa ke Polres Siak guna proses lebih lanjut,” terang Dedek Prayoga, Jum’at (06/04/2018).***(Dham)
Siak(SegmenNews.com)- Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah, diperlukan upaya untuk menciptakan keterbukaan, transparansi, akuntabel serta prinsip kompetisi yang sehat dalam proses pengadaan yang dibiayai oleh APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).
Melalui Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setdakab Siak, Ayooklik.com dan PT Air Mas Jaya Mesin taja Sosialisasi dan Bimbingan Teknis e-Catalogue atau Katalog Elektronik.
Kegiatan itu dilaksanakan untuk menekan pemanfaatan Katalog Elektronik dalam pembelian barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Siak, pada Kamis (5/04/2018) di ruang Raja Indra Pahlawan, Kantor Bupati Siak.
Dalam laporannya, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), Tekad Perbatas mengatakan, perangkat daerah wajib melakukan e-Purchasing barang dan jasa yang sudah dimuat dalam sistem katalog elektronik sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.
“Saat ini telah ada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Terhitung tanggal 1 Juli 2018, kita sudah menggunakan Perpres ini,” kata Batas.
Jadi, lanjut dia, bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melakukan pengadaan barang/jasa diatas tanggal 1 Juli, sudah menggunakan Perpres baru.
“Dalam Perpres ini banyak perubahan. Contoh, sebelumnya untuk Jasa Konsultansi paket penunjukan langsung (PL) bernilai Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Dengan Perpres ini untuk Jasa Konsultansi dengan nilai Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) sudah bisa PL,” ujarnya.
Batas menjelaskan tujuan kegiatan tersebut antara lain, Pertama, untuk meningkatkan skill dan wawasan peserta sebagai pengguna e-Catalogue.Kedua, untuk memberikan kemudahan kepada owner (pemilik) dalam mengadakan pelaksanaan pengadaan untuk kebutuhan kita sendiri. Ketiga, untuk memberikan kepastian secara teknis dan acuan harga yang seragam sehingga pihak pemilik tidak perlu membuat spek barang.
Keempat, dokumen pengadaan disediakan dalam system aplikasi sehingga kita tidak perlu lagi membuat dokumen pelelangan untuk e-Catalogue ini. Kelima, pelaksanaan e-Purchasing akan terekam, sehingga memudahkan untuk monitoring dan memudahkan sebagai bahan analisa. Keenam, membentuk pasar nasional yang semakin jelas dan terukur. Ketujuh,mempercepat penyediaan fasilitas kinerja kantor dan pelayanan masyarakat, dan Kedelapan,mempercepat penyerapan anggaran.
Sementara, Direktur PT Airmas Jaya Mesin, Wilianto, mengatakan, dengan e-Catalogue ini, pengadaan barang dan jasa akan lebih hemat dan penyerapan juga lebih pasti. Hingga saat ini pihaknya sudah melakukan program road show di propinsi Riau, sosialisasi ke 12 kabupaten/kota se Riau dan Kepulauan Riau. “PT Airmas Jaya Mesin bersama Ayooklik.com adalah satu-satunya penyedia komunitas online yang gencar mendekatkan diri kepada pelanggan/konsumen di pemerintahan,” jelasnya.
dijelaskannya, tujuan kegiatan ini adalah dalam rangka menyukseskan program pemerintah yang diselenggarakan oleh LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah). Dan pihaknya sangat antusias menyukseskan program pemerintah tersebut.
“OPD dapat belanja ke portal kami tanpa lelang, yang membuat pelaksanaan proyek jadi tidak molor waktu dan tidak mengeluarkan biaya besar. Dan bisa menghemat belanja anggaran daerah,” terang Wilianto.
“Dengan adanya layanan ini, kecurangan dapat diminimalisir, lebih akuntable dan lebih transparan. Para peserta kami training untuk penggunaan serta pemasangan produk IT yang dibeli,” ujarnya.
Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan, Rubiati yang membuka sosialisasi dan Bimtek tersebut mengatakan, dengan telah ditetapkannya regulasi tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah untuk mewujudkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara transparan, akuntabel dan profesional sehingga diharapkan penggunaan keuangan negara berjalan lebih efisien, efektif dan tepat guna.
“Ini merupakan salah satu bagian penting dalam perbaikan pengelolaan keuangan negara yang diimplementasikan dengan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik. Saat ini kita sudah melaksanakan e-Planning, artinya e-Catalogue ini otomatis masuk kedalam sistem e-Planning,” ujar Rubiati.
Dirinya mengajak seluruh OPD termasuk kecamatan, agar dalam menyusun RKA (rencana kerja dan anggaran) tahun 2019 memperhatikan harga satuan yang dibuat. Maksudnya, dalam menetapkan satuan harga di RKA, tidak lagi memakai cara lama.
