Beranda blog Halaman 2442

Pekan Ini, Kadisdik Riau Roadshow Keliling Daerah

Pekanbaru (SegmenNews.com)- Kadisdik Riau, Dwi Agus Sumarno, roadshow keliling 12 kabupaten/kota selama seminggu, mulai senin sampai akhir pekan ini. Tujuannya untuk melihat kondisi pendidikan di Provinsi Riau.

Sebab pendidikan di RIau tidak stabil, sehingga kualitas pendidikan tidak merata. Kelemahan ini diakibatkan kekurangan komunikasi, informasi dan konsultasi antara kabupaten/kota dengan provinsi.

“Roadshow ini juga dalam rangka menindaklanjuti Kunjungan Kerja (Kunker) Disdik Riau dengan Komisi E DPRD Riau minggu lalu. Saat turun kami banyak melihat, pendidikan disekolah belum stabil di daerah terutama didaerah pelosok,” kata Kadisdik Riau, Dwi Agus Sumarno, Selasa (3/1).

Saat turun bersama dewan kemarin, Dwi mengaku banyak menemukan guru bidang studi lain merangkap mengajar olahraga. Otomatis, mata pelajaran yang bukan diajarkan oleh ahli pasti tidak akan baik. Contoh guru bahasa merangkap menjadi guru olahraga dan lain lain.

Kemudian, sekolah banyak yang tidak memiliki labor dan ruangan pustaka. Jika seperti ini, bagaimana anak akan mengenal benda yang dipelajari dan membaca buku untuk menambah wawasan. Sebab teori tidak akan sama dengan praktek.

“Masa iya guru bahasa mengajar olahraga kan tidak nyambung. Walau teorinya bisa tapi saat praktek bisa berbahaya bagi anak, karena dilakukan oleh orang yang bukan ahlinya. Ketika saya tanya, katanya tidak ada lagi guru untuk mengajar olahraga,” ujar Dwi.

Diakui Dwi, guru olahraga minim disetiap sekolah. Maka Disdik Riau, memiliki program untuk menguliahkan siswa berprestasi  lulusan SMA Olahraga Pekanbaru ke jurusan Penjaskes, Universitas Negeri Padang (UNP). Bagi tidak berprestasi tetap dikuliahkan di Pekanbaru yakni UIR.

Terkait biaya akan ditanggung sepenuhnya oleh Disdik Riau. Bagi yang sudah tamat, akan dijadikan guru olahraga disekolah yang belum memiliki guru olahraga di Provinsi Riau. Mulai dari tingkat SD, SMA, sampai SMA/SMK dan sederajat.

“Siswa SMA Olahraga akan kita jadikan untuk menjadi guru olahraga bagi yang mau jadi guru, dan jadi pelatih jika itu maunya. Program ini salah satu program peningkatan mutu dan kualitas pendidikan oleh kita kedepan,” jelas Dwi.***(lind)

Dewan Rohul: Perusahaan Harus Bertanggung Jawab Perbaiki Jalan Rusak

Wahyuni
Wahyuni

Rokan Hulu (SegmenNews.com)- Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Rokan Hulu, Wahyuni menilai selama ini perusahaan hanya mengambil CPO di Rokan Hulu sementara jalan yang rusak akibat kendaraan perusahaann kurang terperhatikan.

Oleh itu, Wahyuni menegaskan perusahaan harus bertanggung jawab mengatasi jalan rusak. Bila perlu, sebelum perusahaan berdiri, Camat harus membuat kesepakatan untuk perbaikan jalan.

“Kalau dibebankan kepada Daerah untuk perbaikan jalan, tentunya Pemda tak sanggup. Jangan sampai perusahaan yang mengambil CPOnya kita yang membangun jalan rusak. Perusahaan harus bertanggung jawab memperbaikinya,” sampai Wahyuni di kegiatan Musrenbang Kecamatan Tambusai diaula rapat kantor Camat, Rabu (4/2/15).

