Plt Ketua KPK Taufiqurrahman Ruki, Jaksa Agung HM Prasetyo, dan Wakapolri
Jakarta(SegmenNews.com)- Jaksa Agung HM Prasetyo meminta semua pihak untuk tidak berprasangka buruk kepada Polri terkait penanganan kasus Komisaris Jenderal Budi Gunawan yang dilimpahkan dari Komisi Pemberantasan Korupsi.
“Kami percayakan nantinya kalau pun katakan Kejaksaan melanjutkan ke Polri untuk dipelajari, kita percayakan pada Polri untuk menyelesaikan kasus sebaik-baiknya,” kata Prasetyo dalam konferensi pers di Gedung KPK Jakarta, Senin 2 Maret 2015.
Prasetyo menyebut bahwa pihaknya akan mempelajari terlebih dahulu berkas-berkas terkait Budi Gunawan yang akan dilimpahkan. Namun, dia mengisyaratkan akan meneruskan perkara itu untuk ditindaklanjuti Kepolisian.
Lantaran Kepolisian dinilai pernah mengusut kasus tersebut. Menurut Prasetyo, penanganan perkara akan lebih efektif jika dilakukan Kepolisian.
Pelaksana Tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, meyakini penanganan perkara ini akan tetap dilakukan secara benar dan patut, meski dilimpahkan ke Kejaksaan atau Kepolisian.
“Pak Jaksa Agung dan Kapolri punya tanggung jawab hukum menangani kasus dengan baik dan proper karena ini bukan penanganan yang berada di luar hukum,” ujar Ruki.
Wakapolri Komjen Badrodin Haiti mengatakan pihaknya bersama dengan tim dari Kejaksaan akan mempelajari terlebih dulu berkas-berkas yang akan dilimpahkan. Dia menegaskan bahwa penyelesaian perkara Budi Gunawan akan dilakukan sesuai dengan koridor hukum.
“Penyelesaian ini tentu dalam koridor hukum, tidak mungkin diselesaikan di luar koridor hukum,” ujar Badrodin.***
Bupati Siak dan Pejabat lainnya menekan tombol serene sebagai tanda dibukanya pasar seni Kesturi
Siak(SegmenNews.com)- Bupati Siak H Syamsuar meresmikan Pasar Seni Kesturi yang menjual berbagai jenis produk kerajinan local seperti tas, kain tenun, batik Siak, sandal dan lain-lain di lokasi bekas pasar trans lama, Senin (2/3/2015).
Dalam sambutannya Bupati Siak mengatakan Pembangunan pasar seni ini diharapkan sebagai pasar sentral yang menjual produk khas dan cinderamata serta produk unggulan khas Kabupaten Siak lainnya, juga diharapkan dapat mengakomodir keinginan para penggiat dibidang Usaha Kecil Menengah (UKM) untuk memasarkan produk yang dihasilkannya, serta memperluas stimulan kunjungan konsumen dan wisatawan ke Kabupaten Siak.
Selain itu lanjutnya, Pembangunan pasar wisata ini juga diharapkan menjadi terobosan penting dalam pembangunan wisata pasar tradisional pada khususnya dan pengembangan destinasi wisata di Kabupaten Siak secara keseluruhan pada umumnya. Karenanya setelah pasar wisata ini berjalan dengan baik, Pemerintah Kabupaten Siak akan terus berupaya melakukan pembenahan sarana dan prasarana yang ada di pasar wisata agar para wisatawan merasa nyaman berkunjung.
Oleh karena itu peningkatan angka kunjungan wisata ke Kabupaten Siak, tidak akan membawa banyak manfaat, apabila multiflier effect yang dihasilkan tidak mampu kita tangkap dengan baik. Salah satu multiflier effect yang dimaksud adalah terbukanya lapangan kerja disektor industri kreatif serta terciptanya potensi sumber pemasukan baru bagi daerah selain sektor migas yang menjadi primadona bagi PAD Kabupaten Siak hingga saat ini.
Sejalan dengan itu, sehubungan program yang saat ini tengah digagas oleh Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah melalui arah kebijakan prioritas pembangunan dari desa dengan memperkuat porsi anggaran, melalui diresmikannya pasar wisata kebanggaan kita pada hari ini dapat menjadi pintu gerbang bagi masing-masing desa untuk dapat memasarkan berbagai produk unggulan yang ada di desanya masing-masing, sehingga berdampak pula bagi kesejahteraan masyarakat desa.