“Semoga dengan sistem elektronik ini, kita bisa bekerja sama dengan baik dan para pejabat yang hadir bisa mendapatkan ilmu yang berharga untuk diterapkan,” harapnya.
Bimtek tersebut berlangsung selama 1 hari, yang diikuti sebanyak 218 orang dari seluruh OPD dan kecamatan. Terdiri dari Sekretaris Dinas, Sekretaris Kecamatan, Kasubag program, dan orang-orang yang terkait langsung dengan proses pelelangan.***(Rinto)
Peduli Sagu, Bupati Irwan Jadi Inisiator Terbentuknya Fokus-Kapassindo
Jakarta(SegmenNews.com)- Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Drs. Irwan Nasir, M,Si menjadi inisiator terbentuk nya Fokus- Kapassindo( Forum Komunikasi Kabupaten Penghasil Sagu Seluruh Indonesia ), Fokus -Kapassindo ini berada di bawah Apkasi.
Tujuan di bentuknya Fokus Kapassindo ini untuk memajukan persaguan nasional sebagai pendukung dan penyangga sumber pangan dan energi alternatif yang mampu memperkuat kedaulatan pangan dan energi nasional.
Pertemuan dilaksanakan di kantor apkasi, Jakarta Kamis (5/4/18). Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Drs. Irwan Nasir M.Si pada pertemuan ini langsung menjadi moderator dan memimpin pertemuan.
Kegiatan itu turut dihadiri Prof. Riyaas Rasyid Penasehat khusus Apkasi dan Prof.Bintoro yang merupakan akademisi yang peduli dengan sagu yang menamakan masyarakat Sagu Indonesia, Bupati Luwu Utara Hj. Indah Putri Indriani,S.IP,M,Si, Bupati Jaya Pura Mathias Awoitauw, SE, M,Si, Sekda Indragiri Hilir H.Said Syarifuddin, Kadis Ketahanan Pangan Prov Riau Darmansyah.
Untuk memajukan persaguan Nasional sebagai pendukung dan penyangga sumber pangan dan energi alternatif yang mampu memperkuat kedaulatan pangan dan energi Nasional ,11 Kabupaten penghasil sagu di Indonesia terdiri dari Kabupaten Kepulauan Meranti.
Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Lingga, Kabupaten Bupati Luwu Utara, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Jayapura , Kabupaten Nabire, Kabupaten Mimika, Kabupaten Serdang Bedagai membuat Forum Komunikasi Kabupaten Penghasil Sagu Seluruh Indonesia yang di singkat dengan FOKUS-KAPASSINDO.
Mengingat kembali tepat pada hari ini Kamis (05/04/18) menjadi hari bersejarah lahirnya FOKUS-KAPASSINDO, yang mana Bupati Kepulauan Meranti Drs.Irwan Nasir M,Si menjadi ketua Dan Bupati Luwu Utara Hj. Indah Putri Indriani S.IP, M,Si menjadi Sekretaris Sementara FOKUS KAPASSINDO dengan sekretariat Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) di Jakarta.
Adapun tugas pokok dari dari FOKUS-KAPASSINDO adalah bekerjasama dengan berbagai pihak dalam melakukan kegiatan penelitian, pengkajian, penerapan, Penguatan, pendampingan, pengembangan dan promosi dalam upaya pengelolaan sagu yang berkelanjutan.
Juga membangun dan menumbuh Kembangkan Kelembagaan sagu rakyat yang mandiri dan produktif, serta mensenerjikan dengan perusahaan sagu nasional agar persaguan nasional mempunyai ke unggulan dan daya saing di tingkat internasional .
Menurut Ketua Sementara FOKUS- KAPASSINDO Drs Irwan Nasir,M,Si sagu belum termasuk sebagai Komoditas Perkebunan Strategis Nasional Maka sudah saatnya harus masuk dalam Komoditas perkebunan strategis Nasional.
Maka dari pada itu di Bentuklah FOKUS-KAPASSINDO biar secara sinergi dapat menempatkan sagu menjadi prioritas strategi Nasional sebagai alternatif pangan dan energi.
Beliau akan mengundang 11 Kabupaten sebagai inisiator FOKUS-KAPASSINDO dan 70 Kabupaten penghasil Sagu seluruh Indonesia dalam waktu dekat ini untuk membentuk kepengurusan Defenitif FOKUS-KAPASSINDO agar manaikkan sagu Dimata Internasional .
Peduli Sagu, Bupati Irwan Jadi Inisiator Terbentuknya Fokus-Kapassindo
Selaras dengan Keterangan yang di sampaikan oleh Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Drs.Irwan Nasir ,MSi , Prof. Bintoro yang telah melakukan uji coba dan penelitian tentang sagu, bahwa sagu dapat sebagai pengganti beras, dapat di buat gula cair dan berbentuk tepung, juga sebagai bahan bakar dan banyak lagi yang lainnya, maka dari pada itu Sagu harus menjadi prioritas Pemerintah Indonesia.