Untuk itu lanjutnya, kedepan dalam Musrenbang harus dibahas soal pengamanan jalan, jangan hanya bisa membangun jalan tapi tidak ada pengamanan. Dan jika ada investor yang masuk ke Rokan Hulu khususnya di Tambusai harus ada kesepakatan perbaikan jalan dan pengamanan.***(ran)

Lahan Sengketa PT.IKS-Warga Kampar Status Quo

Ratusan warga Danau Lancang samapaikan aspirasi terkait sengketa lahan sawit seluas 1750 Ha dengan PT IKS akhirnya DPRD Kampar
Ratusan warga Danau Lancang samapaikan aspirasi terkait sengketa lahan sawit seluas 1750 Ha dengan PT IKS akhirnya DPRD Kampar

Bangkinang (SegmenNews.com)– Ratusan warga Danau Lancang samapaikan aspirasi terkait sengketa lahan sawit seluas 1750 Ha dengan PT IKS akhirnya DPRD Kampar keluarkan tiga rekomendasi.

Warga yang datang jam 11 00 wib di gedung DPRD Kampar mengelar orasi dengan tuntutan agar lahan sawit milik PT Inti kaparindo sejah tera (IKS) seluas 1750 segra di execusi, dan lahan tersebut di serahkan kepada warga Danau Lancang.

Setelah beberapa orang anggota DPRD Kampar dari Komisi 1 yang menampung aspirasi demonstran,langsung mengelar rapat dengan pewerwakilamn warga, ketua Forum Silancang menggugat, Sukri dan Kepala Desa Danau Lancang, Azirman.

Dari pihak pemerintah, asisten pemerintahan, Ahmad Yuzar, Kabag Pemerintaha Sugianto, Kabag Hukum, Zulfahmi, Dishut, Ir Darwin Saragih dan Disbun, Idrus rapat yang tidak begitu lama, Komisi 1 akhirnya mengelar rapat interen.

Berselang waktu sekira 3 jam lebih alhirnya Komisi 1 mengluarkan tiga rekomendasi. Pertama agar PT IKS menyerahkan lahan sawit seluas 500 Ha untuk 250 kk dan membayar kompensasi kepada warga,hasil kebun yang telah mereka ambil semenjak tahun 1998.sesuai dengan jajnji PT IKS kepad Tim pada tahun 1998.

Kedua, lahan yang seluas 1750 Ha yang di luar HGU PT IKS di jadikan status QUO dan ketiga Daerah Aliran Sugai (DAS) yang di tanami sawit oleh PT IKS,DPRD kampar akan membentuk Pansus untuk segera mengusut kasus tersebut.***(Amy/ali)

Asisten III Rohil: Musrenbang Harus Tepat Sasaran

musrenbangRokan Hilir(SegmenNews.com)- Musrenbang kecamatan Sinaboi digelar pada hari Rabu (4/2/2015) bertempat di gedung pemuda dan olahraga kecamatan Sinaboi kabupaten Rokan Hilir.

Hadir dalam acara itu, Asisten III, H.Ali Asfar beserta Kabag Pemdes, Jasrianto, Plt Dinas Perikanan dan Kelautan, ( DKPP ), M. Amin, dan perwakilan SKPD serta tuan rumah, camat Sinaboi, UPTD Sinaboi dan tokoh masyarakat.

Dalam pembukaan itu, Asisten III, Ali Asfar mengatakan, Musrenbang adalah forum musyawarah dalam rangka melakukan dialog untuk menyerap aspirasi yang berasal dari masyarakat sehingga apa yang akan diusulkan sesuai dengan harapan masyarakat.

Sementara itu, camat Sinaboi, Julianda mengatakan, kegiatan Musrenbang diharapkan bukan hanya kegiatan seremonial saja dan untuk itu, seluruh masyarakat Sinaboi menyambut baik kegiatan ini agar apa yang di inginkan masyarakat bisa terwujud dan tepat sasaran.

Dikatakannya, usulan ditingkat kecamatan merupakan hasil dari musrenbang tingkat desa yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Untuk itu, camat mengharapkan agar masyarakat senantiasa menjaga kekompakan, mengisi pembangunan dan mendukung program pemerintah daerah.