Dengan dipasarkannya produk khas unggulan desa melalui pasar wisata, kita juga berkeinginan hal ini menjadi jendela bagi upaya memperkenalkan berbagai potensi dan profil desa. Sehingga manfaat jangka panjang yang diharapkan nantinya, para wisatawan akan mengenal potensi wisata desa khususnya desa adat yang telah kita bentuk sebagai potensi wisata baru, yaitu wisata desa sebagaimana telah dikembangkan diberbagai daerah lain di Indonesia.
Untuk itu, keseluruhan program dan kebijakan yang telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Siak dengan dukungan luas masyarakat ini tentunya merupakan upaya untuk mewujudkan Kabupaten Siak sebagai destinasi pariwisata unggulan di Provinsi Riau, sebagaimana misi kedua sebagai penjabaran dari Visi Pembangunan Kabupaten Siak 2011-2016, yaitu mengembangkan perekonomian daerah dan masyarakat melalui pembangunan dan pengembangan sektor pariwisata. Untuk itu Pemerintah Daerah senantiasa memohon dukungan masyarakat Kabupaten Siak dalam melaksanakan berbagai program pembangunan daerah di Negeri Istana yang kita cintai ini.
Pembangunan pasar seni yang berada dilokasi strategis di jantung kota Siak Sri Indrapura ini yang diisi oleh para penggiat industri kreatif dan UKM local, saya berharap saudara-saudara hendaknya perlu terus membina dan mengembangkan wawasan yang saudara miliki demi lahirnya ide-ide dan kreatifitas baru, meningkatkan kualitas pelayanan dengan baik, bekerjasama dengan para penggiat industri kreatif dan UKM lokal.
Sementara itu kepala Dinas Pariwisata dan Olahraga H. Hendrisan mengatakan Pembangunan Pasar seni ini dibangun secara dua tahap, yaitu tahun 2013 dan 2014 dengan biaya sebesar Rp. 4,3 miliar. Pasar seni ini terdiri dari 44 gerai yang berukuran 3×4 meter dan tersedia juga fasilitas toilet umum dan mushola.
Menurutnya pembangunan pasar tersebut sebagai upaya pemanfaat lahan strategis dipusat kota Siak, kemudian untuk menyediakan pusat belanja bagi wisatawan yang datang ke Siak dan untuk menumbuh kembangkan potensi masyarakat kabupaten Siak dalam menciptakan produk produk lokal yang menarik dan murah serta menciptakan peluang ekonomi kreatif.***(rinto)
Bupati tinjau salah satu toko yang menjual oleh-oleh khas Siak
Siak(SegmenNews.com)- Ternyata Kabupaten Siak mempunyai produk berupa sendal buatan pengrajin Desa Pebadaran, Kecamatan Bunga Raya. Produk made in siak itu bermerk ‘strong votensi Siak’ tersebut tersebut dijual di salah satu gerai cinderamata khas Siak Pasar Seni Kesturi.
Bupati Siak Drs.H.Syamsuar,MSi sendiri saat meninjau sejumlah gerai yang menjual cinderamata dan berbagai produk khas lokal Kabupaten Siak sempat takjub ketika mengetahui ada sebuah gerai yang menjual sandal buatan pengrajin lokal Siak. Sandal bermerk “Strong Votensi Siak”.
“Ternyata di Kabupaten Siak sudah ada sandal buatan lokal, semoga suatu saat bisa bersaing dengan produk sejenis seperti dijawa barat” kata Syamsuar. Untuk itu ia berharap para pengrajin produk cinderamata dan produk lainnya yang ada di pasar seni dapat terus meningkatkan mutu dan kualitas produk yang dibuatnya sehingga menjadi produk unggulan dan banyak diminati oleh wisatawan yang datang berkunjung ke Siak.
Syamsuar juga berharap keberadaan pasar seni ini mampu berperan sebagai pasar sentral yang menjual berbagai produk unggulan dan cinderamata lokal Kabupaten Siak, sehingga mampu mengakomodir kreatifitas para penggiat dibidang Usaha Kecil Menengah (UKM) untuk memasarkan produk yang dihasilkannya. “Pasar Seni yang kita beri nama Kesturi ini juga menjadi andalan kita untuk memperluas stimulan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Siak” kata orang nomor satu Kabupaten Siak ini.