Dilihat pentingnya isu sagu ini diangkat di permukaan Prof Riyaas Rasyid sebagai PENASEHAT Khusus Apkasi mendorong terbentuknya Fokus Kapassindo ini beliau mengatakan, bahwa sagu adalah potensi yang tersembunyi yang Allah berikan dan harus diangkat Kembali di permukaan yang dapat menjadi kekuatan pangan di Indonesia.
Maka beliau sangat mendukung terbentuk forum ini agar sagu juga di jadikan prioritas seperti halnya beras, jangung San kedele.
Begitu juga yang disampaikan oleh PT.National Sago Prima yang telah melakukan budidaya sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti mengatakan Bahwa sagu yang mereka kelola menjadi tepung telah di ekspor ke Jepang, itu pertanda bahwa sagu dapat di terima di Internasional , Hanya saja sagu harus mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Indonesia.***(Advertorial)
Bank Riau Kepri Peringkat ke 6 Terbaik se-Indonesia
Pekanbaru(SegmenNews.com)- BRK menempati rangking kedua terbaik di Pulau Sumatera Bank Riau Kepri (BRK) kian menunjukkan hasil kerja dan prestasinya.
Berbagai penghargaan setingkat nasional juga terus diraihnya. BRK Salah satu perusahaan notabene badan usaha milik daerah (BUMD) terbaik di provinsi Riau.
Bahkan, bank kebanggaan masyarakat Riau dan Kepri ini terus melakukan inovasi, kinerja dan pelayanan terbaik.
Terbukti saat ini BRK menempati ranking keenam se-Indonesia.
Ini berdasarkan data yang dikeluarkan Infobank per Maret 2018. Hasil rilis tersebut BRK menduduki kinerja terbaik dibandingkan Bank Nagari, Sumsel, Jambi dan Kalbar.
Sementara, peringkat teratas dengan kinerja terbaik masih ditempati oleh Bank BJB, Jateng, Jatim, Bank DKI dan disusul oleh Bank Sumut.
Artinya, untuk kategori bank daerah termasuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR), BRK menempati rangking kedua terbaik di pulau Sumatera dibawah Bank Sumut.
Tentu bukan pekerjaan mudah untuk meraih peringkat tersebut. BRK mampu memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen. Bahkan, dipertengahan tahun 2017 lalu BRK berekspansi ke pasar nasional dengan membuka kantor perwakilan di Jakarta yang beralamat di Jalan Panglima Polim, Jakarta Selatan.
Guna menjawab tantangan dan keraguan dari sebagian masyarakat BRK memberi jawaban melalui goresan prestasi emas yang khusus dipersembahkan bagi masyarakat Riau dan Kepulauan Riau.
Jaringan kantor berupa 148 unit kantor yang tersebar di seluruh Propinsi Riau dan Kepulauan Riau, ditambah dengan Networking yang saat ini mencapai hampir 600 unit Service Network berupa mesin ATM, otobanking dan EDC dan dengan diperkuat layanan teknologi terkini untuk menopang service BRK bagi kepuasan transaksi masyarakat.
Layanan Mobile Banking BRK dapat diakses semua lapisan masyarakat, dan SMS Banking yang tersedia semakin melengkapi feature layanan BRK bagi kepuasan nasabah dan masyarakat.
BRK menjadi satu satunya badan usaha milik daerah yang setiap tahun memberikan PAD positif dari Deviden hasil usaha, yang telah dilakukan
Return on Equity yang dihasilkan dari kinerja yang sangat baik ini memberikan tingkat pengembalian modal share holder dengan level terbaik di posisi mendekat 30%.
Artinya dari modal yang diinvestasikan akan menghasilkan pengembalian sebesar hingga 30% pertahunnya, atau dengan bahasa simple nya tidak sampai jangka waktu lima tahun pemerintah daerah telah ‘balek pokok’ atas investasinya di BRK.
Dengan dukungan positif dari seluruh stake holder (pemangku kepentingan), BRK siap menyongsong tahun tahun pelayanan digital dengan konsep layanan modernisasi-digitalized.***(chir/rls).
Keritang (SegmenNews.com) – Komando Distrik Militer (Kodim) 0314/Indragiri Hilir (Inhil) menggelar Upacara Pembukaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-101 Tahun Anggaran 2018, upacara tersebut berlangsung dengan hikmat, di Lapangan Kantor Camat Keritang, Rabu pagi (04/04/18).
Bertindak selaku Inspektur Upacara (Irup) adalah Pejabat sementara (Pjs) Bupati Inhil, H.Rudyanto, bertindak selaku Komandan Upacara adalah Kapten Inf Iwan Andoko, dan peserta upacara terdiri dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP), Kodim 0314/Inhil, Polisi Resor (Polres) Inhil, Banser GP. Anshor Keritang dan pelajar.