Melalui musrenbang ini, kata Juliada, semoga program pembangunan akses jalan yang berada di Kepenghuluan Darussalam bisa terealisasi. Menurutnya, hampir setiap hari masyarakat Darussalam itu mengeluhkan kondisi jalan yang masih berupa jalan tanah dan jika terjadi banjir, akses jalan akan terputus sehingga akan menghambat arus lalu lintas barang dan kendaraan.***(adv/hms)

Pekan ini, Harga TBS Turun 60 Rupiah

Pekanbaru (SegmenNews.com)- Tim penetapan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit Provinsi Riau menetapkan harga turun sebesar Rp 60 (60 rupiah) pekan ini. Harga TBS sekarang Rp1.654,03, sedangkan pekan lalu, Rp 1.724,22.

Penurunan ini berdasarkan rapat melalui pembahasan dan diskusi yang dilakukan oleh tim harga terhadap informasi dan ndata yang disampaikan oleh 6 perusahaan sumber data dari 10 perusahaan yang ditetapkan. Maka seluruh data dinyatakan layak untuk
diolah tim pengolah data Disbun Riau.

“Dari hasil rapat rutin setiap Selasa, yang tergabung dari perusahaan dan petani mitra pemerintah memutuskan harga sawit turun sebesar enampuluh rupiah pekan ini. Harga itu akan dijalani oleh perusahaan mitra pemerintah,” kata staf Disbun Riau, Ferry HC, yang ikut rapat bersama tim penetapan harga TBS di kantor Disbun Riau Selasa (3/2).

Ferry menjelaskan, perusahaan yang tidak bermitra dengan pemerintah tidak fokus mengikuti harga TBS yang telah diumumkan

Disbun Riau. Namun perusahaan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang berjumlah sekitar 180-an itu kebanyakkan mengikuti harga pasar. Harga penjualan petani bisa tinggi dan atau rendah dari harga pemerintah.

Bagi petani yang ingin mendapatkan harga tetap silahkan menjual TBS ke perusahaan mitra pemerintah. Petani yang ingin menjadi mitra perusahaan dan pemerintah, harus membuat MoU dengan perusahaan mitra pemerintah.

Perusahaan nanti akan menyediakan bibit berkualitas. Perusahaan dan pemerintah juga membina petani tentang cara berkebun sesuai standar perkebunan. Setelah panen, TBS harus dijual ke perusahaan mitra petani itu. Harga TBS sesuai dengan harga pemerintah.

Sehingga selain mendapatkan hasil memuaskan, petani juga tidak menjual dengan harga murah seperti petani yang tidak bermitra dengan perusahaan dan pemerintah.

“Perusahaan bermitra dengan petani, otomatis akan memberikan bibit unggul supaya bisa menghasilkan buah yang bagus. Untuk itu diharapkan kepada petani kelapa sawit untuk bernitra dengan perusahaan dan pemerintah supaya bisa menjual harga TBS sesuai dengan harga yang sudah ditetapkan pemerintah,” jelas Ferry.***(alind)

Kemenag Rohul Ditetapkan Pilot Project Zona Integritas

APEL SENINRokan Hulu (SegmenNews.com)- Kantor Kementerian Agama (Kan Kemenag) Kab Rokan Hulu (Rohul) ditetapkan sebagai pilot project Zona Integritas dengan penerapan lima budaya kerja, yaitu Integritas, Profesional, Inovasi, Bertanggungjawab, dan Keteladanan, oleh Kakanwil Kemenag Riau Drs H Tarmizi Tohor MA, akhir pecan lalu di Kanwil Kemenag Riau, Pekanbaru.

Demikian disampaikan Kakan Kemenag Rohul Drs H Ahmad Supardi Hasiubuan MA, ketika memberikan pengarahan kepada seluruh pejabat dan karyawan/ti di lingkungan Kemenag Rohul, yang meliputi Kasubag Tata Usaha, para Kasi dan Penyelenggara, Kepala MIN, MTsN, MAN dan Kepala KUA se Rohul, SEnin (2/2/2015) di halaman Kemenag Rohul, Pasir Pengaraian.

Dikatakannya, Menteri Agama RI Bapak Lukman Hakim Saifuddin (LHS) telah menetapkan lima budaya kerja sebagaimana tersebut di atas, yang harus dilaksanakan dan menjadi perilaku serta budaya hidup sehari-hari dalam melaksanakan tugas, baik di kalangan para pejabat maupun pegawai biasa.