Pembangunan Pasar Seni Kesturi di lokasi eks pasar inpres lama ini dibangun secara dua tahap, yaitu pada tahun 2013 dan 2014 dengan menghabiskan dana Rp. 4,3 miliar. Sebanyak 44 gerai berukuran 3×4 meter, fasilitas toilet umum, dan musholla yang tersedia dikomplek pasar diharapkan mampu membuat pengunjung merasa nyaman saat berbelanja. Beberapa produk dan hasil kerajinan lokal yang dijual antara lain seperti tas, kain tenun, batik Siak, sandal, T-Shirt, kuliner khas, dan berbagai pernak-pernik lainnya yang biasa menjadi incaran para wisatawan untuk dijadikan oleh-oleh.***(rinto)
Rokan Hulu(SegmenNews.com)- Dalam rangka meningkatkan kualitas pengetahuan dan pelayanan serta kesadaran hukum para pejabat di lingkungan Kemenag Rohul, maka kantor Kemenag Rohul, taja diklat penyuluhan dan pembinaan hukum bagi para pejabat di lingkungannya, Senin (2/3/2015) bertempat di aula Kemenag Rohul, Kota Pasir Pengaraian.
Diklat tersebut diikuti sebanyak 40 orang peserta, terdiri dari para pejabat yang meliputi Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kasi Pendidikan Islam, Kasi Bimas Islam, Kasi Penyelenggara Haji, Penyelenggara Syari’ah, Penyelenggara Kristen, pegawai Kemenag Rohul dan Kepala KUA Kecamatan se Rohul.
Diklat yang dilaksanakan selama satu hari tersebut, mendapatkan materi pengarahan dari Kakan Kemenag Rohul Drs H Ahmad Supardi Hasibuan MA, Kepala Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraian H Syafiruddin SH yang diwakili oleh Jaksa Iskandar SH, dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Drs H Zulkifli Syarif MPdI.
Kakan Kemenag Rohul Drs H Ahmad Supardi Hasibuan MA, dalam pengarahannya menyatakan bahwa kesadaran hukum bagi aparatur pemerintah mutlak diperlukan, sebab kalau tidak, maka akan terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum oleh para pejabat, yang pada akhirnya bermuara atau tersangkut masalah hukum.
Jika hal ini terjadi, maka dapat dipastikan akan banyak pejabat yang tersangkut masalah hukum, yang pada gilirannya akan dikenakan sanksi hukum. Perlu diingat bahwa pejabat Kemenag itu adalah pejabat yang membidangi agama dan bertugas membentengi moralitas bangsa, tegasnya.
Ditambahkannya, tentunya akan sangat lucu manakala orang yang bertugas di bidang moralitas dan garda terdepan dalam membentengi moralitas bangsa, justru tersangkut masalah hukum, sebagai akibat dari ketidaktahuannya atau bahkan kelalaiannya. Untuk itu, maka pembinaan dan penyuluhan mutlak diperlukan secara terus menerus.
Ahmad Supardi Hasibuan yang mantan Kepala Humas dan Perencanaan Kanwil Kemenag Prov Riau ini, menyatakan bahwa pejabat Kemenag itu ibarat kain putih, dimana sedikit saja ternoda, maka semua orang akan mengetahuinya dan bahkan menjadi persoalan serius dalam masyarakat.
Untuk itu, Hasibuan menghimbau kepada seluruh pejabat di lingkungannya agar berhati-hati dalam bertindak, berbuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan melaksanakan semua kegiatan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.***(rls)
Pekanbaru(SegmenNews.com)- Akibat caruk-maruknya sengketa lahan di Provinsi Riau, membuat DPRD Riau membentuk Panitia Khusus (Pansus) Monitoring perizinan lahan dan perkebunan. Sebab Pansus ini merupakan kunci dalam penyelesaian masalah itu.
Ketua DPRD Riau Suparman menegaskan, jika Pansus sudah terbentuk, ribuan pengusaha dan ratusan perusahaan akan disanksi pidana. Pasalnya, hanya sebagian kecil perusahaan atau pengusaha yang mengolah alahan sesuai dengan izin pemerintah.