Upacara pembukaan TMMD ke-101 ini dihadiri juga Komandan Resort Militer (Danrem) 031/Wira Bima, Kolonel Czi I Nyoman Parwata, Komandan Distrik Militer, jajaran Forkompimda dan masyarakat Se Kecamatan Keritang.
Bupati H.Rudyanto, selaku inspektur upacara mengatakan mendukung ats dilaksanakannya program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-101 Tahun Anggaran 2018 yang dilaksanakan oleh Kodim 0314/Inhil di Kecamatan Keritang ini.
Menurutnya, TMMD ini bertujuan membantu Pemerintah Kabupaten Inhil meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan yang bersifat fisik maupun nonfisik dan memantapkan kemandirian TNI dan rakyat dalam rangka menyiapkan ruang, alat dan kondisi ruang yang tangguh guna menciptakan suasana yang kondusif bagi terwujudnya keamanan dalam negeri khususnya di wilayah Kabupaten Inhil
“Pada TMMD ke-101 tahun 2018 ini lokasi sasaran adalah Kecamatan Keritang yang meliputi Desa Nusantara Jaya, Desa Lintas Utara, Desa Pasar Kembang dan Desa Kembang Mekar Sari” ungkapnya.
Rudiyanto menerangkan bahwa Pemerintah Kabupaten Inhil tentu saja sangat mengapresiasi kegiatan ini, karena program terpadu yang dilaksanakan secara sinergis oleh pemerintah, baik dari pusat hingga pemerintah Desa seperti OPD Terkait, TNI dan Polri, Unsur Pimpinan Kecamatan (Upika), Kepala Desa serta perangkat desa, beserta masyarakat di lokasi sasaran akan lebih mendorong kecepatan pelaksanaan pembangunan.
TMMD ini merupakan wujud nyata partisipasi TNI bersama masyarakat dalam pembangunan, sekaligus membantu pemerintah daerah dalam rangka mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat di pedesaan.
Dalam pelaksanaan TMMD ini dikatakannya, sudah dapat di rasakan bersama bahwa TNI dan masyarakat Kabupaten Inhil turut membantu mempercepat pembangunan di Kabupaten di Inhil ini.
“Hal ini tentu saja berkat kerjasama dan kerja keras kita semua, karena keberhasilan program ini tidak akan mungkin dapat tercapai tanpa adanya kerjasama dan dukungan dari segenap komponen masyarakat” sambungnya.
Dia juga mengharapkan bahwa TMMD ini mampu menyentuh dan memberikan kesadaran kepada masyarakat agar kegiatan-kegiatan positif seperti ini dapat terus dipertahankan dan berkembang secara mandiri oleh masyarakat setempat tanpa menunggu program tersebut masuk ke daerah mereka kembali, disampaing itu kegiatan ini juga sangat bermanfaat untuk semakin mempererat suatu kekeluargaan diantara TNi dan masyarakat, dengan begitu akan terjalin rasa saling respect dan saling membutuhkan diantara TNI dan masyarakat
“atas nama Pemerintah Kabupaten Inhil saya mengucapkan terimakasih kepada Dandrem 031 Wirabima dan jajarannya Dandim 0314/Inhil beserta jajarannya, pemerintah dan masyarakat Kecamatan Keritang serta semua pihak yang telah ikut mensukseskan pelaksanaan TMMD ini” tutupnya
Usai pelaksanaan upacara tersebut, Pjs Bupati Inhil dan Dandrem 031 Wira Bima beserta jajaran dan rombongan melanjutkan kan meninjau Pengobatan gratis dan pelayanan KB kesehatan (Di Kantor Camat Keritang,red) kemudian dilanjutkan meninjau ke lokasi sasaran satu program TMMD yaitu pembangunan jembatan beton di Desa Nusantara Jaya, dan timbunan jalan sirtu Nusantara Jaya-Kembang Mekar Sari. (Adv/ Kominfo)
DPRD Riau Gelar Paripurna Jawaban Pemerintah Atas Pandangan Fraksi Terhadap LKPJ Kepala Daerah 2017
Pekanbaru(SegmenNews.com)- DPRD Provinsi menggelar paripurna jawaban pemerintah daerah atas pandangan umum fraksi terhadap LKPJ Kepala daerah tahun 2017, Kamis (5/4/18).
Paripurna dipimoin oleh Wakil Ketua DPRD Riau, Sunaryo, sementara jawaban pandangan fraksi terhadap LKPJ keoala daerah dibacakan oleh Sekdaprov Riau, Ahmad Hijazi.
Dikatakan Ahmad Hijazi, capaian Pemprov tahun 2017 terhadap tren pembangunan, penurunan angka kemiskinan, antisipasi bencana alam, pertumbuhan ekonomi Riau.