Ahmad Supardi Hasibuan mengatakan bahwa penunjukan sebagai pilot project ini adalah sebuah penghormatan bagi masyarakat Rohul, sebab dari 12 kab/kota yang ada di Riau, maka Rohul ditunjuk secara khusus oleh Kakanwil Kemenag Riau sebagai pilot project percontohannya.

Menurut Ahmad Supardi lagi, penunjukan ini berarti bahwa Kemenag Rohul beserta jajarannya dipandang cakap, mampu dan siap untuk melaksanakan zona integritas. Penilaian ini tentu cukup beralasan, sebab Kemenag Rohul cukup dikenal oleh masyarakat tentang program dan kegiatannya.

Untuk itu Ahmad Supardi mengharap agar semua pejabat dan pegawai mempersiapkan beberapa hal yang terkait dengan itu, yaitu : Pertama, persiapan pencanangan zona integritas yang akan dihadiri oleh Kakanwil Kemenag Riau, Kakan Kemenag Kab/Kota se Riau, dan Pimpinan Satker se Riau.

Kedua, menyiapkan menu pelayanan yang diberikan oleh masing-masing satker kepada masyarakat, meliputi tata cara pelayanan, waktu pelayanan, tempat pelayanan, biaya pelayanan, dan lain sebagainya, sehingga masyarakat tahu persis apa yang harus dia lakukan ketika berurusan.

Ketiga, mempersiapkan diri secara mentalitas, dengan merubahparadigma berfikir dari dilayani menjadi melayani, dari ada biaya menjadi tidak ada biaya, dari sulit menjadi mudah, dari lambat menjadi cepat, dan lain sebagainya.***(rls/ran)

JCH 2015 Diprioritaskan Bagi yang Belum Haji

JCH 2015 Diprioritaskan Bagi yang Belum Haji
JCH 2015 Diprioritaskan Bagi yang Belum Haji

Rokan Hulu (SegmenNews.com)– Dalam rangka pemberangkatan Jamaah Calon Haji (JCH) musim haji 2015 M/1436 H, ada perbedaan dengan tahun-tahun sebelumnya, dimana bagi JCH yang masuk porsi, namun yang bersangkutan sudah pernah melaksanakan ibadah haji, maka ybs tidak dibenarkan menunaikan ibadah haji lagi.

Demikian disampaikan Kepala Bidang Haji Kanwil Kemenag Riau Drs HM Aziz MM MA, ketika memberikan sosialisasi kebijakan perhajian musim haji 1436 H/2015 M, kepada seluruh pejabat Kemenag dan Kepala KUA se Rohul, Senin (2/2/2015) bertempat di aula Kemenag Rohul, Kota Pasir Pengaraian.

Dikatakannya, jika pada tahun-tahun sebelumnya yang sudah pernah haji diperbolehkan menunaikan ibadah haji lagi, dengan catatan untuk menjadi mahrom bagi istrinya atau pendamping bagi JCH lansia, maka pada musim haji tahun ini, yang bersangkutan tidak dibenarkan menunaikan ibadah haji lagi.

“Ini adalah beberapa kebijakan penting terkait dengan pelaksanaan ibadah haji pada tahun ini dan sekaligus memberikan kesempatan yang selebar-lebarnya bagi masyarakat yang belum pernah haji untuk dapat menunaikan ibadah haji secepatnya, apalagi sekarang antrinya mencapai tahun 2028”, terang Aziz.

Sementara itu Kakan Kemenag Rohul Drs H Ahmad Supardi Hasibuan MA di tempat yang sama menjelaskan bahwa JCH Rohul tahun ini diperkirakan sebanyak 239 JCH, ada penurunan sebanyak 10 JCH dibandingkan dengan tahun lalu. Hal ini disebabkan kuota haji itu adalah kuota provinsi dan bukan kuota kab/kota, sehingga ada perubahan setiap tahunnya, jelas Ahmad Supardi.

Ketika ditanya tentang berapa besarnya biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) tahun ini, Ahmad Supardi yang mantan Kepala Humas dan Kepala Perencanaan Kanwil Kemenag Riau ini, mengatakan bahwa untuk besaran BPIH masih menunggu keputusan Presiden atas persetujuan DPR RI.