Monitoring izin lahan ini berlaku untuk usaha, perkebunan, hutan industri, pertambangan laut dan darat, serta jenis usaha lainnya. Jika Pansus berjalan diharapkan tidak adalagi terjadi konflik di Riau.
“Contoh perusahaan memiliki izin 1000 hektar, tapi dikelolanya 1500 hektar. Kasus seperti ini sangat banyak terjadi di Riau. Namun melalui tata kerja Pansus monitoring akan ketahuan. Bagi perusahaan dan pengusaha tidak jujur akan disanksi,” kata Suparman, Sabtu (28/2).
Suparman menjelaskan, melalui Pansus monitoring izin lahan ini, seluruh kawasan perusahaan dan pengusaha akan diukur ulang melalui foto satelit atau foto udara. Semua tanah melayu akan dipetakan, sehingga dapat diketahui mana milik masyarakat, perusahaan dan pemerintah.
Pemetaan ini bisa dilihat secara langsung oleh masyarakat d internet. Jadi dapat diketahui, jumlah luas, masa izin berlaku terhadap semua perusahaan. Sehingga tidak akan terjadi lagi konflik, akibat isu tidak pasti dan diprofokatori orang berkepetingan sehingga banyak berjatuhan korban jiwa di Bumi Lancang Kuning sejak dulu.
“Tujuan pemetaann ini yaitu untuk melindungi tanah masyarakat, investor dan tanah bumi melayu dari penyerobotan penyerobotan oleh perusahaan maupun perorangan. Selain itu, seluruh lahan di Riau dapat dijaga bersama oleh seluruh masyarakat Riau,” jelas Suparman.
Hal senada juga dikatakan Wakil Ketua DPRD Riau, pembentukkan Pansus monitoring izin lahan ini sedang berjalan. Minggu kemarin sudah disampaikan oleh anggota Pansus dalam rapat Paripurna dan minggu ini, penyampaian pandangan fraksi-fraksi dan dalam waktu dekat akan disahkan dewan.
Pansus ini sangat ditunggu tunggu sejak dulu. Karena melalui cara pemetaan ini, pemerintah bisa menjaga tanahnya sendiri. Jika tidak, perusahaan akan terus merajalela menebang dan menanam usaha tampa terkontrol. Sedangkan pemerintah sendiri tidak akan dapat menerima sumbangan pajak.
Berdasarkan hasil rapat unsur pimpinan yang melibatkan ketua dewan, ketua fraksi dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) lain, semua sangat setuju dan mendukung Pansus ini segera dilaksanakan. Namun bagi ada anggota yang tidak mencoba mematahkan pembentukan Pansus, seperti yang terjadi pada rapat pertama yang banyak instruksi dari masing masing anggota dewan, maka rakyat sendiri yang akan menilai dewan tersebut.
“Memang ada instruksi saat penyampaian Pansus monitoring izin lahan kemarin dalam rapat Paripurna oleh anggota dewan. Tapi berdasakan kesepakatan unsur pimpinan baru baru ini, semua mendukung pembentukan Pansus itu, maka diharapkan kepada anggota dewan lainnya juga ikut mendukung pimpinannya di lembaga legislatif ini,” kata noviwaldi.***(alind)
Pekanbaru (SegmenNews.com)- Warga Kelurahan keluhkan lambannyapelayanan Pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kecamatan Marpoyan damai, Pekanbaru.
Julio Fernando (18) warga kelurahan Maharatu yang mengurus KTP pada tanggal 16 Desember 2014 tahun lalu belum mendapatkan kepastian kapan KTP miliknya selesai.
“Dari Desember 2014 kemarin saya urus KTP bang, katanya dua minggu selesai di SMS sama pegawainya suruh jemput bang. Tapi sampai sekarang tidak jelas,” ungkap Julio kepada SegmenNews.com, Senin (2/3/15)
Julio remaja baru tamat SMK di pekanbaru ini kecewa dengan lambatnya kerja dari pemerintah Kecamatan Marpoyan Damai ini. Dirinya mengaku ingin melamar pekerjaan menjadi terhambat karena ketidakjelasan kapan KTP miliknya akan selesai.