Sampainya, Pemprov Riau sependapat Fraksi Golkar agar bersama sama mendorong percepata pengesahan peraturan daerah, dan keputusan wilayah yang berdampak besar pada pembangunan provinsi Riau.
Mengenai kenaikan inflasi di Provinsi Riau, hal itu masih berada pada kisaran yang ditetapkan oleh Bank Indonesia seberapa 4 plus minus 1 persen. Pemprov akan terus menjaga tingkat inflasi yang kondusif, dengan mengoptimalkan Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah (TPPID).
Selanjutnya pemerintah daerah juga akan terus berupaya meningkatkan pendapatan daerah, melalui perluasan basis penerimaan pengendalian pas tunai dan penagihan
Peningkatan disensi administrasi pendapatan, peningkatan transparansi dan akuntabilitas.
Peningaktan penerimaan khususnya PAD, akan terus dioptimalkan baik dari segi pajak daerah, retribusi daerah dan lainnya. Hal ini sekaligus menanggapi partai Nasdem Hanura.
Mengenai realisasi belanja daerah, Pemprov sependapat dengan pandangan umum fraksi Golkar, untuk terus memperhatian efektifitas penggunaan anggaran, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sedangkan untuk memberikan reward kinerja jajaran pemerintah provinsi Riau, akan menjadi perhatian dimasa yang akan datang.
DPRD Riau Gelar Paripurna Jawaban Pemerintah Atas Pandangan Fraksi Terhadap LKPJ Kepala Daerah 2017
Selanjutnya, berkenaan dengan kerjasama Pemprov Riau dengan dunia usaha atau lembaga, Pemprov sependapat untuk terus dikembangkan, dan kepala derah juga berharap dukungan dari berbagai pihak agar segera dapat terwujud, sehingga memberikan dampak bagi masyarakat dan menguntungkan Provinsi Riau.
Selanjutnya meningkatkan kewaspadaan bencana alam yang semakin sulit diprediksi menjadi perhatian Pemprov Riau.
Sementara, menanggapi pandangan Fraksi PDIP, Pemprov Riau akan terus melakukan pembenahan atas kebocoran pendapatan dan pajak. Beberapa upaya yang akan dilakukan yakni audit secara berkala, perbaikan standar sesuai prosedur pengelolaan pendapatan, serta peningkatan disiplin dan moralitas pegawai yang terlibat dalam pemungutan dan pendapatan.
“Kami juga sependapat dengan PDIP menurunnya persentase penduduk miskin di pedesaan patut disyukuri. Mengenai ketimpangan tingkat kemiskinan penduduk di pedesaan dan perkotaan, dijelaskan bahwa dengan bersinergi Pemprov dan Pemkab dan pemberian dana desa oleh pemerintah pusat yang telah berdampak penurunan penduduk miskin,” sampai Hijazi.
Kenaikan penduduk miskin diperkotaan, lanjutnya, dapat terjadi karena tingginya migrasi penduduk ke wilayah perkotaan di Riau dari ke berbagai provinsi lainnya.
Meskipun jumlah penduduk miskin di pedesaan mengalami penurunan, Pemprov akan terus melakukan upaya perbaikan dan tepat sasaran.
Selanjutnya misi pembangunan daerah 2014-2019, terutama untuk pembangunan dan peningkatan infrastruktur, Pemprov tetap berkomitmen sesuai dengan dokumen RPJMD, RKPD tahun 2017, dan APBD tahun 2017 alokasi untuk belanja khusunya untuk infrastruktur 23 persen meningkat dari tahun 2016 sebesar 22,71 persen.
Realisasi belanja hibah 98,76 persen sebagian besar diperuntukkan bagi dana BOS sebesar 993 miliar untuk mendukung pendidikan di Provinsi Riau.
Komitmen Pemerataan terhadap kue pembangunan ke kabupaten kota, terutama lewat belanja bagi hasil dan Bantan keuangan ke kabupaten kota, dijelaskan penyusunan pelaksanaan pembangunan daerah dilaksanakan sesuai dengan RPJMD tahun 2014-2019.
Sementara disektor kerja atau lapangan kerja terutama sektor oertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan tataniaganya. Dijelaskan pertanian dan perkebunan masih menjadi tulang punggung perekonomian Riau, selain sektor industri, pertambangan dan jasa.
Unik itu pengembangan industri hilir komoditi pertanian perkebunan akan menjadi perhatian pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah, yang akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Selanjutkan kurang efektifnya kinerja BUMD, tahun 2017 telah dilakukan evaluasi penilaian terhadap tingkat kesehatan BUMD dari sektor keuangan, hal ini menjadi perhatian khujsuh pemerintah, dimana tahun 2018 ini evaluasi akan dilanjutkan pada tiga sektor keuangan, administrasi, dan operasional.