Namun demikian, diperkirakan besaran BPIH sudah bisa diketahui sekitar bulan April atau Mei, sebab masa pelunasan diperkirakan pada bulan Juni dan Juli. “Saya kira tidak akan jauh berbeda dengan tahun lalu, pasti masih disekitar itu, yaitu pada tahun lalu sebesar USD 3.043,9 jelasnya.

Terkait dengan penerbangan domestic, Ahmad Supardi juga menjelaskan bahwa JCH Rohul tetap berangkat dari Bandara Tuanku Tambusai Pasir Pengaraian langsung menuju Bandara Hang Nadim Batam. Oleh karena itu, diperlukan pesawat khusus, semacam carterlah, sehingga dapat menerbangkan seluruh JCH dalam satu hari.***(rls)

Lawan Korupsi, Pemkab Rohul Tingkatkan Program Keagamaan

Lawan Korupsi, Pemkab Rohul Tingkatkan Program Keagamaan
Lawan Korupsi, Pemkab Rohul Tingkatkan Program Keagamaan

Rokan Hulu(SegmenNews.com)- Dalam menciptakan good and clean govermant Pemkab Rokan Hulu melawan dan mencegah tindakan korupsi dengan program keagamaan secara intensif bagi aparatur dan transparansi pengunaan anggaran serta program kerja pemerintah.

Informasi tersebut diungkapkan, Bupati Rokan Hulu, Drs. H. Achmad, M.Si saat membuka kegiatan Pembentukan dan penguatan tugas pokok dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Hall Compention Masjid Agung Madani Islamic Center (MAMIC) Pasir Pengaraian, Selasa (3/2/2015).

Diterangkannya dengan adanya kegiatan keagaamn otomatis seorang abdi Negara akan ikhlas berbuat dan melayani masyarakat, korupsi itu benar-benar harus dilawan, Pemkab Rokan Hulu membuat komitmen supaya Negeri Seribu Suluk ini bebas dari korupsi.

“Korupsi kan kejahatan dengan adanya kegiatan keagamaan ini jadi, aparatur tahu kalau kehidupan itu tidak hanya didunia ini saja, namun ada lagi kehidupan akhirat yang lebih kekal, jadi mental mereka yang harus diperbaiki,” bebernya.

Lanjutnya, program keagamaan secara konsisten dilakukan di MAMIC Rokan Hulu seperti puasa senin-kami, buka puasa bersama, iktikaf, menghafal al-quran, tabligh akbar dan lainnya, seluruh pegawai baik itu PNS dan tenaga honorer.

Selajutnya, langkah strategis dalam mencegah korupsi yakni dengan sistem anggaran dan keuangan yang transparan melalui teknhlogi, seluruh dunia bisa melihat kegiatan Pemkab Rokan Hulu, mengetahui nilai APBDnya, kemudian bagi pengusaha bisa melakukan penawaran lewat Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

“Dengan sistem elektronik jadi antara pengusaha tidak ada tatap muka dengan pihak pengadaan barang dan jasa, karena kalau sudah saling bertemu di situlah terjadi negoisasi, kini semua melalui fasilitas elektronik, jadi tidak ada istilah uang materi, poto copy dan lainnya untuk memuluskan sesorang mendapat proyek,” bebernya.

Di samping itu, jadi perusahaan pemenang tender proyek di Rokan Hulu benar-benar sudah profesial, sudah terseleksi secara elektronik, jika memang dari hasil tim layak dan tidak menyalahi aturan itu baru bisa dimenangkan.

“Jadi itu komitmen semuanya transparan, jadi kegiatan itu ibarat ikan dalam aquarium semua orang bisa melihat dan melakukan pengasawan,” paparnya.

Tambahnya, saat ini malah program tercangih seluruh pejabat eselon II sudah terpantau secara elektronik semua kegiatan, karena mereka dilengkapi dengan fasilitas tekhnologi yang dilengkapi dengan chip dan aflikasi yang canggih.

“Jadi kalau rapat-rapat tidak perlu berkumpul di satu ruang, bisa dilakukan telekompren, meski seorang pejabat di Jakarta, bisa mengikuti rapat kinerja pemerintah melalui tekhnologi yang sangat canggih,” pungkasnya.***(adv/hum/ran)

Kejati Riau Periksa dua Pegawai BPN

Kasipenkum & Humas Kejati Riau, Mukhzan SH,MH
Kasipenkum & Humas Kejati Riau, Mukhzan SH,MH

Pekanbaru (SegmenNews.com)- Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau memanggil dua orang saksi dari pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) atas kasus penerbitan sertifikat hak milik kawasan taman nasional tesso nillo di kabupaten Kampar tahun 2003. Tersangka H. Zaiful Yusri mantan kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kampar.