“Gara gara nunggu kapan siap KTP ini tidak jadi saya melamar kerja bang, tidak jelas kapan siapnya tidak ada di SMS pegawainya bang. Kata pegawainya nanti di SMS dua minggu lagi,” jelasnya.
Sementara dari pantauan SegmenNews.com dilapangan, KTP atas nama Julio Fernando sudah selesai. Salah satu pegawai wanita di Kecamatan Marpoyan Damai ditanya. Berapa lama waktu pengurusan KTP baru? Dirinya menyebutkan dua minggu waktu untuk mengurus KTP baru dan akan dihubungi.
“Biasanya 2 minggu KTP sudah selesai bang, Nanti kami hubungi kalau sudah selesai bang,” Jelas pegawai wanita tersebut.
Sementara, Camat Marpoyan Damai Budi Darman SSTP, Msi saat dikonfirmasi mengenai apa penyebab lambatnya pelayanan dan kejelasan waktu pengurusan surat menyurat warganya? Camat sedang tidak diruangannya. Dan dihubungi melalui ponselnya nomor 081267****** sudah tidak aktif.***(Chir)
Pekanbaru(SegmenNews.com)—Walikota Pekanbaru Firdaus ST MT berbepsan kepada ratusan murid dan siswa SD hingga SMA Ashofa pekanbaru, agar mempersiapkan diri untuk menjadi pemimpn yang religious, serta memiliki keterampilan serata wawasan yang luas agar kebutuhan masyarakat di masa depan dapat terjawab oleh pemimpin yang visoner dan bermental religi.
Hal itu diungkapkan Walikota saat membuka dengan resmi Lomba Kreatifitas Seni Islam siswa Ashofa, Senin (2/3) dalam rangka Milad yayasan Ashofa yang ke 24 yang digelar di areal Yayasan Ashofa Pekanbaru.
Acara yang dihadiri oleh perwakilan kemenag Kota Pekanbaru Nashruddin, Camat Payung sekaki Zarman Chandra, Ketua Yayasan Ashofa Syafwi Khalil, Kapolsek AKP Usril, serta sejumlah Lurah dan tokoh masyarakat itu, Walikota berharap banyak dari para lulusan SD maupun SMP dan SMA di yayasan Ashofa tersebut.
“Pemko pekanbaru memberikan apresiasi kepada yayaan asgofa yang telah benyak memberikan sumbangsih kepada pemerintah di bidang endidikan dengan menghasilkan lulusan atau anak didik yang berprestasi dalam mengharumkan nama kota dan masyarakat Pekanbaru baik di tingkat provinsi, nasional, bahkan Asean,’’ ujar Walikota.
Ditambahkan W alikota, bahwa para siswa maupun pelajar agar sungguh-sungguh dalam menimba ilmu pengetahun baik agama maupun pengetahuan umum dan sosial.
“Anak-anak adalah calon pemimpin di masa depan, maka bekalilah diri dengan ilmu, wawasan serta iman dan mental yang kuat, agar negeri dan bngsa ini ke depan dipimoin oleh pemimpin yang mandiri, tangguh, cerdas smart, serta memiliki iman yang kuat,’’ ungkap Walikota disambut tempuk tangan ratusan siswa yang hadir.***(chir/rls)
Rokan Hilir(SegmenNews.com)- Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir menggelar rapat kerja dengan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Intsiawaty Ayus,SH,MH di aula kantor Bupati lantai empat, Senin (2/3) Bagansiapiapi. Dalam rapat tersebut, Bupati Rohil H.Suyatno menyampaikan keluh kesah masyarakat Rokan Hilir kepada Anggota DPD RI.
Rapat tersebut dihadiri Bupati Rokan Hilir H.Suyatno.Amp, Ketua DPRD Rohil Nasruddin Hasan, Plt.Sekda Drs.Surya Arfan, Asisten I,II,III dan IV, Kepala SKPD, Kabag, Camat dan pegawai/honorer dilingkup Dinas Perikanan Rohil. Sedangkan dari kalangan Legislatif hadir 7 anggota dewan.
Dalam sambutannya, bupati H.Suyatno menjelaskan, bahwa melalui APBD Rohil tiap tahunnya, Pemkab Rohil melalui Dinas Perikanan telah banyak membantu para nelayan. “Kita sudah membuat kolam ikan yang menggunakan terpal plastik. Alhamdulillah sudah pernah panen ikan patin,” jelasnya ke Intsiawati Ayus.