Mengenai pandangan umum Demokrat kurang efektifnya kinerja Bank Riau dengan terlihat dengan menurunnya keuntungan Bank Riau. Kami jelaskan bahwa bila ditinjau berdasarkan pembagian deviden kinerja Bank Riau mesin terlihat mengalami peningkatan.
Hal ini terlihat dari pembagian deviden tahun 2016, untuk Pemprov Riau Rp73,206 miliar, meningkat sebesar 48,28 persen.
Selanjutnya melambatnya pertumbuhan perekonomian Riau disumbangkan oleh sektor pertambangan dan penggalian yang merupakan salah satu sektor penyumbang dalam PDRB Provinsi Riau yang mengalami konstraksi sehingga berdampak pada rendahnya pertumbuhan ekonomi di Riau.
Oleh itu, secara perlahan-lahan kita mulia mengurangi ketergantungan pada sektor ini, dengan mendorong pertumbuhan non migas.***(advertorial)
Meranti(SegmenNews.com)- Wakil Bupati Kepulauan Meranti, H. Said Hasyim mengajak seluruh masyarakat memahami isi kandungan dalam Al-Qur’an.
Demikian disampaikannya saat membuka MTQ ke-8 tingkat Kecamatan Tebing Tinggi Timur (3T) tahun 2018, di Desa Lukun, Rabu malam (4/4/2018).
Turut hadir dalam kegiatan itu, Ketua DPRD H. Fauzy Hasan, Asisten I Sekdakab. Meranti Jonizar, Kabag Kominfo Sekda Meranri Syaiful Ikram, Camat Tebing Tinggi Timur Suyatno, Ketua MUI Kepulauan Meramti H. Mustafa, Ketua LPTQ Meranti H. Zul Khairil, Kepala Desa Lukun Lukman, Tokoh Masyarakat/Adat/Agama, Qori dan Qoriah, serta ribuan warga yang memadati lokasi acara.
Pembukaan MTQ Tingkat Kecamatan Tebing Tinggi Timur ditandai dengan penekanan sirene dan pemukulan beduk oleh Wakil Bupati Meranti H. Said Hasyim besama Ketua DPRD H. Fauzy Hasan dan rombongan.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Kepulauan Meranti H. Said Hasyim, mengungkapkan apresianya kepada Pengurus LPTQ khususnya Ketua LPTQ Merati H. Zul Khairil yang telah bekerja keras membina dan meningkatkan prestasi Qori dan Qoriah Meranti dalam seni baca Al-Quran. Kedepan dalam rangka mendukung program LPTQ itu, Wakil Bupati berjanji akan berupaya mengalokasikan anggaran yang cukup untuk LPTQ, sekaligus untuk mensukseskan program Pemda Meranti dalam mencetak seribu Hafiz.
“Semoga negeri kita menjadi negeri yang Baldatun, Thoibatun, Warobbun Ghofur,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Wakil Bupati Meranti H. Said Hasyim, mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk kembali kepada Al-Quran, menurutnya Al-Quran jangan hanya dijadikan pajangan dan diperlombakan saja lebih harus dipahami isi dan kandungannya untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari hari.
“Jadi tujuan dari MTQ ini pada hekekatnya adalah untuk menumbuhkan kecintaan masyarakat khususnya generasi muda terhadap baca Al-Quran, memahami isi kandungannya untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari hari,” ujarnya.
Wakil Bupati mewanti wanti jangan sampai ada anak dan remaja di Meranti yang tidak bisa baca Al-Quran, karena dengan membaca Al-Quran diyakini akan membuat Meranti menjadi makmur dan sejahtera.
“Berkaca dari pengalaman negara negara yang menerapkan syariat islam seperti Turkey dan Brunei negerinya maju dan masyarakat sejahtera. Untuk itu sebagai umat islam mari perbanyak baca Al-Quran demi kemakmuran Meranti dimasa datang,” ucapnya lagi.
Dan kepada masyarakat Lukun yang dulunya terkenal sebagai daerah yang banyak menelurkan Qori dan Qoriah terbaik Meranti, Wakil Bupati menghimbau untuk terus memperdalam seni baca tulis Al-Quran sehingga prestasi Qori dan Qoriah Kecamatan Tebing Tinggi Timur dapat ditingkatkan. Khususnya dalam menghadapi perlombaan MTQ Tingkat Kabupatan dan Provinsi yang akan datang dimana Meranti menargetkan keluar sebagai juara umum.
Sementara itu Kades Lukun, Lukman, dalam pidatonya mengucapkan terima kasih kepada Wakil Bupati Kepulauan Meranti H. Said Hasyim yang berkesempatan hadir untuk membuka MTQ Ke-8 Tingkat Kecamatan 3 T setta bertatap muka langsung dengan warga setempat.