Kedua saksi memenuhi panggilan Kejati Selasa, (3/2/15). Keduanya di periksa diruangan Intelijen Kejati Riau.

Kasipenkum & Humas Mukhzan SH,MH kepada SegmenNews.com mengatakan, Saksi yang di panggil merupakan pegawai BPN kedua saksi dinilai kooperatif memenuhi panggilan Kejaksaan.

“Kedua saksi yakni, Edi Erisman SH mantan kasi pendaftaran dan pengukuran tanah BPN dan Devi Melayadi sebagai pembantu pengukuran tanah BPN. Kedua saksi datang sekitar jam 09.30 tadi,” jelas mukhzan.

Direncanakan besok akan ditambahkan satu orang saksi yakni, Mantan camat siakhulu tahun 2000 lalu.

Diketahui, Zaiful Yusri mengeluarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah di desa buluh Nepis Kecamatan Siak Hulu yang diterima oleh 28 orang, pada rentang tahun 2003 hingga 2004. Selain itu ada sekitar 511,24 hektar lahan yang dialih fungsikan dari kawasan hutan Taman Nasional Tesso Nillo menjadi milik perorangan.

Penerbitan SHM tersebut tidak sesuai dengan PP Nomor 24 tahun 1997 dan Peraturan Kepala Badan Nomor : 03 tahun 1999 jo Nomor : 09 tahun 1999, Tentang Pendaftaran Tanah dan Tata Cara Pemberian Hak atas Tanah. Akibat perbuatan tersangka, diperkirakan negara mengalami kerugian sebesar Rp 5 miliar.

Dalam kasus ini, ZY dijerat dengan pasal 2 ayat 1 junto Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.***(Chir)

Plt Sekda Rohil di Jabat Surya Arpan

skBagansiapiapi(SegmenNews.com)- Terhitung tanggal 5 Februari, Jabatan Plt Setda kabupaten Rokan Hilir, M. Job Kurniawan akan digantikan dengan Drs Surya Arpan,M.Si yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Ketahanan Pangan. Pergantian itu mengingat Job Kurniawan akan melaksanakan ibadah umrah.

Acara serah terima pergantian jabatan Plt SeKda itu, berlangsung, Selasa (3/2/2015) di aula lantai 4 kantor Bupati Rokan Hilir, Bagansiapiapi dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Rokan Hilir dan dihadiri seluruh SKPD.

Wakil Bupati Rokan Hilir, Erianda mengatakan, agar roda pemerintah tetap berjalan, jabatan Plt Sekda jangan sampai kosong. Untuk itu, sejak hari Kamis, jabatan Plt Sekda harus diisi oleh pejabat eselon II.

Jabatan Plt Sekda ini merupakan posisi strategis. Untuk itu, seluruh SKPD harus berkoordinasi kepada Sekda agar lalu lintas penyelenggaraan pemerintahan bisa berjalan sebagaimana diharapkan.

“Saya berharap pejabat Plt setda yang baru dapat mengemban tugas yang diamanahkan oleh pimpinan. Dan selanjutnya, jabatan Plt Sekda bisa saja akan menjadi jabatan defenitif,” harap Erianda.

Sementara itu, Job Kurniawan mengungkapkan, selain jabatan Plt Sekda, dirinya juga menjabat sebagai Ketua Bappeda Rohil. Karena dua jabatan, acap kali penugasan diserahkan kepada sekretaris Bappeda, Joko Sulistiyo.

“Walaupun nanti sudah pulang umroh, saya mengharapkan bapak Surya Arpan tetap menjabat sebagai Plt Sekda. Kalau bisa defenitif,” kata Job.

Mendapat support dari Wabup dan M.Job Kurniawan, Plt Sekda yang ditunjuk melalui SK Bupati Rohil, Drs Surya Arfan mengatakan akan menjalankan amanah yang diberikan dan meminta dukungan SKPD dan terutama seluruh awak media.***(adv/hms)