Terkait dengan sulitnya para nelayan yang ada di 5 kecamatan yakni kecamatan Pasir Limau Kapas, Sinaboi, Bangko, Kubu dan Kubu Babussalam mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) berupa solar, untuk beraktifitas di laut, H.Suyatno menyampaikan, bahwa Pemkab Rohil melalui dinas terkait sudah mengajukan proposal bantuan SPBU Terapung dan dermaga ke Kementerian Perikanan dan Kelautan RI.
“Setiap hari para nelayan ini mengeluh ke kami. Jadi kami berharap kepada ibu untuk memberi masukan kepada buk Menteri Susi, jika dapat, kami sangat bersyukur,” harapnya.
Bupati Juga menjelaskan Bahwa pada tahun 2016, Kabupaten Rokan Hilir dapat program pembangunan jalan dari Kementerian Pekerjaan Umum berupa pembangunan jalan sistem rigid.”Kata orang kementerian, mudahan-mudahan terealisasi tahun 2016 nanti,” kata Suyatno mengakhiri.
Anggota DPD Ri Intsiawaty Ayus menjawab, di tahun 2015 ini Kabupaten Rokan Hilir tidak termasuk ke dalam buku lintang APBD Pusat. Cuma yang tercantum di buku lintang APBD Pusat untuk SPBU Terapung itu di kabuapten Meranti.***(adv/hms)
Pekanbaru(SegmenNews.com)- Melindungi masyarakat dari kemiskinan untuk mengejar pendidikan, Pemerintah Provinsi (Pemprov), melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Riau telah menyediakan lima sekolah gratis. Sekolah ini diperuntukkan bagi siswa berprestasi miskin.
Berikut Daftar lima sekolah itu:
1. SMU Plus
2. SMA Olahraga
3. SMK Pertanian Terpadu di Pekanbaru
4. SMK Pertanian Dumai
5. SMA Keperawatan di Rengat Inhu.
Kepala Disdikbud Riau Dwi Agus Sumarno menjelaskan, sekarang tidak ada lagi untuk tidak sekolah bagi putra putri Melayu Riau. Pemerintah sudah berupaya membantu masyarakat meningkatkan pendidikan lebih tinggi melalui sekolah gratis, sesuai dengan keahlian dan cita-cita yang dimiliki anak. Penerimaan siswa baru dilaksanakan tahun pelajaran ini.
“Silahkan anak-anak berprestasi tapi tidak mampu mendaftar ke sekolah binaan Pemprov Riau. Memang masuknya akan diseleksi, supaya hasil seleksi dapat diketahui anak-anak yang diterima benar-benar anak memiliki keinginan dan kemampuan untuk sekolah lebih tinggi,” kata Dwi, Jumat (27/2).
Dwi menjelaskan, tahun ini untuk SMA Plus Riau tersebut jumlah siswa-siswi yang akan diterima sebanyak 100 orang, dengan rincian 33 orang Putri dan 67 Putra. Selain harus memiliki nilai 8 rata-rata dari masuk Sekolah menengah Pertama (SMP) hingga tamat, tes lainnya juga akan diberlakukan bagi mereka yang ingin bersekolah, disekolah yang mendapat pembiayaan dari Pemerintah Provinsi Riau tersebut.
Setelah memiliki nilai rata-rata 8, akan dilakukan Tes Pos Akademik (TPA), untuk tes ini, pada hari pelaksanaan tes akan diketahui hasilnya, apakah yang bersangkutan lulus atau tidak. bagi yang dinyatakan lulus, mereka akan diberangkatkan ke Pekanbaru untuk tes Kesehatan, yang lulus pada tes ini akan dilanjutkan dengan tes fisik, untuk tes fisik ini akan diberlakukan tes seperti calon Mahasiswa Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), tinggi minimal juga akan diberlakukan yakni 165 untuk Putra dan 160 untuk Putri.