Dihadapan Wakil Bupati dan rombonhan, Kades Lukun juga menyampaikan rasa bangganya atas penunjukan Desa Lukun, menjadi tuan rumah MTQ Tingkat Kecamatan yang sudah dinantikan warga sejak lama, seiring dengan selesainya gedung serba guna yang menjadi kebanggan desa tersebut.
Selain mengungkapkan rasa bangga atas penunjukan desa yang dipimpinnya sebagai tuan rumah MTQ Kecamatan, Kades Lukun juga menyampaikan kepada Wakil Bupati, aspirasi warga yang mengusulkan pengadaan kempang besar sebagai alat transportasi warga dalam rangka membuka isolasi daerah.
“Semoga dapat membantu membawa anak anak menuju sekolah yang berada diseberang,” ucapnya.
Terakhir Camat Tebing Tinggi Timur, Suyatno, menyampaikan apresiasinya kepada Kepala Desa dan masyarakat Desa Lukun yang telah mensukseskan penyelenggaraan MTQ Ke-8 Tingkat Kecamatan Tebing Tinggi Timur.***(Dham)
Siak(SegmenNews.com)- Kepala Bagian Humas dan Protokol Kabupaten Siak Wan Saiful Efendi mengakui rasionalisasi anggaran untuk gaji pegawai honorer.
“Kalau disebut dipotong, kesannya oleh siapa? Setau saya tidak ada pemotongan gaji. Yang ada rasionalisasi anggaran belanja pegawai dalam APBD,” kata saiful.
Sebut dia, kebijakan rasionalisasi tersebut terpaksa dilakukan tidak hanya terhadap tenaga honorer, namun juga bagi pegawai (ASN) sejak tahun anggaran 2016 dan 2017. Untuk tahun anggaran 2018 khusus untuk pegawai honorer dan petugas lainnya mendapatkan gaji minimal Rp1 juta sesuai dengan tingkat pendidikannya.
Langkah ini diambil Pemkab mengingat kondisi keuangan daerah yang terus menurun akibat menurunnya harga minyak (Migas) yang berdampak kepada pendapatan daerah, sebagaimana juga dialami Kabupaten dan Kota lain di Provinsi Riau.
“Daerah lain tidak sedikit yang mengambil langkah merumahkan tenaga honorer karena alasan regulasi dan kondisi keuangan, Alhamdulillah setakat ini Pemkab Siak masih terus berupaya mempertahankan agar saudara-saudara kita bisa terus bekerja, meskipun konsekuensinya besaran gaji harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah saat ini,” ungkap mantan Camat Siak ini.
Terkait pernyataan salah satu fungsionaris partai politik di Kabupaten Siak yang menyebut Pemkab Siak harus rasional melihat fenomena, dan jangan memperbanyak iven daerah jika tenaga honorer masih belum mempunyai upah yang layak, Saiful menyebut pernyataan tersebut harus di uji dengan data yang valid.
Kata Saiful, sejak kebijakan rasionalisasi anggaran dilakukan, pelaksanaan iven sudah diminimalisir dengan cermat, terkecuali iven pokok penunjang visi kepariwisataan yang menjadi visi pembangunan di Negeri Istana. Kalaupun iven-iven tersebut dananya dialihkan, jumlahnya juga tidak signifikan terhadap besaran anggaran belanja pegawai dalam APBD.
“Dari keseluruhan APBD Kabupaten Siak, besaran anggaran belanja pegawai dan honorer mencapai angka 32,06 persen dari total 1,8 Trilyun Anggaran Daerah. Sementara untuk iven penunjang promosi wisata totalnya 0,59 persen saja dari APBD. Jadi kalau maksud pernyataannya anggaran iven dialihkan untuk belanja pegawai dan honorer, saya fikir dengan persentase segitu tidak akan memberi pengaruh signifikan,” jelasnya.
Ditambahkannya, dalam 32 persen anggaran belanja pegawai dan honorer tersebut, Pemkab Siak juga masih menganggarkan bantuan untuk lembaga pendidikan seperti Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) dengan pola rombel (rombongan belajar).
“Setiap MDA tidak sama jumlah yang didapat, tergantung jumlah rombongan belajar dari masing-masing lembaga tersebut. Jumlah yang mereka terima berkisar Rp 600 ribu hingga Rp 750 ribu perbulannya. Jadi untuk kepedulian terhadap tenaga honorer, gaji guru agama dan tenaga perbantuan lainnya, dibanding daerah lain saya rasa Pemkab Siak masih lebih baik,” pungkasnya.***(Rinto)
Rohul(SegmenNews.com)- Dengan kian maraknya penggunaan Warung Internet (Warnet) oleh masyarakat yang bisa berdampak negatif, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Rokan Hulu (Rohul) menggeluarkan Surat Edaran (SE) ke seluruh pemilik dan pengelolaan di Rohul nomor. 800/DISKOMINFO-PIKP/98-03.