“Jadi kita itu ingin mendapatkan siswa-siswi yang selain pintar, juga memiliki badan sehat, dan juga fisiknya memadai, setelah itu baru dilakukan Psikotest, yang meliputi IQ, emosional dan lain lain, untuk tes ini bekerjasama dengan pihak Chevron. Dan yang terakhir akan dilakukan Pantohir, yang tempatnya dikantor Disdikbud Riau, setelah itu baru akan didapat siswa- siswi yang akan akan bersekolah di SMA Plus Riau ini,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Dwi juga menjelaskan persyaratan untuk bisa masuk disekolah dibawah naungan Disdikbud Riau, seperti SMA Olahraga yang tahun ini akan menerima siswa sebanyak 100 orang, penerimaan siswanya dilakukan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Riau, baik regional maupun nasional. Untuk SMK Pertanian Terpadu, yang akan diterima sebanyak 250 orang untuk Tujuh kelas, yang terdiri dari 75 orang Perempuan dan 175 laki-laki, yang berhak masuk adalah anak-anak seluruh daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau, yang kurang dalam ekonomi, tapi memiliki kemauan dan nilai bagus atau pintar.
“Sedangkan untuk penerimaan siswa pada SMA Perikanan dan SMA Keperawatan di Rengat, persyaratannya tidak seperti pada SMA Plus, namun tetap harus anak- anak pintar dengan nilai rata-rata SMP-nya bagus setiap semester, jumlah yang diterima itu untuk SMA Perawatan 75 orang, dan SMA Perikanan 75 orang,” terang Dwi.***(alind)
Rokan Hulu(SegmenNews.com)- Kakan Kemenag Rohul Drs H Ahmad Supardi Hasibuan MA, beserta Kakan Kemenag kab/kota lainnya se Riau, hadiri rapat koordinasi (Rakor) dan konsultasi Kepala Kanwil Kemenag Provinsi seluruh Indonesia, Kamis (26/2/2015) bertempat di hotel Royal Mempura, Siak Sri Indrapura.
Rakor dan konsultasi tersebut diikuti oleh 33 Kakanwil Kemenag Provinsi seluruh Indonesia, dan dihadiri oleh Menteri Agama RI Lukman Hakim Saifuddin (LHS), yang diwaliki oleh Staf Ahli Menteri Agama Bidang kerukunan umat beragama Dr H Abdul Fatah.
Kakanwil Kemenag Riau Drs H Tarmizi Tohor MA, selaku ketua Forum Kakanwil Kemenag provinsi seluruh Indonesia, mengatakan bahwa rapat koordinasi ini dimaksudkan untuk menyamakan visi dan misi, dalam rangka mengemban tugas pokok dan fungsi Kemenag, serta merumuskan berbagai konsep untuk menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks.
Sementara itu, Abdul Fatah mengatakan bahwa kehadiran forum Kakanwil ini sangat strategis dalam rangka menghadapi problematika kehidupan beragama yang semakin kompleks. Forum ini diharapkan dapat dijadikan sebagai media konsultasi dan komunikasi, dalam rangka merumuskan langkah-langkah strategis menghadapi berbagai problematika keumatan.
“Saya berharap agar hasil diskusi pada forum yang terhormat ini, dapat dibuat dalam bentuk tertulis, untuk selanjutnya disampaikan kepada Menteri Agama RI, sebagai bahan masukan, untuk selanjutnya dijadikan sebagai kebijakan dalam bentuk Peraturan Menteri, Surat Edaran, dan segala macamnya.
Ahmad Supardi Hasibuan usai acara pembukaan mengatakan bahwa banyak persoalan-persoalan penting di lingkungan Kemenag pada semua tingkatan, baik yang bersifat internal maupun eksternal, yang harus dipecahkan dan dicarikan solusinya, seperti eselonisasi pejabat Kemenag yang dinilai terlalu rendah.
Dikatakannya, pejabat seperti Kakan Kemenag kab/kota memiliki tugas yang cukup banyak, rakyat yang diurusnya sama banyaknya dengan rakyat yang diurus oleh Bupati/Walikota, urusannyapun menyangkut sejak manusia lahir sampai dengan meninggal dunia, dari dunia sampai dengan akhirat.
Namun demikian, dari segi eselonisasinya sangat rendah yaitu eselon III/a, atau setingkat dengan camat, atau dalam kata lain jauh dibawah eselon Kepala Dinas. Padahal tugas pokok dan fungsinya cukup besar. Dan masih banyak lagi beberapa persoalan lainnya, tegas Ahmad Supardi.***(rls)