Ditegaskan Kepala Diskominfo Rohul Gorneng,S.Sos.M.Si menyatakan, dengan sudah keluarnya SE tersebut ke seluruh warnet se- Rohul, maka diharapkan dapat mencegah konten dan prilaku negatif masyarakat dari penyalahgunaan warnet sebagai akses dalam informasi masa kini, dengan prinsip, aman, bersih dan berbudaya di masyarakat.
“Surat edaran untuk menertibkan penggunaan internet di tengah masyarakat, sehingga dapat kurangi pengaruh dari penyimpangan atau pengaruh negatif yang ditimbulkan dikemudian hari,” tegas Gorneng Rabu (4/3/2018).
Dimana isi 11 poin dari isi SE tersebut, pertama melarang pengunjung berseragam sekolah, kecuali didampingi oleh guru atau izin dari pihak sekolah. Kedua, penggunaan sofware pada server dan komputer client harus berlisensi atau menggunakan free open source sofware. Ketiga server dan komputer client (OP) wajib dilengkapi dengan pembatas/filter untuk memblokir situs pornografi serta dilarang menyediakan/ menyimpan konten pornografi.
Lalu yang keempat, agar pemilik warnet melakukan pengawasan secara ketat terhadap etika prilaku pengunjung dan konten yang di akses. Kelima, instalasi listrik harus memenuhi standar kaidah kelistrikan sehingga terhindar dari arus pendek/konsleting.
Selanjutnya yang keenam, penyekat/bilik ruang pengguna warnet tidak boleh tertutup. Ketujuh waktu Buka Warnet maksimal jam 24.00 Wib, kecuali usia 13-17 tahun sampai jam 22.00 Wib, kemudian anak-anak usia di bawah 13 tahun diperbolehkan hanya pada siang hari saja.
Kedelapan, diharuskan ada jam istirahat menjelang magrib (18.00 hingga 19.00 Wib). Sembilan tidak melanggar ketentuan dan peraturan yang berlaku, sepuluh setiap warnet wajib memiliki izin usaha dari Telekomunilasi sesuai Perbub nomor 46 tahun 2012.
“Sedangkan point kesebelas, apabila tidak memenuhi ketentuan, maka Pemkab Rohul akan melakukan tindakan pemanggilan tertulis, peringatan tertulis, menutup/pencabutan izin usaha serta pelimpahan tindakan ke yang berwajib,” tegas Gorneng.***(fit)
Pangkalan Kerinci(SegmenNews.com)- Terkait alat berat terbengkalai di pinggir jalan, yang disebutkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pelalawan tidak ada anggaran untuk membawa kembali ke asalnya. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Davidson Saharudin tertawa geli mendengar alasan tersebut.
Dikatakan Davidson, alat berat tersebut bukan wewenangnya. Sementara untuk anggarannya PUPR sendiri yang belum mengajukan pencairannya.
“Kalau untuk keuangan, tergantung mereka (Dinas PUPR-Red), sekarang mereka kan belum mencairkan ke kami (BPKAD-red),” kata Davidson sambil tertawa geli.
Ditambahkan Davidson, proses pengajuan anggaran saat ini sudah lebih mudah, karena sudah menggunakan sistem online atau non tunai.
“Segala sesuatu kegiatan sebetulnya di permudah, seperti LS, akan tetapi ada tata cara prosedur yang harus di ikuti,” imbuhnya.
Jelasnya, anggaran yang hanya dibawah Rp 10 juta bisa langsung tunai, namun jika di atas Rp10 juta harus LS atau non tunai.
“Nah itu cara merekalah, cara pencairan seperti apa mau mereka,” sampai Davidson lagi sambil senyum-senyum.
Diberitakan sebelumnya, alat berat tersebut dibiarkan terparkir dipinggir jalan usai mengerjakan proyek paket II Jalan Poros Sungai Ara, Desa Sungai Ara, Kecamatan Pelalawan dengan No kontrak :620/PUPR/BM-KTR/2017/55 pada tanggal 10 Juli tahun 2017 lalu.
Kadis PUPR Hasan Tua dikonfirmasi baru baru ini menyebutkan tidak memiliki anggaran untuk membawa alat berat ke tempat asalnya.
“Dana tak ada, kayak mana lagi, coba aja tanya sama keuangan BPKAD,” cetusnya.
Pantauan segmennews.com, hingga hari ini, Kamis (5/4/18) alat berat tersebut masih terparkir dipinggir jalan poros sungai arai.***(Ris)
Siak(SegmenNews.com)- MS (26), warga kampung Simaung, Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) ditangkap polisi di Kabupaten Siak, beserta barang bukti satu paket narkotika jenis sabu-sabu.
